Januari
Laporan Layanan Informasi Publik 2013 Ditjen Anggaran
Sekretariat Ditjen Anggaran
16
PENGANTAR Dengan diberlakukannyaUndang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berangsur-angsur, Ditjen Anggaran berbenah untuk memperbaiki kualitas akses maupun pelayanan informasi publik. Seperti diketahui bahwa pemberlakuan Undang-undang ini mengharuskan badanbadan publik dan institusi pemerintahan secara terbuka dan berkala memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.Badan publik yang tidak membuka akses informasi terhadap masyarakat, bisa dikenai sanksi pidana maupun denda. Selama tahun 2013, dalam hal implementasi Undang-undang, Ditjen Anggaran memfokuskan diri pada: 1. Sosialisasi kepada pihak internal DJA 2. Pembuatan website DJA 3. Pemenuhan persyaratan Komisi Informasi mengenai PPID dan perangkatnya. Dengan membaiknya akses informasi yang dibutuhkan masyarakat maupun peningkatan pelayanan publik di DJA, diharapkan animo masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan kinerja pemerintah semakin meningkat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.
Sekretaris Ditjen Anggaran Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
LATAR BELAKANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK Pada tahun 2013 tercatat beberapa kemajuan dalam pengelolaan Informasi Publik di Ditjen Anggaran.Seiring dengan mulai beroperasinya Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ada awal Januari 2013, maka layanan informasi penganggaran kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) juga dapat dipenuhi. Konsep satu pintu seluruh layanan DJA dengan mengedepankan Pusat Layanan ternyata cukup mendapat sambutan dari K/L. Demikian pula, pengajuan informasi secara lesan dapat langsung disampaikan pemohon informasi kepada petugas Pusat Layanan DJA. Adapun permintaan informasi yang memerlukan jawaban secara tertulis (termasuk untuk kebutuhan penelitian dan pembuatan skripsi/tesis/disertasi) diteruskan pengajuannya ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana c.q.Subbagian Pelaporan dan Layanan Informasi. Subbag tersebut akan memroses permohonan Informasi Publik yang masuk mengacu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, informasi dengan kategori “Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala” dapat diakses oleh publik langsung di website Ditjen Anggaran dengan alamat http://www.anggaran.depkeu.go.id. Pada website tersebut disajikan peraturan di bidang penganggaran yang diinisiasi oleh Ditjen Anggaran (mulai dari undang-undang hingga petunjuk teknis lainnya). Berdasarkan fasilitas google analaytics diketahui bahwa selama tahun 2013 pengunjung website Ditjen Anggaran sebanyak 713.093 pengunjung. DEMOGRAFI MENGENAI STAKEHOLDERS/PEMOHON INFORMASI DJA Pemohon Informasi Publik yang diajukan ke DJA terdiri beragam kepentingan dan instansi pengusul.Mulai dari LSM hingga peneliti mengajukan permohonan Informasi Publik ke DJA.Informasi dimaksud mayoritas masuk dalam kategori “Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat”. Berdasarkan statistik selama tahun 2013 terdapat 7 pemohon dengan rincian sebagai berikut : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 2 permohonan Pemerintah daerah 5 permohonan Mahasiswa 1 permohonan Secara umum pemohon tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kepentingan sebagai berikut : Perbaikan kebijakan pemerintah 2 permohonan Sinkronisasi pembangunan di daerah 5 permohonan Penelitian 1 permohonan
CAPAIAN PPID Selama tahun 2013, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJA telah melakukan beberapa pekerjaan (disamping menyelesaikan permohonan Informasi Publik) antara lain pembuatan Standard Operating Procedure (SOP), penyusunan Daftar Informasi Publik, dan pelaksanaan capacity building bagi PIC PPID pada masing-masing unit eselon II di lingkungan DJA. SOP yang disusun saat ini dalam proses penetapan ke Biro Organisasi dan Tata Laksana. Adapun SOP yang disusun meliputi : 1. SOP Pengklasifikasian Informasi; 2. SOP Pelayanan Informasi Publik; 3. SOP Penanganan Keberatan; 4. SOP Penanganan Sengketa Informasi Melalui Mediasi; 5. SOP Penanganan Sengketa Informasi Melalui Sidang Ajudikasi Non Litigasi; 6. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Informasi Publik; 7. SOP Pelayanan Pengadaan PPID DJA. Selanjutnya, pada tahun 2013 juga telah disusun Daftar Informasi Publik dengan daftar sebagai berikut : DAFTAR INFORMASI PUBLIK TA 2013
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URAIAN DATA/INFORMASI YANG DIHASILKAN/DIKUASAI/DISIMPAN Dokumen Formasi Kepegawaian Dokumen Statistik Kepegawaian Dokumen HR Blueprint SDM Dokumen Pengembangan Kepegawaian/Training/Workshop Dokumen HDCP/Beasiswa Luar Negeri/Dalam Negeri UU PNBP dan turunannya Data Target PNBP (sesuai APBN/APBNP) dan Realisasi PNBP Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BUN Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SABA) BUN Draft Pagu Alokasi BA BUN Tanggapan LHP Itjen / BPK Berita acara / undangan penelaahan SOR Pernyataan review
NO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
URAIAN DATA/INFORMASI YANG DIHASILKAN/DIKUASAI/DISIMPAN Laporan Keuangan Semester I BA 999.07 Laporan Keuangan Semester II BA 999.08 Tindak lanjut review Itjen Tindak lanjut LHP BPK Laporan Keuangan Tahunan BA 999.07 Laporan Keuangan Tahunan BA 999.08 BAR Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Dirjen Anggaran Surat Edaran Dirjen Anggaran DHP, CP RKAKL DIPA Petunjuk Teknis Petunjuk Penyusunan Data Pendukung Proposal Inisiatif Baru Dokumen Trilateral Meeting Persetujuan DPR Surat Persetujuan Revisi Himpunan RKAKL Surat Persetujuan Multiyears Contract Undang Undang APBN dan APBNP Nota Keuangan RAPBN dan RAPBNP Laporan Pelaksanaan APBN Semester I PMK Juksun RKAKL, Revisi, SBK, SBM, Reward & Punishment, Multiyears Aplikasi Hasil Monev DIPA DJA POK DIPA DJA SPM atas DIPA DJA Laporan Keuangan DJA
D
Disamping itu, PPID DJA juga memberikan sarana dan prasarana permohonan Informasi Publik dengan kriteria sebagai berikut : 1. Datang langsung: Menemui Kasubag Pelaporan dan Layanan Informasi Gedung Sutikno Slamet Lantai 11, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Anggaran, Gedung Sutikno Slamet lt. 4 Jalan Wahidin 1, Jakarta 2. Website: www.anggaran.depkeu.go.id Website Ditjen Anggaran meyediakan data-data informasi publik antara lain Nota Keuangan, UU APBN, Lampiran Keppres, Peraturan-peraturan terkait bidang penganggaran. 3. Surat: dialamatkan kepada PPID Ditjen Anggaran, Sekretariat Ditjen Anggaran, Gedung Sutikno Slamet lt. 4 Jalan Wahidin 1, Jakarta 4. Telepon: (021) 34357506 Fax: (021) 3505118 5. Email:
[email protected] KEGIATAN INTERNAL PPID 1. Sosialisasi kepada pihak internal DJA Pada tanggal 28 s.d. 29 November 2013, telah dilaksanakan konsinyering Penyusunan Informasi Publik di Hotel Novotel Jakarta.Konsinyering terdiri dari 2 hari, yang mana hari pertama diisi dengan inventarisasi dan klasifikasi informasi publik di DJA.Hari kedua diisi workshop Keterbukaan Informasi Publik yang diisi oleh Komisioner KIP.Peserta konsinyering merupakan pegawai teknis maupun sekretariat yang bertugas menangani permintaan/pelayanan informasi di masing-masing unit. 2. Pembuatan website DJA Pembuatan website baru Ditjen Anggaran dalam rangka mempermudah dan menyederhanakan akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang dihasilkan maupun dikuasai DJA. Saat ini website DJA masih dalam proses akhir UAT di Pusintek. 3. Pemenuhan persyaratan Komisi Informasi mengenai PPID dan perangkatnya antara lain menyusun SOP layanan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik.
REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI Melalui Surat
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Total
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan
Jumlah Permohonan
Waktu Ratarata Pelayanan
Sepenuhnya
Sebagian
Jumlah Permohonan yang Ditolak
1 1 1 2 3 8
5 hari 3 hari 3 hari 3,5 hari 4 hari 3,7 hari
1 1 2 4
-
1 1 2
Alasan Permohonan yang Ditolak Dikecualikan 0
Belum Dikuasai /Selesai 1 1 1 2
Melalui Telepon Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Total
Jumlah Permohonan 2 5 3 4 5 3 2 1 3 0 5 6 39
Jumlah Permohonan yang Dipenuhi 2 5 3 4 5 3 2 1 3 0 5 6 39
Lainnya 0
Statistik Kunjungan website (google analytic) selama tahun 2013: Visits : 713.093 Unique Visitore : 348.134 Pageviews : 1.640.318 Pages/Visit : 2.30 Average Visist Duration : 00:03:06 REKAPITULASI SENGKETA INFORMASI
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Total
Jumlah Permohonan Keberatan
1 1
Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan
Menerima
Menolak
-
1 1
Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
1 1
Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi Berhasil
Gagal
1 1
-
Status Putusan Komisi Informasi Menguatkan atasan PPID 1 1
Menguatkan Pemohon Informasi -
Pada tanggal 1 Februari 2013, dilaksanakan Mediasi Antara Pemohon Informasi LSM SARVODAYA dengan Termohon Ditjen Anggaran Anggaran Kementeriaan Keuangan RI di Komisi Informasi Pusat.Ditjen Anggaran memenangkan mediasi tersebut.
PENDING MATTERS 1. Permintaan data dari Sdr. Greg Feeney, (non-WNI) berupa Himpunan RKAK/L 2014 dan RKA-K/L 2014 sampai 5 digit akun. Data tersebut diperlukan untuk melakukan analisis dan simulasi guna mengembangkan bahan training dan rekomendasi kebijakan, khususnya implementasi dari KPJM dan PBB di Indonesia. Memperhatikan hal tersebut, UU Nomor 14/2008 belum mengatur permintaan informasi oleh pihak asing. 2. Permintaan informasi publik dari Sdr. Teguh Widodo, PNS BPK yang sedang melaksanakan tugas belajar S3, yang melakukan penelitian di DJA dengan tema Pemanfaatan Informasi Kinerja pada Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Indonesia.
