STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
IKATAN BIDAN INDONESIA dan ASSOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA 2012
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan berkesinambungan.
Pendidikan kesehatan merupakan bagian penting dalam
pembangunan kesehatan guna menghasilkan sumber daya manusia kesehatan sebagai penggerak pembangunan kesehatan. Sebagai mana telah diketahui bahwa bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang ada dalam sistem kesehatan dan memiliki posisi penting/ strategis dalam penurunan AKI dan AKB, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak. Dalam pelayanannya bidan harus mampu menghadapi tuntutan yang terus berubah seiring perkembangan masyarakat dan dinamika kemajuan pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Kepmenkes 369 tahun 2007 bidan adalah " seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan”. Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun dia berada. Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, pendidikan dan konseling selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi dan anak balita. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan.
Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya pada perempuan yang mencakup pendidikan antenatal, kesehatan bayi, anak dan remaja, persiapan menjadi orang tua, kesehatan reproduksi serta kesehatan keluarga dan masyarakat. Pengembangan peran dan fungsi serta kompetensi bidan dipersiapkan melalui pendidikan, sehingga perlu disusun standar pendidikan yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan kebidanan di semua jenjang. Pendidikan Kebidanan saat ini mulai dari tingkat Diploma 3, tingkat Strata-1 profesi, dan tingkat Strata-2 Akademik. Pada standar ini khusus membahas standar pendidikan kebidanan untuk tingkat Strata-1 Kebidanan. Standar ini mengacu pada dokumen resmi International Confederation of Midwives (ICM) tentang Standar Internasional Pendidikan Kebidanan1, standar pendidikan WHO, kebijakan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kebijakan Kementerian Kesehatan. 1.2. TUJUAN 1.2.1
Sebagai acuan dalam : a. Merancang, melaksanakan dan mengevaluasi mutu proses pendidikan kebidanan b. Pelaksanaan
proses
pendidikan
kebidanan
dalam
rangka
mempersiapkan bidan yang kompeten c. Pengembangan program pendidikan kebidanan yang berkesinambungan 1.2.2
Sebagai upaya peningkatan mutu lulusan pendidikan profesi strata-1 kebidanan
1.2.3
Sebagai upaya menguatkan otonomi profesi kebidanan
1.2.4
Sebagai pertanggung-jawaban publik
1.3. DASAR HUKUM a.1.1 Undang – Undang dan Peraturan a. Undang-undang RI no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen b. Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak c. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional d. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 1
ICM CORE DOCUMENT, 2010
e. Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan f.
Undang-undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit
g. Undang-undang
RI
No.
52
tahun
2009
tentang
Perkembangan
Kependudukan dan pembangunan keluarga h. Peraturan Pemerintah RI no. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan i.
Peraturan Pemerintah RI no. 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi (lembaran Negara tahun 1999 no. 115, tambahan lembaran Negara no. 3859)
j.
Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
k. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan l.
Peraturan Pemerintah RI no. 14 tahun 2010 tentang pendidikan kedinasan
m. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 1.3.2 Keputusan Presiden Keputusan presiden RI nomor 77 tahun 2000 tentang Perubahan atas keputusan presiden nomor 23 tahun 1994 tentang penganggakatan Bidan sebagai pegawai tidak tetap. 1.3.3
Peraturan Menteri a. Permenkes 1575/ Menkes/ Per/ XI/ 2005 tentang organisasi dan tata kerja departemen kesehatan mengenai akreditasi pendidikan kesehatan b. Permendiknas RI no. 28 tahun 2005 tentang BAN-PT
1.3.4
Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kesehatan a. Kepmenkes RI no. No. 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan di Kabupaten/kota. b. Kepmenkes RI no. 369 tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan c. Kepmenkes RI no. 741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
d. Kepmenkes RI no. 1464/ tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik Bidan. e. Kepmenkes RI no. 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional a. Kemendiknas RI no. 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian mahasiswa b. Kemendiknas RI no. 178/U/2001 tentang Gelar dan lulusan Perguruan Tinggi c. Kemendiknas RI no. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti perguruan tinggi Kemendiknas RI no 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi d. Kemendiknas RI no 184/U/ 2001 tentang pedoman pengawasan dan pembinaan program diploma, sarjana, dan pasca sarjana perguruan tinggi Selain dokumen diatas, standar pendidikan kebidanan ini juga disusun berdasarkan pada Standar Internasional Pendidikan yang ditetapkan oleh International Confederation of Midwives tahun 2010 dan Standar Internasional Pendidikan WHO.
BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PROFESI BIDAN 2.1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan STRATEGIS 2.1.1 Visi , Misi, dan Tujuan Visi, misi, dan tujuan meliputi hal-hal yang umum dan khusus yang terkait kebijakan institusi yang berisikan tanggung jawab sosial dan keunggulan institusi serta diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan. 2.1.2 Sasaran Stakeholders meliputi pimpinan institusi, senat, staf akademik, mahasiswa, lembaga pemerintah dan swasta terkait dan organisasi profesi bidan 2.1.3 Strategi Strategi pencapaian yang terukur, ada batas waktu yang jelas dan relevan terhadap visi dan misi 2.2 TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, PENGELOLAAN DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU 2.2.1 Tata Pamong Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil 2.2.2 Kepemimpinan Memiliki karakteristik kepimimpinan yang operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik 2.2.3 Sistem Pengelolaan Institusi pendidikan strata-1 kebidanan dan Profesi Bidan harus memiliki ijin penyelenggaraan yang sah dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Institusi pendidikan harus dikelola dengan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) sesuai jalur dan jenjang pendidikan kebidanan, serta memiliki struktur organisasi, uraian tugas, tata kelola, dan program kerja yang jelas termasuk hubungan dengan program studi lain. Ketua program studi membawahi 2 sub program yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesi 2.2.4 Sistem Penjaminan Mutu Sistem penjaminan mutu pendidikan profesi berbentuk evaluasi internal dan eksternal sebagai pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pendidikan profesi.
Institusi penyelenggara pendidikan pendidikan profesi bidan harus melakukan evaluasi program yang diselenggarakan termasuk proses belajar mengajar di klinik dan pengembangan programnya dengan menggunakan metode evaluasi yang telah ditetapkan. Penilaian eksternal / akreditasi dilakukan oleh badan yang kredibel dan berwenang dengan program pendidikan profesi bidan. 2.2.5 Kerjasama Penyelenggara pendidikan kebidanan memiliki kebijakan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai institusi lain seperti institusi pendidikan sejenis, profesi lain yang terkait, wahana praktik klinik dan komunitas, organisasi profesi, dan mitra kerja luar negeri dalam bentuk pengembangan penelitian, penggunaan sumber daya bersama (resources sharing) , pertukaran dosen dan mahasiswa. 2.3 MAHASISWA DAN LULUSAN 2.3.1 Prasyarat Mengikuti Pendidikan Profesi 1. Telah menyelesaikan tahap pendidikan akademik 2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi kebidanan pada institusi pendidikan kebidanan yang bersangkutan. 2.3.1 Jumlah Mahasiswa 1. Jumlah peserta pendidikan profesi setiap angkatan maksimal 25% dari jumlah seluruh mahasiswa pendidikan kebidanan. 2. Jumlah mahasiswa peserta pendidikan profesi didasarkan pada : Jumlah perseptor Sarana dan prasarana pendidikan profesi. Daya tampung RS Pendidikan dan jejaringnya. 3. Rasio perseptor tahap Profesi maksimal 1 : 5 2.3.2 Bimbingan dan Konseling Bagi Mahasiswa 1. Pada Institusi pendidikan profesi bidan tersedia unit bimbingan dan konseling untuk menangani masalah-masalah terkait praktik profesi mahasiswa. 2. Unit Bimbingan dan Konseling terdiri atas psikolog atau dosen yang mendapat pelatihan khusus. 3. Setiap mahasiswa memiliki dosen pembimbing akademik/profesi. 2.3.3 Lulusan 1. Lulusan adalah bidan yang memenuhi standar kompetensi (sesuai dengan KepMenKes RI No 369/MENKES/SK/III/2007 atau penggantinya) yaitu Standar Kompetensi Bidan. Kemudian disahkan oleh kolegium, sementara kolegium belum terbentuk maka disyahkan oleh organisasi profesi. 2. Lulusan mampu menerapkan dan mengikuti perkembangan ilmu kebidanan (midwifery) serta berperan di setiap tatanan layanan kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional.
2.4 SUMBER DAYA MANUSIA 2.4.1 Pimpinan Program 1. Ketua program studi membawahi 2 sub program yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesi 2. Koordinator pendidikan profesi memiliki latar belakang pendidikan linier strata dua dengan basic S1 profesi bidan dengan pengalaman praktik klinik 3 tahun. 3. Memiliki kompetensi sebagai pengelola pendidikan profesi. 4. Memiliki STR Bidan 2.4.2 Jenis Tenaga Pendidik Jenis Tenaga Pendidik dalam pendidikan profesi bidan adalah pembimbing / supervisor dari institusi dan klinik. 2.4.3 Kualifikasi Pembimbing/Supervisor Pendidikan Profesi Institusi 1. Merupakan dosen tetap program studi. 2. Bidan dengan pendidikan minimal Magister Kebidanan/Magister Kesehatan dengan latar belakang S1 Bidan dan atau Latar belakang pendidikan minimal S2/ spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan. 3. Memiliki pengalaman klinik minimal 2 tahun. 4. Memiliki STR yang masih berlaku. 2.4.4 Kualifikasi Pembimbing/Supervisor Pendidikan Profesi Klinik (Perseptor) 1. Latar belakang pendidikan minimal S2/ spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan. 2. Bidan dengan latar belakang minimal S1 Bidan. 3. Memiliki kompetensi sebagai pembimbing klinik. 4. Memiliki pengalaman klinik kebidanan minimal 3 tahun. 5. Memiliki STR yang masih berlaku. 6. Memiliki Surat Keputusan Pimpinan sebagai pembimbing/supervisor yang ada di rumah sakit pendidikan dan jejaringnya. 2.4.5 Sertifikasi dan Monev Pembimbing/Supervisor 1. Memiliki sertifikat pendidikan berkelanjutan yang berhubungan dengan praktik kebidanan. 2. Memiliki sertifikat perseptor-mentor. 3. Setiap pembimbing/supervisor harus mendapatkan penilaian kinerja dari pimpinan, karyawan maupun mahasiswa secara berkala. 4. Institusi pendidikan kebidanan harus memfasilitasi pembimbing/supervisor dalam rangka peningkatan profesionalisme. 5. Tersedianya pendanaan untuk penelitian dosen/pembimbing klinik 2.4.6 Tenaga Kependidikan 1. Tenaga kependidikan pada pendidikan profesi adalah tenaga pendukung dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan profesi. 2. Jumlah tenaga kependidikan minimal terdiri dari administrasi keuangan dan admistrasi umum.
2.5 KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 2.5.1 Model Kurikulum Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada asuhan kebidanan pada individu, keluarga dan masyarakat. 2.5.2 Isi Kurikulum 1. Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah dari 10 kompetensi utama asuhan kebidanan sesuai Standar Kompetensi Bidan. 2. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan evidence-based practices 3. Komponen penting dari setiap kurikulum adalah tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengadakan kontak efektif secara personal dengan pasien seawal mungkin. 4. Selama pembelajaran klinik dimanfaatkan untuk mempelajari 10 asuhan sesuai kompetensi bidan. 2.5.3 Struktur, Komposisi Dan Durasi Kurikulum 1. Tahap profesi bidan dilakukan minimal 2 semester (minimal 46 minggu atau minimal 1368 jam) di RS Pendidikan dan wahana pendidikan lain (RB,BPM, Komunitas dan Puskesmas) serta diakhiri dengan ujian OSCE dan mendapat gelar Bidan (Bd). 2. Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/strategi SPICES (Student-centred, Problembased, Integrated, Communitybased, Elective/ Early clinical Exposure, Systematic). 3. Kurikulum pendidikan profesi bidan di tingkat institusi terdiri dari muatan yang disusun berdasar Standar Kompetensi Bidan yang disahkan oleh kolegium dan muatan lokal. Beban muatan lokal maksimal 20% dari seluruh kurikulum. 4. Muatan lokal kurikulum institusi dikembangkan oleh setiap institusi sesuai dengan visi, misi dan kondisi lokal, dapat merupakan materi wajib dan atau materi elektif. 2.5.4 Penilaian Hasil Belajar 1. Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada pencapaian kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Bidan. 2. Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (Criterionreferenced). 3. Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan profesi 4. Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar. 5. Pada akhir pendidikan, dilaksanakan uji kompetensi (UKBI) yang dilaksanakan oleh Kolegium/organisasi profesi Bidan Indonesia (IBI) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
2.5.5 Manajemen Program Pendidikan Pengelolaan program pendidikan, institusi pendidikan memiliki unit pendidikan kebidanan yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum. Unit ini beranggotakan berbagai disiplin ilmu dan di bawah tanggungjawab pimpinan institusi. 2.5.6 Hubungan antara Kurikulum dengan Praktik Kebidanan dan Sistem Pelayanan Kesehatan Mahasiswa harus mendapat pengalaman belajar lapangan di dalam Sistem Pelayanan Kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum. 2.6 SARANA, PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI 2.6.1 Sumber Daya Pendidikan Profesi 1. Institusi pendidikan kebidanan harus menjamin tersedianya fasilitas pendidikan profesi bagi mahasiswa yang terdiri atas rumah sakit pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan lain yang memenuhi syarat. 2. Jaminan ketersediaan fasilitas pendidikan profesi tersebut di atas harus dinyatakan dengan adanya perjanjian kerjasama antara pimpinan institusi pendidikan dengan pimpinan fasilitas pendidikan profesi. Perjanjian kerjasama tersebut harus minimal meliputi hak, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing pihak yang menjamin terlaksananya proses pendidikan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. 3. Jenis dan jumlah staf pendidik di fasilitas pendidikan profesi harus sesuai dengan disiplin ilmu untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Bidan. 4. Jumlah klien rawat jalan rata-rata per hari di tiap-tiap bagian/klinik minimal 2 kali jumlah mahasiswa yang menjalankan praktik di bagian/klinik tersebut. 5. Jumlah dan jenis kasus bervariasi sesuai 10 asuhan kebidanan, baik untuk rawat inap maupun rawat jalan agar dapat menjamin tercapainya Standar Kompetensi Bidan. 6. Rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan harus terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Bidan. 7. Sarana pelayanan kesehatan lain meliputi puskesmas, Bidan Praktik Mandiri, dan Rumah Bersalin. Sarana tersebut harus tersedia secara memadai untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Bidan. Institusi Pendidikan kebidanan berkewajiban menetapkan persyaratan sarana pelayanan kesehatan tersebut. 2.6.2 Teknologi Informasi Institusi pendidikan kebidanan harus menyediakan fasilitas teknologi informasi bagi staf kebidanan dan mahasiswa, yaitu : Tersedia jaringan internet yang menjamin komunikasi antara pimpinan institusi pendidikan kebidanan, staf akademik dan mahasiswa. Tersedia jaringan internet dengan bandwidth yang memadai untuk proses pembelajaran profesi di klinik/RS jejaring. Tersedianya kepustakaan elektronik minimal 1journal atau e-book.
menunjang
2.7 PENELITIAN Ada dalam tahap akademik 2.8 PENGABDIAN MASYARAKAT Ada dalam tahap akademik 2.9 PEMBIAYAAN Institusi pendidikan kebidanan harus mempunyai dokumen rencana kegiatan dan rencana anggaran. Institusi pendidikan kebidanan harus memiliki sumbersumber pembiayaan, baik dari mahasiswa maupun dari sumber-sumber lain, yang menjamin tercapainya visi, misi,dan tujuan. 1
BAB III PENUTUP Standar Pendidikan Profesi Bidan bersifat dinamis, minimal lima tahun akan dilakukan pengkajian ulang dan revisi sesuai dengan perkembangan situasi. Setiap institusi pendidikan kebidanan harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Bidan dalam menyelenggarakan program pendidikan bidan. Ketentuan mengenai kesesuaian dengan Standar Pendidikan Profesi Bidan dilakukan melalui mekanisme akreditasi pendidikan bidan.
