PEMANTAUAN MASALAH DAN REKOMENDASI PERBAIKAN KEBIJAKAN TERKAIT BELANJA STRATEGIS JKN UNTUK LAYANAN KESEHATAN PRIMER BAGI DAERAH SULIT DAN TERPENCIL
Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI
1
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANKES DI DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL 1. Kondisi geografi yang sulit 2. Terbatasnya prasarana dasar seperti akses transportasi, listrik, sarana komunikasi, dll 3. Tingginya biaya hidup 4. Langkanya SDM berkualitas 5. Tingginya angka kemiskinan 6. Peran swasta pada yankes masih rendah 7. Rendahnya utilisasi/penggunaan faskes oleh masyarakat 8. Terbatasnya fasilitas & kemampuan faskes rujukan 9. Persebaran penduduk tidak merata 10. Budaya masyarakat bervariasi
Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Rendah
Status Kesehatan Masyarakat Rendah
4
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASKES TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
PERMENKES NO.90 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
TUJUN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASKES KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
Psl 2 PERMENKES NO.90 TAHUN 2015
a. meningkatkan aksesiblitas pelayanan kesehatan di Kawasan terpencil dan sangat terpencil; b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil; c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan d. memberikan kepastian hukum bagi Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
PENYELENGGARAAN YANKES KAWASAN TERPENCIL DAN SANGATTERPE KEBUTUHAN
MASY Upaya penyelamatan nyawa
STANDAR PROFESI
PENYELENGGA RAAN
YANKES
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
MASALAH STANDAR KESEHATAN PELAYANAN PASAL12.
PENDEKATAN YANKES KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL (PERMENKES NO.90 TAHUN 2015)
PENDEKATAN PROGRAM
PENGEMBANGAN POLA PELAYANAN
PENDEKATAN PROGRAM YANKES KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL (PERMENKES NO.90 TAHUN 2015)
1. Layanan Penjangkauan Berkelanjutan (Suitainable Outreach Service/SOS) untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan imunisasi; 2. Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K); 3. Kemitraan bidan dan dukun 4. Perawatan Metode Kanguru (PMK) sebagai alternatif pengganti incubator dalam perawatan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR); 5. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M) yang merupakan model pendekatan untuk memberdayakan masyarakat dalam tatalaksana anak balita sakit; 6. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfatkan kearifan lokal termasuk penggunaan tanaman obat, posbindu dan posyandu; 7. Program khusus lain yang menjadi kebijakan daerah dan nasional (PASAL 13 PERMENKES NO.90 TAHUN 2015)
PENGEMBANGAN POLA YANKES KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
pelayanan kesehatan bergerak pelayanan kesehatan gugus pulau
rumah tunggu kelahiran; dan/atau pelayanan kesehatan berbasis telemedicine. (PASAL 15 PERMENKES NO.90 TAHUN 2015)
USULAN PERBAIKAN KEBIJAKAN
DASAR PEMIKIRAN 1.
Jaminan kesehatan adalah merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
2.
Pelaksanaan program jaminan kesehatan harus memperhatikan prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
3.
BPJS Kesehatan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, berkewajiban menyelenggarakan program jaminan kesehatan berdasarkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4.
Daerah terpencil dan sangat terpencil harus mendapat perlakuan khusus dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
USULAN PERBAIKAN KEBIJAKAN ▪
▪ ▪ ▪
Optimalisasi peran Pemda dan BPJS Kesehatan untuk mengembangkan program peningkatan akses pelayanan kesehatan peserta JKN di daerah terpencil dan sangat terpencil (BPJS Kesehatan tidak hanya membiayai jasa pelayanan kesehatan) Adanya tarif non kapitasi KHUSUS untuk faskes terpencil dan sangat terpencil (saat ini tarif non kapitasi tidak ada perbedaaan) Adanya kejelasan tarif pelayanan kesehatan berbasis telemedicine Adanya kejelasan besaran insentif nakes secara khusus, insentif tidak mengandalkan kepesertaaan JKN dan besaran kapitasi
PERAN PEMDA a. penetapan dan melaksanakan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya b. pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan; c. penyediaaan pendanaan pelayanan kesehatan d. Peningkatan kompetensi nakes e. Insentif dan fasilitas nakes * Pemda yang memiliki daerah terpencil sekurang kurang menetapkan pola pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan kesehatan gugus pulau, rumah tunggu kelahiran dan pelayanan kesehatan berbasis telemedicine sebagai kebijakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan didaerahnya
