STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Disampaikan pada “Bimbingan Teknis Kelembagaan PKBM Untuk Pemantapan Akreditasi” – Semarang, 4 Maret 2016 04 Maret 2016
BSNP
1
KERANGKA PRESENTASI PENGERTIAN STANDAR
PENDIDIKAN BERBASIS STANDAR
LANGKAH PENGEMBANGAN STANDAR STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN AKREDITASI 04 Maret 2016
BSNP
2
PENGERTIAN STANDAR
04 Maret 2016
BSNP
3
Mengapa Standar? Globalisasi Borderless Mobilitas Kesetaraan dan Pengakuan Sertifikasi
Standarisasi
04 Maret 2016
BSNP
4
Reformasi Sistem Pendidikan Nasional Akuntabilitas Publik
Reformasi Pengelolaan Negara Keberagaman, Keunikan
Desentralisasi
Pendidikan Bermutu
Otonomi
Standar
04 Maret 2016
BSNP
5
STANDAR DAN UKURAN MUTU STANDAR •
Relevan • Efisien
Pilih piring yang mana?
04 Maret 2016
BSNP
Pendidikan mana yang lebih bermutu?
6
Pengertian Standar Standar berisi tentang spesifikasi teknis dan kriteria-kriteria khusus terukur lainnya, terbuka, dan menggunakan bahasa umum. Standar dirancang untuk digunakan secara konsisten sebagai aturan, pedoman, acuan, atau sebagai definisi. Dalam penyusunan dan pengembangannya, standar harus dirancang untuk bersifat SUKARELA dan bukan aturan yang mengikat. Namun demikian, peraturan perundang-undangan dapat mengacu dan menggunakan standar tertentu untuk dipatuhi. Hal ini menyebabkan standar bersifat wajib dan mengikat. (British Standard Institution)
04 Maret 2016
BSNP
7
STANDAR - ISO Definisi
Pengembangan
• Standar adalah dokumen yang berisi persyaratan, spesifikasi, pedoman dan atau karakteristik yang dapat digunakan secara konsisten untuk memastikan bahwa bahan, produk, proses, dan layanan sesuai dengan tujuannya (fit to the purpose).
• Standar harus didasarkan pada
konsensus
Sifat • Sukarela sampai dinyatakan wajib oleh otoritas
(kesepakatan) dari ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman, ditujukan untuk kemaslahatan.
International Organization for Standardization, ISO is derived from the Greek isos, meaning equal. Whatever the country, whatever the language, we are always ISO. 04 Maret 2016
BSNP
8
PENDIDIKAN BERBASIS STANDAR
04 Maret 2016
BSNP
9
Standar Nasional Pendidikan (UU Sisdiknas 20/2003)
Siklus Pendidikan Bermutu
Penyelenggaraan pendidikan masyarakat (formal, informal, nonformal) 04 Maret 2016
Penilaian Pencapaian Standar Evaluasi Mutu
BSNP
Internal Eksternal 10
Ekosistem Pendidikan Nasional Kementerian Bidang Pendidikan Kementerian lain penyelenggara pendidikan Laporan Akreditasi, Rekomendasi
Fasilitator/ Regulator Standar dan Rekomendasi
• Regulasi-Fasilitasi • Pemberian izin
Regulasi Fasilitasi
Standar
Kurikulum
Satuan Pendidikan
SPMI, R&D/PPM
Regulasi Fasilitasi
Akreditasi/SPME
Evaluator
PAUD, DasMen, PT
BSNP
BAN
Indikator/deskriptor
Dunia Pendidikan Dunia Kerja 04 Maret 2016
BSNP
KKNI
Kualifikasi
BNSP
SKKNI
Profesi
BSNP
11
Standar dalam UU no.20 Tahun 2003
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, Ayat 17: Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 1, Ayat 3 : Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan 04 Maret 2016 pendidikan nasional BSNP
12
Arti kriteria minimal? Adalah suatu kondisi dimana dalam 5-6 tahun ke depan sebagian besar satuan pendidikan dapat memenuhi sebagian besarnya.
04 Maret 2016
kriteria minimal
BSNP
13
SNP Sebagai Kriteria Minimal Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Satuan Pendidikan Kategori STANDAR
04 Maret 2016
Satuan Pendidikan Kategori MANDIRI
SNP
BSNP
14
Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan Fungsi
Tujuan
• sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
• menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
04 Maret 2016
BSNP
15
Keterkaitan Antarstandar Pendidikan
•SKL
Proses • Isi • Proses • Penilaian
Output 04 Maret 2016
• PTK • Sarpras • Pengelolaan • Pembiayaan
Input BSNP
16
Peraturan Pemerintah 19/2005 dan PP 32 Tahun 2013 Dalam rangka pengembangan, pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan PP ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan. – PP 32/2013 Pasal 1 (29) 04 Maret 2016
BSNP
17
Tugas BSNP (Permendikbud no. 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan)
Pasal 8 (1) BSNP bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan (PP 32 tahun 2013 pasal 76 ayat 1)
04 Maret 2016
BSNP
18
Standar Nasional Pendidikan Standar untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, nonformal, informal: PP 19 tahun 2005 dan PP 32 tahun 2013 Standar untuk jenjang pendidikan tinggi: standar nasional pendidikan tinggi disusun dan dikembangkan oleh badan standar nasional pendidikan dan ditetapkan dalam peraturan menteri (Permendikbud no. 50 tahun 2014)
04 Maret 2016
BSNP
19
Kewenangan BSNP Pasal 76 ayat 2: Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan peraturan menteri. Berdasarkan PP no. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
04 Maret 2016
BSNP
20
Pengertian independensi BSNP
BSNP
standar pendidikan, rekomendasi, rumusan kriteria kelulusan, penilaian buku teks
BSNP independen dan profesional dalam melaksanakan tugasnya
04 Maret 2016
BSNP
Kementerian • • • •
Kebijakan, Keputusan/Peraturan, Program, Juknis dll
21
LANGKAH PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKAN
04 Maret 2016
BSNP
22
AZAS PENYUSUNAN STANDAR Manfaat
Standar disusun atas dasar kebutuhan dan kemanfaatan
Hasil Konsensus, Standar merupakan kriteria, deskripsi, ciri yang disepakati oleh parapihak yang relevan dan berkepentingan dengan Tidak Memihak standar, tanpa memihak hanya kepada sebagian.
Keterbukaan Koheren 04 Maret 2016
Tata cara pengembangan standar, mulai dari tahap pemrograman, penyusunan rancangan, pelaksanaan konsensus sampai standar itu ditetapkan
Standar mengacu dan selaras dengan standar lain yang sejenis dan relevan termasuk yang berlaku secara internasional. BSNP
23
AZAS PENYUSUNAN STANDAR Efektif dan Relevan
Standar sesuai dengan kebutuhan, dan dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks keperluannya.
Dimensi Pengembangan
Standar memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan iptek, ukuran dan pengukuran, dan perubahan regulasi yang terkait dengan standar.
Kompeten dan Tertelusur
Penyusunan standar dilakukan oleh personalia yang kompeten dan isi standar dapat dapat ditelusuri acuan dan dasar pemikirannya.
04 Maret 2016
BSNP
24
PRINSIP PENGEMBANGAN STANDAR (STANDARD DEVELOPMENT)
Pengusulan Standar
Diidentifikasi dan diusulkan oleh BSNP atau pihak terkait, mengisi borang Pengusulan Pengembangan Standar 04 Maret 2016
Kajian akademik tentang objek standar
Menteri
Perumusan konsep standar: (Ilmu, Teknologi, Pengalaman)
Jajak Pendapat (review, validasi, uji publik)
PENETAPAN STANDAR
Konsensus, kesepakatan SOSIALISASI STANDAR
BSNP
25
1. Pengusulan Kegiatan Standar Pengusul adalah pihak yang secara langsung terkait dengan standar (regulator, implementor, pengguna dll). Usulan kegiatan standar setidaknya menguraikan: Latar belakang kebutuhan pengembangan/pemantauan/evaluasi/revisi standar Tujuan dan manfaat kegiatan standar Ruang lingkup kegiatan standar BSNP memutuskan menerima/menolak/menunda usulan kegiatan standar dalam rapat pleno BSNP (dasar, tim ahli, langkah) 04 Maret 2016
BSNP
26
1a. Dasar Penilaian Usul Kegiatan Standar BSNP melalui rapat pleno memutuskan menerima/menolak/menunda usul kegiatan standar atas pertimbangan: Urgensi Relevansi Feasibilitas pelaksanaan (ketersediaan waktu, tenaga ahli, anggaran)
04 Maret 2016
BSNP
27
1b. Pembentukan Tim Ahli Kriteria dan jumlah tim ahli kegiatan standar ditentukan berdasarkan usulan kegiatan standar. Jumlah dan asal tim ahli: Antara 10 - 18 orang mewakili regional NKRI (Barat, Tengah dan Timur) dengan mengupayakan keragaman ‘school of thought’ pada objek/topik standar.
Kriteria umum tim ahli kegiatan standar adalah: Memiliki keahlian yang relevan dengan pengalaman lapangan yang memadai pada bidang standar yang akan dilaksanakan (ditunjukkan dalam CV) Mampu bekerja secara profesional dan berkomitmen melaksanakan tugas dinyatakan dalam Surat Kesediaan. Tim ahli dari kalangan akademisi diutamakan berkualifikasi S3 atau sedikitnya berpendidikan S2 dengan pengalaman memadai. Tim ahli dari praktisi berpengalaman sedikitnya 10 tahun pada topik standar. 04 Maret 2016
BSNP
28
2. Kajian Akademik Dilakukan oleh BSNP bersama tim ahli. Output dapat berupa naskah akademik, metodologi, dan hal lain yang terkait dengan pengembangan/penyusunan standar. Kajian akademik merupakan uraian akademik dan ilmiah tentang objek standar, perkembangan iptek yang relevan, dan perkiraan serta kecenderungan kondisi masa depan tentang objek standar. 04 Maret 2016
BSNP
29
3. Perumusan Konsep Standar Konsep standar dikembangkan melalui konsensus dan kesepakatan berdasarkan keahlian, pengetahuan dan pengalaman tim. Tim ahli mengembangkan dan menerapkan mekanisme pencapaian kesepakatan berdasarkan musyawarah mufakat.
04 Maret 2016
BSNP
30
4. Jajak Pendapat Dapat berbentuk: Telaah pakar (expert review); Validasi; Uji Publik; Jajak pendapat (poolling dll)
Sedikitnya dilakukan 2 (dua) jenis dari empat jenis tersebut Prinsip Jajak pendapat: Keterwakilan: parapihak yang berkepentingan dan akan dipengaruhi/terpengaruh oleh standar. Keterbukaan: transparansi (draft standar dapat diakses publik saat jajak pendapat) 04 Maret 2016
BSNP
31
5. Penetapan Standar Merupakan tahap harmonisasi draft standar yang telah melalui tahap jajak pendapat. Harmonisasi dilakukan oleh BSNP sebagai pihak penyusun standar dengan pihak regulator yang akan memberlakukan standar (direktorat dan unit kerja terkait) Draft standar hasil harmonisasi diusulkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 04 Maret 2016
BSNP
32
6. Sosialisasi Standar Sosialisasi dilakukan oleh BSNP sebagai penyusun standar dengan direktorat terkait. Sosialisasi dapat menggunakan berbagai media yang tersedia. Website BSNP wajib memuat standar-standar yang telah berkekuatan hukum beserta penjelasannya yang relevan. Website BSNP juga dapat mempublikasikan perkembangan penyusunan standar yang sedang berlangsung sebagai upaya sosialisasi awal. 04 Maret 2016
BSNP
33
FORMAT DASAR STANDAR Standar terdiri dari dua bagian utama: a. Peraturan untuk pemberlakuan standar b. Standar (Awal, Isi, Lampiran) BSNP memastikan standar yang dikembangkan sesuai fungsi utamanya untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
04 Maret 2016
BSNP
34
BAGIAN DOKUMEN STANDAR Awal: bersifat informatif (sampul, daftar isi, kata pengantar, pendahuluan) Umum: bersifat normatif (Judul, acuan normatif) Teknis: bersifat normatif (istilah, definisi, klasifikasi, persyaratan, kriteria) Tambahan: bersifat informatif (lampiran lebih rinci) 04 Maret 2016
BSNP
35
Langkah Penyusunan Standar BSNP 1. Disain awal
2. Kajian dan pembahasan naskah akademik
3. Penyusunan kerangka dasar dan draft standar
4. Review draft standar
8. Uji publik
7. Instrumen uji publik
6. Penyempurnaan draft akhir
5. Validasi draft standar
9. Finalisasi
10. rekomendasi standar
04 Maret 2016
BSNP
36
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN AKREDITASI
04 Maret 2016
BSNP
37
Multi-stakeholder Sistem Pendidikan Nasional Kementerian Bidang Pendidikan Kementerian lain penyelenggara pendidikan Laporan Akreditasi, Rekomendasi
Fasilitator/ Regulator Standar dan Rekomendasi
• Regulasi-Fasilitasi • Pemberian izin
Regulasi Fasilitasi
Standar
Kurikulum
Satuan Pendidikan
SPMI, R&D/PPM
Regulasi Fasilitasi
Akreditasi/SPME
Evaluator
PAUD, DasMen, PT
BSNP
BAN
Indikator/deskriptor
Dunia Pendidikan
Dunia Kerja 04 Maret 2016
BSNP
KKNI
Kualifikasi
BNSP
SKKNI
Profesi BSNP
38
SIKLUS PENDIDIKAN BERMUTU 2. Penetapan Standar
1. Pengembangan Standar
• Internal • Eksternal: akreditasi 04 Maret 2016
5. Evaluasi Pencapaian Standar
3. Implementasi Standar
4. Pencapaian Standar BSNP
39
Evaluasi Pencapaian Standar
Pengukuran dilakukan dengan: 1. Menggunakan ‘instrumen’ yang tepat – relevan, efektif, efisien 2. Membandingkan terhadap standar, BUKAN membandingkan satu dengan lainnya 04 Maret 2016
BSNP
40
SNP dan AKREDITASI Akreditasi adalah evaluasi, pengukuran: 1. Kesesuaian 2. Kepatuhan 3. Pencapaian SATUAN PENDIDIKAN terhadap Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang relevan
04 Maret 2016
BSNP
41
SNP dalam AKREDITASI Instrumen akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan BAN PAUD NF terdiri dari 87 butir pertanyaan: dengan rincian sebagai berikut: 1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 3 Butir 2) Standar Isi 11 Butir 3) Standar Proses 14 Butir 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7 Butir 5) Standar Sarana dan Prasarana 11 Butir 6) Standar Pengelolaan 28 Butir 7) Standar Pembiayaan 5 Butir 8) Standar Penilaian 8 Butir
TOTAL 87 Butir 04 Maret 2016
BSNP
42
Mengapa Harus Bermutu Mengapa Harus Akreditasi?
Akuntabilitas
Pendidikan adalah kegiatan/proses layanan yang apabila telah diberikan/dilakukan, tidak dapat diubah atau diperbaiki untuk penerima layanan yang sama.
Motivasi Profesional
PENDIDIKAN harus dilakukan dengan BENAR dan BAIK setiap saat, setiap kali, sejak awal.
04 Maret 2016
Daya saing, Kesetaraan
Motivasi Moral
BSNP
43
Anggota BSNP Periode 2014-2018 Bambang Suryadi, Ph.D.
Ir. Djoko Luknanto, M.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. Ipung Yuwono, M.Sc.
Dr. Nanang Arif Guntoro, M.Si.
Dr. Khomsiyah, AK.CA Teuku Ramli Zakaria, MA., Ph.D.
Prof. Dr. Zaki Su’ud, M.Eng. 04 Maret 2016
Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi, MS. Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. Dr. Rr. Titi Savitri Prihatiningsih, M.Med.Ed.,Ph.D. Prof. Zainal Airifin Hasibuan, Ph.D.
BSNP
44
Untuk ibadah, untuk kemanusiaan melalui Pendidikan bermutu bagi Bangsa Indonesia
04 Maret 2016
BSNP
45
