RANGKUMAN HASIL KONFERENSI NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENCAPAIAN TUJUAN MILENIUM: Meningkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Jakarta, 27-28 April 2005
Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesra, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Bapak, Ibu, dan Saudara, para peserta konferensi yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita akan segera menyelesaikan seluruh rangkaian agenda Konferensi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Tujuan Milenium: Meningkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin. Diskusi yang kita lakukan selama dua hari sungguh sangat berharga karena didasari oleh semangat kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), suasana yang demokratis, dan niat yang tulus untuk mengatasi kemiskinan. Diskusi ini juga menjadi bagian penting untuk membangun interaksi, mengembangkan keterbukaan dan mendorong partisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dari konferensi selama dua hari, kita menangkap pesan yang amat kuat tentang pentingnya peningkatan kapabilitas seseorang atau sekelompok orang baik lakilaki maupun perempuan untuk pencapaian kehidupan yang lebih bermutu dan bermartabat. Sesuai dengan tema konferensi, upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan air bersih dan sanitasi harus kita tempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapabilitas masyarakat miskin. Kita juga mencatat bersama bahwa keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan akan ditentukan oleh lima hal. Pertama, kebijakan yang dirumuskan dengan baik (good policy), dibangun melalui proses partisipasitif dengan mendengarkan suara si miskin dan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan stakeholders. Kedua, komitmen penganggaran jangka menengah yang pasti. Ketiga, dukungan kelembagaan yang kredibel dan kapabel. Keempat, mekanisme pengendalian dan pengawasan (safeguarding) yang solid. Kelima, monitoring dan evaluasi yang terbuka, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta tindak lanjut (enforcement) yang nyata terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
1
Bapak, Ibu, Saudara Peserta Konferensi yang berbahagia, Selanjutnya, kami akan menyampaikan rangkuman dari hasil seluruh sidang pleno dan sidang kelompok selama dua hari ini. Rangkuman ini menggarisbawahi beberapa masukan tentang isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Rangkuman ini juga bersifat menegaskan kembali berbagai pandangan dan kesimpulan yang berkembang selama konferensi. Kami mencatat ada dua kelompok masukan. Pertama, isu strategis dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, serta dan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin, dan juga rekomendasi untuk perbaikan pelayanan tersebut. Kedua, masukan bersifat umum dan lintas bidang (cross-cutting) yang berkaitan dengan targeting dalam perumusan tujuan dan sasaran, proses partisipasi dalam perumusan kebijakan, dan akuntabilitas dalam penganggaran dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Kami mencatat isu strategis dan masukan berupa rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat miskin. Masukan tersebut kami pilah menjadi tiga kelompok sesuai dengan fokus pelayanan publik untuk kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Pertama, isu strategis yang perlu diperhatikan dalam Pelayanan Kesehatan, antara lain: (1) Adanya hambatan dalam keberlanjutan pelayanan kesehatan karena anggaran yang kurang memadai baik sumber, besaran, kelembagaan dan peruntukannya. (2) Alokasi anggaran kesehatan pemerintah untuk orang miskin perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarkat miskin dan ditekankan pada upaya promotif dan preventif. (3) Harus ada political will dari pemerintah, legislatif, swasta, dan masyarakat untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan. (4) Pelayanan gratis tidak akan secara otomatis meningkatkan cakupan, karena masih ada biaya diluar biaya pelayanan kesehatan yang harus ditanggung masyarakat miskin. (5) Pola pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah baik dari sisi demand maupun sisi supply terutama dalam sharing penganggaran. (6) Pentingnya keterlibatan seluruh pihak atau stakeholder dalam pelaksanaan upaya kesehatan untuk masyarakat miskin. Berdasarkan isu strategis tersebut, rekomendasi untuk Perbaikan Layanan Kesehatan, antara lain:
2
(1) Perlu pemantapan asuransi kesehatan nasional sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai bagian dari peningkatan akses orang miskin terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan akuntabilitasi dalam pelayanan kesehatan. (2) Perlu memperhatikan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada permintaan masyarakat (demand-based program) sehingga masyarakat dapat memilih layanan kesehatan yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan (i) penentuan sasaran secara hati-hati; (ii) pelibatan rumah sakit, puskesmas dan pusat layanan kesehatan; (iii) penjaminan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat miskin; (iv) sosialisasi kepada masyarakat; (vi) evaluasi secara kritis terhadap hasil pelayanan kesehatan. (3) Perlu pembenahan implementasi sistem layanan kesehatan. (4) Perlu memperjelas ketepatan sasaran keluarga miskin melalui verifikasi lapangan. (5) Perlu Pemberdayaan provider untuk melakukan outreach. (6) Perlu penjajakan pemanfaatan sebagian dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui mekanisme dan sumber alternatif pembiayaan kesehatan masyarakat miskin. Misalnya penggunaan penerimaan pajak tembakau untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin. (7) Perlu pemberdayaan forum kelembagaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (baik dalam KIE dan pelaksanaan). (8) Perlu pendekatan dan solusi alternatif untuk pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin. (9) Pihak eksekutif dan legislatif juga harus terinformasikan dengan baik mengenai permasalahan kesehatan masyarakat miskin. Kedua, isu strategis yang muncul dalam diskusi Pelayanan Pendidikan, antara lain: (1) Pendidikan dasar adalah hak dasar setiap warga negara. Hal ini berimplikasi pada perubahan cara pandang terhadap pendidikan, dari kewajiban menjadi kebutuhan. (2) Dua komponen besar pembiayaan pendidikan, yaitu: biaya personel dan biaya operasional ditanggung bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, dunia usaha dan masyarakat. (3) Perlu Political Will (necessary, but insufficient) dari eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat, provinsi maupun kab/kota. (4) Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka. (5) Dana yang tersedia sangat terbatas sehingga dana perlu dimanfaatkan secara lebih efektif utk meningkatkan angka partisipasi sekaligus meningkatkan mutu pendidikan khususnya anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil. Dengan memperhatikan isu strategis tersebut, rekomendasi yang diusulkan bagi Perbaikan Pelayanan Pendidikan, antara lain: (1) Perlu adanya pemberian insentif untuk sekolah yang mempunyai kinerja baik agar meningkatkan partisipasi sekolah (enrollment rate). 3
(2) Perlu adanya penghargaan kepada guru yang berbakat dan yang mengajar di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil. (3) Promosi tenaga pendidik perlu dilakukan berdasarkan kemampuan. (4) Persaingan antarsekolah perlu ditingkatkan guna memperbaiki mutu. (5) Perlu ada keseimbangan antara supply side dan demand side. (6) Pola pikir (mindset) masyarakat perlu diubah agar memandang pendidikan sebagai kebutuhan dan bukan kewajiban. (7) Perlu kesungguhan dalam pendelegasian kewenangan kepada tingkat di bawah. (8) Perlu penguatan kapasitas sekolah dan komite sekolah. (9) Perlu dilakukan penguatan data dan informasi kemiskinan sebagai basis dari penetapan alokasi target siswa dari keluarga miskin. (10) Penentuan sasaran (targeting) siswa dari keluarga miskin lebih tepat dilakukan oleh sekolah dan masyarakat setempat. (11) Pengawasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat perlu diperkuat. (12) Upaya daerah untuk memastikan anak miskin dapat bersekolah perlu dilembagakan dalam peraturan perundangan. (13) Dana (block grant) langgsung diberikan kepada sekolah (otonomi di tingkat sekolah) dan menjadi bagian dari RAPBS sehingga setiap sekolah bisa memutuskan penggunaan dana dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas. (14) Perlu adanya insentif berupa dana block grant berdasarkan jumlah siswa untuk mendorong peningkatan angka partisipasi. (15) School Governance perlu dilakukan dengan mengintegrasikan MBS (manajemen berbasis sekolah), partisipasi masyarakat dan PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan). Ketiga, isu strategis dalam Perbaikan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi, antara lain: (1) Air minum dan sanitasi merupakan hak dasar sehingga negara harus menjamin dan melindungi keberlanjutan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi. (2) Pelayanan air minum dan sanitasi memerlukan penanganan terpadu lintas sektor, lintas instansi dan lintas wilayah administratif. (3) Penurunan kuantitas dan kualitas air baku untuk air minum akibat kerusakan daerah tangkapan air (catchment area) dan pencemaran sumber air baik air permukaan maupun air tanah. (4) Sebagian besar masyarakat miskin belum mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang memadai sehingga masyarakat miskin membayar lebih mahal bahkan terpaksa mengkonsumsi air minum yang kualitasnya jauh di bawah ambang sehat, dan menurunkan derajat kesehatan masyarakat. (5) Sebagian besar PDAM sebagai penyedia (provider) air minum memiliki kinerja yang rendah dan dililit utang jangka panjang yang cukup besar sehingga sulit untuk mengembangkan pelayanan yang lebih luas bagi masyarkat miskin. (6) Pemerintah maupun Pemerintah Daerah belum memberikan perhatian dan prioritas yang memadai dalam penanganan air minum dan sanitasi. 4
(7) Pembangunan instalasi air minum dan sanitasi yang baik memerlukan biaya yang besar namun sulit untuk mencapai cost recovery sehingga sulit menarik partisipasi pihak swasta, sedangkan masyarakat hanya mampu untuk membayar biaya operasi dan pemeliharaan. (8) Masyarakat perdesaan dan adat memiliki kearifan lokal yang positif dalam pengelolaan air minum dan sanitasi sehingga perlu diberi kepercayaan dalam berpartisipasi dengan bantuan pendampingan. Rekomendasi yang ditawarkan untuk Perbaikan Pelayanan Air Bersih dan Saniatsi, antara lain: (1) Perlu dikembangkan kebijakan penanganan air minum dan sanitasi yang terpadu dari tingkat pusat sampai daerah serta tindakan mendesak dalam konservasi sumber-sumber air dan penanggulangan pencemaran limbah. (2) Perlu gagasan dan langkah baru dalam pengelolaan air minum dan sanitasi untuk meningkatkan pemerataan pelayanan, terutama dalam mengurangi beban pembiayaan yang ditanggung oleh masyarakat miskin; antara lain melalui penerapan tarif subsidi silang. (3) Pemerintah perlu melakukan revitalisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk meningkatkan kinerja dan pelayanannya. Selain itu, PDAM perlu lebih didorong untuk berperan lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik dibanding sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). (4) Mendorong pengelolaan air minum dan sanitasi yang berbasis partisipasi masyarakat terutama melalui pembenahan regulasi, peningkatan investasi, efisiensi, dan efektifitas dengan memperluas ruang partisipasi bagi masyarakat miskin. (5) Perlu segera dibentuk Dewan Sumber Daya Air sebagai lembaga koordinasi antar instansi dan wilayah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. (6) Perlu dilakukan rasionalisasi pembiayaan penyediaan air minum dan sanitasi serta penanggulangan kemiskinan pada umumnya, agar lebih fokus pada kelompok sasaran/masyarakat miskin. Para Peserta Konferensi yang berbahagia, Selanjutnya, hasil sidang kelompok dan sidang pleno juga mengungkapkan beberapa butir masukan yang bersifat umum dan lintas bidang, yaitu: (1)
Perlu adanya perluasan ruang partisipasi publik bagi masyarakat sipil (civil society) baik LSM, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan kajian dalam keseluruhan proses pelaksanaan dan pengawasan.
(2)
Perlu diperkuat kemitraan dan kerjasama dengan pelaku usaha swasta dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
5
(3)
Perlu peningkatan koordinasi antarlembaga penyedia data dan pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi yang andal sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran (targeting).
(4)
Perlu pelibatan masyarakat dalam penentuan sasaran (targeting).
(5)
Penerapan standar pelayanan minimum (SPM) dengan memperhatikan data dan informasi di tingkat kabupaten/kota.
(6)
Proses penganggaran yang dilakukan selama ini belum secara tegas menjamin pelaksanaan prioritas penanggulangan kemiskinan seperti yang tercantum dalam RKP 2006. Oleh sebab itu, Departemen Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu mempunyai kesamaan pandang dalam memprioritaskan pengelolaan anggaran negara yang berpihak pada masyarakat miskin.
(7)
Peran Kementerian/Lembaga dan dinas di daerah akan sangat menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, perlu konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang kuat antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dekonsentrasi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
(8)
Perlu adanya pembagian kewenangan dan peran yang jelas antara pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah (dinas) dalam penanggulangan kemiskinan terutama dari segi penganggaran, penentuan kelompok sasaran, lokasi dan kegiatan.
(9)
Perlu adanya pembaharuan tata pemerintahan dan reformasi birokrasi melalui penerapan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) terutama peningkatan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta pemberantasan KKN.
(10)
Perlu adanya penataan kembali sistem dan mekanisme penanggulangan kemiskinan terutama revitalisasi Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) agar menjadi suatu “badan yang otonom, kredibel dan kapabel” dalam mengatasi masalah kemiskinan.
(11)
Perlu adanya komitmen yang kuat dan keberpihakan yang sungguh-sungguh dari pimpinan daerah untuk mendorong peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan publik bagi masyarakat miskin.
Para Peserta Konferensi yang kami hormati, Demikian beberapa catatan penting yang dapat direkam dari diskusi selama dua hari. Catatan tersebut merupakan masukan yang sangat berharga bagi kita semua, terutama bagi pemerintah dalam perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, dan penyediaan air bersih dan sanitasi. Kita sepakat bahwa rekomendasi yang dirumuskan perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi. Oleh sebab itu, Kementerian/Lembaga yang terkait terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian 6
Pekerjaan Umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan juga pemerintah daerah perlu menyusun langkah-langkah yang lebih terencana dan nyata untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat miskin. Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa kita mempunyai konsensus untuk melaksanakan rencana aksi yang tertuang dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Konsensus ini menjadi dasar bagi gerakan bersama penanggulangan kemiskinan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta yang telah memberikan komentar dan masukan, dan berpartisipasi secara aktif selama diskusi dalam dua hari ini. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 April 2005 Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Sri Mulyani Indrawati
7
