PANDUAN PENYELENGGARAAN forum SKPD. (satuan kerja perangkat daerah)

PANDUAN PENYELENGGARAAN

forum SKPD (satuan kerja perangkat daerah)

Panduan Penyelenggaraan FORUM skpd (satuan kerja perangkat daerah) Penulis: Nandang Suherman (P3ML) Penyunting Isi: Adenantera Dwicaksono (Perkumpulan Inisiatif) Pembahas (Reviewer): Suhirman (OC FPPM) Diding Sakri (Perkumpulan Inisiatif) Saeful Muluk (Perkumpulan Inisiatif) Rianingsih Djohani (Studio Driya Media-OC FPPM) Widya P. Setyanto (Percik-OC FPPM) Penyunting Bahasa: Wagiyo (FPPM) Ilustrator: Wahono, Taufan Hidayatullah Cover: Prawoto Setra (FPPM) Penata Letak: Achmad Jaelani, P. Setra Cetakan: Pertama, Agustus 2008 Panduan ini dikembangkan oleh: Perkumpulan Inisiatif sebagai lead agency Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) bersama mitra-mitra: • Studio Driya Media Bandung • Percik Salatiga • Pusat Pengkajian Pengembangan Masyarakat Lokal (P3ML) Kabupaten Sumedang • Komunitas Peduli Anak dan Perempuan (KPPA) Kota Palu Didukung oleh: Canadian International Development Agency (CIDA) dan The Asia Foundation (TAF)

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Panduan Penyelenggaraan Forum SKPD Nandang Suherman © FPPM 2008 xi + 110 hal : 21x 29,7 cm ISBN : 978-602-8359-04-7

The Asia Foundation

Kata Pengantar The Asia Foundation

P

erlu diakui bahwa bagi masyarakat, mengikuti proses Musrenbang tidak selalu menjadi pengalaman yang kaya dan aspiratif. Di kebanyakan tempat, Musrenbang sering kali hanya menjadi bagian “ritual” proses perencanaan yang memiliki makna yang sempit bagi warga setempat, bahkan dinilai tidak relevan lagi bagi kaum perempuan dan kelompok miskin. Padahal, Musrenbang adalah satu metode bottom-up yang tidak dimiliki oleh setiap negara berkembang. Keberadaan Musrenbang secara resmi dalam proses perencanaan adalah satu kesempatan untuk benar-benar menerapkan prinsip pendekatan bottom-up ini. Jika dikaitkan dengan proses penganggaran, Musrenbang merupakan salah satu tahapan di mana kebutuhan masyarakat bisa diidentifikasi dan dianggarkan. Oleh karena itu, The Asia Foundation menyambut baik penerbitan buku Panduan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dikembangkan oleh Tim Perkumpulan Inisiatif-Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Inisiatif-FPPM). Penerbitan panduan Musrenbang ini adalah bagian dari Program Anggaran Responsif Gender dari The Asia Foundation. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi penguatan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan dan pengangaran, penguatan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga lokal, membangun kepedulian terhadap analisis jender dalam anggaran publik, serta mendorong alokasi anggaran publik yang memadai bagi prioritas perempuan dan masyarakat miskin lainnya.

PANDUAN PENYELENGGARAAN FORUM SKPD

iii

Penerbitan panduan ini dimaksudkan sebagai sumber inspirasi dan bahan pembelajaran bagi para penyelenggara Musrenbang, pemandu, dan warga masyarakat dalam mewujudkan partisipasi perempuan dan masyarakat miskin dalam proses perencanaan dan penganggaran yang lebih berarti. Melalui panduan ini, diharapkan kinerja penyelenggaraan Musrenbang dapat diperbaiki sehingga masyarakat miskin dan perempuan dapat mempengaruhi hasil-hasil perencanaan di setiap tingkatan pemerintahan. Dengan demikian, hasil dari proses perencanaan ini menjadi bahan bagi penyusunan anggaran daerah yang lebih berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan. Panduan ini memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip keberpihakan terhadap kelompok miskin dan perempuan yang dapat diterapkan dalam mekanisme formal Musrenbang. Prinsip-prinsip ini kami anggap penting untuk dihayati oleh para penyelenggara Musrenbang, termasuk para fasilitator dan peserta, sehingga kegiatan Musrenbang yang rutin dilakukan tiap tahun ini bisa benar-benar dimanfaatkan. Terlalu sering kita mendengar cerita klasik mengapa seorang ibu miskin tidak bisa ikut Musrenbang, atau bagaimana hasil Musrenbang menjadi satu kertas penuh daftar keinginan yang hampir pasti tidak bisa dianggarkan oleh APBD setempat. Tim Inisiatif-FPPM dengan pengalamannya dalam melakukan pendampingan masyarakat menuju proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif telah menyusun panduan ini ke dalam lima buku yang disusun berdasarkan kajian evaluasi pelaksanaan Musrenbang di Kota Palu dan Kabupaten Sumedang, serta diperkaya dengan hasil rangkaian diskusi yang melibatkan para pelaku dan penggiat Musrenbang di berbagai daerah. Buku panduan yang diterbitkan ini mencakup penyelenggaraan tahapan Musrenbang dari Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dan Musrenbang kabupaten/kota. Hal yang menarik, panduan ini tidak dimaksudkan menjadi satu-satunya rujukan bagi penyelenggara Musrenbang di daerah, melainkan untuk melengkapi beberapa pilihan model yang telah dikembangkan oleh banyak pihak. Panduan ini pun bukan sebuah panduan yang baku, tetapi dapat

iv


dikembangkan dan diubah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Tim Inisiatif-FPPM telah melakukan studi untuk menjaga konsistensi panduan dengan peraturan yang berlaku melalui serangkaian pembahasan yang melibatkan berbagai pihak yang meliputi berbagai organisasi masyarakat sipil, kalangan legislatif di daerah, dan pemerintah –baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Panduan ini juga telah diujicobakan di Kota Palu, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung. Kami berterima kasih kepada Canada International Development Agency (CIDA) atas dukungan yang diberikan untuk penerbitan buku panduan ini.

Agustus 2008 The Asia Foundation Hana A. Satriyo


Kata Pengantar Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM)

M

usyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Musrenbang merupakan arena formal bagi para pemangku kepentingan dalam membahas prioritas kegiatan pembangunan di daerah yang akan menjadi bahan bagi penyusunan APBD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Pasal 1 ayat (21) menyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Namun pada pelaksanaannya, Musrenbang seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Musrenbang belum dapat menjadi ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat terutama masyarakat miskin dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Suara masyarakat miskin dan perempuan seringkali tersingkir pada saat penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan di daerah. Panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan ini disusun sebagai upaya menjabarkan salah satu amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan Musrenbang di daerah. Secara spesifik, panduan ini dirancang secara khusus untuk lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin dan perempuan dalam ikut menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan.

vi


Buku Panduan ini berisikan prinsip-prinsip, metode dan teknik, serta media bagi lembaga penyelenggara, pemandu, maupuan warga masyarakat biasa dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan Musrenbang yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat miskin dan perempuan. Panduan ini terdiri atas lima buah buku panduan penyelenggaraan Musrenbang di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota, serta Forum SKPD. Panduan Penyelenggaraan Forum SKPD memaparkan apa dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu Forum SKPD yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan perempuan. Melalui buku panduan ini diharapkan dapat membantu SKPD terkait dalam menjalankan fungsi koordinasi pembangunan dan memberikan pelayanan publik pada warga masyarakat. Forum SKPD merupakan arena strategis dalam menentukan prioritas pembangunan sektoral terutama untuk SKPD yang paling terkait dengan pelayanan publik. Pada pelaksanaan Forum SKPD ini dipergunakan pendekatan perencanaan partisipatif (bottom-up) yang berasal dari hasil musrenbang kecamatan dengan pendekatan teknokratis yang dikembangkan SKPD berdasarkan kebijakan dan program prioritas daerah. Kedua pendekatan perencanaan tadi menjadi dasar dalam membuat kesepakatan terkait dengan prioritas pembangunan SKPD. Selain itu, untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan juga dapat menyentuh dan memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin dan perempuan. Buku panduan ini memperkenalkan konsep kerangka hak dasar dalam pembangunan serta kriteriakriteria yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan perempuan. Hasil dari Forum SKPD diharapkan menjadi lebih tepat guna (berbasis aspirasi dari bawah) dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah (berbasis pada program prioritas dan isu strategis daerah). Dengan berbagai kekurangan yang ada, melalui buku ini Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) bermaksud untuk memberikan kontribusi dalam mendorong pelaksanaan praktik perencanaan dan penganggaran di daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan perempuan. Dengan demikian Musrenbang dapat semakin menyentuh dan memenuhi aspirasi dan kebutuhan kehidupan kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Bandung, Agustus 2008 Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) Susmanto Ketua SC


vii

Ucapan Terima Kasih

P

anduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini terwujud berkat kontribusi berbagai pihak, termasuk kalangan yang bergerak dalam praktik perencanaan pembangunan di daerah. Untuk itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam rangka penyusunan panduan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada mitra-mitra yang telah berperan dalam penyelenggaraan kajian lapangan dan ujicoba panduan, yaitu: Komunitas Peduli Anak dan Perempuan (KPPA) dan Bappeda Kota Palu yang menjadi mitra pelaksanaan ujicoba panduan di Kota Palu; Pusat Pengkajian Pengembangan Masyarakat Lokal (P3ML) dan Bappeda Kabupaten Sumedang yang menjadi mitra pelaksanaan ujicoba panduan di Kabupaten Sumedang; serta Forum Diskusi Anggaran (FDA), Perkumpulan Inisiatif, dan Bappeda Kabupaten Bandung yang menjadi mitra pelaksanaan ujicoba di Kabupaten Bandung. Demikian pula kepada mitra yang tergabung dalam program Gender-Responsive Budgeting Initiative–TAF (Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB), Yayasan Kombongan Situru (YKS), dan Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat, yang telah memberikan masukan yang berharga terkait dengan pengalamannya dalam melakukan pendampingan advokasi perencanaan dan penganggaran berbasis jender. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia mencurahkan waktu dan tenaganya untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan penyusunan dan pembahasan buku panduan ini, yatu: Ir. Iis Hernaningsih (Ditjen Bina Bangda), Drs. Agus Suksestiyoso (Ditjen Bina Bangda), Florenswati Mekka (Ditjen Bina Bangda), Muthmainah Corona (KPPA), Ngatminah (KPPA), Nashir A. Djalil (KPPA), Irmayanti (Bappeda Kota Palu), Zenny Muryaman (P3ML), Didin Nurodin (P3ML), Deden Hilga (P3ML), Usep (Bappeda Sumedang), Edi Supena (Bappeda Sumedang), Susmanto (Inspirasi), Irwan Sucahyo (Inspirasi), Suhirman (FPPM), Diding Sakri (Perkumpulan Inisiatif), Miftahudin (Lakpesdam NU), Misbach (Lakpesdam NU), Dwi Joko Widiyanto (Studio Driya Media), Riza Irfani (YSNI), Nurhasannah (Sanggar), Entin S. Muslim (Sanggar), Purnama

viii


Sidhi (Mitra Samya), Djose Martin (Bapeda Provinsi NTT), Umar A. Nusantara (PSDK), Jefri (PSDK), Dini Mentari (Pattiro), Maya Rostanty (Pattiro), Haryo Habirono (FPPD), Mayang Meilantika (Yayasan Tambuhak Sinta), Anang Sabtoni (IRE), Gurtino Surjodibroto (GTZ-GLG), Umar Alam (FDA-Kab. Bandung), Rohika Sari (Deputi Pengarusutamaan Gender–Kementerian Pemberdayaan Perempuan), M. Agus Susilo (JPPR), Arief Rakhman (Fitra), M. Muntajid Bilah (LGSP-USAID), Ihsan Haerudin (NDI), Dra. Odah (DPRD Kab. Sumedang), Lely Zaelani (Hapsari), Edriana Noerdin (WRI), Rosniaty (Yasmib), dan A. Azis (Yasmib). Terima kasih kami sampaikan kepada tim penulis yang telah bekerja bersamasama untuk mewujudkan naskah panduan ini: Rianingsih Djohani (Studio Driya Media), Saeful Muluk (Perkumpulan Inisiatif), Widya P. Setyanto (Percik), Nandang Suherman (P3ML), dan Adenantera Dwicaksono (Perkumpulan Inisiatif). Kami ucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan sekretariat FPPM yang telah mendukung proses kreatif untuk produksi panduan ini: Wagiyo (FPPM) selaku copy editor dan Prawoto Setra selaku perancang gafis. Ucapan terima kasih juga ditujukan bagi Achmad Jaelani selaku penata letak dan Wahono selaku ilustrator dari buku panduan ini. Buku ini juga terwujud karena dukungan Tim Sekretariat Inisiatif-FPPM (Fitri Fitriah, Alvani Sulchantari, Dewi Rini, Dadan Priyatna, dan Dimas Supriyatin) yang telah mendokumentasikan segenap proses penyusunan panduan ini serta membantu mengorganisasikan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan buku panduan ini dengan sangat baik. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada The Asia Foundation dan Canadian International Development Agency (Hana A. Satriyo, Gondan Puti Renosari, Lies Marcoes serta staff pendukung lainnya) yang telah memberikan dukungan yang luarbiasa bagi penerbitan buku panduan ini. Bandung, Agustus, 2008 Tim Kerja Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM)


ix

Daftar Isi Kata Pengantar The Asia Foundation ~ iii Kata Pengantar Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) ~ vi Ucapan Terima Kasih ~ viii Daftar Isi ~ x Bab I - Pedoman Umum 1.1. Pedoman untuk SKPD Sebagai Lembaga Penyelenggara Forum SKPD ~ 3 1.2. Pedoman untuk Tim Pemandu Forum SKPD ~ 17 Bab II - Kumpulan Modul Fasilitasi Forum SKPD 2.1. Modul Fasilitasi Pra-Forum SKPD ~ 29 2.2. Modul Fasilitasi Forum SKPD ~ 41 2.3. Modul Fasilitasi Pasca-Forum SKPD ~ 69 Bab III - Bahan Bacaan 3.1. BB-1: Forum SKPD yang Partisipatif ~ 79 3.2. BB-2: Proses dan Hasil Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Kelompok Miskin dan Perempuan ~ 83 3.3. BB-3: Seni Memandu dalam Musrenbang ~ 93 3.4. BB-4: Metode, Media, dan Alat Bantu Memandu Musrenbang ~ 99 3.5. BB-5: Teknik Penulisan Dokumen Rencana Kerja SKPD ~ 105


Daftar Box Box 1. Box 2. Box 3. Box 4. Box 5. Box 6. Box 7. Box 8. Box 9. Box 10. Box 11. Box 12. Box 13.

Forum Gabungan SKPD ~ 4 Partisipasi Kelompok-kelompok Sektoral ~ 7 Pembentukan dan Struktur Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Tim Pemandu Forum SKPD ~ 13 Tips Kepemanduan Secara Umum ~ 23 Tips dalam Pembentukan Tim Pemandu Forum SKPD ~ 33 Persiapan Teknis Pelaksanaan Forum SKPD ~ 34 Tips untuk Penyusunan Rancanan Awal Rencana Kerja SKPD dalam Tahapan Pra-Forum SKPD ~ 40 Contoh Agenda dan Proses Forum SKPD ~ 44 Contoh Prinsip/Tata Tertib Forum SKPD ~ 45 Membangun Dialog antara Pemerintah dan Warga ~ 49 Tips tentang Kriteria Penentuan Prioritas, Cara Penilaian, dan Urutan Prioritas ~ 57 Mempersiapkan Naskah Berita Acara Forum SKPD ~ 66 Topik-topik Pembekalan/Pelatihan Bersama ~ 76

Daftar Tabel Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5.

Contoh Matriks Ranking Penentuan Prioritas Masalah/Kegiatan ~ 58 Teknik Bertanya Seorang Pemandu ~ 95 Teknik Memandu Kesepakatan Kriteria/Indikator ~ 96 Teknik Memandu Perumusan Kesimpulan/Kesepakatan ~ 97 Contoh Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ~ 108

Daftar Gambar Gambar 1. Model Anggaran Berbasis Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki ~ 91

Daftar Lembar Lembar 1. Contoh Draf Surat Mandat untuk Delegasi Sektoral ~ 63 Lembar 2. Contoh Format Berita Acara Forum SKPD ~ 67


xi

xii


1 bab

[satu] pedoman umum

BAB 1- Pedoman Umum


1.1

pedoman untuk skpd sebagai lembaga penyelenggara forum skpd

Apa dan Mengapa Forum SKPD

F

orum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) merupakan forum koordinasi antar-pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota dan provinsi, serta nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Salah satu tahapan dalam proses perencanaan daerah adalah Forum SKPD. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial. Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang kecamatan dengan draf Rencana Kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu. Forum SKPD juga ditujukan sebagai arena untuk melakukan sinergisitas antara usulan kegiatan yang bersifat spasial dan usulan sektoral.

BAB 1- Pedoman Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Yang dimaksud dengan sumber daya adalah potensi, kemampuan, dan kondisi lokal, yang bisa dikelola bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa kabupaten/kota merupakan daerah otonom, yaitu daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Box 1. Forum Gabungan SKPD Dalam praktiknya Forum SKPD cukup beragam. Salah satunya yaitu penyelenggaraan Forum SKPD yang dilaksanakan secara gabungan. Forum semacam ini ditujukan sebagai arena sinkronisasi program dan kegiatan agar terjadi dalam pelaksanaannya kelak terjadi saling keterkaitan, dan menghindari terjadi tumpang tindih kegiatan. Dasar pemikirannya adalah bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang saling terkait antar-sektor, sehingga dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan keterkaitan, baik antar wilayah, ruang, maupun waktu. Forum SKPD yang dilaksanakan secara gabungan atau lebih dikenal dengan Forum Gabungan SKPD, bisa mempertemukan berbagai isu sektoral yang menjadi garapan masing-masing SKPD sehingga menjadi isu bersama (daerah). Dengan demikian akan terjadi sinergi dan menghasilkan sebuah rencana program dan kegiatan yang terpadu. Forum Gabungan SKPD diselenggarakan dengan mempertimbangkan keterkaitan isu dari setiap SKPD. Pengelompokkan semacam ini akan lebih memudahkan ketika proses pembahasan dilakukan. Forum seperti ini, akan lebih efektif manakala dipersiapkan secara matang dan difasilitasi oleh pemandu yang cukup berpengalaman.


Kerangka Hukum Forum SKPD Perencanaan pembangunan secara partisipatif merupakan salah satu hal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang juga merupakan kerangka dasar otonomi daerah. Sedangkan pelaksanaan Musrenbang diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah –yang merupakan turunan UU No. 32/2004- disebutkan bahwa perlu ditetapkan sebuah tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Salah satu bagiannya juga menyebut Forum SKPD sebagai arena yang melibatkan multi-stakeholders yang bertujuan untuk menentukan prioritas kegiatan SKPD. Sementara itu, untuk teknis operasionalnya, pemerintah kemudian menerbitkan peraturan menteri. Di beberapa kabupaten/kota bahkan telah dibuat peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur teknis pelaksanaan Forum SKPD sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan di daerah masingmasing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang akan menentukan keefektifan pelaksanaan Forum SKPD antara lain: 

Kriteria normatif untuk menentukan program prioritas. Pada Pasal 17 ayat (5) disebutkan bahwa “Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan”. Kriteria normatif ini memberikan acuan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas. Salah satunya adalah perlu ada kepastian bahwa program dan kegiatan tersebut berorientasi kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama kelompokkelompok marjinal dan miskin seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Sedangkan dalam hal pencapaian keadilan maka perlu memperhatikan aspek-aspek keadilan untuk mengatasi kesenjangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, antar-wilayah, dan antar-sektor;



Pagu Indikatif sebagai instrumen dalam menginformasikan kemampuan pembiayaan rencana penganggaran. Pada Pasal 17 ayat (4) disebutkan “Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,...”. Dengan ada pengakuan terhadap pagu indikatif sebagai salah

BAB 1- Pedoman Umum

satu instrumen proses penyusunan perencanaan daerah, maka hal ini dapat dipandang sebagai upaya untuk merencanakan dengan lebih hati-hati serta mendidik semua pihak untuk merencanakan berdasarkan sumber daya, bukan hanya sekadar keinginan.

Partisipasi Masyarakat dalam Forum SKPD Guna mewujudkan keberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat maka perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tataran pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis. Sedangkan pada tataran masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Sehubungan dengan hal itu, maka diharapkan pengelolaan pembangunan yang partisipatif didasarkan pada prinsip pemberdayaan, keterbukaan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, efisien, efektif, dan aspiratif. Salah satu kunci dalam proses Forum SKPD adalah musyawarah dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan SKPD. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa Forum SKPD bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah yang dimaksudkan adalah sebuah forum untuk me-rembug-kan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan secara bersama, bukan forum seminar atau sosialisasi informasi. Karena itu, proses Forum SKPD jangan hanya disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Dalam Forum SKPD, pelibatan masyarakat merupakan cerminan dari praktik partisipasi warga dan sekaligus arena akuntabilitas pemerintahan. Meskipun akses masyarakat dalam Forum SKPD dijamin dan diakui, partisipasi perempuan dan masyarakat marjinal di dalam proses ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Forum SKPD partisipasi perempuan dan masyarakat marjinal perlu mendapat perhatian sehingga keterlibatannya dapat meningkat dan lebih berarti. Dengan demikian, program dan kegiatan pembangunan yang dibahas dalam Forum SKPD dapat lebih berpihak kepada perempuan dan kelompok miskin.


Box 2. Partisipasi Kelompok-kelompok Sektoral Pada praktiknya, semakin meningkat tahapan perencanaan, semakin terbatas keterlibatan masyarakat miskin dan perempuan. Suara mereka di Forum SKPD biasanya diwakilkan kepada Tim Delegasi kecamatan dan juga kelompok-kelompok sektoral. Keterlibatan kelompok masyarakat miskin dan perempuan dalam Forum SKPD bisa dikembangkan dengan mengundang masyarakat miskin dan perempuan yang menjadi konstituen kelompok-kelompok terkait. Misalnya, Forum SKPD Kesehatan mengundang masyarakat dan perempuan yang menjadi pengguna Posyandu dan Puskesmas, organisasi pengelola air di desa/komunitas, organisasi yang memperhatikan kesehatan (PKK, LSM yang bergerak di bidang kesehatan), organisasi yang terkait dengan PLKB dan bidan desa, Ikatan Dokter Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia yang ada di daerah. Sedangkan Forum SKPD Pertanian mengundang organisasi/jaringan petani, baik laki-laki maupun perempuan, balai pengembangan pertanian, dan organisasi yang bergerak dalam pertanian lainnya. Kehadiran kelompok masyarakat miskin dan perempuan sangat diperlukan, baik untuk memastikan bahwa kepentingan mereka telah terwadahi maupun menjadi media pembelajaran agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Agar mereka dapat berpartisipasi dalam Forum SKPD tentunya perlu dikembangkan model-model dan alat-alat agar mereka bisa berperan aktif secara baik, seperti memberi kesempatan untuk berbicara dan mendorong mereka untuk memiliki gagasan.

Tujuan dan Luaran Forum SKPD Tujuan Forum SKPD yaitu: 1. Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dan rancangan Renja SKPD; 2. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD; 3. Menyusun prioritas Renja SKPD dan alokasi anggaran indikatif SKPD dengan mengacu pada dokumen Rancangan Awal RKPD. Luaran Forum SKPD adalah: 1. Rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD; 2. Daftar prioritas program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran, serta menunjukkan prakiraan maju berikut sumber pendanaan (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN);

BAB 1- Pedoman Umum

3. Daftar nama delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti Musrenbang kabupaten/kota; 4. Berita Acara Forum SKPD.

Alur Proses Pelaksanaan Forum SKPD Tahapan Pra-Forum SKPD 1. Pengorganisasian Forum SKPD, yang terdiri atas: 

Pembentukan Tim Penyelenggara Forum SKPD oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala SKPD yang berisi tentang Susunan Panitia Penyelenggaraan Forum SKPD berikut tugasnya masing-masing;



Pembentukan dan persiapan Tim Pemandu. Tim Pemandu berisi individu baik yang berasal dari unsur birokrasi maupun unsur nonbirokrasi yang memiliki tugas untuk memfasilitasi Forum SKPD;



Persiapan teknis yang dilakukan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD:  Penentuan jadwal pelaksanaan Forum SKPD dan menyusun agenda acaranya;  Pengidentifikasian dan mengundang peserta Forum SKPD;  Persiapan peralatan dan bahan materi, serta menentukan tim notulensi.

2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD:



Pengumpulan usulan masyarakat hasil seluruh Musrenbang kecamatan dan memasukan dalam Rancangan Awal Renja SKPD;



Pemilahan usulan yang berasal dari Musrenbang kecamatan ke dalam bidang yang ada di SKPD masing-masing;



Pengkompilasian usulan dari kecamatan yang sesuai dengan bidang di SKPD terkait, disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang ada di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.


Tahapan Pelaksanaan Forum SKPD 1. Pembukaan: 

Laporan panitia;



Sambutan/pengantar dari Kepala SKPD;



Pembukaan secara resmi Forum SKPD.

2. Diskusi panel narasumber Forum SKPD: 

Penyampaian evaluasi Rencana Kerja SKPD tahun berjalan;



Pemaparan gambaran umum usulan kegiatan prioritas hasil Musrenbang kecamatan yang masuk ke dalam Renja SKPD dan prioritas menurut dokumen Renstra SKPD;



Dialog antara panelis dan peserta.

3. Pemaparan dan diskusi draf Rancangan Awal Renja SKPD tahun direncanakan. 4. Diskusi sinkronisasi kegiatan prioritas per-bidang: 

Diskusi hasil dari setiap bidang dan pensinergian dengan Renstra SKPD dan plafon Anggaran SKPD;



Penyepakatan hasil pleno yang akan dijadikan rujukan dokumen Renja SKPD.

5. Pemilihan delegasi yang bersifat sektoral yang tidak berasal dari delegasi kecamatan untuk mengikuti proses Musrenbang kabupaten/kota. 6. Penutupan Forum SKPD: 

Penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan Kepala SKPD;



Penutupan oleh Kepala SKPD atau yang mewakili.

Tahapan Pasca-Forum SKPD 1. Rapat kerja Tim Penyelenggara Forum SKPD bersama-sama dengan Tim Pemandu dan delegasi sektoral untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja SKPD. 2. Penyerahan dokumen Rencana Kerja SKPD kepada Bappeda dan komisi terkait di DPRD. 3. Sosialisasi hasil Forum SKPD kepada warga kecamatan oleh Tim Delegasi kecamatan.

BAB 1- Pedoman Umum

Masukan (Dokumen/Data/Informasi) yang Dibutuhkan Pada tahap pelaksanaan Forum SKPD, dibutuhkan materi/data/informasi sebagai berikut: 

Dokumen hasil Musrenbang kecamatan;



Hasil evaluasi SKPD terhadap kinerja kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;



Daftar kegiatan prioritas SKPD berdasarkan Renstra SKPD;



Pagu indikatif untuk SKPD bersangkutan.

Dokumen yang Dihasilkan Tahapan Pra-Forum SKPD 

Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD.

Tahapan Pelaksanaan SKPD 

Berita Acara Forum SKPD;



Notulensi/catatan diskusi Forum SKPD sebagai bahan untuk memperbaiki draf Rancangan Awal Forum SKPD.

Tahapan Pasca Pelaksanaan Forum SKPD

10



SK Kepala SKPD untuk Tim Delegasi sektoral;



SK Kepala SKPD tentang Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).


Peserta Forum SKPD Pelaksanaan Forum SKPD sebaiknya diumumkan secara terbuka minimal 7 hari sebelum Hari-H sehingga warga masyarakat yang berkepentingan dapat menghadirinya. Komposisi Peserta. Forum SKPD akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas: 

Kepala dan staf SKPD (dinas, badan, kantor, bagian dan UPTD Kecamatan);



Anggota DPRD dari komisi yang membidangi sektor terkait;



Delegasi setiap kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;



Unsur masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan masing-masing SKPD (kelompok sektoral) di tingkat kabupaten/ kota;



LSM yang berkedudukan dan beraktifitas di tingkat kabupaten/kota yang menggarap isu-isu spesifik sesuai dengan bidang kerja SKPD.

Peran dan Tugas Peserta. Peran/tugas utama peserta adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai pengambilan keputusan. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, namun juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar forum benar-benar merupakan musyawarah bersama. Oleh karena itu, peran/tugas yang diharapkan dari setiap peserta Forum SKPD adalah sebagai berikut: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berperan untuk: 

Mempersiapkan bahan materi Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD;



Mengkompilasi usulan prioritas hasil Musrenbang kecamatan yang sesuai dengan bidang kerja SKPD dan dipadukan dengan draf usulan SKPD;



Menyusun Berita Acara Forum SKPD yang berisi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD masing-masing yang akan dipaparkan pada Musrenbang kabupaten/kota.

2. Kelompok sektoral berperan untuk: 

Memberikan pendapat dan usulan yang berkaitan dengan sektor pembangunan sesuai SKPD;



Melakukan pengawalan usulan program/kegiatan hasil Forum SKPD.

BAB 1- Pedoman Umum

11

3. Delegasi kecamatan berperan untuk: 

Memberikan pendapat dan penjelasan tentang usulan kegiatan pembangunan tingkat kecamatan;



Memberikan klarifikasi terhadap hasil kesepakatan pada Musrenbang kecamatan.

4. LSM, Ormas, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat berperan untuk: 

Memberikan pendapat dan masukan tentang usulan rencana kegiatan untuk mengatasi persoalan pembangunan di kabupaten/kota;



Memberikan pertimbangan dalam hal terjadi tarik menarik usulan kegiatan antara wilayah dan sektor.

5. Anggota DPRD dari komisi yang menjadi mitra kerja SKPD, berperan untuk: 

Memberikan pendapat dan masukan berdasarkan hasil resesi;



Melakukan pengawalan program kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang kabupaten/kota.

Prinsip-prinsip sebagai peserta. Meskipun semua pihak berhak berpartisipasi dalam Forum SKPD, namun terdapat kriteria atau persyaratan yang sebaiknya disampaikan kepada anggota masyarakat yang ingin menjadi peserta, yaitu:

12



Peserta menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, anti-dominasi, anti-diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum (desa, kecamatan, masyarakat sektoral), dan keberpihakan terhadap kalangan marjinal;



Peserta bersedia mempersiapkan diri dengan cara ikut serta mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen, dan materi yang relevan untuk pelaksanaan Forum SKPD. Untuk memperoleh informasi, peserta dapat menghubungi sumber informasi yaitu Tim Pemandu dan Tim Penyelenggara Forum SKPD;



Peserta berminat membangun kapasitasnya mengenai kebijakan, aturan, arah program pemerintah, berbagai isu pembangunan, dan sebagainya, sehingga bisa berperan serta sebagai peserta yang aktif.


Pengorganisasian Kegiatan Forum SKPD Penyelenggara Forum SKPD adalah masing-masing SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Bappeda akan memastikan bahwa penyelenggaraan Forum SKPD sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Bappeda bertanggung jawab melakukan penjadwalan pelaksanaan Forum SKPD dengan maksud memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk hadir dalam acara Forum SKPD. Kepala SKPD membentuk Tim Penyelenggara Forum SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang dibutuhkan. Panitia yang telah terbentuk melakukan pengumuman secara terbuka dan mengundang peserta dari delegasi kecamatan dan kelompok sektoral, serta anggota DPRD dari komisi yang terkait paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan.

Box 3. Pembentukan dan Struktur Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Tim Pemandu Forum SKPD Tim Penyelenggara Forum SKPD dibentuk oleh kepala SKPD bersangkutan. Tim Penyelenggara memiliki tugas utama untuk melakukan persiapan-persiapan teknis demi kelancaran Forum SKPD serta penyiapan dokumen-dokumen rencana (Rancangan Awal Renja SKPD dan dokumen final Renja SKPD). Tim Pemandu merupakan bagian dari Tim Penyelenggara Forum SKPD yang memiliki tugas spesifik untuk memfasilitasi rangkaian diskusi terkait Forum SKPD baik pada tahapan pra, pelaksanaan, maupun pasca-Forum SKPD. Keberadaan Tim Pemandu yang kompeten adalah salah satu kunci sukses dalam penyelenggaraan Forum SKPD. Rekruitmen pemandu berasal dari warga bisa dijaring melalui mekanisme yang transparan ataupun melalui penunjukkan berdasarkan rekomendasi dari berbagai pihak. Pertimbangan kapasitas dan pengalaman sebagai pemandu sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian bahwa pemandu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemandu dari unsur masyarakat akan membuat independensi dalam memfasilitasi pelaksanaan Forum SKPD. Pemandu disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan keterwakilan, serta berdasarkan kemampuan, yang dibentuk dan disediakan oleh SKPD penyelenggara. Pemandu berbagi tugas pada saat melaksanakan diskusi pembahasan materi Forum SKPD. Pembahasan bisa dibagi menjadi diskusi kelompok dan disesuaikan dengan isu bahasan yang berkembang. Biasanya diskusi kelompok disesuaikan dengan jumlah bidang yang ada di setiap SKPD (pembagian kelompok diskusi bisa disesuaikan dengan kondisi daerah setempat). Setiap diskusi kelompok akan difasilitasi oleh pemandu. Hasil diskusi kelompok dibahas kembali pada diskusi pleno. Hasil diskusi pleno inilah yang dijadikan kesepakatan final oleh peserta yang akan menjadi acuan dalam Musrenbang kabupaten/kota.

BAB 1- Pedoman Umum

13

Tugas Tim Penyelenggara Forum SKPD adalah sebagai berikut: 1. Mempersiapkan bahan materi (usulan) Rencana Kerja SKPD; 2. Mengkompilasi usulan prioritas Rencana Kerja SKPD dengan mengutamakan usulan hasil Musrenbang Kecamatan; 3. Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempat Forum SKPD; 4. Mengumumkan secara terbuka pelaksanaan Forum SKPD minimal 7 hari sebelumnya; 5. Menginventarisasi dan mengundang peserta Forum SKPD; 6. Memberikan laporan kepada Bappeda hasil dari Forum SKPD yaitu: 

Jumlah usulan kecamatan yang diadopsi oleh SKPD;



Rekapitulasi jumlah usulan SKPD yang berasal dari SKPD;



Kesesuaian anggaran Renja masing-masing SKPD dengan plafon anggaran sementara yang diberikan;

7. Membuat Berita Acara Forum SKPD dan ditandatangani oleh pimpinan forum yang diketahui oleh Kepala SKPD; 8. Menyampaikan hasil Forum SKPD ke Komisi DPRD terkait untuk diketahui; 9. Menyusun Berita Acara Forum SKPD yang berisi: Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD yang akan dipaparkan pada Musrenbang kabupaten/kota.

14


Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Forum SKPD Prinsip-prinsip Forum SKPD berlaku bagi semua pihak, baik untuk pemandu, peserta, narasumber, maupun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Forum SKPD. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar Forum SKPD benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan SKPD yang kemudian didokumentasikan menjadi Renja SKPD. • Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah mempunyai hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai dalam menyampaikan pendapat dan gagasannya. Sebaliknya, para pihak juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama. • Prinsip musyawarah. Peserta musyawarah memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latarbelakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan individu atau golongan. • Prinsip anti-dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/ kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.

• Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling ’diam’ untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, dan generasi muda.

BAB 1- Pedoman Umum

15

• Prinsip anti-diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta Forum SKPD. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan. • Prinsip pembangunan daerah secara holistik. Forum SKPD dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang mengacu pada dokumen Renstra SKPD, guna mencapai target-target berdasarkan indikator capaian yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya merespon keinginan kelompok tertentu, akan tetapi juga mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan menyeluruh, sehingga tidak muncul egosektoral dan kewilayahan.

16


1.2

pedoman untuk tim pemandu forum skpd

Pengertian Pemandu

P

emandu sering juga disebut sebagai fasilitator, berasal dari kata fasilis yang artinya ’mempermudah’. Tugas utama pemandu atau fasilitator dalam Forum SKPD adalah mempermudah peserta untuk terlibat secara aktif dalam bermusyawarah menyepakati berbagai usulan program dan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan sehingga bisa berjalan dengan baik, dalam pengertian: 

Dari sisi proses, Forum SKPD benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip bermusyawarah (dialogis) seperti yang telah dijabarkan dengan tetap memperhatikan pembangunan daerah secara keseluruhan (holistik);



Dari sisi hasil, hasil dari Forum SKPD benar-benar merupakan rencana program/kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program SKPD diharapkan mengutamakan kepentingan kelompok miskin (marjinal), dan pengembangan daerah secara holistik.

Pemandu merupakan instrumen cukup penting dalam penyelenggaran Forum SKPD, dan berperan cukup strategis atas keberhasilan proses musyawarah. Oleh karena itu perlu dipersiapkan Tim Pemandu yang handal. Pengelolaan proses kegiatan diskusi Forum SKPD oleh pemandu yang handal merupakan salah satu kunci sukses penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Meskipun tugas utama pemandu adalah mengelola pelaksanaan Forum SKPD, namun persiapan bersama Tim Penyelenggara Forum SKPD terutama dalam

BAB 1- Pedoman Umum

17

merancang proses dan menyiapkan materi-materi. Agar dapat menjalankan tugas dengan baik, Tim Pemandu harus didukung dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola forum, mengidentifikasi peserta, menyusun skala prioritas, dan menyepakati hasil diskusi. Selain itu, untuk menjamin Forum SKPD berjalan dengan lancar, maka diperlukan persiapan yang matang yaitu dengan memerika kembali seluruh sarana pendukung, ruangan, alat bantu, bahan materi, dan kepastian peserta.

Peran dan Tugas Pemandu

18



Peran sebagai perancang proses. Tim pemandu bertugas untuk menyusun tahap dan langkah-langkah proses Forum SKPD secara keseluruhan (pra, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan), serta menterjemahkannya menjadi jadwal atau kalender kegiatan secara keseluruhan;



Peran sebagai pengelola proses dari tahapan pra sampai pascapelaksanaan. Setelah proses dirancang, Tim Pemandu bertugas untuk mengelola proses tersebut mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pasca-pelaksanaan. Mengelola berarti menjaga agar setiap tahap Forum SKPD berjalan sesuai rencana, mencapai tujuan, dan tepat waktu. Tugas pemandu yang juga penting adalah memastikan Tim Penyelenggara Forum SKPD menyiapkan materi-materi (bahan dan dokumen) pertemuan yang diperlukan, mengecek tempat, alat bantu, dan kehadiran peserta;



Peran sebagai pengelola proses pertemuan/forum musyawarah. Tim Pemandu bertugas mengelola proses suatu forum pertemuan dan memfasilitasi jalannya musyawarah. Mengelola proses artinya menjaga agar pertemuan atau forum mencapai tujuan, mengatur waktu, menyediakan materi, alat, dan bahan yang diperlukan untuk bermusyawarah, dan menegakkan aturan/prinsip-prinsip musyawarah. Memfasilitasi artinya adalah mengatur lalu-lintas pembicaraan di antara peserta musyawarah agar berjalan dengan tertib, efisien, dan efektif;



Peran sebagai sumber informasi. Tim Pemandu bertugas menguasai berbagai informasi, data, dan dokumen (RPJMD, RTRW kabupaten/kota, dokumen RKP kabupaten/kota tahun berjalan, Renstra SKPD, peraturan dan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta pusat yang relevan) sehingga bisa dijadikan sumber informasi oleh peserta Forum SKPD. Peran sebagai sumber informasi ini terjadi baik pada saat praForum SKPD maupun saat memfasilitasi pelaksanaan forum SKPD, dan Pasca-Forum SKPD.


Kriteria/Persyaratan Pemandu Forum SKPD Tim pemandu dapat direkrut dari kalangan warga masyarakat sendiri, perguruan tinggi, kalangan LSM, dan Ormas yang memegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut : 

Menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah. Yaitu prinsip-prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, keberpihakan terhadap kalangan warga miskin dan perempuan, anti-dominasi, anti- diskriminasi, dan mengutamakan kepentingan umum (holistik);



Mampu memimpin forum pertemuan tingkat kabupaten/kota. Forum SKPD merupakan forum pertemuan tingkat kabupaten/kota untuk sektor tertentu yang dihadiri oleh sekitar seratus atau lebih peserta dari seluruh kecamatan dan berbagai pihak yang terkait dengan isu/sektor dari SKPD yang bersangkutan. Dengan kondisi ini, pemandu dituntut untuk mampu mengelola pertemuan secara efektif dan efisien;



Mampu bekerjasama secara tim. Bekerjasama secara tim berarti saling melengkapi/mendukung, terbuka terhadap masukan, dan bisa berbagi tugas secara seimbang. Berbeda dengan forum berjumlah kecil, forum dengan peserta berjumlah besar benar-benar membutuhkan kekompakan dan pembagian tugas yang lebih rinci dari Tim Pemandu;



Mau belajar dan belajar terus. Seorang pemandu yang baik adalah seorang yang mau belajar terus-menerus dan menyerap informasi dari berbagai sumber untuk kemudian mentransfernya kepada peserta musyawarah yang membutuhkan penguatan informasi. Pemandu juga perlu mengajak peserta belajar dengan menghargai pengetahuan warga masyarakat sebagai peserta dan pelaku langsung yang kedudukannya sama pentingnya dengan pengetahuan ‘pakar’ atau ahli yang berasal dari perguruan tinggi atau pemerintahan. Dengan demikian tidak terjadi dominasi ilmu pengetahuan yang bersifat elitis terhadap pemikiran/ pengetahuan warga biasa;



Mau berbagi ilmu. Seorang pemandu yang baik adalah seorang yang berorientasi kepada pendidikan warga sehingga selalu mencoba membantu terjadinya penguatan kapasitas dan saling berbagi ilmu di antara para pemangku kepentingan, terutama warga masyarakat. Bisa jadi warga masyarakat belum menguasai istilah-istilah perencanaan, kebijakan, dan aturan mengenai perencanaan dan pembangunan, sehingga perlu dikuatkan. Namun, itu bukan berarti masyarakat tidak dapat berkontribusi pemikiran dengan baik.

BAB 1- Pedoman Umum

19

Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap yang Perlu Dimiliki Pemandu Kapasitas Tim Pemandu atau kalangan yang berminat mengembangkan diri sebagai pemandu, membutuhkan peningkatan kapasitas secara bertahap, termasuk juga pengalamannya. Tim Pemandu harus mempunyai kapasitas dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga mampu menjalankan peran/tugasnya dengan baik.

Pengetahuan Sumber-sumber informasi lainnya yang perlu menjadi pengetahuan pemandu adalah: 

Aturan mengenai tatacara pelaksanaan Musrenbang di berbagai tingkat (desa-kecamatan-kabupaten/kota), berbagai peraturan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik daerah maupun pusat;



Program-program pembangunan berskala nasional yang masuk ke kabupaten/kota;



Prioritas program pembangunan daerah dan prioritas program SKPD;



RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD yang sudah berjalan, terutama tahun berjalan;



Data/informasi kabupaten/kota yang relevan bagi pelaksanaan tugasnya untuk merancang, mengelola, memandu dan menjadi narasumber.



Menguasai data informasi terkait sektor/SKPD terkait (misal: pertanian, kesehatan, pendidikan, jalan, dan infrastruktur daerah).

Keterampilan Meskipun bahan bacaan tentang fasilitasi memberikan pengetahuan tentang kepemanduan, tapi untuk menjadi pemandu yang baik tidaklah cukup dengan bekal teori saja. Teori itu harus diiringi dengan praktik dan pengalaman langsung. Memandu atau memfasilitasi adalah teknik (keterampilan) dan sekaligus seni. Seperti belajar naik sepeda, setelah sering praktik maka akan semakin lancar dan spontan dalam memandu. Beberapa teknik memandu yang terkait Musrenbang adalah:

20




Teknik memandu. Keterampilan atau teknik-teknik memandu yang perlu dikembangkan terus-menerus adalah teknik fasilitasi diskusi/dialog, teknik fasilitasi penentuan prioritas, teknik fasilitasi kesepakatan, dan teknik icebreaking, serta mengemas “humor”;



Mengembangkan dan menggunakan media. Penggunaan media, bisa sangat menunjang daya tarik dan efektivitas Musrenbang. Pemandu perlu mengenal jenis, fungsi, dan karakteristik media untuk bisa memilih dan juga mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya media tersebut. Saat ini sudah umum digunakan powerpoint slide dan LCD projector sebagai media/alat bantu dalam forum-forum tingkat kabupaten.

Karena forum ini dihadiri peserta yang cukup banyak dengan ruangan yang cukup besar, perlu diperhatikan agar penulisan teks yang ditampilkan kepada forum bisa terbaca atau terjangkau pandangan peserta. Penggunaan media/alat bantu powerpoint slide dan LCD projector akan sangat membantu pemandu dalam menampilkan dan menuliskan berbagai hal (hasil kelompok, pokok-pokok kesimpulan pleno, dan tabel hasil pengisian). Keterjangkauan pandangan peserta terhadap teks (tulisan) dan gambar dalam media powerpoint slide perlu diperhatikan agar membantu proses pemaparan ataupun diskusi.



Teknik menulis. Keterampilan menulis juga merupakan penunjang tugas seorang pemandu Musrenbang. Teknik penulisan yang perlu dikuasai Tim Pemandu antara lain:  Teknik merumuskan pertanyaan kunci. Merumuskan pertanyaan kunci yang baik adalah jalan menuju proses dan hasil Forum SKPD yang berhasil. Ini dilakukan pemandu sejak tahap persiapan. Pada saat pelaksanaan, perumusan pertanyaan kunci selalu disesuaikan kembali sesuai proses yang berjalan. Oleh karena itu, sangatlah perlu bagi pemandu untuk mengenali dengan isu-isu penting yang terkait dengan sektor atau bidang kerja SKPD terkait;  Teknik penulisan pokok-pokok penting (kesimpulan). Salah satu teknik penting yang diperlukan pemandu saat mengelola dialog adalah menyusun pokok-pokok penting kesimpulan hasil dialog. Pemandu bertugas membantu merumuskan dan menuliskannya dengan ringkas dan padat;  Teknik penulisan masalah dan potensi daerah. Pada saat melakukan kajian daerah, sekaligus dilakukan identifikasi dan pengumpulan masalah yang dilakukan bersama masyarakat. Artinya, pemandu tidak secara sepihak merumuskan masalah-masalah tersebut. Pemandu bertugas membantu merumuskan dan menuliskan masalahmasalah secara baik;

BAB 1- Pedoman Umum

21

 Teknik penulisan dokumen rencana. Pada saat penyusunan dokumen ini di antaranya diperlukan keterampilan menuliskan gambaran (deskripsi) keadaan, masalah, dan potensi sektoral; teknik menuliskan tujuan dan indikator pencapaian tujuan; serta teknik merumuskan sasaran dan kegiatan secara operasional.

Sikap/Nilai Tim Pemandu harus mampu menyerap prinsip-prinsip musyawarah sebagai sikap/nilai diri. Prinsip itu di antaranya adalah prinsip-prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, keberpihakan terhadap kalangan marjinal, anti-dominasi, anti-diskriminasi, dan mengutamakan kepentingan umum/ masyarakat banyak (holistik).

22



Percaya diri. Pemandu sanggup menghadapi forum dengan peserta yang terdiri atasi berbagai kalangan (tua-muda, pemuka masyarakat, warga umum, pejabat pemerintahan) tanpa merasa segan atau sungkan untuk membangun proses dialog bersama.



Bersikap wajar. Pemandu menggunakan bahasa, sopan santun, dan tatacara komunikasi yang secara wajar dapat diterima peserta musyawarah.



Mau memahami orang lain (empati). Pemandu dapat memahami keberagaman karakteristik peserta dan peka dalam membantu peserta yang mengalami hambatan untuk menyampaikan gagasan dan pendapatnya (kelompok miskin, perempuan, minoritas).



Bersikap terbuka. Pemandu bersedia membuka usulan peserta tentang tatacara musyawarah dan menanggapi setiap usulan atau pendapat kritis secara positif.



Tidak menjadi ahli (pencari solusi). Pemandu hanya menjaga lalu-lintas diskusi dan kesepakatan solusi yang ditentukan peserta.



Saling mendengarkan. Pemandu dapat mendengarkan dengan baik pendapat dan gagasan peserta dan sebisa mungkin menghindari adanya peserta yang diabaikan ketika sedang berbicara.



Mengakui kehadiran semua peserta. Pemandu mengajak peserta untuk menganggap penting kehadiran setiap orang dan menghindari adanya orang-orang yang menjadi ’penonton’ (sekadar hadir).



Bekerja secara tim. Dengan jumlah peserta yang banyak dan proses haruslah dialogis, pemandu tidak dapat bekerja sendirian melainkan harus tim dengan satu orang sebagai koordinator pemandu.




Kreatif. Tim Pemandu perlu kreatif dalam merancang dan mengelola suatu forum pertemuan atau musyawarah warga yang dihadiri oleh lebih dari 50 orang bahkan ratusan orang. Media bantu dan teknik menjaring aspirasi masyarakat yang lebih baik, perlu terus dikembangkan. Ini merupakan seni dan kreativitas dari Tim Pemandu.

Box 4.Tips Kepemanduan Secara Umum 









Pemberian kesempatan bicara kepada perempuan, dan generasi muda. Setelah dalam tahap persiapan diupayakan agar kelompok ini terlibat dan bersedia hadir, pada saat pelaksanaan Forum SKPD pemandu harus terus memberi kesempatan agar kelompok ini mau bicara atau berpendapat. Gunakan pertanyaan umpan kepada kelompok ini dan berikan bantuan dalam merumuskan pendapatnya apabila masih mengalami kesulitan. Bisa juga dengan selalu memberi ‘jatah’ berbicara kepada perempuan (misal: ada 2 peserta yang akan berbicara, maka pemandu meminta agar salah satunya adalah peserta dari kalangan perempuan). Penentuan tempat pertemuan/musyawarah. Identifikasi dan jajaki tempat-tempat di desa yang memenuhi kebutuhan pertemuan bagi cukup banyak peserta (kapasitas 50-100 orang, bahkan lebih). Lebih ideal bila ruangan memiliki dinding rata untuk penempelan (display) kertas-kertas lebar dan media. Pengaturan ruangan pertemuan. Ruangan pertemuan perlu dipersiapkan secara cermat sebelum pelaksanaan �� Forum SKPD�� . Pengaturan (tata letak) ruangan untuk peserta musyawarah berjumlah cukup besar dilakukan dengan mempertimbangkan suasana yang nyaman dan memungkinkan partisipasi yang seluas-luasnya. Pengelolaan perbedaan pendapat (dan konflik kepentingan). Sejak tahap persiapan suatu pertemuan, petakan isu-isu konflik yang mungkin akan muncul dalam forum, diskusikan dalam tim apa trik atau cara untuk mencegah/mengatasinya. Biasanya konflik terjadi karena egosektor, egowilayah, perdebatan menentukan kebutuhan versus keinginan, dan perdebatan menentukan kebutuhan individu versus kolektif. Persiapkan bahan penjelasan pemandu yang diharapkan bisa meyakinkan peserta bahwa mereka perlu saling memahami pendapat yang lain untuk kemudian mengutamakan kepentingan desa secara keseluruhan (holistik). Penggunaan media/alat bantu. Pada tahap persiapan, identifikasi kebutuhan media yang benar-benar akan meningkatkan efektivitas proses dan hasil Forum �� SKPD�� . Pilihan ini tentunya ditentukan juga oleh ketersediaan sumberdaya media. Media yang dapat digunakan, mulai dari media sederhana sampai yang menggunakan teknologi canggih (apabila tersedia). Apalagi saat ini VCD/DVD player, kamera dijital, kamera video (handycam), dan LCD projector, sudah sangat populer di daerah-daerah (lihat Bahan Bacaan 4 tentang media untuk memandu).

BAB 1- Pedoman Umum

23

Contoh-contoh Pengaturan Ruangan

Tata letak ruangan model kelas (formal). Ini adalah pengaturan ruangan yang paling umum dilakukan dalam pertemuan/forum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang biasanya bersifat formal. Biasanya, bapak-bapak dan elit masyarakat duduk di jajaran depan sedangkan kelompok perempuan dan masyarakat umum duduk di belakang. Karena peserta Forum SKPD biasanya lumayan besar (bisa di atas 50 orang, bahkan di atas 100 orang), bisa saja peserta di jajaran belakang menjadi kurang terperhatikan, bahkan mengobrol sendiri. Sebaiknya pemandu sensitif terhadap hambatan partisipasi karena pengaturan ruangan seperti ini.

Tata letak ruangan model Huruf-U. Pengaturan ruang seperti ini dengan jumlah peserta lumayan banyak perlu diatur agar menjadi beberapa lapis tempat duduk. Kursi tanpa meja akan lebih menghemat tempat. Diharapkan dengan pengaturan tempat duduk seperti ini mendorong suasana lebih setara dan akrab. Sehingga perempuan dan peserta yang kurang berani tampil di forum publik, bisa menjadi lebih terlibat.

24


Format diskusi kelompok dengan meja atau tanpa meja. Karena jumlah peserta diskusi kelompok juga besar, akan lebih baik apabila tersedia ruangan berbeda untuk setiap kelompok supaya suara tidak saling mengganggu. Sebaiknya gunakan meja dan kursi yang ringan dan mudah dipindah (tidak membuat sempit). Ruang diskusi kelompok bisa diatur agar dalam suasana santai dan melebur antara laki-laki, perempuan, berbagai latar belakang kelompok, dan usia.

Model ruangan teater. Ruangan model seperti ini mungkin saja ada di kabupaten/ kota yaitu di gedung pertunjukan (teater) milik Pemda. Model ruangan seperti ini biasanya melingkar dengan tempat duduk bertahap semakin ke atas. Ruangan seperti ini memungkinkan jumlah peserta yang besar (ratusan).

Model warung kopi (cafe). Ruangan Musrenbang dengan model warung kopi (cafe) bisa juga dicoba dengan mengatur tempat duduk peserta per meja. Pengaturan seperti ini hanya dapat dilakukan bila ruangan luas (memadai).

BAB 1- Pedoman Umum

25

26


2

bab

[dua]

kumpulan modul fasilitasi forum SKPD

BAB 2- Kumpulan Modul Fasilitasi Forum SKPD

27

28


2.1

modul fasilitasi pra-forum skpd

2.1.1. Pengorganisasian Forum SKPD

2.1.2. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD


29

2.1.1 PENGORGANISASIAN forum skpd

P

engorganisasian For um SKPD meliputi pembentukan Tim Penyelenggara Forum SKPD, pembentukan Tim Pemandu, dan persiapan teknis. Setelah Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Tim Pemandu terbentuk, pertemuan-pertemuan persiapan ini sudah dapat melibatkan Tim Pemandu terutama dalam memfasilitasi penyusunan proses, penjadwalan, dan penentuan materi/bahan. Tim Pemandu membantu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan musyawarah nanti.

Tujuan Tujuan

30



Merancang proses penyelenggaraan Forum SKPD (pra, pelaksanaan, pasca-pelaksanaan)



Membagi tugas Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Tim Pemandu Forum SKPD



Menyusun jadwal dan agenda Forum SKPD


Luaran Luaran 

Tim Penyelenggara Forum SKPD



Tim Pemandu



Agenda kegiatan Forum SKPD

Peserta Peserta 

Kepala SKPD atau Kabid Perencanaan



Staf di bidang masing-masing SKPD



Tim Penyelenggara Forum SKPD (untuk Rapat Kerja Pembentukan Tim Pemandu Forum SKPD)

Pemandu Pemandu Kepala SKPD

Durasi DurasiWaktu 2 (dua) jam

Metode Metode Rapat kerja

Materi, Alat, Materi, Alat, dan danBahan Bahan Kertas plano/flipchart, selotip, spidol, ballpoint, komputer (laptop), LCD projector


31

Proses ProsesUmum Umum Rapat Kerja Persiapan Forum SKPD dan Pembentukan Tim Penyelenggara Forum SKPD 1. Kepala SKPD membuka rapat kerja dan menyampaikan tujuan pertemuan. 2. Kepala SKPD menjelaskan jadwal penyelenggaraan Forum SKPD. 3. Kepala SKPD meminta masukan dari staf untuk penetapan jadwal Musrenbang kecamatan. 4. Kepala SKPD menjelaskan kebutuhan persiapan untuk penyelenggaraan Forum SKPD: 

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD pada tahun sebelumnya;



Prioritas program dan kebijakan daerah pada tahun yang direncanakan;



Informasi-informasi anggaran (pagu indikatif dan prakiraan maju);



Informasi-informasi lain yang dibutuhkan.

5. Kepala SKPD membentuk Tim Penyelenggara Forum SKPD serta menyampaikan pembagian tugas untuk persiapan penyelenggaraan Forum SKPD. 6. Kepala SKPD menjelaskan kebutuhan untuk merekrut Tim Pemandu yang dapat berasal dari unsur SKPD bersangkutan, atau unsur nonpemerintah (LSM/perguruan tinggi) yang dinilai memiliki kecakapan dalam kepemanduan dan memahami soal kebijakan pembangunan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran. Rapat Kerja Pembentukan Tim Pemandu Forum SKPD 1. Kepala SKPD memimpin rapat kerja untuk pembentukan Tim Pemandu Forum SKPD. 2. Kepala SKPD menjelaskan latarbelakang kebutuhan, peran/tugas, serta kriteria penting anggota Tim Pemandu. 3. Kepala SKPD menugaskan Tim Penyelenggara Forum SKPD yang telah dibentuk untuk melakukan rekruitmen Tim Pemandu. 4. Kepala SKPD meminta masukan tentang metode perekrutan atau penjaringan calon kandidat yang telah ada.

32


Box 5. Tips dalam Pembentukan Tim Pemandu Forum SKPD 











Perekrutan Tim Pemandu tidak harus dilakukan oleh Bappeda, tetapi dapat juga dilakukan oleh SKPD masing-masing. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa figur-figur yang dicalonkan untuk menjadi Tim Pemandu harus memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam melakukan fasilitasi lokakarya atau pertemuan-pertemuan bersama masyarakat. Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam menyeleksi Tim Pemandu Forum SKPD adalah sebagai berikut:  Mempunyai pengalaman dalam memandu pertemuan atau diskusi bersama masyarakat;  Menguasai teknik-teknik kepemanduan;  Memahami prosedur perencanaan dan penganggaran di kabupaten/kota bersangkutan;  Menguasai peta permasalahan umum di tingkat daerah. Meski tidak menutup kemungkinan bahwa Tim Pemandu berasal dari kalangan pemerintah, Tim Pemandu diharapkan berasal dari kalangan non-pemerintah untuk menjaga netralitas. Selain itu dalam banyak kasus, warga masyarakat seringkali merasa lebih nyaman untuk berdiskusi apabila dipandu dan didampingi oleh pemandu yang bukan berasal dari kalangan pemerintah. Mekanisme untuk rekruitmen Tim Pemandu Forum SKPD disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebiasaan yang telah berjalan. Namun perlu dipastikan bahwa Tim Pemandu yang direkrut memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan fasilitasi kegiatan Forum SKPD, serta menguasai substansi terkait dengan penyelenggaraan Forum SKPD dan rencana pembangunan di daerah. Secara umum, tahapan rekruitmen Tim Pemandu meliputi:  Pengumuman/sosialiasi kebutuhan Tim Pemandu;  Pendaftaran calon anggota Tim Pemandu yang berminat;  Penyeleksian calon Tim Pemandu;  Penetapan Tim Pemandu. Pemandu terdiri atas 1-3 orang (disesuaikan dengan kebutuhan) atau sesuai dengan fungsi yang diemban sebagai pemandu pada saat pelaksanaan: apakah dalam Forum SKPD tersebut akan dilakukan diskusi kelompok berdasarkan permasalahan atau cukup semuanya dengan pleno. Pemandu dan tim pelaksana bersama merumuskan disain pelaksanaan Musrenbang dan menyiapkan bahan-bahan serta mendokumentasikan seluruh hasil Musrenbang.


33

Box 6. Persiapan Teknis Pelaksanaan Forum SKPD Persiapan teknis yang perlu dilakukan antara lain: 1. Menyusun jadwal dan agenda Forum SKPD. Jadwal dan agenda acara pada pelaksanaan Forum SKPD harus dirancang sesuai dengan tujuan dan luaran yang diharapkan. Jadwal Forum SKPD harus disusun sedemikian rupa bersama dengan SKPD lain untuk memastikan bahwa anggota Tim Delegasi kecamatan dapat menghadiri semua acara Forum SKPD tanpa ada jadwal yang berbenturan. Oleh karena itu, untuk penentuan jadwal Forum SKPD, SKPD perlu berkoordinasi dengan Bappeda; 2. Sosialiasi dan mengundang peserta Musrenbang. Jadwal, agenda, dan bahan yang sudah disusun perlu disosialisasikan kepada berbagai pihak terutama stakeholders kunci yang akan terlibat dalam proses pelaksanaan Forum SKPD. Hal ini perlu dilakukan agar para calon peserta Forum SKPD dapat mengagendakan dan mengkaji bahan, hingga perannya dalam pelaksanaan Forum SKPD bisa lebih optimal; 3. Menyiapkan bahan Forum SKPD dan peralatan pendukung. Daftar bahan yang harus disiapkan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD:  Sambutan Kepala SKPD  Presentasi Rancangan Rencana Kerja SKPD  Format Berita Acara Forum SKPD  Daftar hadir peserta  Bahan-bahan yang dibagikan kepada peserta (kit peserta):  Ringkasan Renja SKPD  Alat tulis Beberapa peralatan yang harus disiapkan untuk membantu kelancaran proses Forum SKPD:  Laptop  Spidol  Infocus  Printer  Layar (screen)  Kertas A4  Flipchart/plano  Soundsystem

34


 Spanduk


35

2.1.2 PENyusunan rancangan awal rencana kerja skpd

D

raf Renja SKPD adalah dokumen Rencana Kerja SKPD satu tahun yang dirujuk dari dokumen Renstra SKPD dan disinergikan dengan hasil Musrenbang kecamatan. Hasil pensinergian usulan Musrenbang kecamatan dengan usulan SKPD kemudian dijadikan sebagai dokumen draf Renja SKPD. Untuk menghasilkan dokumen draf Renja SKPD yang informatif, dilakukan serangkaian kegiatan rapat kerja yang melibatkan internal SKPD dan difasilitasi oleh pemandu.

Tujuan Tujuan

36



Mengkompilasi hasil Musrenbang kecamatan



Memilah usulan berdasarkan bidang di SKPD



Menentukan sumber anggaran dari setiap kegiatan


Luaran Luaran 

Draf Renja SKPD

Peserta Peserta 

Kepala SKPD



Kabid Perencanaan SKPD (disesuaikan dengan kondisi daerah masingmasing)



Kabid Tata Usaha SKPD



Staf di bidang masing-masing SKPD

Pemandu Pemandu Kepala SKPD

Durasi DurasiWaktu Waktu Satu (1) hari – 4 Jam


Materi, Alat, dan Bahan Alat, dan Bahan Kertas plano/flipchart, selotip, spidol, ballpoint, komputer (laptop), LCD projector


37

Proses ProsesUmum Umum Rapat Kerja Kompilasi dan Pemilahan Hasil Musrenbang Kecamatan 1. Kepala SKPD atau yang mewakili membuka rapat kerja untuk melakukan kompilasi dan pemilahan hasil Musrenbang kecamatan. 2. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD menjelaskan maksud dan tujuan serta luaran yang diharapkan dari rangkaian kegiatan kompilasi hasil Musrenbang kecamatan. 3. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD selanjutnya membagi peserta menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompok bidang tugas di SKPD. Masing-masing kelompok diminta untuk memilih ketua kelompok dan pencatat proses. 4. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD selanjutnya memberikan penugasan kepada masing-masing kelompok untuk melakukan kompilasi dan dimasukkan ke dalam format baku yang berlaku. 5. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD memandu penyusunan kesepakatan mengenai model kerja masing-masing kelompok dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses kompilasi usulan. Rapat Kerja Penentuan Sumber Anggaran 1. Kepala SKPD atau yang mewakili membuka rapat kerja untuk pembahasan hasil kompilasi dan penentuan sumber anggaran. 2. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD menjelaskan maksud dan tujuan serta luaran yang diharapkan dari rapat kerja ini. 3. Masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kompilasinya. Pemapar diminta menjelaskan usulan-usulan yang masuk dan tidak masuk ke dalam pembahasan selanjutnya beserta penjelasan alasannya. 4. Pemandu memfasilitasi proses diskusi mengenai hasil kerja masing-masing kelompok. 5. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD menginformasikan pagu indikatif untuk SKPD berdasarkan hasil perhitungan Bappeda. 6. Peserta diminta untuk menghitung anggaran dari setiap kegiatan dan mensinergikannya dengan pagu indikatif untuk SKPD bersangkutan. 7. Peserta diminta untuk melakukan penggabungan usulan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan yang didanai melalui pagu indikatif untuk usulan dari kecamatan dengan kegiatan yang didanai oleh pagu indikatif untuk kegiatan SKPD.

38


8. Pemandu mengajak peserta untuk mengidentifikasi usulan kecamatan dan prioritas SKPD yang belum terdanai untuk dijadikan sebagai bahan usulan ke provinsi dan pusat. 9. Pemandu mengajak peserta untuk bersama-sama menuangkan hasil rapat kerja ke dalam format Rancangan Awal Renja SKPD. Finalisasi Dokumen Rancangan Awal Renja SKPD Dokumen Rancangan Renja SKPD disunting oleh staf di Bidang Perencanaan.

Box 7.Tips untuk Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD dalam Tahapan Pra-Forum SKPD Pada penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD, perlu diperhatikan bahwa tugas tim perumus di SKPD adalah mensinergikan Rencana Pembangunan Kecamatan dengan daftar rencana kegiatan yang dirumuskan oleh bidang-bidang internal di SKPD. Secara umum dokumen Rancangan Awal Renja SKPD mengikuti format sesuai dengan arahan Permendagri No. 13/2006. Petunjuk penyusunan dapat mengikuti Bahan Bacaan 5: Teknik Penulisan Dokumen Rencana Kerja SKPD. Oleh karena itu dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD perlu diperhatikan hal berikut:  Periksa kembali apakah masih ada usulan yang masih berskala desa atau lokal yang bukan urusan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Keluarkan dari daftar kegiatan tetapi jangan dihilangkan, beri keterangan yang menjelaskan bahwa usulan tersebut bukan kewenangan kabupaten/kota;  Pastikan bahwa tidak ada usulan kegiatan yang tumpang tindih, maksudnya dua atau lebih kegiatan yang sama muncul dalam Rancangan Renja SKPD –satu berasal dari Musrenbang kecamatan, sedangkan yang lain dari pembahasan internal SKPD. Oleh karena itu, periksa dengan seksama apabila ada usulan kegiatan yang sama;  Sesuaikan atau ubah usulan dari Musrenbang kecamatan dengan nomenklatur yang berlaku di SKPD;  Tambahkan dalam kolom tersendiri yang menjelaskan asal usulan kegiatan bersangkutan apakah dari Musrenbang kecamatan ataukah dari internal SKPD. Khusus untuk dokumen Rancangan Awal Renja SKPD, pada bagian tabel Renja SKPD, perlu dibedakan antara program/kegiatan hasil Musrenbang kecamatan yang berdasarkan pagu indikatif kewilayahan dan program/kegiatan yang berdasarkan pagu indikatif SKPD. Dengan pembagian ini, akan memudahkan peserta untuk melacak hasil kesepakatan di Musrenbang kecamatan yang diakomodasi ke dalam Rancangan Awal Renja SKPD;  Apabila SKPD merasa ragu-ragu atau tidak jelas tentang suatu usulan kegiatan, tetap masukkan dalam daftar, namun beri keterangan perlu penjelasan;  Jumlah kegiatan yang diusulkan melalui internal SKPD maksimal sejumlah dengan pagu indikatif yang diberikan untuk SKPD bersangkutan.


39

40


2.2

modul fasilitasi forum skpd

2.2.1. Pembukaan 2.2.4. Diskusi Sinkronisasi Kegiatan Prioritas per Bidang 2.2.2. Diskusi Panel Narasumber

2.2.3. Diskusi Pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD

2.2.5. Musyawarah Penentuan Delegasi Sektoral

2.2.6. Penutupan


41

2.2.1 PEmbukaan

F

orum SKPD adalah musyawarah para pemangku kepentingan (stakeholders) kabupaten/kota untuk mematangkan Renja SKPD berdasarkan hasil sinkronisasi usulan dari Musrenbang kecamatan dengan hasil pembahasan di internal SKPD masing-masing. Umumnya sesi pembukaan merupakan acara yang lebih bersifat seremoni. Sesi ini biasanya dikendalikan oleh protokoler pimpinan. Upayakan sesi ini berjalan singkat dan tidak bertele-tele. Pada sesi ini cukup disampaikan sambutan dari Bappeda dan Kepala SKPD serta laporan ketua pelaksana.

Tujuan Tujuan

42



Membuka pelaksanaan Forum SKPD secara resmi



Memperoleh gambaran mengenai arahan kebijakan pembangunan pada SKPD bersangkutan



Menyepakati tujuan, jadwal, dan agenda pelaksanaan Forum SKPD


Luaran Luaran 

Peserta mengetahui arah kebijakan pembangunan yang akan dijalankan oleh SKPD bersangkutan



Kesepakatan mengenai tujuan, jadwal, dan agenda Forum SKPD

Peserta Peserta 

Kepala SKPD



Seluruh kepala bidang di SKPD



Delegasi kecamatan



Anggota DPRD dari komisi yang terkait



LSM, Ormas, asosiasi profesi yang terkait



Kelompok sektoral yang terkait

Pemandu Pemandu Pembawa acara

Durasi Waktu 30 menit

Metode Metode Pemaparan Materi, Alat,dan danBahan Bahan Materi, Alat, 

Draft Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD



Laptop/komputer, LCD projector


43

Proses ProsesUmum Umum 1. Pembukaan: a. Pembawa acara membuka acara dengan menyampaikan salam dan agenda pembukaan Forum SKPD; b. Pembawa acara mempersilakan Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan dan agenda Forum SKPD; c. Pembawa acara mempersilakan Kepala SKPD atau yang mewakili menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Forum SKPD; d. Pembawa acara mempersilakan tokoh agama untuk memimpin doa bersama; e. Pembawa acara menyampaikan pernyataan penutup sesi pembukaan dan menyerahkan acara kepada panitia penyelenggara. 2. Penyepakatan proses dan tata tertib Forum SKPD: a. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD menyampaikan salam dan mengucapkan terimakasih atas kesediaan peserta untuk menghadiri Forum SKPD; b. Ketua TPM menyerahkan forum kepada Tim Pemandu serta menjelaskan apa peran Tim Pemandu selama proses Forum SKPD; c. Pemandu memaparkan agenda/proses/jadwal Forum SKPD;

Box 8. Contoh Agenda dan Proses Forum SKPD 1. Pembukaan dan perumusan tata tertib Forum SKPD: 30 menit. 2. Pemaparan dan diskusi panel narasumber: 75-90 menit. 3. Pemaparan dan pembahasan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD): 45 menit. 4. Diskusi sinkronisasi program dan kegiatan prioritas per bidang SKPD: 60-90 menit. 5. Pemilihan Delegasi Sektoral: 30 menit. 6. Penutupan. Total: 300 - 360 menit (5 - 6 jam)

44


d. Pemandu memberi kesempatan peserta untuk menanggapi (menyampaikan saran dan usulan). Saran dan usulan kemudian dipertimbangkan bersama apakah bisa diterima atau tidak; e. Agenda/jadwal Musrenbang dituliskan di kertas lebar (flipchart) oleh pemandu kedua dan ditempelkan di dinding hingga proses forum SKPD berakhir; f. Pemandu menyampaikan arti penting Forum SKPD dan prinsipprinsip dasarnya (lihat prinsip-prinsip Forum SKPD pada Bab I: Pedoman Umum); g. Pemandu mengajak peserta menyusun aturan Forum SKPD baik berdasarkan prinsip maupun aturan teknis yang diperlukan agar dapat berjalan dengan baik. Hasilnya ditempel di dinding selama kegiatan Forum SKPD berlangsung untuk menjadi perhatian bersama; h. Pemandu menutup sesi ini dan menyampaikan sesi berikutnya.

Box 9. Contoh Prinsip/Tata Tertib Forum SKPD 1. Pembagian peran. Pemandu mengatur lalu-lintas diskusi secara netral (tidak memihak). Peserta memusyawarahkan kesepakatan untuk kepentingan bersama. 2. Kesetaraan. Semua peserta berhak menyampaikan gagasan/pandangan. Beri kesempatan kepada perempuan, kelompok miskin, dan kalangan pemuda untuk ikut berbicara di forum. 3. Menghormati perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dihargai dan dianggap sebagai hal biasa untuk memperkaya pemahaman bersama. 4. Obyektif. Pertemuan ini fokus pada persoalan yang nyata, berbasis pada data dan informasi, bukan wacana atau opini tanpa data/informasi. 5. Kepentingan umum. Semua peserta fokus pada upaya menangani kepentingan bersama, dan menghindari egosektor/egowilayah. 6. Bicara langsung ke pokok masalah. Penting untuk menghargai waktu dan kesempatan orang lain berbicara, sehingga ketika berbicara langsung pada gagasan pokok. 7. Tepat waktu.


45

2.2.2 diskusi panel narasumber

B

abak penyampaian materi oleh narasumber diperlukan untuk membekali peserta musyawarah agar selalu memperhatikan kesinambungan program/rencana kerja tahun sebelumnya. Pada babak ini, perlu dihindari penyampaian materi dengan model pidato atau ceramah pembangunan. Model diskusi panel diharapkan bisa mengubah model pidato atau ceramah menjadi lebih interaktif sehingga memungkinkan narasumber dan peserta, khususnya masyarakat marjinal, membangun proses dialogis Tujuan Tujuan 

Memberikan pemahaman kepada peserta bahwa hasil capaian program dan kegiatan tahun yang sudah berjalan merupakan masukan dalam menyusun kesepakatan kegiatan program lanjutan pada tahun berikutnya



Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai keterkaitan antara isu-isu strategis daerah dengan program prioritas dan Rencana Kerja SKPD



Memberikan pemahaman mengenai keterkaitan RPJM Daerah, Renstra SKPD, dan Renja SKPD sebagai suatu upaya pembangunan berkesinambungan

Luaran Luaran

46



Pemahaman bersama tentang capaian/hasil Rencana Kerja SKPD tahun berjalan



Pemahaman bersama tentang isu-isu strategis kabupaten/kota yang dikaitkan dengan Renja SKPD



Pemahaman bersama tentang RPJMD dan Renstra SKPD serta kaitannya dengan Renja SKPD


Peserta Peserta 

Kepala Bappeda



Kepala SKPD



Seluruh Kepala bidang di SKPD



Delegasi kecamatan






LSM, Ormas, asosiasi profesi yang terkait



Kelompok Sektoral yang terkait

Pemandu Pemandu Tim Pemandu

Durasi Waktu 1 (satu) Jam

Metode 

Pemaparan



Diskusi

Materi, Alat, Materi, Alat,dan danBahan Bahan 

Materi presentasi (disiapkan oleh masing-masing narasumber). Apabila tersedia peralatan yang dibutuhkan, materi dapat disampaikan dalam bentuk powerpoint slide



Panduan diskusi panel/daftar pertanyaan kunci (disiapkan oleh pemandu)


47

Proses ProsesUmum Umum 1. Pembukaan: a. Pemandu menyampaikan salam dan mempersilakan semua narasumber untuk duduk di depan; b. Pemandu menjelaskan tujuan, waktu yang dibutuhkan, tahap-tahap, dan aturan main diskusi panel dan mengulang kembali penjelasan apabila diperlukan; c. Pemandu mengingatkan kembali peserta untuk tidak berbicara panjang-lebar dan langsung ke inti masalah agar memberi peluang bagi lebih banyak orang untuk berbicara. 2. Pemaparan para narasumber secara panel: a. Kepala Bappeda memaparkan isu-isu strategis daerah menurut RPJMD dan kebijakan anggaran daerah; b. Kepala SKPD memaparkan isu-isu strategis daerah menurut dokumen Renstra SKPD dan kebijakan anggaran (pagu indikatif SKPD); c. Tim Penyelenggara Forum SKPD menyampaikan kompilasi hasil Musrenbang kecamatan.

Selama narasumber menyampaikan materi, pemandu membuat catatancatatan penting dari masing-masing paparan.

3. Dialog antara panelis dan peserta: a. Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan tanggapan, masukan, saran, dan pemikiran terhadap isu-isu program/kegiatan SKPD yang disampaikan para panelis; b. Pemandu mengatur lalu-lintas dialog secara alamiah sehingga terbangun suatu jaring laba-laba pembicaraan di antara semua yang hadir dalam ruangan; c. Secara berkala, pemandu meminta kesempatan khusus kepada para narasumber untuk memberikan masukan (input); d. Selama proses dialog, pemandu membuat catatan-catatan penting yang perlu dipertimbangkan dalam musyawarah penyepakatan prioritas masalah/kegiatan kelak.

48


4. Penutupan: a. Pemandu menyampaikan pokok-pokok penting hasil diskusi panel; b. Pemandu menutup sesi dan menyampaikan sesi berikutnya.

Box 10. Membangun Dialog antara Pemerintah dan Warga 

Hindari tanya-jawab yang memposisikan peserta sebagai penerima informasi saja. Dorong peserta untuk memberikan tanggapan, komentar dan pendapat ketimbang bertanya saja saja, sehingga terjadi proses diskusi yang saling melengkapi.  Apabila masih banyak warga yang belum berani berbicara atau berdialog dengan Kepala SKPD, pemandu bisa menggunakan trik untuk menjaring pendapat warga masyarakat tentang program/kegiatan di wilayah kecamatan masing-masing. Misalnya, setelah sesi ini, bagikan kepada peserta kartu metaplan (potongan kertas) untuk ditulisi pendapat dan tanggapan peserta.  Ingat! Selalu beri kesempatan kepada perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok sektoral untuk ikut berbicara di forum.


49

2.2.3 diskusi pembahasan rancangan awal renja skpd

U

ntuk menyepakati prioritas kegiatan yang akan didanai oleh APBD kabupaten/kota, Forum SKPD menjadi arena yang cukup kritis dan sekaligus menjadi ajang negoisasi dan adu argumentasi yang mendalam. Puncak persoalannya adalah terbatasnya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk sumber pendanaan. Sementara itu usulan kegiatan untuk mengatasi persoalan sepertinya tidak terbatas.

Tujuan Tujuan

50



Memberikan informasi kepada peserta tentang hasil pemilahan usulan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan dan pembahasan di tingkat SKPD



Memberikan kesempatan kepada peserta Forum SKPD untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Awal Renja SKPD



Memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan masukan dan sekaligus koreksi apabila ada yang dianggap tidak sesuai dengan hasil Musrenbang kecamatan


Luaran Luaran 

Masukan dan perbaikan Rancangan Awal Renja SKPD

Peserta Peserta 

Delegasi kecamatan



Kepala bidang di SKPD






LSM, Ormas, dan asosiasi profesi yang terkait



Kelompok sektoral yang terkait

Pemandu Tim Pemandu

Durasi Waktu 1 jam

Metode 

Pemaparan



Diskusi

Materi, Alat, dan Bahan 

Hasil pemilahan usulan kegiatan Musrenbang kecamatan



Hasil pembahasan Rancangan Awal Renja SKPD


51

Proses Umum 1. Pengantar: a. Pemandu menyampaikan salam dan menjelaskan tujuan sesi ini dan waktu; b. Pemandu kembali mengingatkan peserta untuk tidak berbicara panjang-lebar dan langsung ke inti masalah agar lebih banyak orang berkesempatan bicara. 2. Pemaparan pokok-pokok Rancangan Awal Renja SKPD: a. Kepala bidang di SKPD memaparkan secara garis besar dokumen Rancangan Awal Renja SKPD. Pemapar tidak perlu menjelaskan secara detil per kegiatan, cukup memaparkan garis besarnya. Gambaran detil dapat dilihat pada bahan yang dibagikan kepada masing-masing peserta; b. Kepala bidang di SKPD memaparkan besaran pagu indikatif untuk SKPD dan total usulan berdasarkan pagu indikatif kecamatan, dan total kegiatan yang merupakan hasil penjabaran Renstra SKPD. Jelaskan usulan apa saja dari Musrenbang kecamatan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam Rancangan Awal Renja SKPD dan apa alasannya; c. Apabila tersedia peralatannya, materi dapat disampaikan dengan LCD projector. Apabila tidak tersedia, tabel (matriks) kegiatan yang menjadi lampiran dokumen ini difotokopi dan dibagikan kepada peserta. 3. Diskusi klarifikasi dan verifikasi data/informasi: a. Narasumber menyampaikan draft Rancangan Awal Renja SKPD dengan menggunakan alat bantu (projector); b. Pemandu mengajak peserta untuk memberi tanggapan dan koreksi secara langsung; c. Pencatat proses segera memperbaiki draf Rancangan Awal Renja SKPD berdasarkan kesepakatan forum. 4. Penutupan: Pemandu menutup sesi ini dan menyampaikan sesi berikutnya.

52



53

2.2.4 diskusi sinkronisasi kegiatan prioritas per-bidang

F

orum SKPD mempertemukan usulan kegiatan yang berbasis wilayah dengan sektor, sehingga peran forum ini cukup strategis. Usulan kewilayahan dan sektoral inilah yang akan menjadi menu utama dalam membahas prioritas program dan kegiatan SKPD. Untuk efisiensi dan efektivitas, pada sesi ini perlu ditentukan standar penilaian dan penetapan urutan prioritas. Sebab apabila tidak ditentukan sebelumnya, tidak mustahil akan muncul deadlock (jalan buntu) dalam pelaksanaan pertemuan tersebut, karena masing-masing kelompok masyarakat memaksakan kebutuhan mereka untuk dapat segera terpenuhi. Sementara SKPD sebagai pelaksana kegiatan, biasanya lebih mengedepankan kepentingan SKPD-nya dengan berdasarkan Renstra SKPD. Pembahasan dibagi menjadi per bidang dan disesuaikan dengan bidang yang ada di SKPD atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi.

Tujuan Tujuan

54



Menyepakati urutan skala prioritas program pada setiap bidang/urusan pemerintahan



Menyepakati program prioritas dan Rencana Kerja SKPD berikut pendanaannya


Luaran Luaran 

Daftar prioritas pembangunan berdasarkan bidang/urusan pemerintahan



Daftar program dan kegiatan SKPD berikut pendanaannya.

Peserta Peserta 

Delegasi kecamatan



Utusan SKPD






LSM, Ormas, sosiasi profesi yang terkait  Kelompok sektoral yang terkait Pemandu Pemandu Tim Pemandu

Durasi Waktu Durasi Waktu 2 – 3 Jam

Metode Metode 

Paparan



Diskusi kelompok dan Pleno


Daftar usulan program pembangunan yang sudah dikompilasi berdasarkan bidang


55

Proses Umum Proses Umum 1. Pengantar: a. Pemandu di masing-masing kelompok/bidang menjelaskan arti penting melakukan penilaian dan penetapan urutan prioritas atas berbagai usulan program pembangunan yang sudah dikompilasi oleh penyelenggara berdasarkan bidang di SKPD; b. Pemandu menjelaskan kriteria seleksi serta penilaian dan urutan prioritas (kriteria seleksi, penilaian, dan urutan prioritas dijelaskan dalam Box 11); c. Pemandu selanjutnya mengajak peserta untuk mendiskusikan kriteriakriteria untuk penentuan prioritas dan tata cara penilaian usulan program/kegiatan. 2. Diskusi kelompok untuk penentuan prioritas: a. Setelah paham tentang pengertian penilaian dan urutan prioritas, peserta di setiap kelompok melakukan praktik penilaian. Sebagai panduan, setiap kelompok diberi satu salinan format penilaian untuk masing-masing bidang. Sebelumnya, pemandu menjelaskani cara melakukan penilaian dan pengisian format; b. Setelah proses diskusi penentuan prioritas, pemandu selanjutnya mengajak peserta untuk memilih salah seorang wakil kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompok. 3. Diskusi pleno: a. Pemandu mengulas kembali tujuan sesi sinkronisasi dan proses diskusi di kelompok; b. Pemandu meminta masing-masing wakil kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompok; c. Pemandu meminta tanggapan dan masukan perbaikan dari seluruh peserta; d. Apabila proses diskusi dianggap cukup, pemandu meminta klarifikasi apakah hasil diskusi sudah memuaskan semua pihak. Apabila sudah, maka hasil diskusi ini menjadi kesepakatan bersama. 4. Penutup: Pemandu menutup sesi ini dan menyampaikan sesi berikutnya.

56


Box 11.Tips tentang Kriteria Penentuan Prioritas, Cara Penilaian, dan Urutan Prioritas Kriteria adalah alat ukur yang digunakan untuk membedakan tingkat prioritas pengembangan dari satu bidang dengan bidang yang lain. Sebagai alat ukur, penentuan kriteria menjadi sangat penting agar setiap kesepakatan ataupun keputusan yang diambil telah melalui pembahasan yang objektif dan adil sesuai dengan kemufakatan yang telah diproses sebelumnya. Dalam Forum SKPD, penentuan prioritas kegiatan dilakukan apabila total usulan yang diperoleh dari proses sinkronisasi usulan –antara kegiatan SKPD dan Rencana Pembangunan Kecamatan yang dilakukan oleh internal SKPD- pada tahapan pra-Forum SKPD, melebihi pagu indikatif yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, pada proses penentuan prioritas di Forum SKPD tidak perlu dilakukan untuk seluruh kegiatan, cukup pada program/kegiatan yang dianggap perlu didiskusikan bersama antara pihak SKPD dengan warga masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 8/2008 Pasal 17 ayat (5) yang menyebutkan bahwa “Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan”. Kriteria normatif ini menjadi dasar bahwa selain menggunakan kriteriakriteria umum dan kriteria teknis, proses penentuan prioritas kegiatan harus pula menggunakan kriteria yang mencerminkan keberpihakan terhadap kelompok miskin dan perempuan. Yang dimaksud dengan kriteria umum adalah kriteria-kriteria yang bersifat umum seperti kesinambungan program, kemendesakan, terciptanya situasi yang kondusif, dampak lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kriteria teknis berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang spesifik. Misalkan, kriteria teknis untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana air bersih di antaranya yaitu keberadaaan sumber air yang memadai dan bukan daerah banjir. Biasanya SKPD yang menangani kegiatan bersangkutan telah memiliki kriteria-kriteria teknis. Selain kedua jenis kriteria tersebut, dalam pemberian penilaian perlu juga memperhatikan hal-hal berikut ini: 1. Penerima manfaat. Jika suatu program memberikan peluang bagi perempuan, anak perempuan, dan kelompok rentan/marjinal lainnya untuk menerima manfaat, maka semakin tinggi skornya; 2. Besar manfaat. Jika suatu program memberikan semakin besar manfaat bagi perempuan, anak perempuan, dan kelompok rentan/marjinal lainnya, maka semakin tinggi skornya; 3. Akses. Jika suatu progran semakin meningkatkan akses bagi perempuan, anak perempuan, dan kelompok rentan/marjinal lainnya untuk memanfaatkan sumber daya, maka semakin tinggi skornya; 4. Kemudahan dalam mengakses. Jika suatu program semakin mudah diakses perempuan, anak perempuan, dan kelompok rentan/marjinal lainnya, maka semakin tinggi skornya; 5. Kontrol. Jika suatu program memberikan semakin besar peluang bagi perempuan, anak perempuan, dan kelompok rentan/marjinal lainnya untuk melakukan kontrol terhadap sumber daya, maka semakin tinggi skornya; 6. Relasi. Jika suatu program semakin mendorong jalinan pola hubungan yang setara bagi laki, perempuan, kelompok rentan/marjinal, maka semakin tinggi skornya; 7. Partisipasi. Jika suatu progam semakin besar memberikan ruang dan kesempatan bagi kaum perempuan, anak perempuan, kelompok rentan/marjinal lainnya untuk berpartisipasi aktif, maka semakin tinggi skornya. Tingkat kepentingan kriteria dikuantifikasikan melalui skala rasio. Penilaian (skoring) tingkat kepentingan kriteria harus dilakukan secara tegas mengenai berapa skor dan bagaimana tingkat kepentingannya. Seperti angka 1 mewakili sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan angka 5 mewakili tingkat kepentingan sangat tinggi. Format-format yang tersedia menjelaskan aplikasi penilaian dan penentuan urutan prioritas kegiatan. Untuk lebih mempertajam proses penentuan prioritas, dapat ditetapkan pembobotan untuk masing-masing jenis kriteria atau bahkan di antara kriteria tersebut. Dengan pembobotan akan terlihat tingkat kepentingan untuk masing-masing kriteria.


57

58


Deskripsi Singkat S

1 BS

S

2 BS

S

3 BS

S

4 BS

KRITERIA (SKOR: 1 sd 5) S

5 BS

S

6 BS

TOTAL SKOR

RANKING

1 Cara menyusun bagian ini juga seringkali berbeda. Secara umum ada dua alternatif: (1) Berdasarkan bidang program/sektor pembangunan yang pengkategoriannya disepakati bersama; dan berdasarkan (2) Bidang kerja di dalam organisasi SKPD.

1. S (Skor) adalah nilai yang diberikan untuk kriteria bersangkutan; BS (Bobot Skor) adalah nilai akhir setelah mendapat bobot. Penentuan bobot diserahkan kepada peserta 2. Penjelasan kriteria: a. Mendesak/gawat (misal menyebabkan kematian, bila tidak segera diatasi mengganggu kesejahteraan masyarakat, menurunkan tingkat pendapatan): semakin mendesak, semakin tinggi skornya (nilainya). b. Dirasakan oleh banyak orang: semakin banyak yang berkepentingan, semakin tinggi skornya (nilainya). c. Merupakan pemenuhan kebutuhan (hak-hak dasar) d. Tersedia potensi untuk mengatasinya: semakin besar potensi, semakin tinggi skornya. e. Penerima manfaatnya termasuk kelompok perempuan, kelompok miskin, minoritas, dan golongan muda (bukan hanya laki-laki, golongan tua, dan kalangan elit masyarakat): semakin bermanfaat untuk kelompok-kelompok tersebut, semakin tinggi skornya. f. Kegiatannya membuka kesempatan keterlibatan perempuan, kelompok miskin, minoritas, dan golongan muda: semakin besar keterlibatan kelompok-kelompok tersebut, semakin tinggi skornya.

Keterangan:

No

Program /Kegiatan

Tabel 1. Contoh Matriks Ranking Penentuan Prioritas Masalah/Kegiatan1


59

2.2.5 musyawarah penentuan tim delegasi sektoral

D

i penghujung pelaksanaan Forum SKPD dilakukan pemilihan Tim Delegasi sektoral yang akan membawakan mandat dari kesepakatan sektoral dalam Musrenbang kabupaten/kota. Dengan demikian, Tim Delegasi harus benar-benar memahami apa tugas dan mandatnya dalam mengikuti Musrenbang kabupaten/kota.

Tujuan Tujuan

60



Menyusun kriteria Tim Delegasi sektoral



Memilih Tim Delegasi sektoral



Menyepakati mandat yang diberikan kepada Tim Delegasi sektoral


Luaran Luaran 

Tim Delegasi sektoral (3 atau 5 orang)



Mandat Tim Delegasi sektoral

Peserta Peserta Warga masyarakat peserta Forum SKPD (lihat komposisi peserta pada Bab I: Pedoman Umum)

Pemandu Pemandu Tim Pemandu

Durasi Waktu Durasi Waktu 30 menit

Metode Metode Musyawarah mufakat atau pengambilan suara (voting)


Papan tulis, spidol, komputer/laptop, LCD Projector


61

Proses Umum Proses Umum 1. Pengantar dan penyepakatan kriteria: a. Pemandu menyampaikan salam dan menjelaskan tujuan sesi ini dan waktu; b. Pemandu mengajak peserta menyepakati kriteria Tim Delegasi sektoral, baik berdasarkan ketentuan (regulasi) maupun tambahan, antara lain: 

Apabila 3 orang, minimal 1 orang adalah perempuan. Apabila 5 orang, minimal 2 orang perempuan (ketentuan regulasi);



Mampu berkomunikasi (menyampaikan usulan sektoral, menjelaskan, menjawab tanggapan pihak lain);



Menguasai informasi terkait usulan kecamatan yang akan dibawa ke Musrenbang kabupaten/kota.

2. Pencalonan dan pemilihan Tim Delegasi Sektoral: a. Pemandu meminta peserta mengajukan nama calon. Nama-nama calon dituliskan di papan tulis; b. Berdasarkan nama-nama calon yang sudah diidentifikasi, pemandu mengajak forum menentukan Tim Delegasi sektoral secara musyawarah. Apabila sulit dicapai kesepakatan, dilakukan pengambilan suara (voting). 3. Penutup:

62

Pemandu menyampaikan mandat yang diemban Tim Delegasi sektoral sesuai dengan ketentuan.


Lembar 1. Contoh Draf Surat Mandat untuk Delegasi Sektoral

SURAT MANDAT

Nomor : ........../............/......... Pada hari ini .................. Tanggal .................. Bulan...................Tahun ............. telah dilaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah ............ dan kami, sebagaimana daftar hadir terlampir :

KEPADA : 1. N a m a Tempat, Tgl Lahir Alamat Pekerjaan

MEMBERIKAN MANDAT : ................................................................................................. : ................................................................................................. : .........................Telp................................................................. : .................................................................................................

2.

N a m a Tempat, Tgl Lahir Alamat Pekerjaan

: ................................................................................................. : ................................................................................................. : ..........................Telp................................................................ : .................................................................................................

3.

N a m a Tempat, Tgl Lahir Alamat Pekerjaan

: ................................................................................................. : ................................................................................................. : ...........................Telp............................................................... : .................................................................................................

Untuk dan atas nama masyarakat di Sektor......................., mengikuti pembahasan rencana pembangunan pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui, Kepala SKPD....................... Selaku, Pembina dan Pengendali Forum SKPD.................... (................................................)


63

2.2.6 P E n u tu p a n

P

elaksanaan Forum SKPD berakhir dengan penandatanganan berita acara Forum SKPD. Setelah itu, sambutan penutupan disampaikan oleh Kepala SKPD atau Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD disertai penjelasan proses tindak lanjut, yaitu finalisasi dokumen Renja SKPD.

Tujuan Tujuan

64



Menandatangani Berita Acara Forum SKPD



Menutup kegiatan Forum SKPD


Luaran Luaran 

Berita Acara Forum SKPD



Pokok-pokok kesepakatan perubahan/perbaikan draft Renja SKPD

Peserta Peserta Warga masyarakat peserta Forum SKPD (lihat komposisi peserta pada Bab I: Pedoman Umum) Pemandu Pemandu Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD

Durasi Waktu Durasi Waktu 30 menit

Metode Metode Pemaparan


Draf naskah Berita Acara Forum SKPD



Papan tulis, spidol, komputer/laptop, LCD Projector


65

Proses ProsesUmum Umum 1. Petugas menyiapkan naskah berita acara serta lampiran lembar daftar nama dan kolom tanda tangannya. 2. Pembacaan naskah berita acara dan penandatanganan oleh Ketua TPM, notulis, dan Kepala SKPD (mengetahui). Sedangkan elemen-elemen masyarakat yang mewakili peserta Musrenbang menandatangani di lembar lampiran daftar nama. 3. Sambutan penutupan oleh Kepala SKPD/Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD dan penjelasan proses tindak lanjutnya.

Box 12. Mempersiapkan Naskah Berita Acara Forum SKPD Sebaiknya sebelum sesi ini, naskah berita acara sudah dicetak (print) dan dibagikan kepada peserta untuk dikoreksi. Apabila ada perbaikan, naskah perlu dicetak (print) ulang setelah perbaikan. Apabila proses pemeriksaan ini dilakukan sebelumnya, peserta tidak perlu menunggu proses lebih lama.

66


Lembar 2. Contoh Format Berita Acara Forum SKPD

Berita Acara Forum SKPD Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Forum SKPD tahun 20... di Kabupaten/Kota…………….… Kecamatan ..…………….. Kabupaten/Kota …………….……….. Provinsi……………. maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : ……………………………………………………. J a m : Pukul ………………s.d. pukul ………….………. Tempat : ……………………………………………………. telah diselenggarakan Forum SKPD yang dihadiri oleh perwakilan kecamatan, tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir (terlampir). Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah : A. Materi atau Topik ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat : ..................................................................dari ................................................................................... Sekretaris / Notulis : ............................................................dari ................................................................................. Narasumber : 1 ........................................................................ dari....................................................................................................... 2. ........................................................................ dari....................................................................................................... 3. ........................................................................ dari....................................................................................................... 4. ........................................................................ dari....................................................................................................... 5. ........................................................................ dari....................................................................................................... Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Forum SKPD menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Forum SKPD yaitu : .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting*) Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………… , tanggal …………………… Pimpinan Musrenbang

Notulis / Sekretaris

(……………….………)

(………………..… )

Mengetahui , Kepala SKPD (……………....……… ) Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dari Peserta Forum SKPD.............

Nama Alamat Ttd. 1. …….……………………… ……………………………………. ……… 2. …….……………………… ……………………………………. ……… 3. …….……………………… ……………………………………. ……… 4. …….……………………… ……………………………………. ……… 5. …….……………………… ……………………………………. ……… Catatan :*) coret yang tidak perlu


67

68


2.3

modul fasilitasi pasca-forum skpd

2.3.1. Rapat Kerja Tim Perumus Hasil Forum SKPD

2.3.2. Pembekalan Tim Delegasi Sektoral


69

2.3.1 rapat kerja tim perumus hasil forum skpd

P

asca-pelaksanaan Forum SKPD merupakan tahap yang cukup penting dalam rangkaian proses perencanaan daerah. Kegiatannya lebih banyak dilakukan dibalik meja dan tidak melibatkan masyarakat secara massal. Kegiatan utama tahap ini adalah mendokumentasikan hasil-hasil Forum SKPD dan menyusunnya agar gampang dibaca dan mudah diakses oleh siapapun. Kompilasi dokumen harus dilakukan secara hati-hati, agar tidak terjadi “usulan loncat pagar” yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai akses cukup bagus baik ke pejabat di SKPD maupun DPRD. Oleh karena itu pengawalan dari delegasi sektoral dan kecamatan sangat diperlukan.

Tujuan Tujuan

70



Mengumpulkan kesepakatan hasil Forum SKPD



Menyusun kesepakatan hasil Forum SKPD sehingga mudah dibaca dan bisa diakses siapapun, untuk kemudian disampaikan kepada Bappeda dan ditembuskan kepada delegasi sektoral dan anggota DPRD



Menyusun finalisasi Rancangan Renja SKPD


Luaran Luaran 

Dokumentasi hasil Forum SKPD baik yang sudah disepakati maupun permasalahan yang belum disepakati  Daftar usulan kegiatan yang akan dibahas pada proses Musrenbang kabupaten/kota  Daftar usulan kegiatan yang akan diajukan kembali dalam pembahasan perencanaan pembangunan tahun berikutnya  Rancangan Renja SKPD Peserta Peserta      

Kepala SKPD Tim Penyelenggara Forum SKPD Kabid Perencanaan SKPD (disesuaikan dengan daerah masing-masing) Kabid Tata Usaha SKPD Staf di bidang masing-masing SKPD Tim Delegasi sektoral

Pemandu Pemandu Tim Penyelenggara Forum SKPD

Durasi Waktu Durasi Waktu Sesuai kebutuhan (1-2 Hari)


Materi, Alat, dan Bahan Materi, Alat, dan Bahan Metaplan, spidol, whiteboard, komputer/laptop, LCD projector


71

Proses ProsesUmum Umum Rapat Kerja Kompilasi Hasil Forum SKPD 1. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD membuka rapat kerja dan menjelaskan maksud, tujuan, serta luaran yang diharapkan. 2. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD meminta masing-masing bidang melihat kembali catatan diskusi Forum SKPD dan mengkompilasi butirbutir masukan dari peserta. Kegiatan kompilasi dan melihat kembali hasil Forum SKPD dapat dilakukan di masing-masing bidang. 3. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD memberikan arahan dan penugasan untuk masing-masing bidang dalam rangka finalisasi dokumen Renja SKPD. Rapat Kerja Finalisasi Renja SKPD 1. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD membuka rapat kerja dan menjelaskan maksud, tujuan, serta luaran yang diharapkan. 2. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD meminta masing-masing perwakilan bidang untuk memparkan hasil kompilasi dan kaji ulang hasilhasil Forum SKPD. Pemapar diminta juga untuk menjelaskan hal-hal penting yang perlu didiskusikan lebih jauh bersama-sama. 3. Setelah perwakilan bidang selesai memaparkan, Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD memberi kesempatan bagi peserta untuk mendiskusikan dan memberikan tanggapan atas pemaparan. 4. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD memandu peserta untuk melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pembahasan. 5. Penyepakatan hasil pembahasan untuk dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja SKPD 6. Penutupan Catatan: Penyusunan dokumen Renja SKPD dilakukan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Kepala SKPD, dan Kepala Bappeda. Dokumen Renja SKPD juga disampaikan kepada delegasi sektoral.

72



73

2.3.2 pembekalan tim delegasi sektoral

S

eringkali Tim Delegasi sektoral merasa enggan untuk terlibat aktif dalam Forum SKPD, karena kurang mempunyai wawasan dan kapaasitas dalam hal perencanaan dan penganggaran. Karena itu, perlu diselenggarakan suatu kegiatan penguatan kapasitas, belajar bersama, dan sekaligus pembekalan bagi Tim Delegasi sektoral agar dapat secara aktif mengawal proses lanjutan dari rangkaian kegiatan Musrenbang. Tujuannya adalah untuk membekali Tim Delegasi sektoral tentang tahapan lanjutan dari Musrenbang serta kemampuan dalam berdialog dan berargumentasi secara baik.

Tujuan Tujuan

74



Mempersiapkan Tim Delegasi sektoral untuk mengikuti dan mengawal proses lanjutan di Musrenbang kabupaten/kota



Memperkuat kapasitas Tim Delegasi sektoral dalam hal perencanaan dan penganggaran daerah melalui kegiatan belajar bersama


Luaran Luaran Peningkatan kapasitas Tim Delegasi sektoral

Peserta Peserta Tim Delegasi sektoral dan peserta lainnya yang berminat belajar bersama

Pemandu Pemandu Tim Penyelenggara Forum SKPD

Durasi Waktu Durasi Waktu Sesuai kebutuhan

Metode  Pemaparan, 

Diskusi



Curah pendapat



Latihan/Praktik

Materi, Alat, dan Bahan Materi, Alat, dan Bahan  Kurikulum, proses, dan jadwal pembekalan/pelatihan yang disiapkan pemandu/narasumber 

Materi-materi pembekalan/pelatihan yang disiapkan pemandu/ narasumber



Dokumen Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk bahan diskusi kasus/ praktik



Dokumen RAPBD untuk bahan diskusi kasus/praktik



Papan tulis atau whiteboard, alat tulis (buku catatan dan ballpoint), spidol, komputer/laptop, kertas HVS, dan kalkulator


75

Proses ProsesUmum Umum 1. Pembekalan/pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum (rancangan belajar) dan proses yang disiapkan oleh pemandu. 2. Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD merumuskan tindak lanjut dari kegiatan penguatan kapasitas.

Box 13.Topik-topik Pembekalan/Pelatihan Bersama       

76

Konsep pembangunan daerah menurut pemerintah dan berbagai sumber referensi: potret persoalan dan tantangannya; Kerangka hukum perencanaan penganggaran daerah; Kerangka perencanaan penganggaran yang berpihak pada kelompok miskin dan perempuan: analisis kasus dokumen RKPD; Kerangka perencanaan penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan: analisis kasus dokumen Renja SKPD; Konsep dan praktik teknik-teknik komunikasi; Konsep dan praktik teknik-teknik kepemanduan; Hal lain yang sesuai dengan kebutuhan.


3

bab

[tiga] bahan bacaan

BAB 3 - Bahan Bacaan

77

78


BB-1 FORUM SKPD YANG PARTISIPATIF

Satuan Kerja Perangkat Daerah

S

atuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi). Untuk menjalankan organisasinya, SKPD membuat dokumen rencana yang lima tahun (Renstra SKPD) dan dokumen rencana kerja satu tahun (Renja-SKPD). Kedua dokumen tersebut disusun secara partisipatif dan melibatkan masyarakat (termasuk LSM, Ormas, asosiasi profesi) dan diselenggarakan oleh SKPD bersangkutan. Merujuk kepada UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sementara itu, dokumen Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD.


79

Merujuk kepada PP No. 8/2008, dalam Pasal 27 dinyatakan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sedangkan arena yang dimaksud adalah Forum SKPD. Forum SKPD Forum SKPD adalah wadah bersama antar-pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dan SKPD. Forum SKPD merupakan ajang ‘pertemuan’ antara proses bottom-up (berasal dari usulan hasil Musrenbang kecamatan) dan proses top-down (berasal dari draft Renja SKPD). Peserta Forum SKPD terdiri atas delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD yang bersangkutan (kelompok sektoral). Misalnya, Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan; Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia di daerah untuk Forum Kesehatan; KTNA dan Serikat Tani untuk Forum Pertanian; dan Serikat Buruh untuk Forum Ketenagakerjaan. Dengan demikian, Forum SKPD merupakan wahana resmi bagi kelompok sektoral untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Sayangnya, saat ini pelaksanaan Forum SKPD di banyak daerah berlangsung tertutup dan tidak melibatkan kelompok masyarakat, baik delegasi kecamatan maupun kelompok sektoral. Keterlibatan masyarakat di Forum SKPD yang minim terjadi karena beberapa alasan. Di antaranya adalah SKPD tidak mengetahui kelompok sektoral mana yang perlu diundang, jadwal pelaksanaan Forum SKPD di beberapa dinas yang bersamaan sehingga menyulitkan delegasi kecamatan, dan keengganan dari SKPD untuk mengundang kelompok masyarakat. Jika melihat arti penting dari pelaksanaan Forum SKPD dan keterlibatan kelompok masyarakat di dalamnya, maka pelaksanaan Forum SKPD yang sesuai dengan aturan, yaitu mengundang kelompok masyarakat dan melakukan perbaikan-perbaikan mekanisme Forum SKPD adalah satu langkah yang perlu dihargai dan menjadi satu inovasi tersendiri. Arti Penting Forum SKPD yang Partisipatif

BB-1

80

Masing-masing SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat. Warga masyarakat merupakan konsumen yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, SKPD harus mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dan harapan warga terkait layanan yang disediakan SKPD.


Salah satu sarana untuk mendapatkan informasi tersebut adalah Forum SKPD. Dalam kondisi demikian, kehadiran kelompok masyarakat dalam Forum SKPD menjadi sangat penting agar informasi yang didapatkan menjadi akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Kelompok masyarakat yang terlibat dalam Forum SKPD terdiri atas kelompok kewilayahan/residensial (delegasi kecamatan) dan kelompok sektoral (baik organisasi profesi semisal IBI, IDI, PGRI, maupun organisasi masyarakat sektoral semisal serikat buruh, serikat tani, serikat nelayan). Kehadiran dua unsur masyarakat ini akan saling melengkapi. Unsur masyarakat residensial akan membawa usulan berdasarkan wilayah yang akan memberikan informasi yang berharga bagi SKPD mengenai wilayah yang membutuhkan intervensi SKPD dalam bentuk program/kegiatan. Informasi mengenai wilayah yang membutuhkan akan membantu SKPD menentukan lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan sehingga kasus salah sasaran (mistargetting) dapat diminimalisasi. Sedangkan unsur sektoral akan memberikan informasi tentang masalah dan isu prioritas yang perlu segera diselesaikan di sektor terkait. Informasi ini merupakan informasi yang akan memutakhirkan masalah dan isu yang terdapat dalam dokumen-dokume perencanaan semisal RPJMD dan Rencana Strategis SKPD. Informasi tentang masalah dan isu prioritas terbaru tersedia karena biasanya kelompok sektoral merupakan organisasi yang berskala kabupaten. Kedudukan kelompok masyarakat sektoral yang lintas-wilayah ini menjadikan informasi yang diberikan lebih mendalam, tanpa mengedepankan ego-wilayah masing-masing sebagaimana yang dapat djumpai di forum residensial (semisal Musrenbang desa dan Musrenbang kecamatan). Dengan demikian, Renja SKPD yang dihasilkan dalam Forum SKPD adalah rencana kerja yang sesuai dengan RPJMD/Renstra SKPD dan mengakomodasi perkembangan di masyarakat Beberapa Inovasi agar Forum SKPD Partisipatif dapat Dilaksanakan Ada banyak masalah yang terjadi di seputar kegiatan Forum SKPD sehingga Forum SKPD dilaksanakan secara tertutup dan tidak partisipatif. Masalahmasalah yang terjadi perlu dicarikan solusinya. Beberapa Praktik Forum SKPD di beberapa daerah cukup beragam, baik dari sisi organisasi penyelenggara, peserta, waktu yang dibutuhkan, dan bentuk pelaksanaan.

BB-1


81

Contoh dari Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak mengupayakan pelaksanaan Forum SKPD yang partisipatif. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008. Dalam Perbup ini disebutkan bahwa penyelenggaraan Forum SKPD mencakup dua kegiatan, yaitu: 1. Forum SKPD. Forum ini bertujuan antara lain menghasilkan dokumen Renja SKPD yang disusun dengan mensinkronisasikan usulan SKPD, usulan kecamatan, dan usulan dari kelompok sektoral; 2. Forum Gabungan SKPD. Forum Gabungan SKPD adalah forum musyawarah antara beberapa SKPD yang tergabung dalam kelompok tertentu, yaitu: 

Kelompok A Bidang Sosial Budaya;



Kelompok B Bidang Ekonomi;



Kelompok C Bidang Fisik;



Kelompok D Bidang Pemerintahan.

Tujuan dari Forum Gabungan SKPD adalah sinkronisasi usulan kegiatan dari beberapa SKPD untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan agar keseluruhan program setiap SKPD saling menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Jadwal pelaksanaan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD disusun oleh Bappeda selaku penanggung jawab pelaksanaan Musrenbang secara keseluruhan. Agar delegasi kecamatan dapat mengikuti setiap Forum SKPD, maka dibuat terobosan di Musrenbang kecamatan, dengan menetapkan 9 anggota delegasi kecamatan yang terdiri dari 3 orang delegasi untuk sektor ekonomi, 3 orang delegasi untuk sektor sarana dan prasarana fisik, dan 3 orang delegasi untuk sektor sosial budaya. Dengan demikian, masing-masing Forum SKPD dapat dihadiri oleh delegasi kecamatan, meskipun jadwalnya bersamaan. Contoh dari Kota Tangerang Sejak tahun 2006, Kota Tangerang telah mengupayakan penyelenggaraan Forum SKPD yang terbuka dan melibatkan kelompok sektoral. Forum SKPD dijadwal bergiliran (tidak bentrok). Meski delegasi kecamatan berjumlah sedikit, namun delegasi ini dapat menghadiri beberapa Forum SKPD dengan isu yang berlainan.

BB-1

82

Sementara itu, salah satu organisasi sektoral yang diundang dalam Forum Ketenagakerjaan adalah Serikat Pekerja Nasional (SPN). Dalam Forum tersebut, SPN memberikan masukan-masukan terkait dengan kebijakan/program/kegiatan di sektor ketenagakerjaan. Keterlibatan SPN menjadikan usulan-usulan kegiatan dari Dinas Ketenagakerjaan menjadi lebih bermutu dan merespons kebutuhan kaum buruh.


BB-2 PROSES DAN HASIL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH YANG BERPIHAK KEPADA KELOMPOK MISKIN DAN PEREMPUAN

Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Pemenuhan Hak-hak Dasar Masyarakat

P

roses perencanaan dan penganggaran daerah merupakan sebuah mekanisme formal dalam menentukan pengalokasian sumberdaya keuangan publik dalam berbagai bentuk pembelanjaan kegiatan-kegiatan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai prosedur formal, proses perencanaan penganggaran daerah merupakan bagian dari kesatuan sistem perencanaan nasional, yang di dalamnya meliputi sistem perencanaan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta mencakup rentang perencanaan yang bersifat jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), rencana jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan rencana tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/Pembangunan). Muara dari dokumendokumen perencanaan ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja baik di tingkat pusat (APBN), provinsi (APBD provinsi), dan daerah kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota). Secara prinsip, APBD haruslah mencerminkan kebutuhan warga masyarakat secara nyata dan menjawab kebutuhan-kebutuhan berbagai kelompok marjinal yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, APBD dapat menjadi indikator yang konkrit tentang sejauhmana pemerintah daerah memiliki kepekaan dan prioritas terhadap upaya-upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antara laki-laki dan prempuan.


83

Dengan menelisik alokasi APBD, dapat terlihat sejauhmana komitmen dari pemerintah daerah dalam mendorong upaya-upaya peningkatan derajat hidup masyarakat terutama perempuan dan masyarakat marjinal serta dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar warganya. Kerangka Hak-hak Dasar Konsep perencanaan-penganggaran partisipatif (participatory planning and budgeting) yang berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan berkembang sebagai kritik bahwa kelompok miskin dan perempuan sering diwakili oleh kelompok elit dan laki-laki. Budaya masyarakat menyebabkan perempuan seringkali tidak berperan di sektor publik dan urusan pembangunan dianggap sebagai ’urusan laki-laki’. Peminggiran ini harus diubah dan perempuan seharusnya hadir, ikut bermusyawarah, dan juga ikut menerima manfaat langsung dari program dan anggaran pembangunan. Pembangunan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Sejahtera adalah kebalikan dari miskin. Merupakan tugas dari negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Miskin adalah suatu kondisi di mana hak-hak dasar masyarakat tidak/belum terpenuhi. Hak-hak dasar merupakan kebutuhan dasar manusia tanpa kekecualian, tidak boleh dibedakan antara orang miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan, agama apapun, dan suku/ras apapun. Kesehatan adalah kebutuhan semua orang tanpa kecuali. Orang kaya bisa membayar biaya pelayanan rumah sakit yang mahal, tapi semua orang sakit harus mendapat pelayanan kesehatan bila sakit –baik kaya maupun miskin. Inilah adalah konsep hak dasar, tidak boleh ada kekecualiaan dan harus berlaku untuk semua. Hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh semua warga tanpa kecuali, yaitu2:

BB-2

84

2



Kesehatan. Sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan semua orang. Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan minimum untuk semua warga;



Pendidikan. Pendidikan dasar 12 tahun (SD, SMP, dan SMU) wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat tanpa kecuali, baik anak laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan kesepakatan internasional yang juga diberlakukan di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah sudah diberlakukan pendidikan dasar gratis sebagai pelaksanaan komitmen ini;

Menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).




Lingkungan dan sumberdaya alam. Keberlanjutan sumberdaya alam sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup secara umum, baik sebagai tempat tinggal, penyedia pangan dan air, maupun sebagai sumber energi. Hak terhadap sumberdaya alam dan lingkungan ini juga merupakan hak generasi-generasi selanjutnya yang harus dijaga generasi saat ini;



Pangan. Kecukupan pangan merupakan kebutuhan dasar semua orang. Kekurangan pangan, busung lapar, dan kurang gizi merupakan persoalan kemiskinan yang semestinya tidak terjadi lagi;



Sanitasi dan air (bersih dan aman). Tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan air, termasuk manusia. Kebutuhan air bersih dan aman (sehat) merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Kesehatan lingkungan dan sanitasi sangat terkait dengan ketersediaan air bersih;



Pekerjaan. Semua orang berhak atas pekerjaan sehingga bisa menafkahi hidupnya dan keluarganya. Salah satu indikator pembangunan yang penting adalah pengurangan pengangguran dan peningkatan ekonomi masyarakat;



Perumahan. Sandang, pangan, dan papan (rumah) merupakan kebutuhan dasar (basic needs). Rumah merupakan kebutuhan dasar semua orang. Terdapat kriteria rumah yang layak bagi semua orang yang disusun oleh pemerintah (sering disebut sebagai rumah yang sehat);



Tanah. Hak atas kepemilikan tanah selain untuk kebutuhan rumah tinggal juga untuk pengembangan usaha (ekonomi). Bagi masyarakat petani, tanah bukan hanya penting bagi matapencaharian (ekonomi) tapi juga secara sosial, budaya, dan keagamaan;



Rasa aman. Bebas dari rasa takut dan merasa aman merupakan hak bagi setiap orang. Hal ini di antaranya mencakup kebebasan untuk menyatakan pendapat, memilih partai, berorganisasi, menjalankan agama, dan menjalankan adat budaya asalnya selama tidak melanggar norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku. Rasa aman ini perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah terutama bila terjadi ancaman atau intimidasi;



Partisipasi. Berperan serta dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan merupakan hak dasar. Bahkan salah satu indikator kemiskinan adalah keterasingan (isolasi) dan keterpinggiran (marjinalisasi) dari hubungan sosial dan forum/lembaga-lembaga publik yang ada di komunitasnya.

BB-2


85

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin di dalam buku panduan ini diartikan sebagai pembangunan yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar warganya. Pembangunan yang berpihak kepada kelompok miskin sebenarnya termasuk juga keberpihakan kepada kelompok perempuan. Tetapi, penekanan terhadap kelompok perempuan diperlukan karena kelompok miskin seringkali berasal dari kalangan perempuan, dan perempuan merupakan kelompok yang rentan (rawan) terhadap kemiskinan. Selain itu, perempuan juga seringkali terpinggirkan dari program pembangunan dan ruang-ruang publik (sosial kemasyarakatan) seperti Musrenbang dan kegiatan organisasi. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Sosial Prinsip dasar dari perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan adalah kesetaraan (equity) dan keadilan sosial (social justice). Setara dan adil bukan berarti sama persis. Kebutuhan dasar merupakan hak semua orang, tapi pelaksanaannya bisa berbeda: rumah merupakan kebutuhan dasar semua orang dengan standar atau kriteria layak huni. Sedangkan rumah bagi orang yang secara ekonomi mampu (kaya), mungkin memiliki kriteria lain. Pemerintah memfokuskan pembangunan pada upaya mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antara golongan kaya dan miskin, kelompok/golongan usia, perempuan dan laki-laki, agama, ras/suku, dengan mengacu pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua. Konsep standar pelayanan minimal digunakan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Inilah yang perlu dicapai untuk mensejahterakan masyarakat. Proses perencanaan dan penganggaran merupakan sebuah mekanisme formal dalam menentukan pengalokasian sumberdaya keuangan publik untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Sebuah rencana membutuhkan anggaran untuk bisa terlaksana. Dengan demikian, hasil Forum SKPD dapat diukur tingkat keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat, dengan melihat apa saja kegiatannya, untuk apa, dan siapa pemanfaat dokumen Renja SKPD. Dengan mencermati Renja SKPD, dapat terlihat sejauhmana komitmen dari pemerintah daerah, SKPD, maupun masyarakat luas terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga dan sejauhmana perhatiannya terhadap kelompok marjinal tersebut. Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan

BB-2

86

Mengapa keberpihakan kepada perempuan diberi penekanan khusus dalam pembangunan? Kalangan ahli pembangunan melihat bahwa ada permasalahanpermasalahan yang muncul akibat dari ketimpangan pembagian peran dan tugas antara perempuan dan laki-laki. Ada 3 tema utama yang dianggap merupakan ketimpangan laki-laki dan perempuan:




Pembagian tugas. Perempuan secara sosial-budaya dianggap berperan hanya di sektor domestik (rumah tangga), sedangkan laki-laki berperan di sektor publik (sosial dan ekonomi). Kalau perempuan ‘terpaksa’ ikut mencari nafkah, tugas domestik tetap merupakan tugas perempuan seluruhnya;



Akses dan kontrol sumber daya. Pemanfaatan/penggunaan (akses) dan penentuan/pemilikan (kontrol) sumberdaya alam, sosial, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan berbeda. Dari segi akses saja, perempuan masih kekurangan (misal: akses terhadap pelatihan, pendidikan, peluang modal yang disediakan program). Dalam proses pengambilan keputusan pun seringkali perempuan tidak dilibatkan. Kepemilikan aset dan sumberdaya alam juga seringkali oleh kalangan laki-laki (kebun, rumah, usaha keluarga, dan aset lainnya dianggap milik suami/bapak).



Partisipasi. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga (domestik) saja masih lemah, apalagi dalam kegiatan dan pengambilan keputusan di sektor publik (sosial, kemasyarakatan), seringkali tidak melibatkan perempuan.

Menurut para ahli, ketimpangan posisi, peran dan tugas laki-laki dan perempuan menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut:

BB-2



Sub-ordinasi. Peran dan tugas perempuan dianggap lebih rendah daripada peran dan tugas laki-laki (disebut penomorduaan atau sub-ordinasi peran perempuan). Misal, kerja domestik dianggap lebih rendah daripada mencari nafkah/uang. Ketika perempuan mencari nafkah disebut ‘terpaksa’ atau hanya sekadar membantu suami/keluarga;



Marjinalisasi. Perempuan tidak dilibatkan dalam peran-peran ekonomi, sosial, dan politik (disebut marjinalisasi/peminggiran perempuan) yang seringkali berdampak pada proses pemiskinan perempuan. Misal, perempuan jarang terlibat dalam penyusunan program pembangunan sehingga tidak dapat memanfaatkannya untuk pengembangan ekonomi dan keterampilan;



Beban ganda. Ketika perempuan didorong atau merasakan kebutuhan untuk berpartisipasi dalam berbagai urusan publik, sementara tugas domestik (rumah tangga) tidak dikerjasamakan dengan laki-laki (suaminya), berarti tugas perempuan bertambah banyak/berat (disebut beban ganda perempuan);



Kekerasan terhadap perempuan. Posisi sub-ordinasi dan juga peminggiran peran perempuan, baik langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan baik yang bersifat fisik (pemukulan, penamparan, beban kerja yang berat) maupun non-fisik (pengabaian pendapat, pengekangan, pelecehan).


87

Misalnya, ketika perempuan sedang berbicara ditanggapi dengan ejekan “Ah, tahu apa perempuan!”; 

Stereotipe. Posisi sub-ordinasi dan juga peminggiran peran perempuan, langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap praktik-praktik memberikan ‘label’ (sebutan) yang memojokkan perempuan (disebut juga pemberian stigma atau stereotipe negatif). Misalnya: perempuan dianggap tidak tahu apa-apa urusan pembangunan desa (publik); perempuan yang tangkas berbicara di forum Musrenbang dianggap seperti laki-laki; dan perempuan harus pintar masak bukan pintar diskusi.

Oleh karena itu, meskipun prinsip kesetaraan dan keadilan sosial berlaku untuk semua orang (universal), juga ada penekanan terhadap adanya prinsip kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan. Dengan demikian, proses perencanaan penganggaran yang peka terhadap kepentingan perempuan tidak semata-mata melibatkan perempuan dalam proses perencanaan penganggaran. Dari sisi proses, prosedur perencanaan penganggaran harus memberikan ruang kepada perempuan untuk dapat bersuara secara berarti dalam menentukan permasalahan pembangunan beserta upaya-upaya penanganannya, serta ikut menentukan program dan kegiatan pembangunan. Secara substansi (isi), program dan kegiatan pembangunan yang dihasilkan haruslah berorientasi pada upaya mengubah hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki agar setara. Apa artinya? Artinya, permasalahan-permasalahan yang tadi disebut di atas, seperti sub-ordinasi, marjinalisasi, beban ganda, kekerasan, dan stereotipe negatif terhadap perempuan secara perlahan perlu dikikis. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dibangun menjadi lebih selaras dan setara. Kerangka Legal Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki di Indonesia Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan Nasional yang disertai dengan pedomannya merupakan kerangka legal bagi proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kesetaraan perempuan dan laki-laki. Inpres ini ditujukan kepada seluruh menteri, kepala lembaga pemerintah non-departemen, pimpinan kesekretariatan, lembaga tertinggi/tinggi negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, gubernur, dan bupati/walikota.

BB-2

88

Inpres ini diperkuat dengan Pasal 25 butir (a) UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan, setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan,


baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Pada bagian penjelasan mengenai pokok-pokok isi konvenan yang menyebutkan, menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Terkait dengan pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kesetaraan perempuan dan laki-laki di daerah, PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 3 menyebutkan, “perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan”. Dalam penjelasannya disebutkan, partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarjinalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, jender, dan usia. Oleh karena itu, PP ini memberikan dasar bagi proses perencanaan penganggaran yang memperhatikan kesetaraan perempuan dan laki-laki dengan memberikan pengakuan terhadap perbedaan kebutuhan dan cara menyampaikan aspirasinya sesuai kondisi masing-masing kelompok masyarakat. Contoh Praktik Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Kelompok Miskin dan Perempuan Prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam program pembangunan yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar warga serta memprioritaskannya untuk kalangan marjinal (miskin, minoritas, perempuan, dan sebagainya) dapat dilihat dari beberapa praktik berikut ini: 1. Penjaringan Aspirasi dan Kebutuhan Perempuan

Menggunakan metode/teknik yang memungkinkan perempuan, anak serta kelompok marjinal lain untuk dapat turut memberikan pendapat dan gagasan terkait dengan berbagai permasalahan pembangunan yang berpengaruh (berdampak) bagi kehidupan mereka. Selama ini permasalahan dan kebutuhan yang dibahas dalam Musrenbang selalu bersifat umum dan tidak menggambarkan perbedaan kebutuhan dan permasalahan dari perempuan dan laki-laki. Juga tidak membedakan kelompok miskin, minoritas, pemuda, Lansia, dan kelompok masyarakat khusus lainnya yang belum terperhatikan.

BB-2


89

Dalam Forum SKPD, agar dapat menjaring suara dari perempuan dan kelompok miskin, alangkah baiknya apabila disediakan sebuah forum khusus yang bersifat komplementer terhadap kegiatan formal Forum SKPD. Misalnya, dalam kegiatan pra-Forum SKPD dilakukan diskusi dengan kelompok-kelompok yang terkait dengan persoalan dan kebutuhan perempuan dan kelompok miskin.

2. Penggunaan Data Terpilah antara Perempuan dan Laki-laki

Data dan indikator terpilah antara perempuan dan laki-laki merupakan persyaratan yang penting dalam menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan dan kelompok miskin. Misalnya: jumlah anak yang putus sekolah, sebaiknya dipisahkan antara anak laki-laki dan perempuan; jenis dan jumlah pelaku ekonomi yang perlu dikembangkan juga dipilah antara laki-laki dan perempuan.

Sejak di desa/kelurahan sebaiknya data dasar (base-line) keluarga miskin, orang miskin, termasuk jenis kelamin dan usianya, serta profilnya (misal: pendidikan, kesehatan, pendapatan) sudah ditetapkan dan menjadi acuan dalam menetapkan sasaran program/kegiatan. Data terpilah dari desa/kelurahan dan kecamatan sangat penting pada pelaksanaan Forum SKPD karena akan sangat membantu dalam proses penentuan prioritas kegiatan SKPD.

3. Program/Kegiatan dan Anggaran Berbasis Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki

Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin/ perempuan dapat diartikan sebagai: 1. Pelibatan kalangan marjinal/perempuan yang biasanya tidak ikut hadir dan tidak ikut bersuara dalam forum publik; 2. Penetapan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran kegiatan atau penerima manfaat dari hasil rencana kerja yang disusun; 3. Pelibatkan kelompok miskin/perempuan sebagai pelaku program/ kegiatan sehingga mereka berpartisipasi di sektor publik; 4. Penyediaan alokasi anggaran untuk kegiatan yang menetapkan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran atau penerima manfaat langsung; dan/atau 5. Penyediaan alokasi anggaran yang memenuhi kebutuhan kelompok miskin/perempuan, meskipun tidak secara langsung ditujukan untuk kelompok miskin/perempuan.

BB-2

90


Perencanaan dan penganggaran daerah yang memperhatikan kepentingan perempuan bukanlah berarti bahwa program dan kegiatan dipilah-pilah untuk perempuan dan laki-laki. Mengalokasikan anggaran kepada kelompok PKK dan kelompok khusus perempuan tertentu, belum tentu cara yang tepat. Memperkuat usaha ekonomi keluarga, dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan, mungkin lebih tepat. Gambar 1. Model Anggaran Berbasis Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki

Alokasi anggaran spesifik perempuan. Contoh: - program kesehatan reproduksi untuk perempuan - program modal usaha kepada kelompok perempuan miskin

Alokasi anggaran yang memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan (affirmative action). Contoh: - training ditujukan untuk kelompok perempuan dan laki-laki - setiap program harus diakses oleh kelompok perempuan dan laki-laki

Alokasi anggaran umum yang berdampak pada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Contoh: - program KB yang tidak hanya ditujukan untuk kelompok perempuan - prioritas program tidak hanya fisik semata tetapi program kesehatan, pendidikan dan lainnya,yang dampaknya cukup besar bagi kesetaraan jender

Keterlibatan perempuan di sektor publik ini berarti harus ada perubahan nilai di masyarakat bahwa kerja di sektor domestik (rumah tangga) bukanlah hanya tugas perempuan saja melainkan juga dikerjasamakan dengan suaminya agar perempuan (istri) memiliki kesempatan tersebut. Kalau semua kerja domestik dilakukan perempuan ditambah dengan kerja di sektor publik dan ekonomi, berarti merupakan beban kerja yang timpang bagi perempuan.

BB-2


91

92


BB-3 seni memandu dalam musrenbang

Pengertian Seni Memandu

M

elakukan pekerjaan sebagai pemandu atau fasilitator merupakan perpaduan antara keterampilan dengan seni (art) karena mebutuhkan kreativitas dan penyesuaian-penyesuaian (improvisasi). Seorang pemandu yang baik memang perlu mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pelaksanaan pertemuan, namun banyak hal yang hanya bisa dibuat pada saat pelaksanaan. Misalnya, pemandu menyiapkan topik dan pertanyaan kunci untuk suatu diskusi, dan ketika pelaksanaan pertemuan tidak semua pertanyaan kunci tersebut dipergunakan karena diganti dengan pertanyaan-pertanyaan penggerak diskusi yang lebih cocok. Pemandu yang baik akan mengalir bersama peserta untuk mencapai tujuan dan menghasilkan sesuatu yang benar-benar terbaik, yaitu forum diskusi yang prosesnya benar-benar musyawarah warga dan menghasilkan kesepakatan kegiatan prioritas untuk Renja SKPD yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Keterampilan Memandu yang Penting 1. Merumuskan pertanyaan kunci. Merumuskan pertanyaan

kunci berarti memahami topik dan muatan penting yang merupakan ruang lingkup topik dimaksud. Pada tahap persiapan, Tim Pemandu dapat melakukan rapat untuk menjabarkan apa saja yang perlu dibahas dalam suatu topik. Tuliskan daftar penjabaran materi itu di papan tulis untuk bisa dikoreksi dan dilengkapi bersama. Ketika daftar tersebut diubah menjadi bentuk pertanyaan, maka pemandu sudah memiliki daftar pertanyaan kunci sebuah topik.


93

2. Memandu diskusi/dialog. Pada tahap awal diskusi/dialog, informasi

ini akan luas (lebar): mulai dari informasi evaluasi rencana kerja SKPD tahun lalu, hingga informasi hasil kajian mengenai berbagai persoalan sektoral. Pada babak ini, tugas pemandu adalah mengajak peserta untuk menumpahkan semua pendapat dan informasi yang mereka miliki agar memperoleh gambaran lengkap (utuh). Pemandu mengatur lalu-lintas diskusi dengan mengacu pada pertanyaan kunci yang disesuaikan dengan keadaan. Teknik memandu diskusi yang utama adalah teknik membuat dan melontarkan pertanyaan, serta menjaga agar diskusi berjalan baik. Pada Tabel 2 terdapat beberapa teknik bertanya yang sering digunakan pemandu dalam mengatur lalu-lintas diskusi/dialog.

3. Memandu perumusan kesimpulan. Seorang pemandu bertugas

untuk mengajak peserta mengerucutkan diskusi yang lebar (luas) menjadi beberapa pokok-pokok kesimpulan penting. Kesimpulan adalah penilaian akhir, yang sebaiknya disepakati bersama. Misalnya:



Kesimpulan dari pembahasan tentang Rencana Kerja SKPD tahun yang lalu menunjukkan bahwa semua kegiatan bisa dilaksanakan secara baik;



Pembahasan tentang hasil kajian sektoral menunjukkan bahwa persoalan-persoalan kesehatan ibu, bayi, dan Balita ternyata masih kurang terperhatikan.

Supaya pemandu tidak secara sepihak merumuskan kesimpulan sebuah diskusi, pemandu dapat melontarkan pertanyaan. Misalnya: “Apa pokokpokok kesimpulan diskusi tentang rencana kerja SKPD tahun lalu?” Minta 1-2 peserta menyampaikan pendapatnya, ditulis di papan tulis untuk diperiksa dan dilengkapi oleh forum. 4. Memandu penentuan skala prioritas. Setelah gambaran persoalan

sektoral didialogkan, pemandu mengajak peserta memusyawarahkan prioritas sektoral yang akan menjadi prioritas kegiatan SKPD. Untuk menilai prioritas, perlu dirumuskan dahulu kriteria/indikator pemberian nilai yang jelas. Tanpa kriteria/indikator, maka penentuan skala prioritas akan mengalami kesulitan.

BB-3

94

Supaya pemandu tidak secara sepihak merumuskan kriteria/indikator, pemandu melontarkan pertanyaan pembantu. Minta 1-2 peserta menyampaikan pendapatnya, ditulis di papan tulis untuk diperiksa dan dilengkapi oleh forum menjadi beberapa kriteria/indikator yang paling penting (3-5 kriteria-indikator). Kalau kriteria/indikator terlalu banyak, akan sulit/lama melakukan proses penilaiannya.


Tabel 2. Teknik Bertanya Seorang Pemandu No.

Nama Teknik

1.

Fasilitator menggunakan kalimatnya sendiri untuk mengulang kalimat peserta (paraphrasing)

2.

Fasilitator mengulang kalimat peserta dan meminta penjelasan lebih lanjut (drawing people out)

3.

Fasilitator mengulang kalimat penting peserta persis seperti yang diucapkannya (mirroring)

4.

Fasilitator meminta semua peserta menyampaikan gagasan tanpa didiskusikan terlebih dahulu (gathering ideas)

5.

6.

7.

Untuk Apa

Contoh Kalimat

• Minta klarifikasi

• ”Anda tadi mengatakan bahwa … apakah saya benar?”

• Minta penjelasan pokok gagasan

• “Kalau saya tidak salah tangkap, Anda tadi mengusulkan ….”

Pengembangan/ pendalaman gagasan • Efek netralitas • Efek membangun saling percaya

Peserta merasa terlibat semua

• “Anda tadi mengatakan bahwa …, bisa memberi contoh konkrit?” • “Apa maksud Anda mengenai ….” • Anda tadi mengatakan: “…. ,” • Anda tadi mengusulkan: “….” • “Sekarang, saya harap semua peserta menyampaikan gagasan sebanyak mungkin tentang….” • “Sekarang kita daftar dulu usulan Anda sekalian….”

Fasilitator mengatur pergiliran peserta berbicara (stacking)

• Peserta merasa nyaman

Fasilitator menjaga alur atau arah pembicaraan supaya tidak melebar jauh (tracking)

• Peserta tidak fokus pada gagasan sendiri

Fasilitator melakukan beberapa cara untuk membuat lebih banyak peserta terlibat (encouraging)

•

Peserta yang diam saja, mulai ambil bagian

•

Peserta yang dominan, dibatasi

• Peserta menghargai aturan bicara

• Peserta melihat semua dimensi secara seimbang

• “Pembicaraan kita akan dibagi dalam termin, silakan 3 orang berbicara pada termin pertama….” • “X berbicara pertama, Z yang kedua, dan Y berikutnya ….” • “Sebelum pembicara baru, saya akan rumuskan dulu pokok-pokok penting diskusi tadi….” • “Saya kira ada 4 hal penting yang muncul dalam diskusi .…” • “Ada yang punya gagasan mengenai hal ini?” • “Bu Y punya gagasan lain?” • “Bagaimana pendapat Pak X?” • “Ada yang mau bertanya?”

8.

Fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan sudut pandang yang berbeda (balancing)

Peserta melihat berbagai sudut pandang

9.

Fasilitator menyampaikan kalimat dorongan (tapi tidak memaksa) kepada peserta yang diam (making space)

Peserta merasa nyaman untuk berpartisipasi

• “Anda mau bicara Bu?” • “Pak X mau usulkan sesuatu?”

10.

Fasilitator membuat eskpresi untuk menunjukan sedang berfikir dulu (intentional silence)

Peserta mau memikirkan lagi

• •

• “Apakah ada cara lain untuk memahami sengketa ini.…” • “Ada 3 pandangan yang muncul tentang.… ada yang lain?”

“Hmmm… tunggu sebentar…” “Sebentar kita renungkan dulu….”


95

Tabel 3. Teknik Memandu Kesepakatan Kriteria/indikator Apa yang diprioritaskan

Pertanyaan pembantu

Penentuan kegiatan yang akan masuk ke Rencana Kerja SKPD

Penentuan masalah prioritas pelayanan dasar yang terkait dengan SKPD yang bersangkutan

”Apa saja alasan yang menentukan prioritas masalah untuk dimasukkan ke rencana kerja SKPD tahun ini?”

”Apa saja alasan yang menentukan masalah prioritas pelayanan dasar yang akan dimasukkan ke rencana kerja SKPD tahun ini?”

Kriteria/indikator yang biasanya dipakai • • • •

Terkait langsung dengan pemenuhan SPM sektor Kegiatan tersebut diusulkan juga oleh wilayah/ kecamatan Berkontribusi terhadap peningkatan IPM di daerah Ketersediaan sumber daya (anggaran, keahlian, dan sebagainya).

Misal: SKPD pendidikan • Angka partisipasi sekolah (persentase) rendah • Jumlah murid sekolah tidak ideal (angka rasio). • Kualitas tenaga pendidik/guru masih rendah (tingkat pendidikan, kemampuan merancang kegiatan belajar). • Kondisi sarana pendidikan masih rendah (jumlah gedung sekolah dan kelas yang tidak layak). • Kondisi sarana pembelajaran sekolah masih rendah (kualitas fasilitas belajar, material, sarana pendukung lain). • Akses dan kualitas pendidikan kelompok ekonomi rendah/miskin masih rendah (wilayah konsentrasi putus sekolah, jumlah ketidaklulusan)

5. Memandu penyepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Setiap kesepakatan dalam musyawarah perlu dipandu dengan

beberapa triks agar benar-benar merupakan hasil bersama. Dalam Tabel 4 terdapat beberapa praktik pengambilan keputusan yang sering digunakan pemandu.



Pengambilan suara (voting) adalah cara yang terpaksa dilakukan bila kesepakatan (konsensus) sulit terjadi. Voting adalah cara yang terbaik bila ingin memberikan kesempatan kepada semua orang untuk ikut menentukan. Voting bukan cara terbaik bila peserta sebagian besar tidak paham (tidak punya alasan yang jelas) dalam menentukan pilihan.



Kesepakatan bulat (konsensus) adalah hasil musyawarah-mufakat yang merupakan hasil terbaik bila proses diskusi berjalan dinamis. Artinya, peserta tidak diam saja (baik karena tidak punya informasi, tidak paham, maupun takut berpendapat). Konsensus akan bagus bila banyak pendapat yang muncul disertai alasan (argumentasi) dan penyampaian data/fakta, bukan pendapat teoritis (wacana).

BB-3

96


Tabel 4. Teknik Memandu Perumusan Kesimpulan/Kesepakatan No.

Cara

Kapan cara ini positif

Kapan cara ini negatif

1.

Keputusan/kesimpulan satu orang dianggap sudah disepakati bersama (self-authorization)

 Orang tersebut mengambil kesimpulan dengan tepat  Waktu terbatas

 Kesimpulan tidak tepat  Orang tersebut mendominasi  Waktu masih ada

2.

Kesimpulan seseorang tidak ditanggapi/diterima oleh peserta lain (plops)

Bisa memicu diskusi lebih kritis

Mematikan diskusi kalau orang lain segan untuk berargumentasi

3.

Keputusan/kesimpulan satu orang disambut/didukung peserta lainnya (handclaps)

 Orang tersebut mengambil kesimpulan dengan tepat  Pengetahuan orang itu memperkaya diskusi

 Kesimpulan tidak tepat  Orang tersebut terlalu mendominasi

4.

Seseorang mencoba mengambil kesimpulan dan berusaha meyakinkan peserta lain (baiting)

Orang tersebut mendorong proses diskusi kritis (cara ini perlu didorong)

5.

Kesimpulan berdasarkan pendapat terbanyak peserta, bisanya melalui proses voting (majority rule)

6.

Kesimpulan langsung bersama peserta (konsensus)

Ada proses diskusi yang memadai sebelum sepakat

-

Peserta kurang mendapat hikmah belajar (cara ini perlu dihindari) Tidak ada proses diskusi

 Memandu

diskusi yang tidak seimbang. Pada praktiknya, ada upaya dari orang atau kelompok tertentu untuk mendominasi proses perumusan kesimpulan atau penyepakatan. Dalam kondisi seperti ini, pemandu harus mampu menjaga proses agar tetap seimbang. Karena itu teknik memandu dialog sangat diperlukan untuk mencairkan dominasi ini dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyeimbangkan semua sudut pandang. Misalnya: “Kita sudah membahas tentang persoalan... sejak tadi, kalau persoalan.... bagaimana?” “Kita sudah mendengar pendapat dari... kalau pendapat yang lainnya bagaimana?”

Hal semacam itu perlu dilakukan agar lebih banyak peserta berpartisipasi, baik dengan berbicara maupun dengan memberikan perhatian yang utuh kepada proses dan pencapaian hasil musyawarah. Beberapa triks perlu dibuat pemandu supaya lebih banyak pendapat bisa dijaring dan proses lebih interaktif, tetapi dengan cara yang cepat karena adanya keterbatasan waktu.

BB-3


97

98


BB-4 metode, media, dan alat bantu memandu musrenbang

Metode/Teknik Memandu

M

etode artinya adalah cara untuk mencapai suatu tujuan. Metode terdiri dari sekumpulan teknik yang menjabarkan cara ke dalam langkah-langkah operasional dan sistematis. Metode memandu Musrenbang adalah cara mencapai tujuan dari suatu tahap atau sesi pertemuan. Sedangkan tekniknya yang umum dipakai adalah diskusi umum (pleno), diskusi kelompok, curah pendapat (brainstorming), diskusi panel, dan pemaparan (ceramah). Metode/teknik memandu Musrenbang yang bersifat dasar (generik) diantaranya adalah: 

Ceramah (narasumber). Ceramah adalah penyampaian materi oleh narasumber tanpa atau dengan disertai diskusi. Narasumber Musrenbang seringkali hanya ceramah tanpa adanya sesi diskusi, bahkan cender ung berg aya pidato. Narasumber ini biasanya pejabat atau mewakili pejabat yang bersangkutan dan bertugas untuk menyampaikan topik yang merupakan kewenangan lembaganya;


99



Diskusi panel adalah metode/teknik yang biasanya terdiri atas tahaptahap: pemaparan materi oleh beberapa panelis sekaligus; penyampaian tanggapan oleh beberapa penanggap khusus; dan tanggapan dari peserta. Pada babak pertama pelaksanaan Musrenbang, pemaparan-pemaparan materi oleh narasumber biasanya berupa ceramah (pidatopidato) yang cenderung formal (seremonial). Meskipun bisa tetap agak formal, pemandu bisa membuat rancangan diskusi panel untuk babak ini agar lebih menarik dan interaktif. Pemandu menyiapkan pertanyaan kunci untuk memfasilitasi tanggapan dan diskusi peserta terhadap apa yang dipaparkan para narasumber. Proses diskusi dilakukan bukan dengan tanya jawab (peserta boleh bertanya, menanggapi, atau berpendapat juga), panelis dapat menanggapi panelis lain, penanggap khusus, atau peserta. Yang mengatur lalu-lintas dialog adalah seorang moderator. Apabila proses semacam ini masih baru, para narasumber perlu diberitahu terlebih dahulu sehingga mempersiapkan ceramah yang pendek dan siap dengan diskusi;



Diskusi umum (pleno) merupakan istilah yang digunakan apabila seluruh peserta berkumpul dan melakukan diskusi bersama. Diskusi dilakukan secara bertahap, mulai dari mengumpulkan informasi/pendapat peserta, kemudian menentukan fokus bahasan, dan akhirnya berujung pada penyepakatan atau pengambilan keputusan. Inti dari musyawarah adalah proses dialogis atau pembicaraan antara para peserta.

Sementara di dalam Musrenbang, dialog dilakukan oleh lebih dari 50 orang bahkan ratusan orang. Bagaimana cara memandu dialog dengan peserta yang besar? Ini membutuhkan kreativitas Tim Pemandu; 

100

Diskusi kelompok merupakan format diskusi dalam skala kecil dan seringkali dilakukan untuk melakukan pengkajian terhadap suatu isu secara lebih mendalam. Hasil diskusi kelompok kemudian dibawa ke dalam diskusi umum (pleno) sehingga peserta dikondisikan untuk siap mengikuti musyawarah pengambilan keputusan di dalam forum lengkap. Terkadang, pengambilan keputusan dilakukan di dalam kelompok sehingga seolah-olah setiap kelompok merupakan komisi-komisi pengambilan keputusan (misal kelompok/komisi sosial-budaya, ekonomi, dan pemerintahan);




Curah pendapat (brainstorming) merupakan teknik untuk meminta setiap peserta menyampaikan pendapat/gagasan terhadap suatu topik. Berbeda dengan diskusi, dalam curah pendapat tidak boleh ada komentar apalagi sanggahan terhadap orang lain. Teknik ini biasanya digunakan agar seluruh peserta terkondisi untuk mau berbicara sehingga tidak ada kritik atau tanggapan. Ini dilakukan untuk mendorong keberanian bicara. Tujuan lain adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pendapat (ini yang disebut dengan pemetaan pendapat);



Pemetaan pendapat merupakan cara yang terbaik untuk menunjukkan kepada tokoh yang dominan bahwa warga masyarakat bermacam ragam pemikiran sehingga timbul penyadaran. Cara ini dapat dilakukan secara cepat. Peserta diminta untuk menuliskan pendapatnya (30 menit) dan hasilnya segera ditempelkan di dinding atau kertas lebar (beberapa plano disambungkan).

Penggunaan Media dalam Memandu Media berasal dari kata medium yang berarti “saluran”, bisa diartikan sebagai saluran informasi atau saluran komunikasi. Dalam memandu suatu pertemuan atau musyawarah, media digunakan baik sebagai alat bantu diskusi maupun sebagai alat bantu menyampaikan informasi. Beberapa fungsi media adalah: 

Media informasi. Media untuk menyampaikan informasi yang diperlukan peserta untuk bisa terlibat aktif di arena Musrenbang.



Media diskusi. Media yang membantu peserta Musrenbang untuk berdiskusi dan membangun proses dialogis.



Media analisis. Media yang membantu peserta Musrenbang untuk mengembangkan dasar informasi (dasar argumentasi) dari suatu pilihan/ keputusan.



Media penyadaran. Media yang membantu menggugah emosi peserta mengenai suatu isu/persoalan sehingga mendorong adanya tindakan bersama.

Identifikasi jenis media yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, bagaimana cara penggunaan dalam proses Musrenbang, perlu dilakukan pada tahap persiapan Tim Pemandu. Prinsipnya, media harus bersifat meningkatkan kualitas proses dan hasil Musrenbang, bukan sebaliknya malah merepotkan dan menjadi rumit. Kemampuan dalam menggunakan media dan sumber daya yang tersedia sebaiknya menjadi bahan pertimbangan pemandu.

BB-4


101

Tidak ada batasan bagi pemandu dalam menentukan jenis media apa yang akan digunakan. Yang penting, pemandu memahami tujuan penggunaan media itu untuk apa (informasi, diskusi, analisis bersama, penyadaran, atau lainnya). Beberapa contoh media yang dapat dipergunakan dalam memandu Musrenbang adalah sebagai berikut: 

Narasumber (orang). Sebagai media informasi, narasumber seringkali menjadi media utama dalam Musrenbang. Tugas narasumber adalah menyampaikan topik yang merupakan kewenangannya. Narasumber biasanya pejabat atau yang mewakili pejabat bersangkutan. Seringkali narasumber di Musrenbang tidak dibantu oleh alat pemaparan karena tidak tersedia sehingga bentuknya adalah pemaparan tanpa media bantu. Jadi, narasumber itu sendiri yang menjadi media informasi;



Kartu metaplan. Kartu metaplan adalah potongan-potongan kartu yang dibuat dari karton manila berbagai warna. Warna yang dipilih harus cerah/muda supaya tulisan di atas kartu bisa terbaca dari jarak tertentu. Perbedaan warna dibuat untuk membedakan kategori pengelompokkan kartu sehingga memudahkan orang memahaminya. Misal: kartu hijau untuk topik pertanian, kartu biru untuk topik lingkungan/sumberdaya alam. Karena Musrenbang merupakan forum dengan jumlah peserta cukup banyak maka ukuran kertas sebaiknya besar. Supaya lebih mudah menyiapkannya, kartu metaplan bisa diganti dengan potongan kertas HVS (dibagi dua memanjang). Setiap peserta kemudian menuliskan pendapatnya di atas kertas plano. Satu pendapat ditulis di atas satu kertas. Tulis dengan spidol ukuran sedang dengan menggunakan huruf kapital supaya mudah dibaca. Panjang tulisan maksimal dua baris. Seluruh pendapat ditempelkan di dinding sehingga siapa saja dapat membaca saat jeda;



BB-4

102

Kertas plano/flipchart. Kertas plano adalah kertas berukuran besar yang biasanya digunakan untuk menuliskan rumusan kesimpulan akhir atau kesepakatan-kesepakatan. Agar catatan yang tertulis di atasnya bisa dilihat bersama, dikoreksi, dan dilengkapi, penggunaannya kertas plano dijepitkan pada papan penyangga. Dalam kondisi tertentu, kertas plano bisa juga ditempelkan di dinding. Kertas plano ini biasa dimanfaatkan dalam diskusi kelompok.




Gambar/foto. Dengan adanya teknologi digital, sangat mudah bagi warga untuk membuat foto-foto desa dengan kualitas gambar yang baik. Foto-foto ini dapat disusun dan dipamerkan (display) di salah satu sudut ruang pertemuan. Untuk membantu orang lain memaknai panorama yang dimaksud, foto itu dibubuhi keterangan foto (caption) di bagian bawahnya;



Powerpoint slide. Penggunaan media presentasi powerpoint slide semakin populer. Dengan bantuan perangkat komputer dan LCD projector, seorang narasumber dengan mudah memaparkan ide dan pengetahuannya. Melalui tayangan LCD projector yang disorotkan ke layar atau dinding berwarna cerah, hadirin pun bisa terbantu untuk memahami apa yang dipaparkan.

Kehadiran teknologi ini jug a terbukti meningkatkan daya tarik dari setiap pemaparan. Ini dimungkinkan karena pemapar bisa menyertakan foto atau ilustrasi menarik yang sesuai dengan topik yang disampaikannya. Dalam kondisi tertentu, penggunaan LCD projector bisa digantikan oleh overhead projector (OHP); 

Film dokumenter. Media film lebih menarik dari foto karena merupakan gambar bergerak dan bersuara (audio-visual). Pemanfaatan film dokumenter ini akan lebih optimal jika ditunjang dengan ketersediaan VCD player atau komputer, serta LCD projector dan layar.

Alat Bantu Lainnya 

Spidol. Musrenbang adalah pertemuan dengan peserta cukup besar sehingga kesepakatan-kesepakatan bersama yang ditulis di atas kertas flipchart atau papan tulis (whiteboard) sebaiknya menggunakan spidol ukuran 5 mm. Spidol ukuran ini cukup memadai bila dilihat dari jarak terjauh ruangan berkapasitas 100 orang lebih. Untuk penulisan di kartu metaplan (potongan kertas) diperlukan spidol ukuran 1 mm.


103



Selotip kertas. Apabila pemandu menggunakan metaplan dan kertaskertas flipchart/plano sebagai alat bantu diskusi, diperlukan selotip untuk menempelkannya di dinding. Selotip kertas sangat praktis karena bisa dipotong-potong dengan tangan secara cepat, sedangkan selotip yang bahannya plastik lebih repot karena harus dipotong-potong dengan gunting (lebih lama).



Papan tulis. Papan tulis diperlukan untuk menuliskan pokok-pokok kesepakatan yang penting saat dilaksanakan musyawarah. Ukuran sebaiknya cukup besar seperti ukuran papan tulis di ruang kelas (sekolah). Alternatif lain, papan tulis atau whiteboard digantikan dengan kain katun tebal berukuran 1,15 x 5 m (lebar kain standar adalah 1,15 dan 0,90 m) yang dipasang di dinding. Berbagai kesepakatan ditulis di potongan kertas dan ditempelkan ke kain dengan ditusuk jarum pentul.



Pengeras suara dan soundsystem. Merupakan alat-alat yang menunjang proses diskusi dan seringkali merepotkan bila rusak. Alat-alat ini sebaiknya diperiksa dahulu saat persiapan apakah berfungsi dengan baik atau perlu diperbaiki.



Dot stiker untuk memilih. Seringkali pemandu agak frustasi dengan proses pengambilan keputusan bersama karena berjalan lamban dan melelahkan. Pemandu bisa menyiapkan “senjata rahasia” yang disebut dot stiker atau kertas tempel berbentuk bulatan-bulatan. Sebenarnya dot stiker dapat dibeli di toko buku (kebanyakan putih, tidak berwarna) dan bisa diberi warna dengan spidol besar. Kalau pun tidak ada di toko, bisa dibuat sendiri dari kertas spotlight warna-warni (bisa bentuk bulat atau pun kotak-kotak kecil). Setiap peserta diberi dot stiker dalam jumlah yang sama untuk menentukan pilihan. Dot stiker ditempelkan di atas pilihan yang telah disediakan kemudian dihitung mana pilihan yang paling banyak diberi dot stiker.

BB-4

104


BB-5 teknik penulisan dokumen rencana kerja skpd

Pengertian Dokumen Rencana Kerja SKPD

R

enja SKPD atau Rencanan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD dan pembangunan tahunan daerah. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD, dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama peneyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. Landasan Hukum Renja SKPD

Penyusunan Renja SKPD perlu mengantisipasi adanya perbedaan dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah, terutama bila belum ada payung pengaturan yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran daerah sehingga menyebabkan perencanaan dan penganggaran kurang terintegrasi. Selain itu pada kenyataannya, pemahaman daerah tentang performance planning masih terbatas, walaupun penganggaran daerah telah menjalankan performance budgeting untuk beberapa waktu.


105

Dokumen Renja SKPD sebagai dokumen rencana tahunan “harus” mudah diterjemahkan kedalam dokumen anggaran (KUA PPAS, RKA SKPD dan RAPBD). Beberapa peraturan perundangan yang mengatur sistem, proses, dan prosedur tentang Renja SKPD dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umunya antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renja SKPD, keterkaitan visi dan misi kepala daerah terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memuat tentang Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memuat tentang RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD dan RKA SKPD. Undang-undang ini juga menekankan bahwa penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD harus berbasis penganggaran kinerja. RKPD juga harus menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah, sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan RKA SKPD; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang memuat tentang sistematika penulisan dokumen Renja SKPD yang terdiri atas: a. Pendahuluan; b. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun yang lalu; c. Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan; d. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan capaian Renstra SKPD; e. Dana indikatif beserta sumbernya, serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; f. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan g. Penutup.

BB-5

106


Mengingat penyusunan Renja SKPD mengacu kepada RKPD, maka Renja SKPD harus mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang memuat secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA PPAS, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat penyusunan Renja SKPD mengacu pada RKPD, maka Renja SKPD perlu mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam Permendagri tersebut. Untuk itu Renja SKPD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi kebijakan, serta menetapkan prioritas program dan kegiatannya. Setiap program dan kegiatan perlu mempunyai tolok ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.

BB-5


107

108


FUNGSI

SUB-FUNGSI

ISU

PROGRAM

: �� ....................................

PROVINSI

: .�� ................................... : ....................................

KABUPATEN/KOTA

DINAS

SASARAN

KEGIATAN

APBD KAB/KOTA

APBD PROP

APBN

PENDANAAN

NIP

KEPALA SKPD

.................., ..................................

LOKASI

Tabel 5. Contoh Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

DANA LAIN


109

TAHAPAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN KOTA

PANDUAN PENYELENGGARAAN forum SKPD. (satuan kerja perangkat daerah)

Recommend Documents