Nomor SOP Tanggal Buat : 31 Agustus 2016 Tanggal Revisi : 26 Oktober 2016 Tanggal Efektif : 26 Oktober 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Disahkan oleh Drs. H. Sarif Usman, SH., MH
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Telp/Fax (0536) 3222837/3231746 e-mail :
[email protected] PALANGKA RAYA 73112
Nama SOP
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Dasar Hukum
Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung RI; 3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 5. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 7. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayan Informasi di Pengadilan; 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
Keterkaitan
1. SOP Meja Informasi; 2. SOP Administrasi Persuratan;
Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan masyarakat dan penanganan pengaduan tidak tercapai
No.
Uraian Kegiatan
1
Panitera Muda Hukum menerima surat pengaduan masyarakat dari Bagian. TU dan RT/ surat delegasi dari Bawas MARI, Perorangan, Mas Media selanjutnya untuk dicatat dalam Buku Register Pengaduan;
3
4
5
Peralatan/perlengkapan 1. Komputer dan perlengkapan yang mendukung; 2. Formulir Pengaduan dan Informasi 3. Perlengkapan Dokumen dan Arsip;
Peringatan
2
1. Minimal S1; 2. Memahami Proses dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat; 3. Memahami Tugas dan Fungsi Meja Informasi;
Perorangan/M as Panmud Hukum Ketua PTA Media/instans i lain
Mutu Baku Wakil Ketua PTA
Panitera Muda Hukum meneruskan surat pengaduan kepada Ketua PTA; Ketua PTA menurunkan disposisi kepada Wakil Ketua PTA untuk ditelaah; Wakil Ketua selanjutnya menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk melakukan penelaahan; Hakim Tinggi Pengawas Daerah melaporkan hasil penelaahan kepada Wakil Ketua PTA apakah layak ditangani atau tidak;
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
HATIWASDA
Tim Pemeriksa
Kelengkapan
Waktu
Output
Surat Pengaduan
10 menit
Berkas Pengaduan beserta nomor Pengaduan
Berkas Pengaduan
900 menit
Berkas Pengaduan
Berkas Pengaduan
900 menit
Pendapat
Berkas Pengaduan
1440 menit
Pendapat
Berkas Pengaduan
960 menit
Pendapat dan Rekomendasi
Tidak
Layak
Ketera ngan
6
7
8
9
Wakil Ketua PTA melaporkan kepada Ketua PTA tentang hasil telaahaan Hakim Tinggi Pengawas; Ketua PTA menurunkan disposisi dengan Tim yang telah ditentukan kepada Wakil Ketua PTA untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Wakil PTA memerintahkan kepada Sekretaris (Panmud Hukum) untuk mengumpulkan dokumendokumen dan surat pengaduan tersebut dan menyiapkan konsep SPT. Sekretaris (Panmud Hukum) menyiapkan suratsurat, dokumen-dokumen dan konsep SPT yang telah siap untuk ditandatangani oleh Ketua PTA .
10 Ketua PTA menandatangani
konsep SPT disiapkan.
yang
telah
Berkas Pengaduan
960 menit
Pendapat dan Disposisi
Disposisi
960 menit
Penetapan Tim Pemeriksa
Berkas dan Dokumen Pengaduan
960 menit
Konsep Surat Perintah Tugas (SPT)
Berkas dan Konsep SPT
960 menit
-
Berkas dan Konsep SPT
960 menit
Surat Perintah Tugas (SPT)
Berkas dan Dokumen Pengaduan
2400 menit
11 Panmud
Hukum meneruskan SPT kepada Tim Pemeriksa yang telah ditunjuk untuk menangani pengaduan tersebut beserta dokumen pengaduan.
12 Tim Pemeriksa menelaah
dan meneliti Surat Pengaduan kemudian memeriksa Pelapor dan Terlapor serta pihak terkait lalu membuat Berita Acara dan LHP dan melaporkannya ke Wakil PTA.
Konsep Laporan Hasil 9600 menit Pemeriksaan
13 Wakil PTA menerima LHP
Tidak
apakah sudah benar atau tidak (perlu perbaikan). Benar
Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Berkas dan Dokumen Pengaduan
2400 menit
LHP
Konsep Pendapat dan rekomendasi
480 menit
Pendapat dan Rekomendasi
14 Wakil PTA menyampaikan
laporan kepada Ketua PTA untuk dikeluarkan rekomendasi. 15 Ketua PTA memerintahkan
kepada Sekretaris (Panmud Hukum) untuk mengetik dan mengirim LHP beserta rekomendasi ke Bawas dan mendokumentasikan/meng arsipkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penanganan Pengaduan tersebut.
Konsep Laporan Pengaduan dan 480 menit LHP
Total Waktu Jam Kerja *. Jumlah waktu pengarsipan perkara banding 24370 menit = 16 Hari 22 Jam 10 menit jam kerja
Arsip Pelaporan Pengaduan
24370 menit jam kerja
Keterangan FLOWCHART : : Mulai dan akhir proses : Kegiatan berupa proses
Palangka Raya, 26 Oktober 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya,
: Kegiatan pengambilan keputusan : Pindah dari atau sambung ke halaman berikutnya
TTD
: Alur
Drs. H. SARIF USMAN, S.H, M.H NIP. 19541222 198203 1 001
10
900
900
1440
960
960
960
960
960
960
2400
9600
2400
480
480
24370
