PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh: PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon; Melawan TERMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan , sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat perkara ini; Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan memeriksa buktibukti; DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas, tanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pada tanggal 05 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 624/38/VI/2005 tanggal 05 Juni 2005); 2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama. Selama pernikahan tersebut Pemohon

Putusan nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas halaman 1 dari 14 halaman.

dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. ANAK 1, lahir tanggal 08 April 2006 b. ANAK 2, lahir tanggal 03 Agustus 2010; 3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan : Nama

: ISTRI KE 2 PEMOHON

Umur

:

Pekerjaan

: dagang

44 tahun, agama Islam

Tempat kediaman di : Kabupaten Malang, sebagai "calon istri kedua Pemohon"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bantur, Kabupaten Malang, disebabkan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon sering kecapaian bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibatnya Termohon sering menolak saat diajak hubungan intim layaknya suami isteri; Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami; 4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya; 5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon; 6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut; 7. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;


8. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa : - sebuah bangunan rumah seluas 256 m2 yang terletak di Sungikulon, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan; - sepeda motor merk Honda WIN tahun 1997 dengan Nopol N 6244 FB; - sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2014 dengan Nopol N 5971 TAM; 9. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon; 10. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni : a.

Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b.

Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c.

Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah kakak kandung calon istri kedua Pemohon II karena ayah kandung calon isteri kedua Pemohon telah meninggal dunia, kakak kandung calon isteri kedua Pemohon bernama WALI ISTRI KE 2 PEMOHON, umur 47 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan usaha toko, tempat kediaman di Kabupaten Malang bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ISTRI KE 2 PEMOHON; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; 4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan,

Majelis

Hakim telah

menasehati kedua belah pihak

agar

menurungkan niatnya, namun tidak berhasil; Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. ABDUL KHOLIK yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 28 September 2015 mediasi tersebut gagal ; Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa

atas

permohonan

Pemohon

tersebut,

Termohon

telah

menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon, dengan menambahkan keterangan karena Pemohon hypersex ; Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama ISTRI KE 2 PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis ; 2. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;


3. Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon; 4. Bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah menikah sirri pada bulan Agustus 2015 ; 5. Bahwa Termohon mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut ; Bahwa

untuk

meneguhkan

dalil-dalil

permohonannya,

Pemohon

mengajukan bukti-bukti berikut: I. Surat-surat: 1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Kabupaten Pasuruan

nomor

3514171504580001

tanggal

13

September

2012

bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1) ; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON Kabupaten Pasuruan

nomor

3514174302790001

tanggal

13

September

2012

bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2) ; 3. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama ISTRI KE 2 PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang nomor 470/1715/421.713.006/2015 tanggal 20 Agustus 2015 bermeterai cukup (P.3) ; 4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama ISTRI KE 2 PEMOHON yang di keluarkan oleh Kepala Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang nomor 470/1714/421.713.006/2015 tanggal 20 Agustus 2015 bermeterai cukup (P.4); 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang nomor 624/38/VI/2005 tanggal 09 Juni 2005, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.5) ; 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON nomor : 351417. 010101.0201 tanggal 01 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.6) ;


7. Asli Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama ISTRI KE 2 PEMOHON tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang diketahui oleh Kepala Desa Rejoyoso nomor Reg.470/1716/421.713.006/2015 bermeterai cukup tanpa naseghel pos (P.7) 8. Asli Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) atas nama PEMOHON nomor 474/047/424/17/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang di keluarkan oleh Lurah Sungikulon, Kecamatan Pojhentrek Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup (P.8); 9. Asli Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) atas nama ISTRI KE 2 PEMOHON nomor 470/1716/421.713.006/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, telah bermeterai cukup (P.9) ; 10. Asli surat keterangan penghasilan Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungikulon, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan nomor 470/234/424.217.2.08/2015 tanggal 18 Agustus 2015 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.10) ; 11. Asli Surat Pernyataan Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Suami, pihak istri I tanggal 25 Agustus 2015 tanpa nomor dan tanpa tanggal, diketahui oleh Kepala Desa Sungikulon tanggal 25 Agustus 2015 bermeterai cukup (P.11) ; 12. Asli surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu, dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tanpa nomor, tanggal 25 Agustus 2015 bermeterai cukup tanpa naseghel pos (P.12) ; 13. Asli surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, dibuat dan ditandatangani oleh calon istri ke II Pemohon tanpa nomor, tanggal 25 Agustus 2015 bermeterai cukup tanpa naseghel pos (P.13) ; 14. Asli surat pernyataan berlaku adil, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanpa nomor, tanggal 25 Agustus 2015 bermeterai cukup tanpa naseghel pos (P.14); II. Saksi-saksi:


1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mebel, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara misan calon isteri Pemohon ; b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ; c. Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena Termohon kecapekan bekerja dan harus mengurus anak-anak, Termohon sering menolak diajak Pemohon berhubungan intim ; d. Bahwa, Pemohon telah menikah secara sirri dengan ISTRI KE 2 PEMOHON; e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan; f. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain; g. Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja dagang buah, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ; h. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa rumah, sepeda motor Honda WIN dan sepeda motor vixion ; 2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Termohon ;


b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ; c. Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena Termohon kecapekan bekerja dan harus mengurus anak-anak, Termohon sering menolak diajak Pemohon berhubungan intim ; d. Bahwa, Pemohon telah menikah secara sirri dengan ISTRI KE 2 PEMOHON; e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan; f. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain; g. Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja dagang buah, dengan penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ; h. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa rumah, sepeda motor Honda WIN dan sepeda motor vixion ; Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon; Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon; Bahwa selanjutnya Pemohon

dan

Termohon menyatakan telah cukup

keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan; Bahwa

untuk

mempersingkat

uraian

putusan

ini

ditunjuk

hal-hal

sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Putusan nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas halaman 8 dari 14 halaman.

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan

Termohon

hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati

Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. ABDUL KHOLIK namun upaya mediasi tersebut gagal; Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ISTRI KE 2 PEMOHON adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon sering kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibatnya Termohon sering menolak saat diajak hubungan intim suami isteri ; Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut; Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

permohonannya,

Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi; Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 sebagian adalah suratsurat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan


dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR; Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR ; Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -

bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.4);

-

bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon sering kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibatnya Termohon sering menolak saat diajak hubungan intim suami isteri;

-

bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon (bukti P.12 da P.13);

-

bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.10);

-

bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.14);

-

bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo

telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi


syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

juncto

Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41,

Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Alllah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

‫ف ان كحوا ماطاب ل كم من ال ن ساء م ث نى وث الث ورب اع ف إن خ ف تم أن الت عدل وا ف واحدة‬ Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”; Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

MÛ°XpÛ¯ Dn¸ ænÌ ÞPjÝ PÂ°hpÛ¯ ¤À¾ artinya :” Menolak atau menghindari mafsadat

harus didahulukan dari

pada menarik maslahat ” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohononan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;


Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannnya perkara ini diajukan sebagai berikut : (a). sebuah bangunan rumah seluas 256 m² yang terletak di Singukulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, (b) sepeda motor merk Honda WIN tahun 1971 nopol 6244 FB, (c). sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2014 nopol N 5971 TAM ; Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Meskipun dalam petitum Pemohon tidak diminta untuk ditetapkan, akan tetapi dalam positanya angka 8 (delapan) Pemohon medalilkan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, pasal- pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ISTRI KE 2 PEMOHON ; Putusan nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas halaman 12 dari 14 halaman.

3. Menetapkan harta benda berupa : a. sebuah bangunan rumah seluas 256 m² yang terletak di Singukulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan ; b. sepeda motor merk Honda WIN tahun 1971 nopol 6244 FB, c. sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2014 nopol N 5971 TAM adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ; 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Hj. SITI AISYAH, S.Ag, M. HP. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, SLAMET, S.Ag., S.H. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H. sebagai Hakimhakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Drs. H. M. YULIANI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon; Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

SLAMET, S.Ag., S.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag, M. HP.

Hakim Anggota,

Drs. MOH. HOSEN, S.H. Panitera Pengganti,

Drs. H. M. YULIANI Putusan nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas halaman 13 dari 14 halaman.

Perincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Biaya Panggilan 4. Redaksi 5. Meterai Jumlah

: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp Rp

30.000,00 50.000,00 150.000,00 5.000,00 6.000,00 241.000,00


PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents