PANDANGAN PROFESI BIDAN SERTA REKOMENDASI PERBAIKAN KEBIJAKAN TERKAIT BELANJA STRATEGIS JKN Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes
Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia Jl. Johar Baru V/D13, Johar Baru – Jakarta Pusat Telp. 021-4247789, 4226043 Fax. 021-4244214 email :
[email protected] Website : www.ibi.or.id
KEDUDUKAN BIDAN DALAM UU NAKES
BIDAN sebagai profesi
Renfrew et al The Lancet - 23 June 2014 DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60789-3
➢Care Provider (penyedia layanan kesehatan) memiliki peran yang sangat strategis dan sangat unik. Bidan memposisikan dirinya sebagai MITRA PEREMPUAN & MASYARAKAT Terutama dalam memenuhi kebutuhan perempuan dalam menjalani kehidupan reproduksinya serta Bayi dan Balita melalui asuhan holistic dan berkesinambungan serta fokus pada “childbearing and childrearing “ (continum of care) ➢Bidan SEORANG AGEN PEMBAHARUsangat dekat dengan masyarakathidup ditengah-tengah masyarakatberperan dalam memberdayakan perempuan dan masyarakat
Permenkes 1464 Tahun 2010 ttg Registrasi dan Praktek Bidan
RUANG LINGKUP PRAKTIK BIDAN Mengacu pada filosofi, asuhan kebidanan berfokus pada: promosi kesehatan, upaya pencegahan, asuhan pada ibu pra hamil dan hamil, pertolongan persalinan normal, asuhan post partum, bayi dan balita, kesehatan reproduksi perempuan & KB deteksi komplikasi pada ibu dan anak dan melaksanaan asuhan kegawatdaruratan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, atau merujuk untuk kasus risti dan komplikasi
Peran Bidan Sesuai Kewenangan (sesuai Permenkes No 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan)
1. KEWENANGAN MELEKAT/ATRIBUTIK Pelayanan kesehatan ibu; Pelayanan kesehatan anak; serta Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana
2. Kewenangan bidan yang menjalankan PROGRAM PEMERINTAH 3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang TIDAK MEMILIKI DOKTER Untuk dapat melaksanakan kewenagan tsb dibutuhkan ketarampilan minimal D3
Permenkes No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN • (1)penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
(2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: • puskesmas atau yang setara; • praktik dokter; • praktik dokter gigi; • klinik pratama atau yang setara; dan • Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.
Pasal 8 • (1) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan/atau praktik perawat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. • (2) Dalam rangka pemberian pelayanan kebidanan di suatu wilayah tertentu, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan. • (3) Persyaratan bagi praktik bidan dan/atau praktik perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: – Surat Ijin Praktik (SIP); – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); – perjanjian kerja sama dengan dokter atau puskesmas pembinanya; dan – surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan – Jaminan Kesehatan Nasional.
Ps. 17 (1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk pelayanan medis mencakup: – kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; – kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan; – kasus medis rujuk balik; – pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama; – pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan – rehabilitasi medik dasar.
TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS NON KAPITASI , Permenkes 59/2014 (Revisi69/2013) PELAYANAN KESEHATAN
TARIF
1
Pemeriksaan ANC ( Paket Min 4 kali )
200.000
2
Persalinan Normal
700.000
3
Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dan emergency dasar
750.000
4
Pemeriksaan PNC/neonatus
5
Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual)
25.000 175.000
6
Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebid & neonatal
125.000
7
Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik
100.000 15.000
8
Penanganan komplikasi KB paska persalinan
125.000
9
MOW / MOP
350.000 12
Pertmenkes No 99/2015 (Revisi PMK 71/2013) Ps 32 A: Terhadap pelayanan non kapitasi yg diberikan oleh jejaring faskes, BPJS membayarkan langsung klaim pembiayaan pelayanan tsb kepada jejaring faskes
PP No. 47 tahun2016 Ttg Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: • Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. • Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Pasal 4 (1) Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
– tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; – – – – – – – – –
pusat kesehatan masyarakat; klinik; rumah sakit; apotek; unit transfusi darah; laboratorium kesehatan; optikal; fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.
• Pasal 4 (penjelasan) • Yang dimaksud dengan "tempat praktik mandiri tenaga kesehatan" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.
PERAN BIDAN DLM PELAYANAN KIA & KB Berdasarkan data terlihat 87% ibu hamil memilih bidan untuk periksa kehamilan. Dan >50% di Praktik Mandiri Bidan (PMB)
Based on profession/care provider
Source: RISKESDA 2013
Based on health services
PERTOLONGAN PERSALINAN
63% persalinan oleh NAKES ditolong oleh Bidan Praktik Mandiri (BPM)
Source: RISKESDA 2013
PELAYANAN KB
54.6% Pelayanan KB dilayani oleh Bidan Praktik Mandiri (BPM)
Source: RISKESDA 2013
Sebaran Jumlah Aggota Bidan di Indonesia
Total Jumlah Bidan Indonesia yang memiliki STR 448,783 Bidan
sumber : MTKI
JUMLAH PRAKTIK MANDIRI BIDAN (PMB) 40000 35000 30000 25000 20000
40000
15000
14.968 PMB di 20 Provinsi YANG BERJEJARING DENGAN FKTP (SUMBER : IBI_OKTOBER 2016)
10000
14968
5000 0 PMB
PMB-FKTP
Trend PENAMBAHAN ANGGOTA
PERKEMBANGAN MOU BPJS DENGAN PRAKTEK MANDIRI BIDAN TAHUN 2016
100 %
47 %
97 %
27 %
58 %
17 %
BERSAMBUNG……
PERKEMBANGAN MOU BPJS OLEH BIDAN DELIMA TAHUN 2016
23 %
64 %
18 %
50%
21 %
PERKEMBANGAN MOU BPJS OLEH BIDAN DELIMA TAHUN 2016
78 %
23 %
BERSAMBUNG……
GAMBARAN BD YG SDH MOU BPJS
N= 13 Provinsi
Pelayanan MKJP oleh Bidan Delima Tahun 2013-2014 www.data.bidan-delima.org Provinsi
MKJP 2013
MKJP 2014
DKI Jakarta
3672
6412
Jawa Barat
5301
15601
Jawa Tengah
4518
3343
DI Yogyakarta
6927
5365
Jawa Timur
23422
10211
Total
43840
40932
Rata-rata BD melayani kontrasepsi 1100 per tahun, Rata-rata BD, 92 kontrasepsi per bulan (2013-2014)
Tantangan Bidan dalam Berjejaring dengan BPJS Beberapa FKTP termasuk Puskesmas Tidak Bersedia Berjejaring dengan Bidan
Besaran Tarif belum sesuai dengan biaya operasional (Pemerintah dan Swasta sama)i
Mekanisme Pelaporan dan Pembayaran
(Kartu BPJS tidak aktif lagi setelah mendapat pelayanan)
Adanya pemotongan jasa yang diterima oleh bidan dari FKTP
Adanya pemotongan yang ditentukan oleh PERDA karena dianggap sebagai pemasukan daerah
A message from Ban Ki-moon State of World Midwifery (SoWMy), 2014 The midwifery workforce, within a supportive health system, can support women and girls to prevent unwanted pregnancies, provide assistance throughout pregnancy and childbirth, and save the lives of babies born too early.
“A Universal Pathway, A Woman’s Right to Health”
