Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Wilayah Negara Pengertian “negara” secara umum, pada awalnya terdapat dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak dan kewajiban negara, yang menyebutkan beberapa unsur daripada suatu negara sebagai subjek hukum Internasional (characteristic of State as a person of International Law) : a) permanent population; b) a defined territory; c) a Government; and d) a capacity to enter into relations with other States. Pengertian mengenai negara sangatlah luas tergantung dari sudut mana pengertian tersebut akan ditinjau. Dari ke-empat unsur yang disebut oleh konvensi tersebut diatas, yang banyak terkait dengan pelaksanaan konvensi adalah unsur ke-dua, yaitu “a defined territory”, karena “defined territory” ini memerlukan kejelasan dan kepastian hukum. Dalam Pasal 2 (1) Konvensi Hukla terlihat bahwa setiap negara memiliki “land territory” dan “internal waters”. Konvensi Hukla 1982 ini telah menjawab sebagian nsur kedua, khususnya tentang bagaimana suatu negara menetapkan “defined territory” di laut, yang berbatasan dengan laut territorial. Penetapan “defined territory” serta status hukumnya yang terkait dengan udara diatasnya, selain terdapat dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi Chicago tentang Civil Aviation tahun 1944, juga diatur “kembali” tatanannya dalam Konvensi Hukla 1982 ini. Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Wilayah Indonesia • Sesuai dengan prinsip hukum internasional uti possidetis juris, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda. • Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939. • Selanjutnya seiring dengan perjalanan NKRI, Pemerintah RI memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai dari Deklarasi Djuanda, berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada akhirnya konsep Negara Kepulauan diterima di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS ’82) Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

UNCLOS 1982 • Ditandatangani di Montego Bay, Jamaica pada 30 April 1982 • Telah diratifikasi oleh 149 negara • Berisi mengenai penetapan batas-batas terluar dan garis batas antar negara dari berbagai zona maritim seperti : Perairan Dalam, Laut teritorial, Selat, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Bebas/Lepas, dan Kawasan. Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Istilah Negara dalam Konvensi Hukum Laut 1982 1. Coastal State (Negara Pantai) Istilah teknis

2. Archipelagic State Part IV. Archipelagic State

3. Landlocked State Part V. EEZ. Art. 69

4. Geographical Disadvantage State Part V. EEZ. Art. 70 para (2)

5. Flag State Part VII. High Seas. Art. 91

6. Port State Art. 218 Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Darmawan

1. Negara Pantai Tidak ada perumusan hukum tersendiri untuk pengertian Coastal State. Tidak ada use of terms untuk Coastal State. Coastal State merupakan pengertian tehnis, yang maknanya dapat dilihat dari pengertian linguistiknya, sedangkan fungsinya dapat ditemukan berdasarkan sistematika penggunaan istilah Coastal State tersebut dalam ketentuan-ketentuan konvensi. Coastal State diterjemahkan sebagai Negara Berpantai. Artinya semua bentuk negara yang memiliki pantai, termasuk Negara Kepulauan. 3. Land-Locked States yang memiliki pengertian Negara Tak Berpantai, sudah tentu tidak termasuk dalam Coastal States. Dalam sharing sumber daya alam laut di ZEE dengan land-locked States, timbul pula istilah Developed Coastal States (Art.69 para 4). Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Darmawan

2. Negara Kepulauan Negara Kepulauan atau “Archipelagic States” merupakan lembaga hukum baru dalam Konvensi Hukum laut, yang sebelumnya (Konvensi Geneva 1958) tidak ada. Oleh karena itu istilah ini memiliki pengertian hukum tersendiri.

Part IV : Archipelagic States. Art.46 : Use of terms. For the purpose of this Convention : 1. “archipelagic State” means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands; 2. “archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated, that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such. Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Darmawan

3. Land-Locked States Artinya Negara Tak Berpantai, sudah tentu tidak termasuk dalam Coastal States. Dalam sharing sumber daya alam laut di ZEE dengan land-locked States, timbul pula istilah Developed Coastal States (Art.69 para 4).

4. Geographically Disadvantage States : Artinya Negara yang secara geografis tak beruntung. Pengertian ini diperlukan, karena persoalan pembagian sumber daya alam laut harus memberikan keadilan bagi semua negara. Negara ini merupakan negara yang pantainya kecil, atau terjepit, sehingga akses ke laut untuk memperoleh sumberdaya alam di laut tidak seperti halnya negara berpantai lainnya. Pengertiannya terdapat dalam Art.70 para (2) Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Darmawan

5. Flag State : Flag State dimaksudkan sebagai Negara bendera. Ketentuan mengenai Flag State juga dirumuskan secara khusus dalam ketentuan tersendiri, karena pengertian ini dapat menimbulkan akibat hukum yang luas. Semua kapal wajib memiliki kebangsaan kapal. Hal ini selain menyangkut status hukum “teritori” diatas kapal, juga menyangkut pertanggungan jawab negara dalam penyelenggaraan keamanan pelayaran, serta pelaksanaan hukum laut. Pengaturan mengenai Flag State dalam Konvensi Hukla “terpaksa” ditempatkan di Bab mengenai High Seas. Karena Kebangsaan Kapal sangat diperlukan dalam pergaulan internasional di laut bebas, maka penempatan masalah kebangsaan kapal ini akhirnya diletakkan di Bab II : Part VII : High Seas Section 1 : General Provisions. Art.91 : Nationality of ships. Every State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. Ships have the nationality of the State whose flag they are entitled to fly. There must exist a genuine link between the State and the ship. Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Darmawan

Istilah-Istilah Kewilayahan Laut 1.

Territorial Sea Part 2. Section 1. General provision Art. 2. Legal Status Part 2. Section 2. Limits of the territorial sea Art. 3. Breadth Art. 4. Outer limit of territorial sea

Art. 5. Normal Baseline Art. 6. Reefs Art. 7. Straight baselines Art. 8. Internal waters Art. 9. Mouths of rivers Art. 10. Bays Art. 13. Low-tide elevations

Art. 14. Combination Art. 16 Charts Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Darmawan

Laut teritorial / Territorial Waters • Laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut dari garis pangkal. • Kedaulatan penuh / Full sovereignty. • Ketentuan ini dalam pasal 3 UNCLOS telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. • Terdapat hak lintas damai (right of innocent passage). Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

2.

Archipelagic Waters (Part IV.) Art. 47. Archipelagic baselines Para (1) ratio of the area of the water to the area of the land, is between 1 to 1 and 9 to 1 Para (2) Length of such baselines shall not exceed 100 nm, except 3 % but maximum 125 nm Para (4) not from low-tide elevations, unless lighthouses… Para (8) and (9) charts

3.

Economic Exclusive Zone (Part V.) Art. 55. legal regime Art. 56. Rights, jurisdiction and duties

Art. 57. Breadth of the EEZ Art. 58. Rights and duties of other States in the EEZ Art. 60. Artificial islands, installations and structures Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Darmawan

Art.55 : Specific legal regime of the exclusive economic zone The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the Coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention. Disini meskipun hanya disebut hak Coastal State saja tetapi Archipelagic State juga termasuk In the EEZ, the coastal State has:

(a) Sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the sea-bed and of the sea-bed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds, (b) Jurisdiction -

Establishment and use of artificial islands, installations and structures

-

Marine scientific research

-

The protection and preservation of marine environment

Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Darmawan

Zona Ekonomi Eksklusif / Economic Exclusive Zone • Zona selebar 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal. • Di zona tersebut terdapat Hak Berdaulat / Sovereign rights. • Hak-hak tersebut adalah hak untuk eksplorasi & pengelolaan sumber kekayaan alam, hayati maupun non hayati, dari perairan diatas dasar laut & dari dasar laut dan tanah dibawahnya untuk kepentingan ekonomi. Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Copyright (c) Arie Afriansyah 2007

4.

Continental Shelf (Part VI.)

Art. 76. Definition

Para (1) …the continental shelf of a coastal state comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nm from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance… Para (4) beyond 200 nm

Art. 77. Rights of the coastal state Para (1) sovereign rights Para (3) rights do not depend on occupation, effective or notional, or on any express proclamation Disini meskipun hanya disebut hak Coastal State saja tetapi Archipelagic State juga termasuk

Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Darmawan

Landas Kontinen / Continental Shelf • Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut & tanah dibawahnya dari area dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Dapat diperpanjang hingga 350 mil laut. (pasal 76 UNCLOS 1982). • Negara pantai tersebut mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi & eksplorasi SDAnya sesuai dgn pasal 77 UNCLOS 1982.

Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

5.

High Seas (Part VII.)

Art. 86. Application of the provisions of this part Art. 87. Freedom of the high seas Para 1 : The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this Convention and by other rules of international law. It comprises, inter alia , both for coastal and land-locked States: a) freedom of navigation; b)freedom of overflight; c) freedom to lay submarines cables and pipelines, subject to Part VI; etc. Disini meskipun hanya disebut hak Coastal State saja tetapi Archipelagic State juga termasuk.

Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Darmawan

Laut Bebas/Lepas / High Seas (International Waters) • Laut diluar dari ZEE. • Tidak ada / berlaku kedaulatan negara manapun. • Merupakan res communis dengan beberapa kebebasan seperti kebebasan berlayar, penerbangan, memasang kabel laut, perikanan, dan riset ilmiah. • Terdapat hak pengejaran seketika (right of hot pursuit). Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap