PUTUSAN Nomor 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara : PEMOHON, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan kary. PT. Samsung, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ; Melawan TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ; Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara ; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ; Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan ; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 27 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas., tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan ; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun 5 bulan 3 minggu, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
Hal 1 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
2.1. ANAK 1, umur 2 tahun ; 2.2. ANAK 2, umur 10 bulan ; 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2012 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, selain itu Termohon sering melawan dan berani kepada Pemohon, setiap Pemohon menasehati Termohon masalah-masalah tersebut, Termohon malah membantah dan marah kepada Pemohon, terakhir Termohon menghina ibu Pemohon di hadapan orang tua Termohon, mendengar hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi membina Termohon, Pemohon kemudian menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon ; 5. Bahwa
akibat
perselisihan
dan
pertengkaran
tersebut,
Pemohon
meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 minggu ; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi ; 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon ; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji’i kepada Termohon ; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; Hal 2 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
SUBSIDER : ● Mohon putusan yang seadil – adilnya ; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ; Bahwa oleh karena kedua belah pihak sama – sama hadir dalam persidangan, maka berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu harus menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan Drs. H. ABDUL KHOLIK (Hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan) sebagai mediator untuk berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ; Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Mei 2014, mediator telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ; Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ; Bahwa, pada pemeriksaan tanggal 09 Juni 2014 Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada ELIS ANDARWATI, SH. & REKAN, Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 65.A Pasuruan sebagaimana surat kuasa tertanggal 07 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 36/Kuasa/VI/2014/PA.Pas tanggal 09 Juni 2014 ; Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon melalui kuasanya memberikan jawaban tertulis tanggal 30 Juni 2014 yang isinya sebagai berikut : Dalam Konvensi : 1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil – dalil Pemohon kecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas ; 2. Bahwa dalam gugatan pint 1 dan 2 benar, sebab setelah resmi menikah Pemohon dan termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon dan sudah hubungan layaknya suami isteri, dimana dalam pernikahannya telah
Hal 3 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 (Pasuruan, 05 April 2012) dan ANAK 2 (Pasuruan, 18 Mei 2013) ; 3. Bahwa sejak berumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon awal menikah hanya memberi uang belanja Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian ditambah hingga terakhir Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi itupun tidak cukup untuk makan dan biaya hidup dua orang anak – anak termasuk susunya, sehingga masih dibantu oleh orang tua Termohon ; 4. Bahwa pada gugatan point 4 adalah tidak benar, sebab Termohon merasa tidak pernah keluar rumah sebagimana yang dinyatakan digugatan Pemohon, karena Termohon sudah sangat sibuk merawat 2 (dua) anak yang masih belita tanpa pembantu, dan merasa tidak pernah berbuat sebagaimana
yang
dinyatakan
dalam
gugatan
Pemohon,
justru
Pemohonlah yang telah selingkuh dengan wanita lain sehingga mencari – cari kesalahan Termohon, dan Termohon juga tidak pernah menghina ibu Pemohon serta sampai detik ini Pemohon tidak pernah memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon ; 5. Bahwa pada point 5 adalah tidak benar sebab Pemohon dengan Termohon telah berpisah mulai bulan Maret 2014 sehingga sampai sekarang terhitung 3 (tiga) bulan ; 6. Bahwa sebenarnya Termohon masih ingin berusaha mempertahankan rumah tangga karena demi anak – anak ; 7. Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas, apabila rumah tangga kami sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : PRIMAIR : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Mengizinkan Pemohon menjatuhkan ikrar talak satu raj’i terhadap Termohon ; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ; SUBSIDAIR : Hal 4 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
Mohon putusan yang seadil – adilnya ;
Dalam Rekonvensi : 1. Bahwa apa yang termuat di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; 2. Bahwa selama menikah Terguagat Rekonvensi tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun
Penggugat Rekonvensi berusaha
bertahan karena kehidupannya sering dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonvensi ; 3. Bahwa sudah menjadi kewajiban suami yang menceraikan isterinya yaitu kewajuban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut : 1. Uang nafkah madliyah dari bulan Mei 2014 yaitu setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; 2. Uang iddah selama 3 (tiga) bulan dimana setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi jumlah total sebesar Rp. 9.000.000,(sembilan juta rupiah) ; 3. Uang muth’ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; Sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- + Rp. 9.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; Bahwa disamping kewajiban di atas, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya hidup kepada kedua anaknya yang masih belita hingga dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- X 2 orang anak = Rp. 3.000.000,- ; Bahwa selama ini anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 (Pasuruan, 05 April 2012) dan ANAK 2 (Pasuruan, 18 Mei 2013) adalah hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi sehingga mohon hak asuh jatuh pada Penggugat Rekonvensi ; 4. Bahwa selama selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi juga mempunyai gono – gini harta bersama juga hutang bersama, yaitu : Hal 5 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
1. Sepeda motor Honda CB 150 R, warna putih/ biru No.Pol : N-5799-OJ, an. Yousep (Tergugat Rekonvensi) Tahun 2013, Nomor Rangka : MHIKC4110DKO16314, Nomor Mesin : KC41E1014943 yang dibiayai oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE dan sudah lunas bulan Pebruari Tahun 2014 saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi ; 2. Rumah di Dsn. Krajan Wetan, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, yaitu
rumah
keluarga Tergugat
Rekonvensi tetapi sudah dibeli
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan batas batas : -
Utara
: rumah Bude Nah ;
-
Selatan
: Pak Nadir ;
-
Timur
: Tegalan milik keluarga Tergugat Rekonvensi ;
Rumah tersebut saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi ; 3. Sepeda motor Honda Vario CBS Tahun 2014, warna putih No.Pol : N3166-TAG dibiayai Adira Finace dengan angsuran Rp. 572.000,selama 3 tahun, saat ini dikuasai Penggugat Rekonvensi ; 4. Sepeda motor FIZ hitam dulu beli kontan dan saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi ; 5. Hutang di BRI. Unit Tosari an. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga tanda tangan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saat ini angsuran ke 5 setiap bulannya sebesar Rp. 430.000,(empat ratus tiga puluh ribu rupaiah) 5. Bahwa harta
dan tanggungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi sebagaimana di atas mohon ditetapkan sebagai harta dan tanggungan gono – gini sehingga harta harus dibagi dua begitu juga hutangnya harus dibayar bagi dua sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ; 6. Bahwa agar gugatan ini tidak sia – sia dan dikhawatirkan barang – barang tersebut di atas dipindah tangankan kepada pihak lain, maka sudah selayaknya jika Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (concervatoir beslag) terhadap barang – barang yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas ; Hal 6 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ; 8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan atas hukum yang ada dan berlaku saat ini, serta didukung oleh adanya alat alat bukti yang akurat, maka Penggugat Rekonvensi mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding atau kasasi ; 9. Bahwa harta gono – gini tersebut harus dibagi dua dan untuk bagian yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi agar diserahkan dengan tanpa syarat ; 10. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; 11. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berkenan
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai
berikut : PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan barang – barang tersebut di atas yang diperoleh semasa perkawinan adalah barang gono – gini yang harus dibagi dua juga hutang – hutangnya sebagaimana hukum yang berlaku ; 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap barang gono – gini tersebut di atas ; 4. Menyatakan barang gono – gini yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi segera dapat dilaksanakan seksekusinya (diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa syarat) ;
Hal 7 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya yang bernama ANAK 1 (Pasuruan, 05 April 2012) dan ANAK 2 (Pasuruan, 18 Mei 2013) ; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah kedua anaknya menimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa ; 7. Menghukum
kepada
Tergugat
Rekonvensi
untuk
membayar
uang
dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari ; 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding atau kasasi ; 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ; SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail – adilnya ; Bahwa
terhadap
jawaban
Termohon
tersebut,
Pemohon
telah
memberikan repliknya secara tertulis tertanggal 21 Juli 2014 sebagaimana dalam berita acara sidang ; Bahwa, pada sidang tanggal 27 Agustus 2014 kuasa Termohon telah mengundurkan diri sebagai kuasa dari Termohon sebagaimana surat pengunduran diri tertanggal 27 Agustus 2014, dan sejak itu sampai dengan perkara a quo diputus pihak Termohon tidak pernah hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ada orang lain sebagai kuasanya yang sah berdasarkan undang – undang yang berlaku ; Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir sampai perkara a-quo diputus, berarti pula Termohon tidak menggunakan haknya lagi untuk mempertahankan dalil – dalil dalam jawabannya ; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : 1. Surat : ■ Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Hal 8 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan yang ternyata sesuai, sebagai bukti P ; II. Saksi-saksi : 1.
SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru MI, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut: ● Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ; ● Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami isteri ; ● Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohont selama 2 tahun 5 bulan 3 minggu, dan mereka dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 (Pasuruan, 05 April 2012) dan ANAK 2 (Pasuruan, 18 Mei 2013) ; ● Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekitar sejak bulan Juli Tahun 2012 mulai sering berselisih dan bertengkar, saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkarannya ; ● Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, selain itu Termohon sering melawan dan berani kepada Pemohon, apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu membantah dan marah dan apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai, terakhir mereka bertengkar, Termohon sampai menghina saksi dihadapan orang tua Termohon, sehingga Termohon diserahkan kepada orang tua Termohon ; ● Bahwa puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 21 Maret 2014 (6 bulan) ; ● Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun lagi ; ● Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ; ● Bahwa saksi selaku ibu kandung Pemohon, sudah tidak sanggup lagi berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ; Hal 9 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten
Pasuruan,
di
bawah sumpahnya
menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut : ● Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ; ● Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ; ● Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ; ● Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon ; ● Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi ; ● Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekitar sejak bulan Juli Tahun 2012 mulai sering berselisih dan bertengkar, saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkarannya ; ● Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, selain itu Termohon sering melawan dan berani kepada Pemohon, Termohon selalu membantah dan marah kalau dinasehati Pemohon, terakhir mereka bertengkar, Termohon sampai menghina ibu kandung Pemohon dihadapan orang tua Termohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon ; ● Bahwa puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 21 Maret 2014 (6 bulan) ; Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap menceraikan Termohon; Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ; PERTIMBANGAN HUKUM Dalam Konvensi : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;
Hal 10 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan ; Menimbang,
sebagaimana
keterangan
Pemohon
dalam
surat
permohonannya dan telah dibenarkan oleh Termohon bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a), pasal 66 ayat (2) Undang – Undang
Nomor
7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009,
perkara
ini
merupakan
Pasuruan untuk memeriksa dan
wewenang Pengadilan Agama
mengadilinya, sehingga permohonan
Pemohon dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan Drs. H. ABDUL KHOLIK. (Hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan) 2014,
sebagai Mediator dan berdasarkan laporannya tanggal 05 Mei
mediator
berusaha
merukunkan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil ; Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 Agustus 2014, Kuasa Termohon telah memutuskan / menarik surat kuasa yang diberikan kepada dirinya, sebagaimana surat pengunduran diri tertanggal 27 Agustus 2014, oleh karena pemberian / menerimaan kuasa tersebut bersifat sepihak, dan berdasarkan pasal 1813 – 1819 BW., jo. pasal 123 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang diberikan Termohon kepada ELIS ANDARWATI, SH. & REKAN tertanggal 07 Juni 2014 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 36/Kuasa/VI/2014/PA.Pas., tanggal 09 Juni 2014 sudah tidak berlaku lagi ; Menimbang, bahwa sejak tanggal 10 September 2014 ( pada saat acara pemeriksaan duplik) sampai dengan putusan ini dibacakan, Termohon tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir Hal 11 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
dalam persidangan, berdasarkan pasal 127 HIR. dan pasal 81 Rv., maka permohonan Pemohon harus diputus diluar hadirnya Termohon (contradictoir) ; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dimana bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ; Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ; Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2011, pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (ba’daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama yang bernama ANAK 1 (Pasuruan, 05 April 2012) dan ANAK 2 (Pasuruan, 18 Mei 2013), berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 September 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama yang bernama ANAK 1 (Pasuruan, 05 April 2012) dan ANAK 2 (Pasuruan, 18 Mei 2013) ; Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sejak bulan Juli Tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar tanpa ijin Pemohon dan Termohon berani membantah nasehat Pemohon bahkan menghina ibu kandung Pemohon serta pisah tempat tinggal sekitar 1 minggu ; Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang didalilkan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan berklausul, yang membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya bukan karena Termohon sering keluar tanpa ijin Pemohon dan Termohon berani membantah Hal 12 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
nasehat Pemohon bahkan menghina ibu kandung Pemohon dan yang benar karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan, dan Pemohon tidak menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon ; Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi – saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat (1), sehingga keterangan saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon Termohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut : ► Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; ► Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) bulan ; ► Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawadah wa rahmah (cinta dan kasih) oleh karena itu Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “ bahwa dalam hal perceraian Hal 13 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “ ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang diatur dalam pasal pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemereintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pula Firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat ayat 227 sebagai berikut : Artinya : "Jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (istri kamu) (karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan ; Menimbang,
bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam
perkawinannya telah berhubungan badan (ba'dad dukhul) dan belum pernah bercerai, sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu roj'i, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan ; Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian karena talak, maka pihak suami berkewajian untuk memberi kepada pihak isteri baik nafkah madliyah dan nafkah iddah, dan berdasarkan Firman Allah SWT., dalam AlQur’an surat Ath-Tholaq ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut : Artinya
:
“Hendaklah
orang
yang
mampu
memberi
nafkah
menurut
kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan “ ; Menimbang, bahwa dasar tersebut di atas juga diperjelas oleh pasal 41 huruf (c) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, jo. pasal 24 ayat (2) huruf (b), Hal 14 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. pasal 149 huruf (a,b dan d) 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (a, b, d dan f), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka, Majelis Hakim menggunakan hak ex offecio untuk menetapkan kewajiban – kewajiban Pemohon yang harus dibayar kepada Termohon ; Menimbang, bahwa nafkah madliyah adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami. Sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu : Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 : Artinya : “ Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami “ ; Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 : Artinya : “ Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu “ ; Menimbang, bahwa kewajiban nafkah madliyah Pemohon terhadap Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dalam repliknya tentang keadaan Pemohon dengan Termohon semasa masih rukun, maka Majelis Hakim memandang layak bagi kedua belah pihak apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah madliyah terhadap Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah yang harus dibayar oleh suami apabila dia mentalak isterinya, karena nafkah iddah merupakan hak isteri, sebagaimana Hadits Rasulullah saw. dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang berbunyi : Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan ; Dan pendapat para fuqoha’ dalam kitab Al – Muhadzdzab, juz II, halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa : Hal 15 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
Artinya : “ Apabila suami mencerai isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah “ ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pasal 39
huruf
(b) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa ketentuan masa iddah yang harus dijalani adalah 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan masa iddah Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari ; Menimbang, sebagaimana repliknya tertanggal 21 Juli 2014 bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ; Menimbang,
bahwa
apabila
seorang
suami
mentalak
isterinya
sedangkan si isteri telah menyerahkan dirinya terhadap suaminya, maka suami tersebut
harus
memberikan
kenang
–
kenangan
(muth’ah)
untuk
menyenangkan hati si isteri. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 241 : Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf “ ; Dan Firman Allah dalam surat al Ahzab ayat 49 yaitu : Artinya : “ Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik “ ; Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon menjalani kehidupan berumah tangga baru berjalan 3 (tiga) tahun, dan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, maka dipandang layak bagi kedua pihak apabila Pemohon dihukum untuk membayar muth’ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; ,
Menimbang, bahwa terhadap nafkah kedua orang anak yang bernama
ANAK 1 (Pasuruan, 05 April 2012) dan ANAK 2 (Pasuruan, 18 Mei 2013), maka berdasarkan Hadits Rosulullah saw. dalam Kitab I’anatut thalibin juz IV, Hal 16 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
halaman 99 sebagai berikut: Artinya : “ Anak yang masih punya ayah dan ibu, maka ayahnya yang wajib memberikan nafkah “ ; Menimbang, bahwa terhadap nafkah kedua anak tersebut, Pemohon telah menyatakan sanggup untuk membayar nafkah dua orang anak bernama ANAK 1 (Pasuruan, 05 April 2012) dan ANAK 2 (Pasuruan, 18 Mei 2013) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada termohon nafkah dua orang anak bernama ANAK 1 (Pasuruan, 05 April 2012) dan ANAK 2 (Pasuruan, 18 Mei 2013) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
Nomor
608.K/AG/2003,
tanggal
23
Maret
2005,
maka
Majelis
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
domisili
Pemohon
di
wilayah
Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dan domisili Termohon serta tempat perkawinan sama – sama di wilayah Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Dalam Rekonvensi :
Hal 17 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil – dalil sebagai berikut : apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah – nafkah, yaitu : 1. Uang nafkah madliyah dari bulan Mei 2014 yaitu setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; 2. Uang iddah selama 3 (tiga) bulan dimana setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi jumlah total sebesar Rp. 9.000.000,(sembilan juta rupiah) ; 3. Uang muth’ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; Sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- + Rp. 9.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; Bahwa
disamping
kewajiban
di
atas,
Tergugat
Rekonvensi
wajib
memberikan biaya hidup kepada kedua anaknya yang masih belita hingga dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- X 2 orang anak = Rp. 3.000.000,- ; 4. Bahwa selama ini anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 (Pasuruan, 05 April 2012) dan ANAK 2 (Pasuruan, 18 Mei 2013) adalah hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi sehingga mohon hak asuh jatuh pada Penggugat Rekonvensi ; 5. Bahwa selama selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi juga mempunyai gono – gini harta bersama juga hutang bersama, yaitu : 5.1. Sepeda motor Honda CB 150 R, warna putih/ biru No.Pol : N-5799OJ, an. Yousep (Tergugat Rekonvensi) Tahun 2013, Nomor Rangka : MHIKC4110DKO16314, Nomor Mesin : KC41E1014943 yang dibiayai oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE dan sudah lunas bulan Pebruari Tahun 2014 saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi ;
Hal 18 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
5.2. Rumah di Dsn. Krajan Wetan, Kecamatan Puspo, kabupaten Pasuruan, yaitu rumah keluarga Tergugat Rekonvensi tetapi sudah dibeli Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan batas batas : -
Utara
: rumah Bude Nah ;
-
Selatan
: Pak Nadir ;
-
Timur
: Tegalan milik keluarga Tergugat Rekonvensi ;
Rumah tersebut saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi ; 5.3. Sepeda motor Honda Vario CBS. Tahun 2014, warna putih No.Pol : N-3166-TAG dibiayai Adira Finace dengan angsuran Rp. 572.000,selama 3 tahun, saat ini dikuasai Penggugat Rekonvensi ; 5.4. Sepeda motor FIZ hitam dulu beli kontan dan saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi ; 5.5. Hutang di BRI. Unit Tosari an. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga tanda tangan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saat ini angsuran ke 5 setiap bulannya sebesar Rp. 430.000,(empat ratus tiga puluh ribu rupaiah) ; 6. Bahwa agar gugatan ini tidak sia – sia dan dikhawatirkan barang – barang tersebut di atas dipindah tangankan kepada pihak lain, maka sudah selayaknya jika Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (concervatoir beslag) terhadap barang – barang yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas ; 7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ; 8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan atas hukum yang ada dan berlaku saat ini, serta didukung oleh adanya alat alat bukti yang akurat, maka Penggugat Rekonvensi mohon putusan Hal 19 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding atau kasasi ; Menimbang, sebagaimana jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas tentang gugatan balik (counter claim), akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, dan berdasarkan pasal 1865 KUP.Perdata) jo. pasal 164 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggaugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menimbang,
bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ; Mengingat pasal 49 dan 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; MENGADILI Dalam Konvensi : 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2.
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan ;
3.
Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : 3.1. Nafkah madliyah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; 3.3. Muth’ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; 3.4. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 (Pasuruan, 05 April 2012) dan ANAK 2 (Pasuruan, 18 Mei 2013) setiap bulan sebesar Hal 20 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ; 4.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan dan kepada Pegawai
Pencatat
Nikah
Kantor
Urusan
Agama
Kecamatan
Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Dalam Rekonvensi : ■
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
Dalam Konpensi dan Rekonvensi : ■
Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 811.000,-(delapan ratus sebelas ribu rupiah) ; Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober
2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. SITI AISYAH, S.Ag., sebagai Ketua Majelis dan SLAMET, S.Ag., S.H. serta Drs. MOH. HOSEN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H.M. YULIANI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
Ttd. SLAMET, S.Ag. SH.
Hj. SITI AISYAH, SH.
Hakim Anggota,
Ttd. Drs. MOH. HOSEN, S.H.
Hal 21 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
Panitera Pengganti,
Ttd. Drs. H.M. YULIANI Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran
: Rp. 30.000,-
Salinan sesuai dengan aslinya
2. Biaya Proses
: Rp. 50.000,-
oleh:
3. Biaya Redaksi
: Rp.
4. Biaya Panggilan
: Rp. 720.000,-
5. Biaya Meterai
: Rp.
Jumlah
5.000,- Panitera Perngadilan Agama Pasuruan
6.000,-
: Rp. 811.000,-
Drs. KUSNADI
(delapan ratus sebelas ribu rupiah ) ;
Hal 22 dari 23 hal. Put. No. 0585/Pdt.G/2014/PA.Pas.
