Modul ke:
Kapita Selekta Ilmu Sosial Fungsi Sistem Komunikasi Politik
Fakultas
ILMU KOMUNIKASI Program Studi
Penyiaran
Finy F. Basarah, M.Si
Fungsi Sistem Komunikasi Politik Kapita Selekta Ilmu Sosial •Ruang lingkup Mengenai fungsi sistem komunikasi politik •Kompetensi: Mahasiswa memahami fungsi sistem komunikasi politik
3
KOMUNIKASI
POLITIK
4
• Kajian komunikasi politik bersifat dimensional dan kasuistik karena berkaitan dengan berbagai macam problem dan kompleksitas permasalahan.
5
• Bahasan komunikasi politik pun tidak hanya berkisar dalam suatu sistem intranegara, tetapi melintas batas wilayah sistem ekstranegara sehingga akan bertemu berbagai sistem dan akan saling memengaruhi antara satu dan lainnya
KOMUNIKASI 6
• Istilah “komunikasi” berpangkal pada perkataan latin Communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. • “Komunikasi” juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin Communico yang artinya membagi (Cherry dalam Stuart dalam Cangara, 1998).
7
• Berdasarkan studi komunikasi antarmanusia (human communication) (Book, 1980 dalam Cangara 1998): Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan:
1.Membangun hubungan antar sesama manusia 2.Melalui pertukaran informasi 3.Untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain 4.Serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu
8
• Everett M. Rogers (1986, dalam Cangara, 1998): “Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka”
9
• Rogers dan D. Lawrence Kincaid (1981, dalam Cangara, 1998): “Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam”
10
• Shannon and Weaver (1949): “Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi.”
POLITIK 11
• Istilah ilmu politik pertama kali digunakan oleh Jean Bodin (1576), kemudian oleh Thomas Fitzherbert dan Jeremy Bentham (1606) Æ istilah politik yang dimaksud adalah ilmu negara. • Kaspar Bluntschli : politics is the science which is concerned with the state, which endeavors to understand and comprehend the state in its conditions, in its essential nature, its various forms of manifestation, its development. • Laswell : when we speaks of the science of politics, we mean the science of power.
KOMUNIKASI POLITIK 12
• Rusadi Kantaprawira mendefinisikan komunikasi politik adalah untuk menghubungkan sistem politik yang hidup di dalam masyarakat, baik pikiran interen golongan, instansi, asosiasi, maupun sektor kehidupan politik pemerintah.
13
• Astrid S. Susanto: komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.
14
• Hafied Cangara (2009) Æ komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Komunikasi politik memiliki pesan yang bermuatan politik.
15
• Maswardi Rauf menyebutkan bahwa komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik karena pesanpesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktivitas komunikator sebagai pelaku kegiatan politik. • Komunikasi politik dibagi ke dalam dua dimensi, yaitu: 1. Sebuah kegiatan politik: penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. 2. Kegiatan ilmiah: kegiatan poliik dalam sistem politik.
Negara 16
• Konvensi Montevideo (1933) Æ syarat-syarat negara: 1. 2. 3. 4.
Penduduk yang tetap Wilayah tertentu Pemerintahan yang berdaulat Kemampuan untuk mengadakan hubungan antar bangsa
17
• Tugas negara: 1. Menciptakan tatanan (order) dalam bentuk jaminan keamanan guna memproteksi hak-hak milik negara. 2. Menyediakan fasilitas umum (public goods) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi tuntutan hidupnya sebagai anggota masyarakat. 3. Berusaha mengangkat derajat persamaan antara sesama manusia (equality) sehingga tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan, melainkan memiliki kesempatan yang sama atas prinsip keadilan untuk memperoleh akses dalam berusaha dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah.
18
• Ideologi: 1. Ideologi yang berkaitan dengan kekuasaan (pemerintah) 1. Totalitarisme Æ menekankan perlunya pemerintah memiliki kemampuan yang tak terbatas 2. Anarkisme Æ menentang semua bentuk penguasaan pemerintah karena sebagai filsafat politik anarkisme mengedepankan nilai-nilai kebebasan. 3. Libertarian Æ mengakui bahwa pemerintah pada dasarnya diperlukan, tetapi kalau bisa sedapat mungkin dalam kapasitas terbatas.
19
LIBERTARIAN
LIBERALISME
Liberty Æ tidak berada dalam pembatasan pemerintah
Liberal Æ dermawan dan toleran. Dipergunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mendanai program-program sosial untuk kepentingan masyarakat
20
2. Ideologi yang berkaitan dengan ekonomi 1. Kapitalisme Æ memberi keleluasaan kepada pihak swasta tanpa banyak campur tangan pemerintah. 2. Sosialisme Æ menciptakan persamaan (equality), keadilan, serta mengakhiri eksploitasi orang kaya terhadap orang miskin. Penguasaan negara terhadap barang-barang produksi dan jasa-jasa pelayanan publik, mis telekomunikasi, pertambangan, industri berat, transportasi, dan tenaga listrik.
21
3. Ideologi yang berkaitan dengan sikap politik 1.
Liberalisme Æ terdapat dua konsep: 1.
2.
2.
Liberalisme klasik atau liberalisme negatif Æ berkembang di Eropa pada abad 18 – 19. Ideologi ini memandang individu harus bebas dari belenggu ekonomi, politik, agama, dan moral. Liberalisme positif Æ diprakarsai oleh Presiden Amerika tahun 1930-an, Franklin D. Roosevelt, yang menginginkan bahwa dalam menjalankan liberalisme positif, individu harus diberi kebebasan untuk berbicara dan beragama, dan juga menginginkan pemerintah mengambil tindakan positif untuk melindungi kehidupan masyarakat.
Konservatisme Æ melestarikan nilai-nilai dan lembagalembaga tradisional masyarakat guna menentang perubahan radikal yang dilakukan oleh kelompok liberal.
Terima Kasih Finy F. Basarah, M.Si
