PA.Pkc BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENETAPAN Nomor 0006/Pdt.P/2014/PA.Pkc BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam

persidangan

majelis

menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan PT. RAPP, bertempat tinggal di Perumahan Komplek PT. RAPP Kabupaten PELALAWAN; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; Pengadilan Agama tersebut; Setelah mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon; DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register Nomor 0006/Pdt.P/2014/PA.Pkc tanggal 18 Juni 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal 10 Agustus 1998 sesuai Buku Nikah No. 542/52/8/1998 tanggal 07 Agustus 1998; 2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : a. ANAK PERTAMA; b. ANAK KEDUA; c. ANAK KETIGA; 3. Bahwa adapun Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang pertama:

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 0006 /Pdt.P/2014 /PA.Pkc.

Nama Tanggal lahir Agama Pekerjaan Anak Ke Alamat

: ANAK PERTAMA : 24 Pebruari 1999 (15 tahun, 4 bulan) : Islam : Pelajar : Pertama : Perumahan Komplek PT. RAPP Kabupaten Pelalawan;

dengan Laki-laki : Nama Umur Agama Alamat

: : : :

CALON SUAMI 23 tahun Islam Amiir Nayif Bin Abdul Aziz Al-Jami’ah Al Madinah Munawaroh

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun; 5. Bahwa

Pemohon

telah

mendatangi

Kantor

Urusan

Agama

(KUA)

Kecamatan Pangkalan Kerinci, akan tetapi pihak KUA memberitahu kepada Pemohon bahwasanya anak Pemohon belum cukup umur dan harus dilaksanakan pernikahan setelah ada Penetapan dari Pengadilan; 6. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI, menikah kerena ingin melanjutkan study ke Madina tempat calon suami anak Pemohon; 7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan pernikahan tersebut; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: PRIMAIR: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama ANAK PERTAMA untuk menikah dengan CALON SUAMI;

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 0006 /Pdt.P/2014 /PA.Pkc.

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama KUA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan pernikahan tersebut; 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan; Bahwa

Majelis

telah

memberi

nasihat

kepada

Pemohon

agar

mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya; Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa Majelis telah memberikesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan

kedua calon mempelai ke persidangan, tetapi Pemohon

menyatakan tidak dapat menghadirkannya dengan alasan calon mempelai perempuan tidak dapat meninggalkan sekolahnya di salahsatu pesanteren di Kota Pekanbaru, sedangkan calon mempelai laki-laki berkewarganegaraan Maroko masih mengikuti kuliah di Madinah; Bahwa

untuk

mempersingkat

uraian

penetapan

ditunjuk hal-hal

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin

untuk anaknya

yang

bernama

ANAK

PERTAMA,

sehubungan

keinginannya untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki yang

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 0006 /Pdt.P/2014 /PA.Pkc.

bernama CALON SUAMI berkewarganegaraan Maroko, sedangkan umurnya belum

mencapai

16

tahun

sebagaimana

yang

disyaratkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon di persidangan yang menyatakan antara anak Pemohon yang bernama Finny Ariananda Putri dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI belum saling kenal mengenal karena calon suaminya berkewarganegaraan Maroko sedang menempuh studi S.1 di Madinah, sedangkan anak Pemohon masih mengikuti pendidikan di salah satu pesanteren di Pekanbaru; Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan keinginan untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PERTAMA dan CALON SUAMI adalah semata-mata dan murni keinginan Pemohon dengan tujuan dan harapan agar ANAK PERTAMA memperoleh suami yang sholeh dan dapat membawa anak Pemohon tersebut tinggal di Madinah yang merupakan salah satu tanah sucinya umat Islam; Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga menyatakan tentang belum adanya kepastian akan dilangsungkannya pernikahan antara ANAK PERTAMA dan CALON SUAMI karena kedua belah pihak belum saling kenal mengenal, sehingga ketika pada saat perkenalan nantinya kedua belah pihak sama-sama setuju untuk dilakukan pernikahan barulah ada kepastian untuk melaksanakan pernikahan, tetapi apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak setuju maka pernikahan tidak akan dilaksanakan; Menimbang, bahwa dalam kasus aquo majelis hakim berpendapat meskipun dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam pada intinya menyebutkan apabila seseorang belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 0006 /Pdt.P/2014 /PA.Pkc.

permohonan tersebut sehingga hakim harus menemukan alasan hukum melalui penafsiran dan pemaknaan dari aturan-aturan yang telah ada; Menimbang, menurut majelis hakim, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya dispensasi nikah adalah adanya keadaan mendesak, apabila pernikahan tersebut tidak dilasanakan sesegera mungkin akan menimbulkan akibat hukum dan dampak yang lebih buruk atau kemudharatan bagi kedua belah pihak yang akan melangsungnkan pernikahan tersebut, tetapi dalam kasus a quo majelis hakim tidak menemukan adanya keadaan tersebut, tetapi justru sebaliknya di mana sesuai keterangan Pemohon bahwa anak Pemohon sekarang ini masih berstatus siswa aktif kelas 2 (dua) tingka Aliyah di salah satu pondok pesanteren di Pekanbaru dan lagi pula anak Termohon tersebut belum saling kenal dengan calon suaminya yang dalam hal ini berkewarganegaraan Maroko dan tinggal di Madinah; Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mendengar secara langsung dari ANAK PERTAMA, sebagai calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan tersebut, untuk mengetahui kesiapan, kesanggupan dan keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan A CALON SUAMI, calon mempelai laki-laki. Untuk hal tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberi kesempatan kepada Pemohon agar menghadirkan anaknya ke persidangan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan Pemohon dengan alasan anaknya tidak dapat izin meninggalkan pesanteren, sehingga majelis hakim tidak dapat menemukan, menilai dan mengambil kesimpulan tentang keadaan sebenarnya anak Pemohon tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas majelis hakim menilai alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak pemohon yang bernama ANAK PERTAMA umur 15 tahun 4 bulan belum ditemukannya alasan yang mendesak dan lebih mendatangkan kemaslahatan kepada

anaknya

tersebut

dan

malah

sebaliknya

dikhawatirkan

akan

mendatangkan kemudharatan kepadanya, padahal menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat;

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 0006 /Pdt.P/2014 /PA.Pkc.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

‫درء اﻟﻣﻔﺎﺳد ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﺟﻠب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬ Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan susunan: Afrizal, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yang Ariani, S.Ag dan Imdad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk

umum

oleh

Majelis

tersebut

dengan

didampingi

oleh

M.

Kamaruzzaman,S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 0006 /Pdt.P/2014 /PA.Pkc.

Yang Ariani, S.Ag

Afrizal, S.Ag

Hakim Anggota TTD Imdad, S.H.I Panitera Pengganti TTD M. Kamaruzzaman, S.H Perincian Biaya : 1. Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Panggilan sidang 4. Redaksi 5. Meterai J u m l a h

Rp 30.000,Rp 50.000,Rp 75.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 166.000,(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 0006 /Pdt.P/2014 /PA.Pkc.