Modul ke:
Kapita Selekta Ilmu Sosial Hukum Pidana
Fakultas
ILMU KOMUNIKASI Program Studi
Penyiaran
Finy F. Basarah, M.Si
Hukum Pidana Kapita Selekta Ilmu Sosial Ruang lingkup: Mengenai Hukum Pidana secara umum dan yang berlaku di Indonesia Kompetensi: Mahasiswa memahami sistem hukum Pidana terutama yang berlaku di Indonesia
Pendahuluan • Pengertian Hukum Pidana: 1. Menentukan perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana 3. Menentukan cara bagaimana sanksi itu dapat dikenakan 3
Tujuan Hukum Pidana: 1. Mengatur masyarakat agar hak dan kewajibannya terjamin. 2. Melindungi kepentingan masyarakat. 3. Melindungi masyarakat dari campur tangan penegak hukum yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan. 4
• Hukum Pidana mempunyai sifat istimewa Æ pada saat pelaksanaan hukum pidana justru terjadi perampasan hak terhadap seseorang yang telah melanggar hukum.
5
• Dengan demikian, hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remidium, maksudnya penjatuhan pidana atau penerapan hukum pidana merupakan jalan terakhir apabila sanksi atau upayaupaya pada cabang hukum lainnya tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan. 6
•
Hukum Pidana Material di Indonesia 1. Sumber utama: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Æ berlaku di Indonesia sejak tahun 1946 (setelah kemerdekaan RI) dengan UU Nomor 1 Tahun 1946. Merupakan warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918. 2. Sumber lain: UU yang dibuat oleh RI (Korupsi, Lalu Lintas, Narkotika, Psikotropika, Terorisme, dll). 7
• Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): – Buku I Æ Ketentuan-ketentuan Umum (Algemene Leerstrukken), pasal 1-103 – Buku II Æ Tindak Pidana Kejahatan (Misdrijven), pasal 104-488 – Buku III Æ Tindak Pidana Pelanggaran (Overstredingen), pasal 489-569. 8
• Asas legalitas Hukum Pidana Æ Nullum delictum, nulla poena sine pravia lege punali Æ ketentuan-ketentuan hukum pidana harus tertulis dalam perundangundangan hukum pidana positif.
9
• Asas Temporis Delicti Æ tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu. Jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana setelah tindak pidana itu dilakukan maka dipakai adalah ketentuan yang paling meringankan terdakwa.
10
• Ruang lingkup berlakunya Hukum Pidana: 1.Asas Teritorialitas (Teritorialiteits Beginsel) 2.Asas Nasionalitas Aktif (Actief Nationaliteits Beginsel) 3.Asas Nasionalitas Pasif (Pasief Nationaliteits Beginsel) 4.Asas Universalitas (Universaliteits Beginsel)
11
Delik • Delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum, merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja (dengan niat, ada kesalahan) oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
12
• Delik Aduan Æ didasarkan pada pengaduan dari pihak korban atau keluarganya, terdiri dari: – Delik Aduan Relatif – Delik Aduan Absolut
• Delik Biasa Æ dilakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan dari korban yang berkepentingan atau dirugikan. 13
Sistem Hukuman •
Hukuman Pokok (Hoofd straffen): 1. 2. 3. 4.
14
Hukuman mati Hukuman penjara Hukuman kurungan Hukuman denda
•
Hukuman Tambahan (Bijkomende straffen) Æ sebagai penambah hukuman pokok apabila hakim menetapkannya, terdiri dari: 1. Pencabutan beberapa hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim
15
•
Alasan Penghapus Pidana: 1. Alasan Pemaaf (sisi subyektif) Æ pelakunya;
Tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44)
Overmacht (Pasal 48)
Noodweer exces (Pasal 49 ayat 2)
Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1)
16
2. Alasan Pembenar (sisi obyektif) Æ perbuatannya; Menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50) Noodweer (Pasal 49 ayat 1)
17
• Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana: 1. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan 2. Dituntut untuk kedua kalinya Æ Ne bis in idem 3. Matinya pelaku 4. Daluwarsa 5. Ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (Pasal 82). 6. Abolisi atau amnesti 18
• Alasan Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana: 1. Matinya terdakwa (Pasal 83) 2. Daluwarsa (Pasal 84-85) 3. Grasi
19
Terima Kasih Finy F. Basarah, M.Si
