MAKALAH 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KAPITA SELEKTA
OLEH : PASKALIS K. SAN DEY NIM. 1407046007
PASCASARJANA MANAJEMEN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 2014
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini diperkuat dalam UUD 1945 pasal 31 yang intinya menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pengajaran (pendidikan). Jadi, ini mengindikasikan bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi pendidikan tiap-tiap warga negaranya guna mewujudkan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan sebagai suatu proses yang bertujuan, dikatakan berjalan baik manakala pendidikan mampu berperan secara proporsif, konteksual dan komprehensif dalam menjawab sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat serta tuntutan perubahan dan perkembangan zaman. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem/perangkat pendidikan, baik yang bersifat lunak (software) maupun keras (hardware). Adapun dalam undang – undang sistem pendidikan nasional pada prosesnya memerlukan standar pendidikan nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan dalam sistem standarisasi pendidikan, seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada adalah, sebagai berikut : 1. Definisi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) 2. Ruang lingkup Standar Nasioal Pendidikan (SNP) 3. Strategi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah : 1.
Untuk mengetahui definisi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
2.
Untuk mengetahui lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP)
3.
Untuk mengetahui strategi dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
BAB II PEMBAHASAN
A. Definisi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005, Standar Nasional Pendidkan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa sistem pendidikan indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Sebagaimana terungkap dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan, “Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
B. Lingkup Standar Pendidikan Nasional
Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 32 tahu 2013 pasal 2 ayat (1), Standar Pendidikan Nasional terdiri atas 8 lingkup, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
1. Standar Isi Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan
dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran.
2. Standar Proses
Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Secara garis besar standar proses pembelajaran dapat dideskripskan sebagai berikut : a. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotiasi peserta didik, untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. b. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil Pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien[2].
3. Standar Kompetensi Lulusan
Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan[3]. Secara garis besar standar kompetensi lulusan tersebut dapt dideskripsikan sebagai berikut : a. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. b. Standar Kompetensi Lulusan meliputi Kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah. c. Standar Kompetensi Lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial. Dan yang penting mereka juga harus memiliki kompetensi moral dan kompetensi spiritual secara proporsional. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.
5. Standar Sarana dan Prasarana
Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan. Ada pun sarana tersebut antara lain meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarananya antara lain lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat
6. Standar Pengelolaan
Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
7. Standar Pembiayaan
Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Ada tiga macam biaya dalam standar ini : a. Biaya investasi satuan pendidikan yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. b. Biaya personal sebagaimana adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan, meliputi : 1) Gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 3) biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, lain sebagainya.
8. Standar Penilaian Pendidikan
Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik. Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip penilaian yaitu: sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis,beracuan kriteria, dan akuntabel (Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Bagian B). Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik (Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Bagian C.1). Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas (PP No.19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat 1)
C. Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Satuan pendidikan pada tahap awal harus mampu menyusun dan melaksanakan program pemenuhan SNP yang realistis dan sesuai kondisi nyata (berdasarkan hasil analisis konteks), dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia baik di dalam maupun di luar sekolah, melalui berbagai strategi antara lain: a. Pemenuhan standar isi (SI) dapat dilaksanakan melalui pengembangan dan pemberlakuan KTSP sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku; mensosialisasikan KTSP baik internal maupun eksternal; mengevaluasi dan memvalidasi dokumen KTSP secara periodik. b. Pemenuhan standar proses dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kelengkapan perangkat pembelajaran (RPP dan bahan Ajar); optimalisasi sarana prasarana dan lingkungan yang tersedia baik di dalam maupun di luar sekolah; peningkatan pengawasan/pengendalian dan melaksanakan perbaikan pelaksanaan pembelajaran secara periodik.
c. Pemenuhan standar kompetensi lulusan (SKL) dapat dilaksanakan melalui pengkajian/pemetaan SKL satuan pendidikan, kelompok mapel dan mata pelajaran (keterkaitannya dengan SK dan KD dalam SI); memanfaatkan hasil UN dan US dalam penyusunan program perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil UN dan US untuk meningkatkan mutu lulusan. d. Pemenuhan standar ketenagaan dapat dilaksanakan melalui optimalisasi tenaga yang ada, pelatihan peningkatan kompetensi dan profesional, pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di luar sekolah (kerjasama dengan instansi lain), serta pengusulan mutasi antar sekolah dan atau pengangkatan guru baru kepada dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi. e. Pemenuhan standar sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui optimalisasi penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana yang ada, penghapusan/hibah ke sekolah lain yang memerlukan dan atau penambahan sarana baru. f. Pemenuhan standar pengelolaan dapat dilaksanakan melalui optimalisasi seluruh sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai kewenangan sekolah dan kepala sekolah; menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam keseluruhan proses pengelolaan sekolah, mulai penyusunan program kerja, pelaksanaan dan evaluasi keterlaksanaan program; melaksanakan validasi/perbaikan program kerja secara periodik; meningkatkan peranserta para pembina mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, pusat dan atau masyarakat di lingkungan setempat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk kebijakan, program, ketenagaan, sarana dan prasarana maupun pembiayaan; g. Pemenuhan pembiayaan di setiap satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui optimalisasi seluruh dana yang diterima oleh sekolah baik melalui dana APBD, APBN maupun dana dari masyarakat. h. Pemenuhan standar penilaian melalui peningkatan kualitas dan kelengkapan perangkat penilaian; melaksanakan dan mengelola hasil penilaian peserta didik secara sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku; melibatkan orangtua dan masyarakat dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005, Standar Nasional Pendidkan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 3. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 32 tahu 2013 pasal 2 ayat (1), Standar Pendidikan Nasional terdiri atas 8 lingkup, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
B. Saran
1. Agar Standar Nasional Pendidikan dapat terlakasana dengan baik, maka hal-hal yang merupakan lingkup Standar Nasional Pendidikan harus terpenuhi dengan baik. 2. Agar pendidikan di seluruh indonesia menjadi lebih mampu bersaing maka perlunya standarisasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan atau satuan pendidikan di manapun berada.
DAFTAR PUSTAKA
ElQorni, Ahmad Kurnia. 2013. Standar Nasional Pendidikan. http://elqorni.wordpress.com/2013/06/29/standar-nasional-pendidikan-snp/ Mulyasa, E. 2006. Kurikulum Yang Disempurnakan : Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Mustofa, Sulihin. 2012. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. http://sulihinmustafa.blogspot.com/2012/04/pemenuhan-standar-nasional-pendidikan.html Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Thun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Zaenuri, Moch. 2013. Makalah 8 Standar Nasional Pendidikan Zaenuri pai, http://mochzaenuri7.blogspot.com/2013/10/makalah-8-standar-pendidikan-nasional.html Moch. Zaenuri, “Makalah 8 Standar Nasional Pendidikan Zaenuri pai”, http://mochzaenuri7.blogspot.com/2013/10/makalah-8-standar-pendidikan-nasional.html, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal. 10 E. Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan : Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, Hal. 40 Ahmad Kurnia ElQorni, “Standar Nasional Pendidikan”, http://elqorni.wordpress.com/2013/06/29/standar-nasional-pendidikan-snp Sulihin Mustofa, “Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan”, http://sulihinmustafa.blogspot.com/2012/04/pemenuhan-standar-nasional-pendidikan.html
