BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan.

Dengan

terbitnya

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerimtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinan dan Pengawasn Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta diterbitkannya Permendagri Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelengaraan Pemeritahan Daerah, Permendagri Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah memliki pedoman yang sah sehingga pada 3 tahun terakhir telah ada peningkatan dalam pelaksanaan, antara lain :

1. Inspektur a. perencanaan program pengawasan telah dikoordinasikan dengan provinsi, aparat pengawasan lainnya dan instansi terkait, dalam hal penyusunan kebijakan pengawasan daerah, Data Obyek Pemeriksan Tahunan (DOPT), Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) c. pemeriksaan telah dilakukan sesuai PKPT d. pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

2. Sekretariat a. Indikator Kinerja 1)

Tersedianya bahan koordinasi untuk tingkat kota, provinsi, regional/wlayah dan nasional yang berkualitas.

2)

Tersediaanya data pengendalian rencana dan program kerja pengawasan yang akurat.

3)

Terhimpunnya laporan hasil pengawasan yang komunikatif.

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi|

32

4)

Terolahnya laporan hasil pengawasan secara padat dan akurat.

5)

Terevaluasinyanya laporan hasil pengawasan secara berkesinambungan.

6)

Terarsipnya secara komunikatif laporan hasil pengawasan.

7)

Tersusunnya bahan data pembinanaan teknis fungsional.

8)

Tersusunnya data administrasi untuk proses penanganan aduan.

9)

Terinventarisirnya data proses penanganan pengaduan.

10) Terkoordinasinya proeses penanganan pengaduan. 11) Terlaksananya urusan kepegawaian. 12) Teralaksananaya urusan keuangan. 13) Teralaksananya urusan surat-menyurat. 14) Terlaksananya urusan rumah tangga.

b. Hasil capaian kinerja 3 tahun terahkir : 1) Terlaksananya rapat koordinasi pengawasan tingkat Kota Magelang 2 kali per tahun. 2) Dapat mengikuti rapat koordinasi bidangpengawasan tingkat provinsi 2 kali per tahun. 3) Dapat

mengikuti

rapat

koordinasi

bidang

pengawasan

tingkat

regional/wilayah 2 kali per tahun. 4) Dapat mengikuti rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional 1 kali per tahun. 5) Tersusunnya Kebijakan Pengawasan per tahun anggaran. 6) Tersusunnya DOPT dan PKPT per tahun. 7) Penataan penyimpanan laporan hasil pengawasan secara tertib sesuai dengan obrik dan lemabga pengawasan yang memeriksa. 8) Tersusunnya Pokok – pokok Hasil Pemeriksaan (PHP). 9) Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 10) Terbentuknya Sekretariat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 11) Terlaksananya penilaian angka kredit tehadap PFA. 12) Terlaksannya penganan aduan sesuai prosedur yang berlaku. 13) Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan khusus / kasus. 14) Terselesaikannya tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan khusus / kasus. 15) Tersusunnya DUK. 16) Tersusunnya Bezetting Pegawai.


33

17) Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai, proses kenaikan pangkat PNS, proses pensiun pegawai. 18) Terlaksananya proses pengajuan Renja, RKA, DPA, SPM dan laporan pertanggungjawaban. 19) Terpenuhinya pengiriman surat menyurat. 20) Terlaksanannya proses pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap/ berkesinambungan.

c. Target capaian kinerja 5 ( lima) tahun kedepan : 1) Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan tingkat Kota Magelang 2 kali per tahun lebih tepat waktu pada bulan Juni dan November. 2) Penyusunan Kebijakan Pengawasan per tahun anggaran makin sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. 3) Penyusanan

DOPT dan PKPT per tahun yang lebih akurat penentuan

waktunya. 4) Meningkatkan penataan penyimpanan laporan hasil pengawasan secara tertib sesuai dengan obrik dan lembaga pengawasan yang memeriksa 5) Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan lebih tepat sesuai ketentan yang berlaku. 6) Terbentutnya Sekretariat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang lebih mandiri. 7) Terlakasananya penilaian angka kredit tehadap PFA tepat waktu. 8) Terlaksananya penanganan aduan sesuai prosedur yang berlaku dengan sanksi yang lebih tegas sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. 9) Terlaksanannya

proses

pemenuhan

sarana

dan

prasarana

sesuai

kebutuhan minimal.

d. Kendala dan permasalahan: 1) Terdapatnya pekerjaan yang insidentil yang dapat mempengaruhi jadwal yang telah ditentukan. 2) Kurangnya penegasan dari pusat untuk penerapan besaran anggaran minimal untuk pengawasan 3) Keterbatasannya anggaran APBD. 4) Masih adanya obrik yang minta perubahan jadwal pemeriksaan


34

5) Masih kurangnya sarana dan prasarana penyimpanan laporan hasil pengawasan. 6) Masih adanya obrik yang menunda – nunda penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. 7) Masih perlu peningkatan SDM yang didudukan dalam Sekretariat JFA. 8) Masih adanya keterlambatan penyampaian DUPAK dari PFA. 9) Adanya masa transisi dan sosialisai untuk penerapan peraturan yang baru diterbitkan 10) Pengadaan sarana dan prasaran terkendala pada keterbatasan anggaran yang ada.

3. Subbagian Perencanaan a. Indikator Kinerja. 1) Terlaksananya koordinasi penyiapan rencana / program kerja pengawasan dengan terkait. 2) Terfasilitasinya dalam penyiapan rencana / program kerja pengawasan. 3) Tersusunnya anggaran inspektorat; 4) Tersedian laporan dan statistik inspektorat yang berhubungan dengan perencanaan bidang pengawasan. 5) Tersedianya peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pengawasan maupun administrasi pendukung kegiatan pengawasan. 6) Tersedianya dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

b. Hasil capaian kinerja 3 tahun terakhir. 1) Adanya koordinasi dengan yang terkait untuk penentuan DOPT dan PKPT. 2) Tersedianya anggaran untuk menyusun Renstra, Renja, RKA, DPPA dan sebagainya. 3) Tersusunnya Renja, RKA dan DPPA. 4) Terlaksananya penambahan

peraturan perundang – undangan pada

pustaka Inspektorat. 5) Pemeliharaan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan secara tertib dan akurat.


35

c. Target pencapaian 5 tahun ke depan. 1) Meningkatan partisipasi dalam koordinasi dengan yang terkait untuk penentuan DOPT dan PKPT. 2) Tersusunnya Renja, RKA dan DPPA makin tepat waktu. 3) Meningkatkan kelengapan peraturan perundang – undangan pada pustaka Inspektorat. 4) Meningkatkan

pemeliharaan

dokumentasi

dan

pengolahan

data

pengawasan secara tertib dan akurat. 7) Tersusunnya laporan dan statistik inspektorat yang berhubungan dengan perencanaan bidang pengawasan.

d. Kendala dan permasalahan: 1)Masih perlu peningkatan SDM yang perencanaan pada Inspektorat. 2) Penyusunan Renja, RKA dan DPPA kurang penjadwalan / mendadak. 3) Kerterbatasan anggaran untuk pengadaan peraturan perundang – undangan pada pustaka Inspektorat. 4) Kurangannya sarana pemeliharaan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan secara tertib dan akurat. 5) Belum terlaksaannya penyusunan laporan dan statistik inspektorat yang berhubungan dengan perencanaan bidang pengawasan secara lengkap.

4. Subbagian Evaluasi dan pelaporan. a. Indikator kinerja. 1) Tersusunnya inventarisasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Magelang. 2) Tersusunnya inventarisasi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi. 3) Tersusunnya inventarisasi hasil pengawasan Itjen Kementerian / BPKP. 4) Tersusunnya inventarisasi hasil pengawasan Itjen Kementerian / BPKP. 5) Tersusunnya inventarisasi tindaklanjut hasil pengawasan Inspektorat Kota Magelang. 6) Tersusunnya inventarisasi tindaklanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi. 7) Tersusunnya inventarisasi tindaklanjut hasil pengawasan Itjen Kementerian / BPKP. 8) Tersusunnya inventarisasi tindaklanjut hasil pengawasan BPK. 9) Terlaksananya pelaporan hasil pengawasan per bulan dan tri wulan.


36

10) Terlaksanannya evaluasi laporan hasil pengawasan. 11) Tersusunnya statistik hasil pengawasan bidang evaluasi. 12) Terselenggarannya kerja sama pengawasan.

b. Hasil capaian kinerja 3 tahun terakhir. 1) Tersusunnya Pokok – pokok Hasil Pemeriksaan (PHP) untuk Inspektorat Kota Magelang, Inspektorat Provinsi, Itjen Kementerian / BPKP dan BPK. 2) Tersedianya data pendukung untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Magelang, Inspektorat Provinsi, Itjen Kementerian/BPKP dan BPK. 3) Telah dilaksanakan pelaporan hasil pengawasan per bulan dan per triwulan. 4)

Terlaksanannya rakorwas 2 kali dalam 1 tahun.

5) Terlaksanannya rapat dinas gelar pengawasan daerah 1 kali 1 tahun. 6) Terlaksananya MoU antara Pemerintah Kota Magelang dengan BPKP.

c. Target pencapaian 5 tahun ke depan. 1) Penyeasaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. 2) Mou antara Pemerintah Kota Magelang dengan BPK dapat terealirsir di lapangan / kegiatan. 3) Penyimpanan data pengawasan dapat ditingkatkan keakuratannya.

d. Kendala dan permasalahan. 1) Masih adanya obrik dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tidak dengan segera / lambat. 2) Sarana penyimpanan data pengawasan masih kurang.

5. Subbagian Administrasi dan Umum. a. Indikator kinerja. 1) Terpenuhinya penyusunan dan pengiriman surat – menyurat. 2) Tertata / terpeliharanya pengelolaan arsip. 3) Terlaksananya pengelolaan administrasi pada Inspektorat Kota Magelang. 4) Terlaksananya inventrisasi secara umum yang berhungan bidang tugas inspektorat.


37

5) Terlaksananya pengkajian informasi – informasi yang berhubungan dengan bidang pengawasan. 6) Terlaksananya analisis pelaporan berupa koreksi dan klarifikasi. 7) Terlaksananya pengelolaan pegawai Inspektorat Kota Magelang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 8) pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; 9) Terlaksananya pengelolaan urusan kepegawaian. 10) Terlaksananya pengelolaan perlengkapan berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan. 11) Terlaksananya pengelolaan rumah tangga inspektorat. 12) Terlaksananya pengelolaan dan penataushaan keuangan inspektorat kota. b. Capaian kinerja 3 tahun terakhir.

1) Terpenuhinya pengiriman surat – menyurat. 2) Terlaksananya pengelolaan arsip. 3) Pembuatan file – file yang berhubungan dengan administrasi bidang pengawasan. 4) Pengarsipan surat yang masuk yang berhubungan dengan bidang pengawasan. 5) Terlaksananya pengakajian berupa kalirifikasi dan koreksi terhadap draf LHP. 6) Terlaksananya penananganan kenaikan pangkat pegawai. 7) Terlaksananya

pemenuhan

administrasi

yang

berhubungan

dengan

pengisian DP3. 8) Tersediannya DUK dan Bezetting PNS pada Inspektorat Kota Magelang. 9) Terealisasinya pengusulan penambahan sarana dan prasarana penunjang.. 10) Terlaksananya pengeloaan dan penatausahaan keuangan untuk kegiatan inspektorat.

c. Target 5 tahun ke depan. 1) Terealisasinya pengusulan penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan berupa kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 3 unit, terdiri : a) Penambahan 1 unit. b) Penggantian yang sudah berumur lama 2 unit.


38

2) Terealisasinya penambahan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 7 unit untuk mengganti umurrnya yang sudah lama. 3) Terelisasinya penambahan note book sebanyak 5 unit. 4) Penambahan ruang kerja sebanyak 3 ruang. 5) Penambahan pegawai sebanyak 8 orang, terdiri : a) 6 orang pegawai untuk tenaga lapangan/pemeriksaan. b) 2 orang untuk tata usaha / administrasi.

d. Kendala dan persalahan. 1) Keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. 2) Keterbatasan penerimaan / pegawai pegawai yang baru.

6. Inspektur Pembantu a. Indikator kinerja. 1) Terlaksananya pengusulan program pengawasan di wilayah. 2) Terkoordinasikannya pelaksanaan pengawasan. 3) Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 4) Terlaksananya pemeriksaan tugas pengawasan. 5) Terlaksananya pengusutan tugas pengawasan. 6) Terlaksananya pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

b. Capaian kinerja 3 tahun terakhir. 1) Terlaksanannya kegiatan pemeriksaan reguler. 2) Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kasus / khusus. 3) Terlaksananya Evaluasi LAKIP. 4) Terlaksananya reviu laporan keuangan daerah.

c. Target 5 tahun ke depan. 1) Terlaksananya pembinanaan terhadap 87,5 % terhadap obrik yang ada di Pemerintah Kota Magelang. 2) Terlaksananya pemeriksaan kasus terhadap semua aduan. 3) Terlaksananya pemeriksaan AMJ bagi Kepala SKPD yang mutasi dan purna tugas.


39

4) Terlaksananya evaluasi LAKIP se tahun 1 kali dengan obyek evaluasi diutamakan SKPD yang merupakan lembaga pelayanan. 5) Terlaksananya reviu laporan keuangan daerah per semester (1 tahun 2 kali).

d. Kendala dan permasalahan. 1) Perlu adanya kesepakatan untuk kedudukan dalam Tim Pemeriksaan antara Irban dan auditor ahli madya. 2) Tidak ada ketentuan persayaratan untuk bintek penagawasan bagi para Irban.

3.2. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan Rancangan Awal RPJM Daerah Kota Magelang Tahun 20112015 sebagai bahan penyusunan Rancangan Renstra SKPD Inspektorat Kota Magelang, dalam melaksanakan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih. Inspektorat Kota Magelang berkewajiban melaksanakan sesuai urusan/ kewenangannya mengacu pada Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas sebagaimana matrik penjabaran Visi Misi Kepala Daerah terpilih dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam rancangan awal RPJM Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015, Inspektorat Kota Magelang bertanggungjawab melaksanakan Misi ke 6 dari Kepala Daerah terpilih baik sebagai SKPD penanggung jawab maupun SKPD pendukung. Untuk lebih jelas Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Magelang adalah sebagai berikut: 3.2.1. Kondisi yang diinginkan. a. Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kota Magelang. 1) Bertambahnya jumlah PNS dengan tingkat pendidikan lebih tinggi untuk 5 tahun ke depan dengan jenjang S2 menjadi 11 orang, adapun cara pencapaiannya, antara lain : a) Untuk PNS yang berusia di bawah 40 tahun dapat diikutan tugas belajar / ikatan dinas.


40

b) Untuk PNS yang berusia di atas 40 tahun dapat dengan biaya sendiri dan ada dukungan bantuan biaya dari Pemerintah Kota Magelang. 2). Penempatan jabatan di Inspektorat dengan berdasarkan kompetensi. a) Untuk penemapatan jabatan struktural benar – benar dilakukan dengan seleksi pada kompetensi PNS yang diusulkan, hal ini dengan tujuan Inspektorat Kota merupakan SKPD/ lembaga pengawasan, idealnya dapat menjadi tolok ukur dari SKPD lainnya. b) Untuk penempatan jabatan fungsional perlu diadakan seleksi oleh Pusat Pembina Jabatan fungsional tersebut, Auditor oleh BPKP dan Pejabat Pengawas Pemerintah oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan ke depan makin profesional dan mendalami norma etika aparat pengawasan. c) Terpenuhi jamlah PNS di bidang pengawasan / lapangan dengan mencapai sejumlah 25 orang. d) Dapat mengirimkan / mengikut serta paling sedikit 6 orang tenaga pengawasan ke Diklat , agar punya metode dan sudut pandang dalam

malakukan

pengawasan

seperti

aparat

pengawasan

eksternal. 3) Adanya perbadingan yang seimbang antara Pegawai menurut jenis kelamin antara laki – laki dan perempuan idealnya 50 % : % 50 %, atau lebih banyak laki – laki. Keadanya yang ada secara mayoritas pejabat dan pegawai yang ada Inspektorat lebih banyak perempuannya.

b. Peningkatan sarana dan prasarana

penunjang kegiatan Inspektorat Kota

Magelang. 1). Penambahan ruang kerja sesuai kebutuhan minimal. Dari kebutuhan minimal ruang kerja sebanyak 13 ruang di Inspektorat baru ada 10 ruang, sehingga masih perlu penembahan sebanayak 3 ruang. 2) Penambahan dan penggantian alat angkut. Untuk kebutuhan alat angkut yang ada sesuai kondisi yang ada kebutuhan yang perlu dipenuhi ke depan, yaitu : a) Kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit, untuk penggantian 2 unit dan uktuk memenuhi kebutuhan 1 unit.


41

b) Kendaraan roda 2 dari 12 unit yang perlu diganti adalah 7 unit karena tahun pembuatan sudah di bawah Tahun 2000. 3) Penambahan jumlah note book. Kebutuhan minimal note book 12 unit yang ada 7 unit, masih perlu penambahan sebanyak 5 unit. 3.2.2. Hasil kinerja yang ingin dicapai. a. Hasil kinerja selama 3 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir. Hasil yang akan dicapai sebagai implikasi dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Magelang dengan didukung sumber daya manusia, kelembagaan dan ketatalaksanaan yang memadahi, maka kinerja untuk ke tahun terakhir data kegiatan – kegiatan

depan. Dari kurun waktu 3

Inspektorat Kota Magelang, pada tabel berikut : Tabel 9 Data kegiatan Inspektorat Kota Magelang Tahun 2008 s/d. 2010

No.

1.

Urusan Program Kerja Kegiatan Urusan wajib Otonomi Daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Tahun Satuan

2008

2009

2010

kegiatan

96

96

110

2.

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

kegiatan

9

18

20

3.

Inventarisasi temuan pengawasan

kegiatan

4

4

4

4.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

kegiatan

96

96

110

5.

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

kegiatan

2

2

2

6.

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

kegiatan

1

1

1

7.

Evaluasi LAKIP

buku/laporan

1

1

1

8.

Reviu laporan keuangan

buku/laporan

2

2

2

9.

Peneliatian Laporan Pajak – Pajak Pribadi (LP2P)

buku/dokumen

1

1

1

10.

Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004

kegiatan

2

2

2


42

Sedangkan untuk lima tahun ke depan yang akan dicapai per tahun direncanakan seperti pada tabel berikut : Tabel 10 Data kegiatan Inspektorat Kota Magelang Tahun 2011 sd 2015

No.

1.

Urusan Program Kerja Kegiatan Urusan wajib Otonomi Daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Tahun Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

kegiatan

100

110

120

130

140

2.

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

kegiatan

15

17

19

21

23

3.

Inventarisasi temuan pengawasan

kegiatan

-

4

4

4

4

4.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

kegiatan

103

113

123

133

143

5.

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

kegiatan

2

2

2

2

2

6.

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

kegiatan

1

1

1

1

1

7.

Evaluasi LAKIP

buku/laporan

-

-

1

1

1

8.

Reviu laporan keuangan

buku/laporan

1

1

1

1

1

9.

Peneliatian Laporan Pajak – Pajak Pribadi (LP2P)

buku/dokumen

1

1

1

1

1

10.

Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004

kegiatan/laporan

2

2

2

2

2

3.2.3. Proyeksi pelayanan Inspektorat Kota Magelang pada 5 tahun mendatang. a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan pemeriksaan

reguler oleh

Inspektorat Kota Magelang. Di lingkungan Pemerintah Kota Magelang terdapat 160 obyek pemeriksaan. Dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, target akan diperiksa, sebagai berikut : 1)

Tahun 2011 sebanyak 100 obyek pemeriksaan.


43

2)


3)


4)


5)


Dengan pelaksanaan target pemeriksaan reguler per tahunnya seperti tersebut di atas hal yang diinginkan, yaitu : 1) Pada Tahun 2011 dapat terlaksananya perbaikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dari seluruh SKPD / obrik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebesar 62,5 %. 2) Pada Tahun 2012 dapat terlaksananya perbaikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dari seluruh obrik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebesar 68,25 %. 3) Pada Tahun 2013 dapat terlaksananya perbaikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dari seluruh obrik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebesar 75 %. 4) Pada Tahun 2014 dapat telaksananya perbaikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dari seluruh obrik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebesar 85,25 %.

5) Pada Tahun 2015 dapat terlaksananya perbaikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dari seluruh obrik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebesar 87,5 %.

b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan pemeriksaan

kasus dan

pemeriksaan khusus. Pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus tidak dapat ditarget jumlahnya dalam rencana kerja tahunan tetapi penyediaan anggaran untuk kegiatan tersebut. Apabila anggaran tersebut tidak dipakai maka pada akhir tahun anggaran dikembalikan ke Kas Daerah namun apabila pada perjalanan tahun anggaran banyak yang harus dilakukan pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus dan anggaran kurang maka mengajukan

permohonan

penambahan

anggaran

pada

Anggaran

Perubahan APBD. Pemeriksaan khusus dan Pemeriksaan kasus akan dilakukan, jika terjadi : 1) Pemeriksaan Khusus dilaksanakan : a) Jika ada Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kota Magelang mengalami mutasi atau purna tugas/pensiun. b) Jika dalam kedaan urgent ada perintah dari Pimpinan.


44

2) Pemeriksaan kasus dilakukan : a) Adanya aduan dari masyarakat. b) Adanya aduan dari SKPD. Dengan pelaksanaan target pemeriksaan per tahunnya seperti tersebut di atas hal yang diinginkan, yaitu : 1). Pemeriksaan Khusus : a) Tersedianya informasi tertulis tentang keadaan SKPD dalam penyerahan antara pejabat yang lama kepada yang baru. b) Tersedianya informasi yang lengkap tentang kejadian yang urgent. 2) Pemeriksaan kasus dilakukan : Terselesaikanya seluruh kasus aduan masyarakat yang dilaporkan.

c. Inventarisasi temuan pengawasan. Kegiatan ini berupa penyusunan laporan bulanan, laporan tri wulan dan Pokok pokok Hasil Pemeriksaan (PHP). Dengan pelaksanaan Inventarisasi temuan pengawasan target yang diinginkan, yaitu : Tersusunanya laporan bulanan, laporan tri wulan dan PHP tersususun dalam waktu 15 hari setelah LHP diterbitkan.

d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan Inspektorat Kota Magelang, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksaan Itjen Kementerian / BPKP dan BPK. Dengan

pelaksanaan

pemantauan

tindak

lanjut,sasaran

5

tahun

mendatang, tidak lanjut temuan hasil pemeriksaan dapat diselesai sesuasi rencana, yaitu : 1) Temuan

hasil

pemeriksaan

Inspektorat

Kota

Magelang

dapat

diselesaikan 100 % dalam waktu 60 hari kerja setelah Obrik menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 2) Temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan 100 % dalam waktu 60 hari kerja setelah Obrik menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).


45

3) Temuan hasil pemeriksaan Itjen Kementeria / BPKP dapat diselesaikan 100 % dalam waktu 60 hari kerja setelah Obrik menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

4) Temuan hasil pemeriksaan BPK dapat diselesaikan 100 % dalam waktu 60 hari kerja setelah Obrik menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun anggaran untuk tingkat Kota Magelang, untuk tingkat provinsi, wilayah / regional nasional Inspektorat diundang sebagai peserta.

f.

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) dan diselenggarakan 1 tahun 1 kali. Dengan sasaran seluruh obrik dapat menyaksikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Temuan Inspektorat

Kota,

Inspektorat

Provinsi,

Itjen

Kementerian/BPKP dan BPK. Dalam sasaran 5 tahun mendatang pada saat diselenggarakan Larwasda semuan temuan sudah ditindaklanjuti 100 % Kategori Selesai.

g. Evaluasi LAKIP Dengan sasaran 5 tahun ke depan semua SKPD pelayanan yang dievalusi LAKIPnya mendapat penilaian Baik Sekali.

h. Reviu laporan keuangan. Kegiatan reviu laporan keuangan dilaksanakan untuk

memberikan

masukan-masukan kepada Penyusun Laporan Keuangan Daerah agar melakukan perabaikan – perbaikan sesuai dengan hasil reviu. Untuk 5 tahun ke depan masukan / saran ini agar dapat mendukung Laporan Keuangan Daerah sudah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).


46

i.

Penelitian Laporan Pajak – Pajak Pribadi (LP2P). Untuk 5 tahun ke depan dari seluruh PNS Golongan III/a ke atas dapat melaporkan LP2P secara keseluruhan / 100%.

j.

Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004. Dengan dibentuknya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi s asaran yang akan dicapai adalah pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Magelang dapat efektif sehingga kejadian korupsi 0 %.

Pada masa 5 tahun ke depan dengan terpenuhinya Indikator Kinerja Sasaran dari setiap kegiatan Inspektorat Kota Magelang serta dukungan dari seluruh SKP yang ada di Pemerintah Kota Magelang, yaitu : a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Pada

Tahun

2015

dapat

terlaksananya

perbaikan

dalam

proses

pelaksanaan kegiatan dari seluruh obrik di lingkunan Pemerintah Kota Magelang sebesar 87,5 %.

b. Penanganan kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah. 1) Tersedianya

informasi

tertulis

tentang

keadaan

SKPD

dalam

penyerahan antara pejabat yang lama kepada yang baru. 2) Tersedianya informasi yang lengkap tentang kejadian yang urgent. 3) Terselesaikanya seluruh kasus aduan masyarakat yang dilaporkan.

c. Inventarisasi temuan pengawasan. Tersusunanya laporan bulanan, laporan tri wulan dan PHP tersusun dalam waktu 15 hari setelah LHP diterbitkan.

d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Magelang, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Itjen Kementerian / BPKP dan BPK dapat diselesaikan 100 % dalam waktu 60 hari kerja setelah Obrik menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).


47

e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. Terlaksananya 2 kali dalam 1 tahun anggaran untuk tingkat Kota Magelang, untuk tingkat provinsi, wilayah / regional nasional Inspektorat diundang sebagai peserta.

f.

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. Dalam sasaran 5 tahun mendatang pada saat diselenggarakan Larwasda semuan temuan sudah ditindak lanjuti 100 % Kategori Selesai.

g. Evaluasi LAKIP Dengan sasaran 5 tahun ke depan semua SKPD pelayanan yang dievalusi LAKIPnya mendapat penilaian Baik Sekali.

h. Reviu laporan keuangan. Untuk 5 tahun ke depan masukan / saran ini agar dapat mendukung Laporan Keuangan Daerah sudah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

i.

Penelitian Laporan Pajak – Pajak Pribadi (LP2P). Seluruh PNS Golongan III/a ke atas dapat melaporkan LP2P secara keseluruhan / 100%.

j.

Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004. Pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Magelang dapat efektif sehingga kejadian korupsi 0 %.

Dengan tercapainya indikator kinerja sasaran tersebut di atas sasaran pokok yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih , responsiv, bertanggung jawab dan akuntabel dapat terwujud dan opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


48

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Adanya

reformasi ,kemajuan teknologi serta pengaruh globalisasi yang

begitu besar telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam transparansi pengelolaan pemerintahan.Salah Satu bentuk kongkretnya adalah semakin besarnya pengawasan Masyarakat. Pengawasan oleh

Masyarakat

tersebut

merupakan

kontrol

kepada

Pemerintah

atas

penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan adanya reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menuntut

aparatur pemerintah agar

memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan mengutamakan kepuasan publik di semua tingkat penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan analisis kondsi saat ini dan proyeksi kedepan ditetapkan isu-isu strategis yang akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian Visi organisasi, isu strategis tersebut adalah : Meningkatnya tuntutan dari masyarakat dalam penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta ketaatan pada hukum serta tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Tuntutan masyarakat ini muncul karena konsep Transparasi dan Akuntabilitas penyelenggara negara tidak mampu diterapkan pada masa lalu , yang pada akhirnya menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai

penyimpangan-penyimpangan

dalam

pengelolaan

keuangan

dan

administrasi pada birokrasi. Transparansi dan Akuntabilitas merupakan Tolok Ukur dan sebagai alat kontrol dalam suatu kegiatan terutama dalam pencapaian hasil kinerja publik. Adanya tranparansi dan akuntabilitas juga merupakan salah satu syarat yang diberikan oleh negara-negara donor yang akan memberikan bantuan maupun hibah kepada Indonesia. Untuk itu sebagai Pengawas Internal Pemerintah, Inspektorat merupakan bagian yang tidak terpisah dari upaya Pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik , bersih dan bebas KKN (Good Governance and Clean Goverment). Pada Tahun 2010 dimulai pelaksanaan RPJMN II 2010 – 2014 yang menetapkan 11 Prioritas Nasional, yaitu : 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola. 2. Pendidikan. 3. Kesehatan. 4. Penaggulangan kemiskinan. Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi|

49

5. Ketahanan pangan. 6. Infrastruktur. 7. Iklim investasi dan uasaha. 8. Energi. 9. Lingkungan hidup dan bencana. 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik. 11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Reformasi birokrasi dan tata kelola merupakan prioritas pertama yang harus dilaksanakan selama 5 tahun ke depan yang harus menuntut komitmen bersama untuk mensukseskan. Tujuan Reformasi Birokrasi : 1. Membangun / membentuk profil dan prilaku aparatur yang berintegritas tinggi, netral, menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai – nilai moralitas, memiliki produktivitas tinggi dan bertanggung jawab. 2. Membangun / membentuk proses manajemen penyelenggaran pemerintahan yang efisien dan efektif, berbasis kinerja, dan berorientasi kepada kepuasan publik. 3. Membangun / membentuk birokrasi yang bersih. 4. Membangun birokrasi yang akuntabel, yaitu birokrasi yang bertanggung jawab atas setiap proses kegiatan, pengelolaan sumber daya dan peningkatan kinerja atau hasil akhir dari program dan kegiatan. 5. Meningkatkan kualitas pelayan publik.

Merujuk dari Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, permasalahan yang dapat diidentifikasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Magelang adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya jumlah aparat pengawasan (Auditor dan P2UPD) ; 2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ; 3. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan ; 4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 5. Belum terpadunya kegiatan pengawasan secara optimal antara aparat pengawasan dan obyek pemeriksaan (SKPD) ; 6. Belum terpadunya secara optimal obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut yang relatif sulit proses penyelesaiannya.


50

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Inspektorat Kota Magelang selama kurun waktu lima

tahun kedepan, dengan

mempertimbangkan faktor-faktor / isu yang terdiri atas kondisi internal dan eksternal sebagai berikut : Kondisi internal organisasi yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan : 1. Kekuatan (strengths) Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain : a.

Eksistensi

pengawasan

sebagai

bagian

integral

dari

manajemen

penyelenggaraan pemerintahan daerah akan senantiasa dipertahankan. b.

Adanya

kewenangan

koordinasi

pengawasan

berdasarkan

Peraturan

Perundang-undangan. 2. Kelemahan (weaknesses) Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain a.

Pengawasan intern yang cenderung tidak independen.

b.

Rendahnya sumber daya aparatur pengawasan dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi,

c.

Kurangnya

jumlah

auditor

dan

Pejabat

Fungsional

Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dibanding dengan ruang lingkup tugas pengawasan. Kondisi eksternal organisasi terdiri atas peluang dan tantangan / ancaman : 1. Peluang (Opportunities) Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategis antara lain : a.

Komitmen kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan aparatur.

b.

Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi pengawasan kedepan.

2. Tantangan / ancaman / hambatan (Threats) Pada sisi tantangan / ancaman / hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain : a.

Banyaknya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah mengakibatkan adanya overlapping dan bertubi-tubinya pengawasan meskipun sudah dilakukan upaya koordinasi.

b.

Lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mengakibatkan efektivitas hasil pengawasan kurang optimal.

c.

Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

d.

Makin beragamnya modus penyimpangan menuntut peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pengawasan secara berkesinambungan. Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi|

51

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, maka penyelengaraan

pemerintahan

daerah

diarahkan

untuk

pencegahan

dan

penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara: 1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat lini dan staf dan pada semua kegiatan; 2. Pemberian sanksi bagi PNS yang melakukan praktik KKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, pengawasan legislatif (DPRD)

dan

pengawasan masyarakat; 4. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab; 5. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Berdasarkan ilustrasi di atas, Inspektorat telah menetapkan program prioritas, yaitu : 1. Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas publik di

Pemerintah Kota

Magelang , Inspektorat menetapkan Program Peningkatan Sistem

Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Inspektorat Kota Magelang menetapkan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan. Program ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah. 3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai upaya untuk mendukung tugas dan fungsi pengawasan dengan baik. 4. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini bertujuan agar

kualitas

administrasi perkantoran memadai.


52

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents