BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN BAB III – ISU-ISUSTRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 2016-2020

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3. 1 Identisifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanana Dinas Pendapatan

emerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber

keuangan

khususnya

untuk

memenuhi

kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumbersumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lembaga teknis penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut,

Dinas

Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu : a.

Terbatasnya kuantitas dan kulitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan pegawai masih belum optimal;


b.

Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Pendapatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan petugas lapangan;

c.

Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait;

d.

Tunggakan pajak masih besar;

e.

Kurangnya

pemahaman

tentang

pentingnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari steakholder; f.

Terbatasnya

alokasi

anggaran

yang

dapat

mempengaruhi kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu baik langsung maupun tidak langsung, ada hal-hal

kegiatan

yang

perlu

dilaksanakan

untuk

mencapai hasil atau target yang ingin dicapai, tetapi karena terbatasnya anggaran maka berpengaruh pada pencapaian kinerja; g.

Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal; Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa

kondisi internal maupun eksternal dan dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.


3. 2

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL EKSTERNAL (KEWENANGAN Dinas Pendapatan) (Diluar Kewenangan Dinas Pendapatan) (4)

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan

(5)

(6)

Telah tersusun Jumlah SDM, Sarana dan UU, PP, Permen Kesekretariatan LAKIP, LPPD, LKPJ Prasarana dan ketersediaan dan Perda dan Renstra anggaran

Dukungan dari pimpinan dan Bidang

Terbatasnya anggaran, Sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas SDM

Bidang Ketersediaan Pendataan, Perda dan Pendaftaran Perbup dan Intesifikasi

Jumlah SDM, Sarana dan UU, PP, Permen Prasarana dan ketersediaan dan Perda anggaran

Dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, SKPD terkait


Bidang Ketersediaan Penetapan Perda dan dan Penagihan Perbup Pajak Daerah




Bidang Pembukuan dan Verifikasi Pendapatan Daerah

Ketersediaan Perda dan Perbup




Bidang PBB dan BPHTB





Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sesuai amanat dalam RPJMD, bahwa Visi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020 adalah : “ Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi” Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkahlangkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas.


Misi yang diemban untuk mewujudkan visi di atas adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan

Penataan

dan

pengelolaan

Pelabuhan sebagai Terminal Poin guna mendorong pemanfaatan

keunggulan

maritim

serta

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu

mendorong

optimalisasi

perekonomian

industri

perdagangan

masyarakat dan pariwisata;

2. Meningkatkan berbasis

kegiatan

ekonomi

kerakyatan

dan

melalui

perluasan

kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional; 3. Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Energi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan; 4. Menyelenggarakan Program penguatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan


basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal; 5. Menyelenggarakan

tata

Kelola

Pemerintahan

dan

Birokrasi yang baik, efektrif, dan Bersih. Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu, maka

Dinas

Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu berkontribusi langsung dalam

mendukung

pelaksanaan

misi

ke

–

5,

yaitu

menyelenggarakan tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang

baik,

efektrif,

tanggungjawab

dan

mendukung

Bersih

sebagai

pencapaian

Visi

bentuk dan

pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu menyajikan faktorfaktor

penghambat

Pendapatan

dan

Kabupaten

pendorong Tanah

pelayanan

Bumbu

yang

Dinas dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3. 2. Tabel 3. 2

Faktor Penghambat dan Pendorong Palayanan Dinas Pendapatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi" Faktor Misi dan Program KDH dan No Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Wakil KDH Terpilih Penghambat Pendorong (1)

(2)

(3)

u

(5)

1 Misi 5 "Menyelenggarakan - Kurang Kendaraan operasional lapangan yang - Sarana dan Prasarana Pertumbuhan wisata dan tata kelola pemerintahan mampu mencapai medan yang berat. pelaku usaha wisata yang dan birokrasi yang baik, tinggi. efektif dan bersih" Adanya komitmen yang tinggi Program Peningkatan dari seluruh pegawai dengan Sarana dan Prasarana jumlah petugas pajak yang Aparatur 2 Misi 5 "Menyelenggarakan - Belum tersedianya SDM yang terlatih, khususnya - Kualitas dan penempatan SDM terbatas. tata kelola pemerintahan dalam bidang pajak berbasis IT. dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih" Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Misi 5 "Menyelenggarakan - Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tata kelola pemerintahan terhadap pajak daerah masih kurang. dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih" Program Peningkatan dan - Lemahnya koordinasi unit kerja terkait Pengembangan Pengelolaan Keuangan

3.

3

Telaahan

Renstra

- Dinas penghasil

Kementerian

Keuangan

dan

Dinas

Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan Visi Kementerian Keuangan adalah “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21” Berdasarkan

visi

yang

dimaksud

dengan

Negara

adalah

telah

ditetapkan

tersebut,

Pengelola

Keuangan

dan

Kekayaan

Keuangan

sebagai

Kementerian

yang

lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan kekayaan negara dilakukan secara transparan,

yaitu semua penerimaan

negara, belanja negara dan pembiayaan defisit anggaran


dilakukan

melalui

pengelolaan mengacu

mekanisme

keuangan pada

berlandaskan

dan

praktek

asas

APBN.

Akuntable

kekayaan

terbaik

profesionalitas,

adalah

negara

yang

internasional

yang

proporsionalitas

dan

keterbukaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu : 1.

Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;

2.

Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;

3.

Mengelola

neraca

keuangan

pusat

dengan

risiko

minimum; 4.

Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;

5.

Menarik dan mempertahankan talenta terbaik di kelasnya dengan

menawarkan

proposisi

nilai

pegawai

yang

kompetitif. Tujuan Strategis Kementerian Keuangan pada tahun 2015 -2019 adalah :


1. Terjaganya kesinambungan fiskal; 2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; 3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

yang

handal

untuk

optimalisasi

penerimaan

negara; 4. Peningkatan

kualitas

perencanaan

anggaran,

pelaksanaan anggaran dan transfer daerah; 5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran; 6. Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan; 7. Kesinambungan

reformasi

birokrasi,

perbaikan

govermance dan penguatan kelembagaan. Dalam Kementerian

rangka

mendukung

Keuangan

telah

pencapaian

menetapkan

7

16

tujuan Sasaran

Strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019 : 1. Sasaran

strategis

yang

ingin

dicapai

terjaganya kesinambungan fiskal adalah : a. Meningkatkan tax ratio;

dalam

tujuan


b. Terjaganya ratio utang pemerintah; c. Terjaganya defisit anggaran. 2. Sasaran

strategis

yang

ingin

dicapai

dalam

tujuan

Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah : a. Penerimaan pajak negara yang optimal; b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal; c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs

clearance)

untuk

mendukung

upaya

penurunan rata-rata dwelling time. 3. Sasaran

strategis

yang

ingin

dicapai

dalam

tujuan

Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara adalah sistem pelayanan PNBP yang optimal. 4. Sasaran

strategis

Peningkatan

yang

kualitas

ingin

dicapai

perencanaan

dalam

tujuan

anggaran,

pelaksanaan anggaran dan transfer daerah adalah : a. Perencanaan berkualitas;

dan

pelaksanaan

anggaran

yang


b. Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil transparan. 5. Sasaran

strategis

yang

ingin

dicapai

dalam

tujuan

Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran adalah : a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal; b. Pembiayaan

yang

aman

untuk

mendukung

kesinambungan fiskal. 6. Sasaran

strategis

yang

ingin

dicapai

dalam

tujuan

Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management. 7. Sasaran

strategis

Kesinambungan

yang

ingin

dicapai

reformasi

dalam

birokrasi,

tujuan

perbaikan

govermance dan penguatan kelembagaan adalah : a. Organisasi yang fit fot purpose; b. SDM yang kompetitif; c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi; d. Peningkatan

kepercayaan

publik

pengelolaan keuangan kementerian.

terhadap


Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu melihat dan menelaah Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Visi Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan adalah : “ Mandiri Dalam Pendapatan Daerah dan Selalu Berinovasi Dalam Memberikan Pelayanan” Visi tersebut dijabarkan dalam Misi dengan rumusan sebagai berikut : 1.

Mempertahankan kemandirian pendapatan daerah;

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan;

3.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan penghambat

hal

tersebut

ataupun

diatas,

maka

faktor-faktor

faktor-faktor

pendorong

dari

pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten

Tanah

Bumbu

ditinjau

dari

sasaran

jangka

menengah Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Dinas


Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan disajikan dalam tabel 3. 3.

Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya Sasaran Jangka No Menengah Renstra Dinas Pendapatan Provinsi (1)

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan

(2)

(3)

1 Terwujudnya standarisasi pelayanan diseluruh UPPD - Masih belum optimalnya kualitas pelayanan (Samsat) se Kalsel. 2 Tersedianya sistem - Masih adanya pendapatan daerah yang informasi yang memadai belum terealisasi untuk mendukung kegiatan pelayanan. 3 Meningkatkan cakupan dari sumber pendapatan yang sudah ada. 4 Mencari sumber-sumber pendapatan baru.

Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

- Masih kurangnya dan perlunya - Sudah tersebarnya kantor pelayanan diseluruh pembenahan sarana dan kabupaten/kota se Kalsel. prasarana serta masih kurangnya tenaga pelayanan - Sudah adanya beberapa Masih terbatasnya sumber fasilitas kendaraan bermotor daya manusia yang yang dapat digunakan untuk profesional dan handal. meningkatkan pendapatan daerah.

3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Secara

umum

Pusat

pengembangan

dari

wilayah

Batulicin adalah dari sektor unggulan adalah perikanan laut, perikanan

darat,

budidaya

rumput

laut,

peternakan,

perkebunan, kehutanan, pariwisata dan pertambangan.


Arah dan Kebijakan ruang kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan

fungsinya

sebagai

pusat

jasa,

industri

dan

perdagangan regional dan nasional, pemerintahan lokal dan pelayanan wilayah belakang. Rencana pedoman

Tata

bagi

Ruang

semua

Wilayah

pemangku

diharapkan

menjadi

kepentingan

dalam

pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kecamatan dan bersifat saling melengkapi serat selaras bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana pembangunan lainnya. Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat

dan

pendorong

dari

pelayanan

Dinas

Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3. 4. Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya


Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

Faktor yang Mem pengaruhi INTERNAL EKSTERNAL (KEWENANGAN Dinas Pendapatan) (Diluar Kewenangan Dinas Pendapatan) (4)

Perm asalahan Pelayanan Dinas Pendapatan

(5)

(6)

Telah tersusun UU, PP, Perm en Kesekretariatan LAKIP, LPPD, LKPJ dan Perda dan Renstra

Jum lah SDM, Sarana dan Prasarana dan ketersediaan anggaran

Dukungan dari pim pinan dan Bidang


Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Intesifikasi


UU, PP, Perm en dan Perda


Dukungan dari pem erintah daerah, DPRD, SKPD terkait


Bidang Ketersediaan Penetapan Perda dan dan Penagihan Perbup Pajak Daerah





Bidang Pem bukuan dan Verifikasi Pendapatan Daerah






Bidang PBB dan BPHTB






3. 5 Penentuan Isu – Isu Strategis Isu-isu strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah isu yang dinilai strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang. a.

Belum

sempurnanya

regulasi

perpajakan

untuk

peningkatan pendapatan asli daerah (SOP). b. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban. c. Kurang kenyamanan dan kemudahan dalam pelayanan perpajakan, khususnya sarana dan prasarana. d. Belum adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparasi pajak. e. Kurangnya profesionalisme dan integritas SDM (aparatur) dalam pelayanan perpajakan.


Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan untuk menghadapi dan bisa mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

PENDAPATAN

RENCANA STRATEGIS DINAS BAB V – RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 2016-2020

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

rogram merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mecapai tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dlam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan setiap tahun selama 2016 – 2020. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 5. 1. (lampiran).

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN BAB V – RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tujuan 1

Sasaran 2

Indikator Sasaran 3

Kode Rekening 4

01 01. 01 01. 02 01. 06 1. Meningkatkan Meningkatkan disiplin, sum ber daya aparatur integritas, etos kerja, untuk m ewujudkan kualitas dan profesional tenaga yang aparatur profesional

Terc iptanya aparatur yang berkualitas

01. 07 01. 08 01. 09 01. 10 01. 11 01. 12 01. 13 01. 14 01. 18 01. 19 01. 20 02

Terwujudnya sarana dan prasrana aparatur yang 2. Menyediakan sarana m em adai/m em enuhi dan prasarana syarat pelayanan, agar pelayanan yang terc iptanya suasana nyam an yang kondusif sertaproduktif

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung aparatur

02. 22

17

Meningkatnya pendapatan pada sektor pajak daerah

Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah

Meningkatnya tertib adm inistrasi pengelolaan pendapatan daerah.

Ketersediaan laporan tepat waktu

Melaksanakan pendapatan daerah yang transparan dan akuntable

Pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi inform atika

Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah berbasis

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang c etakan dan penggandaan Penyediaan kom ponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan m akanan dan m inum an Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga non PNS Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pem eliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengadaan m esin/kartu absensi

05. 01

Meningkatnya pendapatan daerah.

Penyediaan jasa kom unikasi, sum ber daya air & listrik Penyediaan jasa pem eliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa adm inistrasi keuangan

Peningkatan Disiplin Aparatur

05

Meningkatkan pem ungutan pendapatan daerah

Penyediaan jasa surat m enyurat

03

03. 05

Bertam bahnya 1. Meningkatnya awajib wajib pajak yang pajak daerah. terdata. Meningkatnya 2. Mewujudkan m asyarakat/wajib m asyarakat/wajib pajak pajak yang yang sadar dan taat m em bayar pajak pajak. daerah.

5

Pelayanan Administrasi Perkantoran

03. 01 03. 03

Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang optim al

Program dan Kegiatan

17. 14

Indikator Kinerja Program (Outc om e) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan

6

7

Tingkat ketersediaan administrasi perkantoran Terbayarnya pengirim an surat Terbayarnya rekening kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Jum lah jasa adm inistrasi keuangan Tersedianya alat/bahan kebersihan Terpeliharanya peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang c etak dan penggandaan Tersedianya alat listrik Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor Tersedianya m akan & m inum Terlaksananya konsultasi & koordinasi luar daerah Jum lah tenaga non PNS Terlaksananya koordinasi dalam daerah Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya gedung kantor

Tersedianya pakaian lapangan Pengadaan pakaian khusus hari-hari Tersedianya pakaian khas tertentu daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase aparatur yang daya Aparatur memenuhi kompetensi Terlatihnya aparatur tentang Pendidikan dan pelatihan form al pajak daerah Peningkatan dan Pengembangan Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah pendapatan daerah Meningkatnya pengetahuan Sosialisasi paket regulasi tentang m asyarakat tentang pajak pengelolaan keuangan daerah daerah Pengadaan pakaian kerja lapangan

17. 19

Intesifikasi dan ekstensifikasi sum ber- Meningkatnya jum lah wajib sum ber pendapatan daerah pajak

17. 34

Peningkatan m anajem en pengelolaan PBB-P2 & BPHTB

17. 26

17. 33

Peningkatan dan pengelolaan sum ber-sum ber pendapatan daerah Optim alisasi penerim aan PBB & BPHTB

17. 29

Peningkatan m anajem en bendabenda berharga

17. 32

Evaluasi, m onitoring pendapatan daerah

17. 13

Penyusunan sistem inform asi pengelolaan keuangan daerah

Tersedianya blangko SPPTD dan SSPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2017

2018

2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Terget Rp

2020

Terget

Rp

Terget

Rp

Terget

Rp

Terget

Rp

Terget

Rp

100%

2.211.559.500

100%

2.289.777.000

100%

2.360.102.000

100%

2.360.102.000

100%

2.360.102.000

8

9

10

0

0

-

12

12

117.900.000

11

1000

12

8.000.000

12

117.900.000

1000 12

13

8.000.000 117.900.000

14

15

1000

16

8.000.000

12

117.900.000

17

1000

8.000.000

12

117.900.000

20

21

100%

2.360.102.000

1000 12

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

22

23

8.000.000 Sekretariat

Kab. Tanbu

Sekretariat

Kab. Tanbu

Sekretariat

Kab. Tanbu

117.900.000

34

34

168.500.000

34

168.500.000

34

168.500.000

34

168.500.000

34

168.500.000

34

168.500.000

12

12

224.790.000

12

188.190.000

12

188.190.000

12

188.190.000

12

188.190.000

12


Kab. Tanbu

Sekretariat

Kab. Tanbu

559

542

7.208.000

550

7.500.000

550

7.500.000

550

7.500.000

550

7.500.000

550

85.000.000 139.316.500

86 1648

93.350.000 153.987.000

86 1648

93.350.000 153.987.000

86 1648

93.350.000 153.987.000

86 1648

93.350.000 153.987.000

86 1648

Sekretariat 93.350.000 153.987.000 Sekretariat

Kab. Tanbu

2619

80 1715

9334

15399

12.345.000

7094

13.575.000

7094

13.575.000

7094

13.575.000

7094

13.575.000

7094


Kab. Tanbu

80

60

3.050.000

170

29.800.000

170

29.800.000

170

29.800.000

170

29.800.000

170


Kab. Tanbu

5

53

57.300.000

42

29.675.000

30

100.000.000

25

100.000.000

25

100.000.000

175


Kab. Tanbu

0

550

11.000.000

550

11.000.000

550

11.000.000

550

11.000.000

550

11.000.000

550


Kab. Tanbu

39

107

761.100.000

132

844.250.000

132

844.250.000

132

844.250.000

132

844.250.000

132


Kab. Tanbu

13

13

568.550.000

13

568.550.000

13

568.550.000

13

568.550.000

13

568.550.000

13


Kab. Tanbu

113

370

55.500.000

370

55.500.000

370

55.500.000

370

55.500.000

370

55.500.000

370


Kab. Tanbu

30

100% 1

100%

1

Tingkat kedisiplinan aparatur dan kehadiran dan penggunaan atribut pegawai Tersedianya m esin absen

2016-2020

2016

100% 2

-

150.000.000

1

32.000.000

100%

-

100% 50.000.000

28.000.000 -

-

10 70

80 100%

0% -

0%

100%

15%

3

3

32.000.000 1.755.107.000 -

70 100% 10 40%

28.000.000 50.000.000 50.000.000 3.053.550.400

2

82.401.400

1

100%

100% 50.000.000

52.000.000

2

20.000.000

10

4.000.000

70

28.000.000

100% 5 75%

25.000.000 25.000.000 3.036.798.941

2

90.641.540

100%

1

50.000.000

100%

28.000.000 -

70 100% 5 90%

28.000.000 25.000.000 25.000.000 3.194.799.504

2

99.705.694

50.000.000

100%

28.000.000 -

70 100% 5 100%

Kab. Tanbu

100%

1

-

7.500.000

-

28.000.000 25.000.000 25.000.000 2.679.860.290

2

109.676.263

1

100%


Kab. Tanbu

52.000.000

2


Kab. Tanbu

10


Kab. Tanbu

70


Kab. Tanbu

100% 25 100%

125.000.000 125.000.000 Sekretariat

Kab. Tanbu

2.679.860.290

2

109.676.263

Bidang Pendaftara, Kab. Tanbu Pendataan dan Intensifikasi

303.750.000

Bidang Pendaftaran, Kab. Tanbu Pendataan dan Intensifikasi

868

799

109.050.000

823

158.245.000

845

158.245.001

867

294.450.000

890

303.750.000

890

80000

93000

204.350.000

105000

304.200.000

120000

367.200.000

132000

383.200.000

150000

388.202.500

150000

388.202.500 Bidang PBB dan BPHTB

Kab. Tanbu

Bidang Penetapan dan 239.683.817 Penagihan Pajak Daerah

Kab. Tanbu

Tertagihnya pajak daerah

100%

15%

79.762.000

40%

157.596.000

75%

181.235.400

90%

208.420.710

100%

239.683.817

100%

Terbitnya dan tersam paikannya SPPTD

80000

93000

196.500.000

105000

386.510.000

120000

416.601.000

132000

449.866.100

150000

486.467.710

150000


Kab. Tanbu

Bidang Pem bukuan, 270.352.000 Evaluasi dan Pelaporan

Kab. Tanbu

Bidang Pem bukuan, Evaluasi dan Pelaporan

Kab. Tanbu


Kab. Tanbu

Tersedianya laporan evaluasi dan benda berharga Tersedianya laporan m onitoring dan evaluasi penerim aan pendapatan daerah Terpeliharanya sistem inform asi m anajem en dan pem ukhtahiran database objek pajak

4

4

184.655.000

4

203.120.000

4

223.432.000

4

245.775.000

4

270.352.000

100

4

4

40.940.000

4

49.128.000

4

58.944.000

4

70.732.000

4

84.878.000

100

2

17599

939.850.000

27924

11714

796.850.000

11714

1.712.350.000

27187

1.540.500.000

24630

1.442.650.000

84.878.000

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN BAB V – RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 2016-2020

RENCANA STRATEGIS DINAS

PENDAPATAN

BAB VI – INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016-2020

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

ndikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran,

program

atau

kegiatan.

Pada

bagian

ini

akan

dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendapatan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang sajikan dalam tabel 6. 1. Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

1

Capaian PAD

108,02%

15%

40%

60%

80%

100%

100%

2

Capaian selain PAD

84,75%

15%

40%

60%

80%

100%

100%

RENCANA STRATEGIS DINAS

PENDAPATAN

BAB VI – INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016-2020

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu No. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 1 2 3

Jenis, Kelas dan Jumlah restoran Jenis, Kelas dan Jumlah penginapan/hotel Jenis, macam pajak dan retribusi daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2015

2016

2017

2018

2019

2020

358

362

366

370

374

378

378

44

45

46

47

48

49

49

10

10

11

11

11

11

11

21

21

21

22

22

22

22

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

PENDAPATAN

RENCANA STRATEGIS DINAS BAB VII – KAIDAH PELAKSANAAN 2016-2020

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

encana startegis SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2020 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran instansi dengan harapan bahwa Rencan Strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan instansi. Rencana strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam 5 (lima) tahun kedepan, dimana diperlukan konsistensi dan proposional dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya instansi secara efektif dan efisien. Sebagai dokumen induk perencanaan, renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu. Dokumen renstra ini juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

PENDAPATAN

RENCANA STRATEGIS DINAS BAB VII – KAIDAH PELAKSANAAN 2016-2020

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup, bertindak dengan

mengerahkan

segenap

daya

dan

upaya

untuk

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan renncana strategis yang telah disusun. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu agar tindakan yang kami laksanakan berjalan lancar.

Batulicin,

Mei 2016

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu

Drs. H. Avian Noor Pembina Utama Muda NIP. 19630904 199003 1 010

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents