Fax PALANGKA RAYA 73112

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IB Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Telp./Fax. 0536 3221289 Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama: http://pa-palangkaraya.go.id Palangka Raya Email : [email protected] website

PALANGKA RAYA – 73112

i

Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya ii

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB Tahun 2015 dengan tepat waktu. Laporan

ini

menguraikan

tentang

pelaksanaan

tugas

Pengadilan Agama Palangka Raya selama tahun 2015 yang meliputi bidang teknis yustisial, pengawasan internal, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana,

pengelolaan

keuangan,

serta

pengelolaan

administrasi. Hal demikian dimaksudkan untuk memberikan dasar pemikiran guna mewujudkan visi dan misi Peradilan Agama agar sesuai dengan yang diharapkan. Laporan ini juga merupakan bentuk realisasi kerja sekaligus sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam tahun 2015, dalam perjalanan kurun waktu tersebut terhadap capaian yang diperoleh selama ini, akan terus kami tingkatkan. Sementara itu terhadap kendala dan permasalahan yang ada, kami akan berusaha semaksimal mungkin mengatasinya, sehingga pelayanan utama kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik. Laporan Tahunan ini dibuat berpedoman dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

525-1/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang kemudian

ditindaklanjuti dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1225/OT.01.2/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, kendati demikian,

kami masih

menyadari mungkin Laporan Tahunan ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna menyempurnakan laporan pada tahun yang akan datang.

Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya iii

Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Tahunan ini dengan tepat waktu. Semoga selalu diberikan kesehatan dan Lindungan Allah SWT. Akhirnya semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kami dan pihak terkait yang memerlukan. Terima kasih. Palangka Raya, 31 Desember 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB Ketua,

Drs. H. Mahbub A., M.H.I NIP. 19520421 198203 1 003

Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya iv

Halaman Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Bab I

Pendahuluan A. Kebijakan Umum Peradilan B. Visi dan Misi C. Rencana Strategis

Bab II

Struktur Organisasi (Tupoksi) A. Penyusunan Alur Tupoksi B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Bab III

Pembinaan dan Pengelolaan A. Sumber Daya Manusia 1. Profil Sumber Daya Manusia 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 3. Mutasi 4. Promosi 5. Pensiun B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara 2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 3. Putusan Yang Diajukan Banding a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak dapat diterima Tk.Banding 4. Putusan Yang Diajukan Kasasi a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan Dikuatkan Tk.Kasasi b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan Dibatalkan Kasasi c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan Tidak dapat diterima Tk.Kasasi d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan Dikuatkan Tk.Kasasi e. Putusan engadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan Dibatalkan Tk.Kasasi

1 1 3 4 13 21 64 109 109 110 112 113 119 120 121 121 122 123 123 123 123 124 124 124 124 124 125

Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya v

C. D. E. F.

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan Dikuatkan Tk.Kasasi yang dikuatkan Tk.PK b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan Dibatalkan Tk.Kasasi yang dikuatkan Tk.PK c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan Tidak dapat diterima Tk.Kasasi yang dikuatkan Tk.PK d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan dikuatkan Tk.Kasasi yang dikuatkan Tk.PK e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan Dibatalkan Tk.Kasasi yang dikuatkan Tk.PK f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan dikuatkan Tk.Kasasi yang dibatalkan Tk.PK g. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan Dibatalkan Tk.Kasasi yang dibatalkan Tk.PK h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan Tidak dapat diterima Tk.Kasasi yang dibatalkan Tk.PK i. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan Dikuatkan Tk.Kasasi yang dibatalkan Tk.PK j. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan Dibatalkan Tk.Kasasi yang dibatalkan Tk.PK k. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang dikuatkan Tk.PK l. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dikuatkan Tk.PK m. Putusan Pengadilan Tk.Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk.PK n. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap Dibatalkan Tk.PK o. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dikuatkan Tk.PK p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan q. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang tidak dapat diterima Tk.PK r. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dikuatkan Tk.PK Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan Dukungan Teknologi Informasi Regulasi Tahun 2015

125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 135 139 142

Bab IV

Pengawasan A. Internal B. Evaluasi

147 147 159

Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi A. Kesimpulan B. Rekomendasi

161 161 163

Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya vi

A. Kebijakan Umum Peradilan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Kehakiman diIndonesia merupakankekuasaan yang merdeka, untuk menyelengarakan peradilan, guna menegakkankeadilan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989menyatakan sebagaiberikut : 1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan olehPengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 2) Kekuasaan

Kehakiman

di

lingkungan

Pengadilan

Agama

berpuncakkepadaMahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama merupakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Demikian Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamabahwakewenangan Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1)Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya |

1

(c) wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah air kita. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilam Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syari’ah.Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara

termasuk

“Ekonomi

Syari’ah”.

Pasal

ini

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : a) Bank Syari’ah; b) Lembaga Keuangan Makro Syari’ah; c) Asuransi Syari’ah; d) Reasuransi Syari’ah; e) Reksadana Syari’ah f) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari’ah; g) Sekuritas Syari’ah; h) Pembiayaan Syri’ah; i) Pegadaian Syari’ah; j) Dana pensiun lembaga keuangan Syari’ah; dan k) Bisnis Syari’ah. Dengan

bertambahnya

kewenangan

Peradilan

Agama

dalam

memutus perkara yang berkaitan dengasn “Ekonomi Syari’ah”. Maka


2

para hakim di Pengadilan Agama dituntut wajib menguasai tentang ilmu ekonomi Syari’ah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Pengadilan Agama Palangka RayaKelas IB yang berada di Ibukota Provinsi, secara geografis terletak pada 113˚30`- 114˚07` Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km2 (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan: SebelahUtara

: Dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau Sebelah Barat

: Dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masingLaporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya |

3

masing 117,25 Km2, 583,50 Km2, 352,62 Km2, 572,00 Km2 dan 1.053,14 Km2.

B. Visi dan Misi B.1. Visi Adapun

visi

Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

adalah”

Terwujudnya Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Adil dan Berwibawa“.Dalam mewujudkan visi tersebut, perlu adanya upaya atau usaha-usaha perbaikan guna mewujudkan badan peradilan Agama Indonesia yang Agung dan Pengadilan Agama Palangka Raya secara khusus.

B.2. Misi 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan asassederhana, cepat, dan biaya ringan. 2. Meningkatkan profesionalisme seluruh aparatur penyelenggara Pengadilan Agama Palangka Raya. 3. Menjaga kemandirian hakim yang bebas dari segala bentuk campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan sosial atau kekuatan politik yang menggiring suatu majelis hakim pada arah tertentu. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan peradilan 5. Menciptakan budaya taat hukum baik penyelenggara peradilan maupun masyarakat pencari keadilan.


4

C. Rencana Strategis Dalam rangka mencapai VISI dan MISI Pengadin Agama Palangka Raya sebaimana tersebut di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategis goals) organisasi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI yang akan dicapai. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin ditempuh :

C.1. Tujuan : 1.

Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 3. Peningkatan

Sumber

Daya

Manusia

Pengadilan

Agama

Palangka Raya yang berkualitas. 4. Terjaganya

kemandirian

hakim

khususnya

maupun

penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar. 5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan 6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

C.2. Sasaran : 1.

Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).


5

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas. 4. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal. 5. Peningkatan tertib administrasi perkara. 6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 7.

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah

Agung RI

Indikator Kinerja Utama : Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO.

KINERJA UTAMA

1

2

1.

Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

3

4

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang sudah dimediasi

Hakim Mediasi/ Mediator

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang berhasil damai

Perbandingan perkara yang dimediasi dengan mediasi yang menjadi akta perdamaian Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diputus

Hakim Mediasi/ Mediator


Ketua Majelis/ Panitera Pengganti


c. Persentase perkara yang diputus


6

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 6 bulan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

f.

2.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)

3.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas

4.

Peningkatan kemampuan dan kualitas

Persentase perkara yang mengajukan : Banding, Kasasi, dan Peninjaua n Kembali Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti pendidikan/dikl at, dll b. Persentase pegawai dipanggil/meng ikuti pendidikan/dikl at, dll c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/dikl at, dll a. Persentase laporan hasil temuan yang

Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 6 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 6 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan Perbandingan antara perkara yang diselesaikan pada tingkat pertama dengan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.





Ketua Majelis/ Panitera Pengganti/ Panitera/ Panitera Muda Hukum


Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah putusan yang telah dipublikasikan Perbandingan jumlah pegawai yang ada dengan pegawai yang diusulkan

KetuaMajelis/ Panitera Pengganti/ Panitera/ Panmud Hukum/ Operator IT Ketua/Pansek/ Wasek/Kasubag Kepegawaian


Perbandingan antara pegawai yang diusulkan dengan pegawai yang dipanggil untuk mengikuti Perbandingan antara pegawai yang mengikuti dengan pegawai yang lulus Perbandingan antara LHP dengan LHP yang ditindak

Ketua/Pansek/ Wasek/Kasubag Kepegawaian

Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg

Ketua/Pansek/ Wasek/Kasubag Kepegawaian

Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg Laporan Hasil Temuan dan

Ketua/Pansek/ Pejabat dan Staf terkait

Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg


7

pengawasan internal

5.

6.

telah ditindak lanjuti b. Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal c. Pesentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti a. Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada Pimpinan b. Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi

Peningkatan tertib administrasi perkara

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

a. Persentase penyelesaian perkara prodeo

b. Persentase perkara yang telah diminutasi

c. Persentase putusan yang telah dianonimasi

d. Persentase penerimaan

lanjuti

Laporan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Temuan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut

Perbandingan tingkat kesalahan antara LHP sebelumnya dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dengan pengaduan yang ditindak lanjuti Perbandingan perkara yang diterima dengan perkara yang telah diterima secara lengkap

Ketua/Pansek/ Pejabat dan Staf terkait

Perbandingan antara alat bukti yang diserahkan dengan alat bukti yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti Perbandingan antara perkara yang diterima sebagaimana biasa dengan perkara yang diterima secara prodeo Perbandingan antara perkara yang telah selesai akan tetapi belum diminutasi dengan perkara yang telah diminutasi Perbandingan perkara yang telah diputus dengan putusan yang telah dianonimasi

Ketua Majelis/PP/ Panitera


Ketua/Panitera/ Posbakum


Ketua Majelis/PP


Ketua Majelis/PP/ Panitera/ Panmud Hukum/ Operator Ketua/Panitera/ Pejabat terkait


Perbandingan perkara yang

Ketua/Pansek/ Pejabat terkait dan Meja Pengaduan Ketua/Pansek/ Pejabat terkait

Register Pengaduan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan


8

perkara melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

7.

8.

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI

Persentase capaian penyelenggaraan operasional kantor

diterima melalui layanan Posbakum dengan perkara yang diterima langsung dari para pihak Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan capaian atau realisasi

Laporan Tahunan

KPA/PPK/ Pejabat dan Staf terkait

Laporan Bulanan

a. Persentase usulan kegiatan yang diajukan

Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan kegiatan sebelumnya

KPA/PPK/ Pejabat Pengadaan/ULP / Pejabat dan Staf terkait

RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan

b. Persentase yang diakomodir

Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan yang diakomodir Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan anggaran yang terserap

KPA/PPK/ Pejabat Pengadaan/ULP / Pejabat dan Staf terkait KPA/PPK/ Pejabat dan Staf terkait

RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan DIPA tahun berjalan dan Laporan Bulanan

c. Persentase anggaran yang terserap

Program dan Kegiatan : Sasaran Strategis tersebut sebagaimana tersebut di atas, merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan semua itu telah diakomodir melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Difasilitasi melalui program ini diharapkan mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel. Kegiatan pokok yang dapat dilaksanakan diantaranya : - Penanganan berperkara secara prodeo bagi masyarakat miskin. Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya |

9

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma dengan melampirkan: •

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari /Gampong yang menyatakan bahwa benar ybs tidak mampu membayar biaya perkara, atau

•

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Program Keluarga Harapan, atau Kartu Bantuan Langsung Tunai

•

Pemberian izin berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus

- Penyelesaian minutasi perkara “minutasi‟ berasal dari kata “minuut‟ (bahasa Belanda) yang berarti : surat asal, surat asli. Yang dimaksud dalam hal ini adalah semua surat surat asli yang diterima atau dibuat oleh Pengadilan selama proses penyelesaian perkara, seperti surat penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, surat-surat panggilan, putusan-putusan pengadilan yang akan menjadi arsip perkara dan harus disimpan di pengadilan. Dengan demikian “minutasi‟ berarti proses penyusunan berkas perkara sejak awal penyelesaian perkara sampai dapat dijadikan sebagai arsip perkara. - Pelaksanaan anonimasi putusan dan publikasi putusan melalui website atau direktori putusan; Salah satu bagian reformasi birokrasi di Pengadilan yaitu transparan putusan, dimana setiap perkara yang sudah diputus, putusannya wajib diupload di website atau direkrori putusan, akan tetapi sebelum


10

diupload harus dianonimasi dulu atau dilakukan pengaburan identitas. - Penyelenggaraan layanan Pos Bantuan Hukum; Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum dan jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan. Pemberi jasa di PBH adalah advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari’ah yang berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM yang terdaftar di Kemenkumham, mereka ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat dan organisasi bantuan hukum. Terkait hal ini siapa saja yang berhak menerima jasa Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat tertutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas baik sebagai Penggugat, Pemohon, Tergugat, ataupun Termohon. Adapun syarat untuk dapat dilayani melalui Pos Bantuan Hukum ini harus melampirkan : • Surat Keterangan Tidak Mampu • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua PA b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Melalui program inilah diharapkan dapat menjadi jalan mencapai sasaran strategis dalam hal upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal, terkait hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan, seperti :


11

- Melakukan bimbingan, arahan maupun pendampingan dalam rangka upaya penguatan SDM yang tersedia - Memberikan kesempatan yang sama dan mengikutsertakan dalam setiapkesempatan,sepertiPendidikan/Pelatihan/Diklat/Bimtek/Sosiali sasi, dan lain sebagainya. - Mempelajari buku panduan pengawasan yang menjadi tupoksi pengadilan,

dan

belajar

dari

pengalaman

pengawasan

atau

pemeriksaan sebelumnya. - Tindak lanjut atas pengaduan yang diterima - Tindak lanjut atas Laporan Hasil Temuan (LHP) dari tim pemeriksa baik internal maupun eksternal. c. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung Melalui program peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama ini, diharapkan dapat menjembatani segala kebutuhan penunjang Pengadilan, seperti : -

Pengadaan server.


12

Hakim : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ketua Drs.H.MAHBUB A.,M.H.I

Drs.NAJAMUDDIN,S.H.,M.H. H.M.RAHMADI, S.H, M.H.I. H. A. FARHAT, S.Ag, S.H.MHI SITI FADIAH, S,Ag MOHAMMAD MAHIN RDIHO AFIFI, S.H.I Drs. AKHMAD BAIHAQI

Wakil Ketua Drs.H. M. GAPURI.,S.H., M.H.

Sekretaris Drs. SALIMAN

Panitera KAMALUDDIN, S.Ag

Panmud Permohonan FRISLYASI, S.H.I

Panmud Hukum H.M.SIDIK, S.H.

Panmud Gugatan DYAH AYU S.L,S.Ag

11. 12. 13. 14.

Drs. ANAS H. BASRI YUSUF, BA. MAHMUDAH, S.Ag., S.H NURUL JAMALIAH, S.Ag Hj. SITI RUMIAH, S.H.I. TITIE NOORASYIAH, S.H. MARDIANA INDAH, S.Ag. PATIMAH, S.H. Drs. H. RAUJAN MUHAMAD IKHWAN, S.Ag.,SH.,MH. Dra. Hj. JUMANTAN Dra. ST. MURAHMI, MH. Dra. Hj. HILALIYAH H. SAID HARLI, S.Ag

Kasubag Umum &Keuangan SYAHMINAN.

Kasubag Perenc. TI & Pelaporan AKHMAD RAPI’E

Jurusita

Panitera Pengganti : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kasubag Kepeg.& Ortala A.DARWIS, SHI

HANIFAH AKHMAD, S.H.I Jurusita Pengganti : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

MAHLI NURIDAWATI THOYIB, S.Ag. CITRA SALAWATY, SH. SALASIAH, S.H. ANNI SOFIA TAZKIANTI, S.H.


13

Ini merupakan struktur dan pejabat baru yang telah diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 29 Desember 2015, yang terdiri dari Panitera, Sekretaris dan 3 orang pejabat struktural berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532. Perubahan mendasar dari Peraturan Mahkamah Agung ini bagi Pengadilan Tingkat Pertama adalah jabatan Panitera/Sekretaris yang selama ini dirangkap, dipisah menjadi yakni Panitera dan Sekretaris, kemudian Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan digabung menjadi menjadi Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Jabatan baru). Sementara itu di bagian Kepaniteraan tidak ada perubahan, kecuali bagi Mahkamah Syar’iah yaitu Panitera Muda Jinayah (Jabatan baru). Berdasarkan Perma tersebut dapat diketahui susunan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara peradilan sebagai berikut : Ketua Pengadilan : Tupoksinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Palangka

Raya

dalam

mengawasi,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakil Ketua Pengadilan : Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan


14

fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya. Hakim : Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bindalmin atas perintah Ketua. Panitera : Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Sementara fungsinya sebagai berikut : a.

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan; c.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;

d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi

perkara, penyajian

data

perkara, dan transparansi perkara; e.

Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

f.

Pelaksanaan mediasi;

g.

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan


15

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Sekretaris : Tugas Kesekretariatan adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B. Sementara fungsinya sebagai berikut : a.

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian; c.

Pelaksanaan urusan keuangan;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; e.

pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f.

Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

g.

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama

Kelas

I B. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan

teknologi

informasi,

dan

statistik,

serta

pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana :


16

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana Subbagian Umum dan Keuangan : Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan Panitera Muda Permohonan : Mempunyai

tugas

melaksanakan

administrasi

perkara

di

bidang

permohonan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;

b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan; c.

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; e.

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

f.

Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;

g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;


17

h. Pelaksanaan

penerimaan

dan

pengiriman

berkas

perkara

yang

dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali; i.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;

j.

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; l.

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. Panitera Muda Gugatan : Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi : a.

Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;

b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan; c.

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; e.

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

f.

Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;


18

g.

Pelaksanaan

penerimaan

dan

pengiriman

berkas

perkara

yang

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali; i.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;

j.

Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; l.

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; n. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. Panitera Muda Hukum : Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudPanitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi : a.

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara; c.

Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;

d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; e.

Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;


19

f.

Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

g.

Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan

i.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Pengganti : Mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;

b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan; c.

Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;

d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan; e.

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan

f.

Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

Jurusita : Mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum

tetap

pada

pengadilan

tingkat

pertama.

Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jurusita menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak; Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya |

20

b. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak; c.

Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;

d. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan e.

Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

Pranata Peradilan : Mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pranata Peradilan menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan administrasi perkara pada meja I;

b. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan c.

Pelaksanaan administrasi perkara pada meja II

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sesuai dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010–2035 dalam rangka mencapai Visi yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dengan Misi yakni Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan serta Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan, maka perlu suatu acuan atau standar dalam hal pelayanan. Untuk itu Pengadilan Agama Palangka Raya telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan dan seharusnya diselesaikan sebagaimana tahapan-tahapan yang

dibuat

dalam

SOP

tersebut

guna

mewujudkan

good

governance.Berikut ini hanya beberapa SOP yang dimuat dalam laporan tahunan ini, secara lengkap SOP telah dimuat dalam dokumen tersendiri.


21

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Nomor SOP

01/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

JL. Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. (0536) 3221289

Tanggal Revisi

-

Palangka Raya 73112

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh SOP PENERIMAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum:

Ketua PA Palangka Raya

Kualifikasi Pelaksana :

B. 1. Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur C. di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

1. S-1 (Hukum Islam/Syari’ah). 2. S-1 (Hukum).

Peralatan/Perlengkapan :

D.

2. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan E.Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.

Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Keterkaitan :

F.

Pencatatan dan pendataan:

G. Peringatan : H.

I. NoJ.

K. L. 1

M. N. O. P.

2

Q. R. 3S.

T. U. 4

Pelaksana

Mutu Baku

Aktivitas Meja I

Meja II

Menerimana surat permohonan /gugatan, verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan perlawanan pihak ketiga Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada Panitera `Muda gugatan /permohonan Menentukan besarnya biaya panjar perkara yang dituangkan dalam SKUM Membukukan panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara tingkat pertama

Ket

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Surat gugatan /permohonan dan referensi terkait

10 menit

Catatan untuk ditindaklanjut


20 menit

Berkas perkara dinyatakan lengkap

15 menit

Diberikannya nomor perkara sesuai dengan urutan pada buku jurnal.

35 menit

Tercatatnya biaya panjar perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara

Output

Tidak

Ya

SKUM dan referensi terkait

Buku jurnal dan referensi terkait


22

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA JL.Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. (0536) 3221289 Palangka Raya 73112

Nomor SOP

02/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENDAFTARAN PERKARA DENGAN PEMBAYARAN CUMA-CUMA (PRODEO) Dasar Hukum: 1.

2.


Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.

1. 2.

S-1 (Hukum Islam/Syari’ah). S-1 (Hukum).

Peralatan/Perlengkapan : Keterkaitan :


Pencatatan dan pendataan: Peringatan :

Pelaksana No

Meja I

1

Mutu Baku

Aktivitas Meja II

Menerima serta memeriksa surat permohonan dan gugatan beracara secara cuma-cuma (prodeo)

Tidak


Surat permohonan /gugatan dan referensi terkait

Ket Waktu

Output

25 menit

Catatan untuk ditindaklanjut dan berkas perkara dinyatakan lengkap

15 menit

Diberikannya nomor perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran pada SKUM

15 menit

Dicatatnya dalam buku register induk perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM.

Ya

2

Menerima surat gugatan disertai SKUM, member nomor registrasi serta menyerahkan pada para pihak.

`3

Menerima surat gugatan/permohonan dan SKUM, mencatat dalam register induk, serta menyerahkan eks. surat gugatan kepada para pihak.


SKUM dan referensi terkait


23


Nomor SOP

03/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENCATATAN REGISTER PERKARA MASUK, PMH dan PHS Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.



Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi Peringatan :

N o

Aktivitas

1

Menyiapkan surat permohonan dan gugatan dalam map berkas perkara, member nomor serta nama para pihak pada sampul map disertai formulir PMH dan PHS untuk diteruskan ke ketua PA.

2

Membuat penetapan majelis hakim (PMH) serta mencatat nya dalam buku register.

3

Membuat penunjukan PP, JSP dan penetapan hari sidang (PHS) serta mencatatnya dalam buku register

`

Pencatatan dan pendataan: Pelaksana Meja II

Ketua PA

Ketua Majelis

Mutu Baku PP

Jurusita


Surat permohonan /gugatan dan referensi terkait.

Draf/konsep, komputer dan penunjang lainnya.

Draf/konsep komputer dan penunjang lainnya.


Waktu

Output

80 menit

Catatan untuk ditindaklanjut dan berkas perkara dinyatakan lengkap

25 menit

Draf/konsep surat penetapan majelis hakim (PMH) mendapat persetujuan.

25 menit

Draf/konsep Surat penunjukan PP, JSP dan penetapan hari sidang (PHS) mendapat persetujuan.

24


Nomor SOP

04/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

JL.Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. (0536) 3221289

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


Palangka Raya 73112

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA, SAKSI/SAKSI AHLI Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.


Peralatan/Perlengkapan : Keterkaitan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Peringatan :


Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas PP

Jurusita

Kasir

Meja II

Persyaratan/ Perlengkapa n

1

Membuat instrumen, mencatat nomor perkara serta menyerahkannya.

Draf/konsep, komputer dan penunjang lainnya.

2

Membuat surat panggilan, meminta biaya pemanggilan serta melaksanakan pemanggilan

Instrumen pemanggilan, komputer dan penunjang lainnya.

3

` 4

Menerima instrumen pemanggilan dan surat pemanggilan.

Instrumen pemanggilan, buku jurnal dan referensi terkait.

Menerima instrumen PHS, mencatat PHS dalam register induk perkara serta menyerahkan instrumen.

Instrumen pemanggiln dan referensi terkait.

Waktu

Output

25 menit

Dibuatnya instrument pemanggilan para pihak yang berperkara.

20 menit

Dibuatnya relaas panggilan kepada para pihak yang berperkara.

20 menit

Tercatatnya biaya panggilan dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan buatkannya tanda terima biaya pemanggilan

20 menit

Tercatatnya penetapan hari sidang dalam register induk perkara gugatan /permohonan


25


Nomor SOP

05/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

JL.Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. (0536) 3221289

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


Palangka Raya 73112

SOP PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.


1. 2. 3.

S-1 (Hukum Islam/Syari’ah). S-1 (Hukum) S-2 (Hukum)


Keterkaitan :


Peringatan :


Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Majelis Hakim

1

Melaksanakan sidang, memanggil para pihak, memeriksa dan memutuskan perkara paling lambat 6 (enam) bulan sejak didaftarkan serta melaporkan keterlambatan tersebut

2

Membaca putusan/penetapan serta memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan dapat diambil setelah BHT.

PP


Majelis Hakim dan para pihak.

Draf/konsep putusan /penetapan.

Ket Waktu

Output

6 bulan

Dimulainya persidangan pada pukul 08.00 WIB, dipanggilnya para pihak memasuki ruang sidang serta diperiksa dan diputusnya perkara.

14 hari

Dibacanya putusan /penetapan pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

`


26


Nomor SOP

06/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP TATA CARA PERSIDANGAN Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.


2.

1. 2. 3.



Keterkaitan :


Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku Waktu

1

Mempersiapkan diri sebelum persidangan, mempersilahkan para pihak mengambil nomor antri, serta memeriksa setiap orang yang dicurugai.

Nomor antrian, metal detector serta alat penunjang lainnya.

45 menit

Diberikannya nomor antrian sidang kepada para pihak.

2

Membantu sidang, mengumumkan kepada pengunjung sidang agar tertibserta memanggil para pihak.

Berkas perkara, peralatan persidangan serta alat penunjang lainnya.

20 menit

Dipanggilnya para pihak untuk memasuki ruang persidangan

3

Merapikan serta mengamankan berkas perkara dan peralatan sidang lainnya dan memeriksa serta memastikan pengunjung meninggalkan ruang sidang.

Berkas perkara, peralatan persidangan serta alat penunjang lainnya.

20 menit

Persidangan selesai dilaksanakan dengan tertib, para pihak meninggalkan ruang sidang.

`

Satpam /Security

Ket


PP

Petugas Meja Informasi

Output


27


Nomor SOP

07/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.


1. 2. 3.



Keterkaitan :



Peringatan :

Pelaksana No

pp

1

Mutu Baku

Aktivitas

Membuat dan memberikan instrumen, memberitahukan ada tidaknya sisa panjar, mengembalikan sisa panjar, mencatat dalam buku jurnal, memberitahu serta mengumumkan sisa panjar yang belum diambil.

Kasir


Instrumen amar putusan dan referensi terkait.

Ket Waktu

50 menit

Output

Dikembalikannya sisa uang panjar para pihak serta dicatatnya dalam buku jurnal keuangan perkara.

`


28


Nomor SOP

08/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN, PENETAPAN DAN ATAU AKTA CERAI OLEH PARA PIHAK Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.



Keterkaitan :


Peringatan : Pencatatan dan pendataan: Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku Ket


Waktu

1.

Memeriksa, menentukan BHT, memberi cap, mencocokan dengan aslinya serta memeriksa akta cerai tanggal BHT, putus serta memaraf.

Berkas (Bundel A), Salinan Putusan /Penetapan dan atau akta cerai.

50 menit

Draf/konsep salinan putusan /penetapan dan akta cerai.

2.

Mencatat dalam buku monitor,mencocokan dengan aslinya, memeriksa akta cerai dan mengembalikan berkas


20 menit

Draf/konsep salinan putusan /penetapan dan akta cerai telah mendapat persetujuan.

3.

Mencatat dalam buku monitor, memeriksa dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa akta cerai dan mengembalikan berkas serta membubuhkan stempel pada salinan putusan/penetapan


40 menit

Draf/konsep salinan putusan /penetapan dan akta cerai telah mendapat persetujuan dan ditandatangani.

Menanyakan serta mengecek identitas, mengambila salinan putusan, memerintahkan pihak untuk membayar, menyerahkan salinan putusan/penetapan serta membuatkan tanda terima.

Salinan Putusan /Penetapan dan atau akta cerai.

30 menit

Diserahkannya salinan Putusan /Penetapan dan atau akta cerai kepada para pihak yang berperkara.

Meja III

` 4.

Wakil Panitera

Panitera


Output

29


Nomor SOP

09/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

JL.Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. Tanggal Revisi (0536) 3221289 Palangka Raya 73112

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN BANDING KE PARA PIHAK BERPERKARA Dasar Hukum: 1.



2.

1. 2.



Pencatatan dan pendataan: Peringatan : Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Kasir

Meja II

Meja III

Panitera


Waktu

(PTA) Meneliti, melakukan crosscheck, mencantumkan tanggal pengeluaran terhadap salinan putusan banding.

1

Berkas Banding (Bundel B), Salinan Putusan /Penetapan.

Selambatlambatnya 14 hari kerja setelah putusan dijatuhkan.

Output

Ditanda tanganinya salinan putusan /penetapan banding siap dikirim ke Pengadilan Agama.

(PA)

2

`

Menerima salinan putusan banding, membaca, meneliti serta melakukan crosscheck

Berkas Banding (Bundel B), Salinan Putusan /Penetapan.

120 menit


Salinan putusan /penetapan bandin siap dikirim kepada para pihak.

30


Nomor SOP

10/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PUBLIKASI PUTUSAN Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.


1. 2.





Pelaksana No

Panitera

1.

Mutu Baku

Aktivitas

Menghimpun dan meneliti putusan/penetapan yang akan dipublikasi

Wapan

Petugas IT


Salinan Putusan /Penetapan, computer, server serta penunjang lainnya.

Ket Waktu

Paling lambat 2 hari sejak dibacakan

Output

Salinan putusan /penetapan siap untuk dipublikasi di website Pengadilan Agama

`


31


Nomor SOP

11/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PERMOHONAN BANDING Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.



Peringatan : Pencatatan dan pendataan:

Pelaksana No

Meja I

1

2.

3.

` 4.

Mutu Baku

Aktivitas Mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus , menaksi biaya panjar serta membuat akta pernyataan banding. Menerima akta pernyataan banding, membukukan, member nomor serta menyerahkanya kembali kepada pemohon banding

Kasir

Meja II

Meja III

Jurusita


Masih dalam tenggang waktu 14 hari dan SKUM.

Akta pernyataan banding disertai dengan SKUM.

Waktu

30 menit

Output

Dibuatnya akta permohonan banding

20 menit

Dibukukanya uang panjar biaya banding pada jurnal keuangan perkara banding

Menerima, menyerahkan akta pernyataan banding serta mencatatnya dalam register induk perkara.

Akta pernyataan banding disertai dengan SKUM.

20 menit

Dicatatnya dalam register induk perkara banding sesuai dengan nomor registrasi pada SKUM

Pelimpahan berkas permohonan banding, melengkapi berkas dengan salinan putusan serta membuat daftar check-list.

Berkas permohonan banding, salinan putusan dan check-list

30 menit

Berkas perkara banding dinyatakan lengkap.


32

Pelaksana No

Meja I

5

6.

`

Mutu Baku

Aktivitas Menyampaikan permohonan banding kepada Terbanding, menyerahkan memori dan kontra memori banding serta menyampaikan relaas pemeriksaan berkas (Inzage). Menyerahkan bundel A dan bundel B untuk diteliti, membuat surat pengantar pengiriman ke PTA, mengirim biaya ke PTA, menggandakan berkas Bundel A dan Bundel B serta mengirimnya ke PTA

Kasir

Meja II

Meja III

Jurusita


Waktu

Memori banding, kontra memori banding serta relaas pemeriksaan berkas(Inzage) .

Bundel A dan Bundel B, surat pengantar, bukti setoran bank serta penunjang lainnya.

7 menit

505 menit.


33

Output

Berkas perkara banding dinyatakan lengkap.

Berkas perkara banding siap dikirim ke PTA.


Nomor SOP

12/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PERMOHONAN PERKARA KASASI Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.



Peringatan : Pencatatan dan pendataan:

Pelaksana No

Meja I

1

2.

Mutu Baku

Aktivitas Kasir

Meja II

Meja III

Jurusita


Mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus, membuat SKUM serta membuat akta pernyataan kasasi.


Menerima akta pernyataan kasasi, membukukan, memberi nomor serta menyerahkanya kembali kepada pemohon kasasi

Akta pernyataan kasasi disertai dengan SKUM.

Waktu

30 menit

Output

Dibuatnya akta permohonan kasasi.

25 menit

Dibukukanya uang panjar biaya kasasi pada jurnal keuangan perkara kasasi

3.

Menerima, menyerahkan akta pernyataan kasasi serta mencatatnya dalam register induk perkara.

Akta pernyataan kasasi disertai dengan SKUM.

25 menit

Dicatatnya dalam register induk perkara kasasi sesuai dengan nomor registrasi pada SKUM

4.

Pelimpahan berkas permohonan kasasi, melengkapi berkas dengan salinan putusan serta membuat daftar check-list.

Berkas permohonan , salinan putusan dan check-list

30 menit

Berkas perkara kasasi dinyatakan lengkap.

`


34

Pelaksana No

Meja I

5

6.

Mutu Baku

Aktivitas Menyampaikan permohonan kasasi kepada Termohon kasasi, menyerahkan memori dan kontra memori kasasi serta menyampaikan relaas pemeriksaan berkas (Inzage). Menyerahkan bundel A dan bundel B untuk diteliti, membuat surat pengantar pengiriman ke PTA, mengirim biaya ke PTA, menggandakan berkas Bundel A dan Bundel B serta mengirimnya ke PTA

Kasir

Meja II

Meja III

Jurusita


Waktu

Memori kasasi, kontra memori kasasi serta relaas pemeriksaan berkas(Inzage) .

7 hari setelah permoho nan kasasi diajukan.


60 hari sejak permohon an kasasi diajukan.

`


35

Output

Berkas perkara kasasi dinyatakan lengkap.

Berkas perkara kasasi siap dikirim ke PTA.


Nomor SOP

13/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PERMOHONAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.


1. 2.




Pelaksana No

Meja I

1

2.

3.

` 4.

Mutu Baku

Aktivitas Kasir

Meja II

Meja III

Jurusita


Menerima dan membuatkan permohonan PK, mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus, membuat SKUM serta membuat akta pernyataan PK.


Menerima akta pernyataan PK, membukukan, memberi nomor registrasi serta menyerahkanya kembali kepada pemohon PK.

Akta pernyataan PK disertai dengan SKUM.

Waktu

30 menit

Output

Dibuatnya akta permohonan PK.

22 menit

Dibukukanya uang panjar biaya PK pada jurnal keuangan perkara PK.

Menerima akta pernyataan PK serta mencatatnya dalam register induk perkara PK.

Akta pernyataan PK disertai dengan SKUM.

32 menit

Dicatatnya dalam register induk perkara PK sesuai dengan nomor registrasi pada SKUM

Menerima berkas permohonan PK, melengkapi berkas dengan salinan putusan serta membuat daftar check-list.

Berkas permohonan , salinan putusan dan check-list

15 menit

Berkas perkara PK dinyatakan lengkap.


36

Pelaksana No

Meja I

5

6.

`

Mutu Baku

Aktivitas Kasir

Meja II

Meja III

Jurusita

Persyaratan/ Perlengkapa n

Memberitahukan permohonan PK kepada Termohon PK, menerima alasan PK dari Pemohon PK, menyerahkan alasan PK kepada Termohon PK serta menerima jawaban dari Termohon atas alasan permohonan PK.

Alasan PK serta relaas pemberitahuan alasan PK

Menyerahkan bundel A dan bundel B yang sudah diteliti, membuat surat pengantar pengiriman ke MARI mengirim biaya ke PK MARI, serta menggandakan Bundel B.


Waktu

14 hari setelah permohonan PK diajukan.

30 hari setelah menerima jawaban atas alasan permohonan PK.


37

Output

Berkas perkara PK dinyatakan lengkap.

Berkas perkara PK siap dikirim ke PTA.


Nomor SOP

14/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI Dasar Hukum: 1.

2. 3.


Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

1. 2. 3.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, dan ruangan mediasi

Keterkaitan :


No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Majelis Hakim

PP

Mediator


Waktu

1.

Memilih, menunjuk, serta membuat penetapan mediator.

Surat penunjukan, PHS mediasi dan penunjang lainnya.

23 menit

2.

Menerima resume, usulan, membuat laporan jika deadlock, merumuskan perdamaian serta mebuat berita acara mediasi.

Draf/konsep serta penunjang lainnya.

Membuat akta perdamaian jika mediasi berhasil, membuat lap. mediasi gagal jika mediasi tidak berhasil serta menyerahkan kembali berkas perkara kepada Majelis.

Draf/Konsep Laporan mediasi, berkas perkara serta penunjang lainnya.

`3.

Output

Dibuatnya surat penetapan mediator.

16 menit

Laporan mediasi dan berita acara mediasi

35 menit

Dibuatnya akta perdamaian atau lap. mediasi


38

Ket


Nomor SOP

15/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.

Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Surat Keputusan Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan.

1. 2. 3.



Keterkaitan :

Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, petugas dan meja pengaduan

Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Meja Informasi Dan Pengaduan

Ketua /Wakil Ketua

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

1

Menerima, melaporkan, mempelajari, menindaklanjuti serta member jawaban atas pengaduan masyarakat.

Laporan masyarakat lisan, tertulis,e-mail, telp, faximile SMS dll.

`2

Melakukan inventarisasi, publikasi serta membuat laporan.

Laporan masyarakat lisan, tertulis,e-mail, telp, faximile SMS dll.

Ket Waktu

150 menit

50 menit

Output

Dicatat dalam buku register pengaduan serta ditindaklanjut.

Pengaduan masyarakat siap untuk ditindaklanjuti dan dikirim ke PTA.


39


Nomor SOP

16/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI DAN SITA RIIL SERTA EKSEKUSI LELANG Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.



Keterkaitan :


Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

Panmud Gugatan

Panitera

Mutu Baku Jurusita /JSP


1.

(SITA JAMINAN) Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung biaya, menunjuk JSP, mencatat ke dalam buku register, menyerahkan berkas sita.

Berkas sita, SKUM, penunjukan jurusita, dan buku register penyitaan.

2.

(AANMANING) Menerima surat permohonan, meneliti kelengkapan berkas, mempersiapkan penetapan aanmaning, mencatat dalam buku register eksekusi serta menyerahkan berkas aanmaning.

Surat permohonanan aanmaning, berkas sita, SKUM, penetepan aanmaning, dan buku register eksekusi.

(SITA EKSEKUSI) Menerima permohonan sita, menelti kelengkapan berkas, mempersiapkan penetapan sita, melakukan penunjukan jurusita, mencatat kedalam buku register, melaksanakan sita serta menyerahkan berkas sita

Surat permohonanan sita eksekusi berkas sita, SKUM, penetpan sita eksekusi dan buku register eksekusi.

`3,

Ket Waktu

45 menit

Output

Proses sita jaminan mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan.

70 menit

Proses Aanmaning /peneguran mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan.

60 menit

Proses sita eksekusi mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan..


40

Pelaksana No

Aktivitas

Panmud Gugatan

Panitera

Mutu Baku Jurusita /JSP


4.

(EKSEKUSI RIIL) Menerima permohonan eksekusi, meneliti serta menghitung panjar biaya perkara, membuat penetapan eksekusi, menunjuk jurusita, melaksanakan proses eksekusi serta menyerahkan berkas eksekusi.

Surat permohonanan eksekusi, SKUM, penetapan eksekusi, penunjukan jurusita dan buku register.

5.

(EKSEKUSI LELANG) Menerima permohonan eksekusi lelang, meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar, membuat penetapan eksekusi, melakukan penunjukan jurusita, mencatat ke dalam buku register serta mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang.

Surat permohonanan aanmaning, berkas sita, SKUM, penetapan eksekusi lelang, penunjukan jurusita dan buku register.

`

Ket Waktu

525 menit

70 menit


Output

. Proses Eksekusi riil mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan. .

Proses Eksekusi lelang mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan.

41


Nomor SOP

17/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA, SAKSI/SAKSI AHLI MELALUI KEMENTERIAN LUAR NEGERI, MEDIA MASSA DAN DELEGASI.

Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.



Keterkaitan :


Peringatan :


Pelaksana No

PP

1

2.

3.

` 1.

Mutu Baku

Aktivitas Kasir

Meja II

Jurusita

Panitera


Waktu

Output

(PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI KEMENTERIAN LUAR NEGERI) Membuat instrument, mencatat dalam buku agenda, serta menyerahkan instrument.

Instrumen, dan buku agenda sidang,

Membuat surat pengantar panggilan yg ditanda tangani panitera, menerima instrumen serta membuat tanda terima biaya panggilan.

Surat pengantar, instrument, dan buku jurnal.

30 menit

Panggilan siap untuk disampaikan kepada apara pihak.

Menerima instrumen PHS serta mencatatnya ke dalam register induk perkara.

.PHS dan register induk perkara.

32 menit

Dicatatnya PHS dalam register induk perkara.


14 menit

Dibuatnya instrument pemanggilan..

(PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA MASSA) Membuat instrument, mencatat nomor perkara, serta menyerahkan instrument.


17 menit

42

Dibuatnya instrument pemanggilan.

Pelaksana No


Waktu

Membuat surat panggilan yang ditandatangani panitera, mencatat dalam buku jurnal serta membuat tanda terima biaya panggilan.


35 menit




.7 menit



15 menit

Dibuatnya instrument pemanggilan..

PP

2.

3.

Mutu Baku

Aktivitas Kasir

Meja II

Jurusita

Panitera

Output

(PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI DELEGASI)

`

Membuat instrument, mencatat nomor perkara serta menyerahkan instrumen.

2.

Membuat surat pengantar, mencatat dalam buku jurnal, membuat tanda terima biaya panggilan


30 menit


3.



7 menit


4.

Memonitor pelaksanaan Pemanggilan, menyerahkan relaas panggilan.

Relaas panggilan.

4 hari sebelum sidang.

Diserahkan nya relaas panggilan kepada majelis.

1.


43


Nomor SOP

18/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PROSES PEMBERKASAN PERKARA DAN MINUTASI Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.


1. 2. 3.



Keterkaitan :

Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, benang dan jarum.

Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas PP

1

Menghimpun, memilah, meneliti dan menelaah berkas, melakukan pemberkasan dan minutasi, menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi serta membubuhkan paraf dan tanggal pada sampul berkas perkara, serta menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara yang sudah diminutasi.

Majelis Hakim

Mutu Baku Meja III

Ket


Waktu

Berkas perkara, sampul, jarum dan benang.

58 menit

Output

Tersimpannya arsip berkas perkara.

`


44


Nomor SOP

19/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN DAN AKTA CERAI Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Keterkaitan :


Peringatan :

Pelaksana No

Panitera

`

Mutu Baku

Aktivitas

1

Melakukan penelitian, crosscheck, membuat catatan kaki, mencantumkan tanggal pengeluaran, menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

2

Membuat akta cerai, mencatat akta cerai dalam register, mencatat nomor dan tanggal akta cerai dalam register induk, menyampaikan akta cerai serta menarsipkan.

Meja II

III


Salinan putusan, dan referensi terkait


Ket Waktu

Output

35 menit

Proses penyerahan salinan putusan mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan.

50 menit

Proses penyerahan akta cerai mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan.


45


Nomor SOP

20/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA Dasar Hukum: 1.

2. 3.


Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan.

1. 2.



Keterkaitan : Pencatatan dan pendataan: Peringatan : Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima, menghimpun, memilah dan menyusun berkas perkara, mendata, memisah dan menyusun arsip aktif dan tidak aktif, menata arsip dan memasukannya dalam box

2

Membuat daftar isi box, menyusun arsip menurut jenis perkara, menghimpun salinan putusan, memasukkan berkas perkara dalam box serta membuat daftar isi rak.

`3.

Memisahkan berkas yang sudah 30 tahun untuk dihapus, menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah, membuat daftar inventarisir, melakukan penghapusan, melaporkan penghapusan serta melakukan menyimpan arsip berkas perkara dalam bentuk lain

Panmud Hukum

Petugas Arsip

Mutu Baku Panitera

Ket


Waktu

Berkas perkara, dan referensi terkait

80 menit

Dihimpunnya arsip aktif dan arsip tidak aktf .

60 menit

Tersimpanya berkas perkara dalam box arsip.

135 menit

Dihapusnya arsip berkas perkara yang mencapai 30 tahun serta tersimpannya arsip perkara dalam bentuk lain.

Berkas perkara, salinan putusan, komputer, box rak dan referensi terkait

Berkas perkara, computer, compact disk, server dan referensi terkait


Output

46


Nomor SOP

21/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS BAGIAN KEPEGAWAIAN Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

1. 2. 3.

S-1 Ekonomi-Akuntansi/Manajemen S-1 Hukum-Admistrasi Negara SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP surat masuk dan keluar bagian umum Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Peringatan : Pencatatan dan pendataan: Pelaksana No

Mutu Baku Wasek/ Pansek/ Ketua

Aktivitas


Waktu

1

Mempelajari isi surat dan disposisi pimpinan terkait surat masuk dan mengarahkan kepada unit pengolah

Surat masuk dan referensi terkait

5 menit

Catatan tindaklanjut

2

Unit Pengolah membuat konsep surat dan menyerahkan kepada Kasubag

Komputer dan penunjang lainnya

10 menit

Draf /konsep

3

Konsep surat dikoreksi olehWasek/ Pansek/Ketua sesuai kewenangan pejabat yg nantinya akan menandatangani surat tersebut.

Draf/konsep

10 menit

Draf/konse p telah mendapat persetujuan

Konsep telah mendapat persetujuan

5 menit

Surat

Pengolah

Bag Umum

Kasubag

Output

Tidak

Ya

4

Pengetikan surat oleh unit pengolah

5

Paraf oleh pejabat berwenang untuk diteruskan ke pejabat penandatangan surat tersebut

Surat

10 menit

Surat telah mendapat tanda tangan pjb berwenang

6

Pemberian nomor surat keluar dan pengiriman ke alamat tujuan

Surat telah mendapat tanda tangan pjb berwenang

5 menit

Surat siap dikirim ke alamat tujuan

7

Pengarsipan dimasing-masing unit pengolah

Arsip

5 menit

Sesuaikan kodefikasi

`


47


Nomor SOP

22/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP REKAPITULASI ABSENSI Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1. 2.

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan PNS MA dan badan peradilan di bawahnya.

Keterkaitan :

1. 2. 3.

S-1 Ekonomi-Akuntansi/Manajemen S1 Hukum-Admistrasi Negara SLTA


Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku Wasek/ Pansek/ Wk Ketua/ Ketua


Waktu

1

Mengumpulkan sumber data absensi baik manual maupun pinger print

Lembar absensi/data absensi pinger print

5 menit

Kerangka acuan pembuatan rekapitulasi

2

Membuat rekapitulasi dan surat pengantar absensi

Kerangka acuan pembuatan rekapitulasi

25 menit

Laporan rekapitulasi

3

Menyampaikan hasil rekapitulasi absensi secara hirarki untuk mendapatkan tandatangan pejabat berwenang

Laporan rekapitulasi

15 menit

Laporan telah mendapat kan persetujuan

4

Pemberian nomor surat dan laporan siap dikirim

Laporan telah selesai

5 menit

Arsipkan

Pengolah

Bag Umum

Kasubag

Output

`


48


Nomor SOP

23/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PERMOHONAN CUTI PEGAWAI Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1. 2.

PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan MA untuk penandatangan di bidang Kepegawaian.

1. 2. 3.



Keterkaitan :


Peringatan : Pelaksana No

Aktivitas



Waktu

1

Menerima formulir permohonan cuti pegawai yang telah diisi, untuk diberi catatan jumlah cuti ybs.

Formulir Permohonan Cuti

5 menit

Kerangka acuan pembuatan Cuti

2

Menyampaikan formulir cuti kepada atasan langsung Pegawai ybs untuk dipertimbangkan

Kerangka acuan pembuatan Cuti

1 menit

Formulir cuti telah mendapat kan persetujuan

3

Formulir Cuti mendapat persetujuan dari Ketua

Formulir cuti telah mendapat kan persetujuan

1 menit

Konsep Surat Cuti

Konsep Surat Cuti

5 menit

Surat Cuti sudah ditanda tangani Ketua

Surat Cuti sudah ditanda tangani Ketua

2 menit

Surat Cuti Selesai

Surat Cuti Selesai

1 menit

Arsipkan

Pengolah

4

5

` 6

Membuat Surat cuti dan diserahkan kepada Kasubag Kepegawaian, Wasek, Pansek untuk di paraf dan ditanda tangani Ketua Mengandakan Surat Cuti dan Mencatat kedalam buku cuti Mengarsipkan dan menyerahkan Surat Cuti Kepada Pegawai Ysb.

Bag Umum

Kasubag


Output

49


Nomor SOP

24/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP KENAIKAN PANGKAT Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Keterkaitan :

1.

S-1 Ekonomi-Akuntansi/Manajemen

2. S1 Hukum-Admistrasi Negara 3. SLTA

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi


Peringatan :

Pelaksana No

Aktivitas



Waktu

Output

1

Menerima permohonan kenaikan pangkat serta memeriksa dan meneliti syarat berkas lampiran kenaikan pangkat .

Permohonan dan berkas lampiran kenaikan pangkat

5 menit

Lampiran Berkas kenaikan pangkat

2

Menyerahkan berkas kenaikan pangkat ke pengelola

Lampiran Berkas kenaikan pangkat

5 menit

Daftar Usulan Mutasi Kenaikan Pangkat

3

Membuat Daftar Usulan Mutasi Kenaikan Pangkat untuk ditandatangani Ketua

Daftar Usulan Mutasi Kenaikan Pangkat

5 menit

Daftar Usulan Mutasi telah mendapat persetujuan Ketua

Mencatat dan memberi nomor ke dalam agenda surat keluar untuk selanjutnya mengirimkannya

Daftar Usulan Mutasi telah mendapat persetujuan Ketua

5 menit

Dokumen usul mutasi siap dikirim ketingkat banding

Pengolah

` 4

Bag Umum

Kasubag


50


Nomor SOP

25/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENSIUN PEGAWAI Dasar Hukum:


1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1987 tanggal 8Januari 1987 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil. 2. Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.7-3/99 tgl 17 Januari 2014 tentang BatasUsia Pensiun PNS

Keterkaitan :

1. 2. 3.



Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku Wasek/ Pansek/ Ketua


Waktu

Output

1

Menerima, memeriksa persyaratan usulan pensiun beserta berkas lampirannya

Permohonan dan berkas lampiran Pensiun

3 menit

Lampiran Berkas Pensiun

2

Menyerahkan berkas Pensiun ke pengelola

Lampiran Berkas Pensiun

2 menit

Surat Pengantar Usul Pensiun

3

Membuat Surat Pengantar Usulan untuk ditandatangani Pejabat yang berwenang

Surat Pengantar Usul Pensiun

5 menit

Surat Usul Pensiun beserta berkas siap dikirim

4

Mencatat dan memberi nomor ke dalam Agenda Surat Keluar dan mengirimkannya

Surat Usul Pensiun beserta berkas siap dikirim

2 menit

Arsip

Pengolah

Bag Umum

Kasubag

`


51


Nomor SOP

26/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGHAPUSAN CPNS Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana : 1. 2. 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

S-1 Ekonomi-Akuntansi/Manajemen S-1 Hukum-Admistrasi Negara SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas Pengolah

Bag Umum

Kasubag



1

Menerima , Memeriksa persyaratan permohonan usulan penghapusan CPNS dan Lampirannya.

Permohonan dan berkas lampiran penghapusan CPNS

2

Menyerahkan berkas ke pengelola

Lampiran Berkas penghapusan CPNS

3

Membuat Surat Pengantar Usul penghapusan CPNS untuk ditandatangani Ketua

`4

Mencatat dan memberi nomor ke dalam agenda surat keluar untuk selajutnya segera dikirimkan ke tingkat banding

Waktu

Output

3 menit

Lampiran Berkas Penghapus an CPNS

2 menit

Surat Pengantar Usul Penghapus an CPNS

Surat Pengantar Usul penghapusan CPNS

5 menit

Daftar Usulan dan Berkas siap dikirim ke PTA

Surat Usul dan berkas siap dikirim

2 menit

Arsip


52


Nomor SOP

27/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN SPM Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1. 2.

S-1 Hukum Islam-Syari’ah SLTA


Keterkaitan :

Peralatan computer, jaringan internet dan bukubuku referensi

1. SOP Penggantian Uang Persediaan 2. SOP Pengajuan SPM-LS


Peringatan : Pelaksana No

Aktivitas


Waktu

1

Menbuat dan menghimpun buktibukti pembayaran pertanggungjawaban

Personal komputer dan buku-buku referensi

1 hari

Kwitansi hasil pembelian

2

Menyetor SSP atas pembelian barangbarang yang kena pajak

Blangko SSP

2 Jam

Bukti Penyetoran SSP

3

Membuat daftar rincian permintaan pembayaran

Personal komputer

70 menit

Daftar rincian permintaan pembayaran

4

Membuat dan melakukan pengujian SPP yang akan diajukan kepada PPSPM

Personal Komputer

30 menit

SPP yang telah ditandatangan i PPK

5

Membuat SPM dari Aplikasi SPM dan menandatangani SPM

Personal Komputer

20 menit

SPM yang sudah ditandatangan i

6

Petugas pengantar SPM menyampaikan SPM ke KPPN

SPM beserta kelengkapannya

90 menit

Arsip SPM dan SP2D

Mencairkan dana di Bank dari SPM yang diajukan yang sudah ada SP2D dari KPPN

Cek dan kelengkapan lainnya

90 menit

Realisasi Anggaran

Bendahara

` 7

Pengelola

Umum/Keuan gan

PPK


Output

53


Nomor SOP

28/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PERENCANAAN ANGGARAN Dasar Hukum:


1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. 2. PMK. No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. SLTA


Keterkaitan :


SOP Penyusunan Anggaran


Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Pengelola

Kasubag

Wasek

Pansek

Persyarata n/ Perlengkap an

1

Rapat penyusunan rencana anggaran

Peraturan dan referensi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran

2

Mengumpulkan dan menginput data-data usulan dari sub-sub bagian beserta lampirannya

Personal komputer dan penunjang lainnya

3

Menyampaikan usulan anggaran yang telah diinput beserta lampirannya

Usulan Anggaran dan lampirannya telah selesai

`4

Menyampaikan usulan anggaran ke PTA Palangka Raya

Usulan Anggaran dan lampiranya siap dikirim

Waktu

Output

4 jam

Kerangka acuan penyusunan anggaran

2 Hari

RKA/KL beserta data dukungnya

30 menit

Usulan anggaran dan lampiranya telah disetujui

10 menit

Arsip usulan anggaran dan lampirannya


54


Nomor SOP

30/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA Dasar Hukum:


1. Peraturan Presiden RI No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 2. KMA No.70/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. SLTA


Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan: Peringatan : Pelaksana No

Aktivitas

Pengelola/ Keuangan

Pegawai

Pansek

Mutu Baku Ketua


Waktu

5 menit

Adanya Rekab Absen

Output

1

Menerima Rekap Daftar Hadir dari Sub Bagian Kepegawaian

Rekap Absen

2

Membuat daftar tanda terima tunjangan kinerja, rekapitulasi, Droping dan SPTJM serta Kwitansi

Personal Komputer

1 Jam

Tanda terima tunjangan kinerja

3

Penandatanganan Tanda Terima Tunjangan Kinerja oleh masingmasing pegawai


1 hari


4

Menandatangani berkas pengajuan tunjangan kinerja

Berkas tunjangan kinerja

30 menit

Berkas tunjangan kinerja sudah disetujui

Dokumen siap dikirim ke PTA

Berkas tunjangan kinerja siap dikirim ke PTA

10 menit

Arsip

`5


55


Nomor SOP

30/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS MASUK BAGIAN UMUM Dasar Hukum:


PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. D-III Manajemen Informasi 3. SLTA

Keterkaitan :


SOP Penerimaan Surat Masuk


Peringatan :

Pencatatan dan pendataan: Tata Persuratan Pelaksana

No

Aktivitas Pengolah

1

surat masuk diterima oleh bagian penerimaan surat, selanjutnya dicatat dlm Aplikasi Persuratan dan surat diberi lembar disposisi

2

Surat diteliti sebelum diserahkan kepada Wasek dan diparaf

3

Surat masuk yang memerlukan tindak lanjut diteruskan kepada Ketua oleh Pansek, untuk surat biasa cukup samapai dengan Pansek untuk didisposisi.

4

Surat yang sudah didisposisi pimpinan diserahkan Kepada Wapan/Wasek untuk dipelajari isi disposisi tersebut

5

Surat selanjutnya diserahkan kepada Unit Pengolah melalui KasubBag-/Panmud diproses

`

Bag Umum

Kasubag

Mutu Baku Wasek/ Wapan

Pansek/ Ketua


Waktu

Surat, Komputer dan referensi terkait

10 menit

Dokumen surat masuk

10 menit

Output

Tercatatnya surat masuk system edokumen

10 menit

Terisinya lembar didisposisii utk ditindak lanjuti

Dokumen surat masuk

5 menit

Terisinya lembar didisposisii utk ditindak lanjuti

Dokumen surat masuk

10 menit

Dokumen surat masuk


56


Nomor SOP

31/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS KELUAR BAGIAN UMUM Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum:

1. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2. KMA No. 581 Tahun 2006 tentang Penetapan Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung

1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. D-III Manajemen Informatika 3. SLTA


Keterkaitan :


SOP Penerimaan Surat Masuk


Peringatan :

Tata Persuratan Pelaksana No

Aktivitas Pengolah

1

Surat masuk diterima oleh Kasub bagian dan selanjutnya dibuatkan konsep surat jawaban

2

Surat diserahkan pada kepada Wasek untuk dikoreksi dan diparaf

3

Konsep surat dikoreksi oleh Pimpinan, apabila konsep disetujui, maka diparaf oleh yang berwenang menandatangani

Bag Umum

Kasubag

Mutu Baku Wasek/ Wapan

Pansek/ Ketua

Persyaratan/ Perlengkapan Konsep surat, Komputer dan referensi terkait

Tidak

Waktu

20 menit

Output

Terkonsepnya surat jawaban

Dokumen surat masuk

5 menit

Dokumen surat masuk

10 menit

Surat telah disetujui dan ditandatangani Pimpinan

15 menit

Dibuatnya surat jawaban

10 menit

Terkirimnya surat keluar

Ya

4

` 5

Konsep surat yang sudah disetujui oleh pimpinan diserahkan kepada unit Pengolah utk diketik selanjutnya ditanda tangani Pimpinan Surat diberi Nomor dan tanggal, selanjutnya diserahkan kepada bagian pengiriman dan Unit Pengolah untuk arsip

Surat


57


Nomor SOP

32/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS Dasar Hukum:


1. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN 2. Surat Ka. BUA MARI No. 127/BUA/PL.06/IV/2013 Tentang Penggunaan Barang Milik Negara


Keterkaitan :


1. SOP Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas 2. SOP Berita Acara Serah Terima


Peringatan :

Surat Penunjukan Pemakai


Pelaksana No

Aktivitas Pengolah

1

2

3

4

5

`

Kasub Bag Umum

Wasek

Mutu Baku Pansek/ Ketua

Menerima/meneliti permohonan penggunaan kendaraan dinas bagi pejabat yang baru dilantik dan membuat konsep SK Penunjukan Meneliti permohonan ybs dan memberikan paraf pada SK Penunjukan tsb.


1.Surat Permohonan 2. SK dan pelantikan

tidak


Pimpinan memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan


Berdasarkan persetujuan dr pimpinan tersebut, Unit Pengolah membuat berita acara serah terima barang


Tanda tangan BAST dan menyerahkan Sk Penunjukan dan Berita Acara Serah Terima Barang

SIP dan BAST

Waktu

Output

30 menit

5 menit Terbitnya Surat Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas

10 menit

40 menit

10 menit


58


Nomor SOP

33/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN RUMAH DINAS Dasar Hukum:


1. PP No. 40 Tahun1994 tentang Rumah Negara 2. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasrana Wilayah No. 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara


Keterkaitan :


1. SOP Penunjukan Pemakai Rumah Negara 2. SOP Berita Acara Serah Terima


Peringatan :

Pencatatan dan pendataan: Surat Penunjukan Pemakai Pelaksana

No

Aktivitas


Waktu

1

Menerima/meneliti permohonan penghunian rumah dinas bagi pejabat yang baru dilantik dan membuat konsep SIP


30 menit

2

Meneliti permohonan ybs dan memberikan paraf pada konsep Penunjukan tsb.


5 menit

Pengolah

3

Pimpinan memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan

4

Berdasarkan persetujuan dr pimpinan tersebut, Unit Pengolah membuat Surat Ijin Penghunian (SIP)dan berita acara serah terima

5

Tanda tangan BAST dan menyerahkan SIP dan Berita Acara Serah Terima

`

Kasub Bag Umum

Wasek

Pansek/ Ketua

tidak

ya


10 menit


40 menit

SIP dan BAST

10 menit


Output

Terbitnya Surat Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas

59


Nomor SOP

34/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN Dasar Hukum:


3. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengelolaan BMN 4. Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN



Keterkaitan :


3. SOP Pengadaan Barang Peresediaan 4. SOP Berita Acara Serah Terima


Peringatan :

Daftar Barang Persdiaan Pelaksana No

Aktivitas Pengelola

1

Melakukan Opname Fisik Persediaan dan melakukan Inventarisasi Kebutuhan brg

2

Meneliti kebutuhan barang yang akan dibeli sesuai dana yang tersedia dalam DIPA

3

Melaksanakan pengadaan barang persediaan sesuai dengan kebutuhan barang yang telah disetujui PPK

Kasub Bag Umum

Mutu Baku

Panitia Pengadaan

PPK

tidak


Waktu

Daftar barang persediaan yang akan dibeli

30 menit


15 menit


90 menit

4

Memeriksa dan menerima barang yang telah dibeli dengan menandatangani berita acara serah terima barang

1.Nota Pembelian 2. BAST

15 menit

`5

Menginput data barang yang dibeli ke dalam Aplikasi Persediaan

1.Nota Pembelian 2. BAST

30 menit

Ya


Output

Tersedianya barangbarang persediaan

60


Nomor SOP

35/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum:


1. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengelolaan BMN 2. Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN

1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. D-III Manajemen Informatikan 3. SLTA


Keterkaitan :


5. SOP Pelaporan BMN


Peringatan :

Laporan BMN Pelaksana No

Aktivitas

Bagian Umum

Bagian Keuangan

Wasek/ Pansek

Mutu Baku KPKNL


Waktu

Output

1

Melakukan Input data BMN kedalam aplikasi SIMAK-BMN sesuai transaksi selanjuntnya melakukan back up data SIMAK BMN

1. BAST 2. Nota 3. Komputer

60 menit

Tercatatnyadata BMN dlm Aplikasi

2

Melakukan rekonsiliasi internal SIMAK-BMN dengan SAKPA dan membuat berita acara hasil rekon setiap bulan

Back up SIMAK

30 menit

Sinkronisasi data SIMAK-BMN dan SAKPA

3

Membuat opname fisik persediaan, cetak Laporan Barang Kuasa Pengguna, Neraca dan Laporan Penyusutan

Daftar barang persediaan yang masih tersedia

30 menit

Tersedianya data saldo barangbarang persediaan

4

Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setiap semester

1. Laporan Barang Kuasa Pengguna 2. BA opname fisik Persediaan 3. Laporan Penyusutan 4. Back up SIMAKBMN

120 menit

Disetujuinya data laporan SIMAK – BMN dan SAKPA

5

Membuat laporan BMN ke dalam aplikasi Komdanas kode 01 dan 04 ke Korwil ( PT dan PTA)

Laporan BMN semester

120 menit

Terlaksananya Laporan BMN semester

Pengiriman Laporan BMN semester ke Korwil ( PT dan PTA)

Hasil cetak laporan BMN

` 6.


Terkirimnya laporan BMN

61


Nomor SOP

36/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum:


1. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengelolaan BMN 2. Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, pemanfatan, penghapusan dan Pemindahtanganan BMN



Keterkaitan :


SOP Penghapusan BMN


Peringatan :

Usul Penghapusan BMN

Pelaksana No

`

Aktivitas

Panitia Penghapusa n/Bag Umum

Pansek Ketua

Mutu Baku

KPKNL

PTA


Waktu

Output

1

Membuat konsep usul Panitia Penghapusan

Konsep surat

20 menit

2

Menerbitkan SK Panitia Penghapusan

Surat usulan

5 hari

3

Setelah menerima SK Panitia Penghapusan, selanjutnya , Panitia menginventarisir, meniliti dan menilai barangbarang yang akan dihapus, sekaligus membuat daftar barang yang akan dihapus dan menyampaikan kpd pimpinan untuk disulkan penghapusan

1. SK Panitia Penghapusan 2. Daftar brg yang akan dihapus

7 hari

Terbitnya SK Panitia Penghapusan

4

Mengusulkan penghapusan BMN ke KPKNL untuk mendapat persetujuan Penghapusan


7 hari

Terbitnya surat Rekomendasi

5

Setelah mendapat persetujuan (Rekomendasi) dari KPKNL PTA mengusulkan Ke BUA MARI.


5 hari

Diusulkannya Penghapuaan brg


62


Nomor SOP

37/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) Dasar Hukum:


1. Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 2. Instruksi Presiden R.I No.9/1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan Barang-Barang Yang Dimiliki/Dikuasai NegaraI


Keterkaitan :



SOP Lelang BMN

Pencatatan dan pendataan: Peringatan : Risalah Lelang

Pelaksana No

Aktivitas

Panitia Penghapu san

Bagian Umum

Wasek/ Pansek

Mutu Baku KPKNL


Waktu

Output

1

Setelah menerima SK Penghapusan dari BUA MARI , maka Panitia membuat permohonan judual lelang yang ditanda tangani Pansek ke KPKNL

2

Panitia menerima jadual lelang dari KPKNL dan menempelkan pada papan pengumuman, dan melalui media cetak apabila nilai penghapusan melebihi Rp. 30 jt

Jadual Lelang

10 menit

3

Pelaksanaan Lelang sesuai jadual yang dihadiri Pejabat Lelang dr KPKNL, setelah itu menyetokan SSBP ke Kas Negara dan menyerahkan bukti setor Ke KPKNL

1. Dihariri Pejabat Lelang 2. Peserta Lelang

120 menit

4

Setelah menerima Risalah Lelang dari KPKNL Panitia membuat laporan Hasil Lelang tersebut ke BUA MARI

60 menit

Arsip Lelang/Risalah Lelang disimpan

10 menit

` 5

SK dari BUA MARI

30 menit


63

Terlaksananya Penghapusan BMN

A. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan.Sebagaimana

diketahui

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk penilaian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Prestasi Kerja adalah pengganti

Daftar

Pelaksanaan

Pekerjaan

Pegawai

Negeri

Sipil

(DP3).Penilaian Prestasi Kerja PNS dimaksudkan untuk mewujudkan PNS yang professional dan berkinerja dalam rangka mendukung reformasi birokrasi. Penilaian Prestasi Kerja PNS mulai tanggal 1 Januari 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah Rencana Kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahunnya di instansi dimana yang bersangkutan bekerja. Rencana Kerja berisi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Jabatan PNS. Disebutkan bahwa penilaian prestasi kerja PNS didasarkan pada 2 (dua) unsur, yaitu (1) unsur SKP dengan bobot 60% dan (2) unsur Perilaku Kerja dengan bobot 40%. Jika format SKP hampir sama seperti dengan format PAK, maka format Perilaku Kerja hampir sama dengan format DP3.


64

Peraturan Pemerintah ini mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.Dalam peraturan

itu juga

disebutkan, bahwa PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.Adapun penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Khusus penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural. Penilaian prestasi kerja PNS ini dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Ketentuan mengenai peraturan penilaian PNS ini juga berlaku bagi Calon PNS (CPNS).

Skema – Proses Penyusunan SKP


65

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Drs. H. Abdul Halim Syahran, S.H., M.H. 19500515 197603 1 001 Pembina Utama (IV/e) / 01 Oktober 2007 Ketua/Hakim Utama Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Drs. H. Mahbub A., M.H.I. NIP 19520421 198203 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012 Jabatan Ketua/Hakim Madya Utama Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Membuat Penetapan Perkara Prodeo

0

80

Dokumen

100

12

bln

-

2

Menunjuk Hakim membuat catatan gugatan bagi yang buta huruf

0

4

dokumen

100

12

bln

-

3

Menunjuk Hakim Mediator

0

1

dokumen

100

12

bln

-

4

Membuat PMH

0

425

dokumen

100

12

bln

-

5

Membuat PHS

0

45

dokumen

100

12

bln

-

6

Menyidangkan Perkara

0

45

kegiatan

100

12

bln

-

7

Mengoreksi Berita Acara

0

40

kegiatan

100

12

bln

-

8

Menandatangani Berita Acara

0

40

dokumen

100

12

bln

-

9

Membuat dan Mengoreksi Putusan

0

40

naskah

100

12

bln

-

10

Menandatangani Putusan

0

40

dokumen

100

12

bln

-

11

Meminutasi berkas perkara

0

40

berkas

100

12

bln

-

12

Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan hakim

0

3

kegiatan

100

12

bln

-

13

Menindaklanjuti laporan atas hasil pengawasan hakim

0

3

dokumen

100

12

bln

-

14

Membuat Penetapan aanmaning

0

4

dokumen

100

12

bln

-

15

Membuat penetapan perintah eksekusi

0

1

dokumen

100

12

bln

-

16

Membuat surat izin kuasa insidentil

0

2

dokumen

100

12

bln

-

17

Menandatangani dan memaraf Buku Register Perkara

0

16

dokumen

100

12

bln

-

18

Menandatangani dan memaraf Buku Register Keuangan Perkara

0

1

dokumen

100

12

bln

-

19

Menandatangani dan memaraf Buku Register Pengaduan

0

1

dokumen

100

12

bln

-

20

Memeriksa dan menutup secara insidentil BIKP

0

1

dokumen

100

12

bln

-

21

Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Register setiap akhir tahun

0

1

dokumen

100

12

bln

-

22

Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Pengaduan

0

1

dokumen

100

12

bln

-

23

Memeriksa dan menandatangani laporan perkara

0

12

dokumen

100

12

bln

-

24

Membuat SK yang berkaitan dengan proses Perkara

0

1

dokumen

100

12

bln

-

25

Mengevaluasi pelaksanaan SOP

0

1

kegiatan

100

12

bln

-

26

Melakukan Rapat

0

12

kegiatan

100

12

bln

-

27

Menetapkan Renstra, IKU, RKT(Renja) dan program kerja

0

1

dokumen

100

12

bln

-

28

Menandatangani SK yang berhubungan naskah kepegawaian

0

12

dokumen

100

12

bln

-

29

mendisposisi surat masuk

0

855

dokumen

100

12

bln

-

30

Mengoreksi surat-surat

0

855

dokumen

100

12

bln

-

31

Menandatangani surat-surat

0

555

dokumen

100

12

bln

-

32

Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip)

0

1

dokumen

100

12

bln

-

33

Membuat dokumen sakip

0

1

dokumen

100

12

bln

-

34

Membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai

0

7

dokumen

100

12

bln

-

Palangka Raya, 02 Januari 2015


66



Drs. H. Mahbub A., M.H.I. 19520421 198203 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012 Ketua/ Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H. NIP 19600615 198903 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 April 2013 Jabatan Wakil Ketua/ Hakim Madya Utama Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1 2 3 4 5 6 7 8

Membuat SOP Membuat AKIP Membuat LAKIP Menunjuk Hakim Mediator Membuat PMH membuat PHS Menyidangkan Perkara Mengoreksi Berita Acara

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 56 25 252 252 464

dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen berkas kegiatan

100 100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12 12

bln bln bln bln bln bln bln bln

-

9

Menandatangani Berita Acara

0

464

dokumen

100

12

bln

-

10 11 12 13

Membuat/mengoreksi Konsep Putusan Menandatangani Putusan Meminutasi berkas perkara Menganonim putusan

0 0 0 0

252 252 252 252

berkas dokumen berkas dokumen

100 100 100 100

12 12 12 12

bln bln bln bln

-

14 15 16 17

Membuat Program Kerja Pengawasan

0 0 0 0

1 4 2 1

dokumen dokumen dokumen dokumen

100 100 100 100

12 12 12 12

bln bln bln bln

-

Melakukan Evaluasi dan melaporkan Hasil Pengawasan Melakukan Rapat BAPERJAKAT Membuat Laporan Kegiatan Hakim



67



Drs. H. Mahbub A, M.H.I. 19520421 198203 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012 Ketua /Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Drs. Najamuddin, S.H., M.H. NIP 19630116 199103 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2013 Jabatan Hakim Madya Utama Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Mempelajari berkas perkara

0

375

perkara

100

12

bln

-

2 Menyidangkan perkara

0

239

persidangan

100

12

bln

-

3 Mengoreksi Berita Acara

0

239

perkara

100

12

bln

-

4 Melakukan Musyawarah Majelis

0

239

perkara

100

12

bln

-

5 Membuat Konsep Putusan

0

75

perkara

100

12

bln

-

6 Menandatangani Putusan

0

239

perkara

100

12

bln

-

7 Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi

0

239

perkara

100

12

bln

-

8 Membuat Instrumen Persidangan

0

228

perkara

100

12

bln

-

9 Membuat laporan kegiatan hakim

0

228

perkara

100

12

bln

-



68



Drs. H. Mahbub A., M.H.I. 19520421 198203 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012 Ketua/ Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. NIP 19561212 198103 1 008 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) / 01 April 2011 Jabatan Hakim Madya Pratama Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Mempelajari berkas perkara

0

275

perkara

100

12

bln

-

2

Menyidangkan perkara

0

240

perkara

100

12

bln

-

3


0

240

perkara

100

12

bln

-

4

Melakukan Musyawarah Majelis

0

240

perkara

100

12

bln

-

5

Membuat Konsep Putusan

0

80

perkara

100

12

bln

-

6


0

240

perkara

100

12

bln

-

7

Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi

0

240

perkara

100

12

bln

-

8

Melakukan Rapat Baperjakat

0

2

kegiatan

100

2

bln

-

9

Melakukan Mediasi

0

10

perkara

100

12

bln

-



69



Drs. H. Mahbub A., M.H.I. 19520421 198203 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Ketua / Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. NIP 19710926 199103 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) / 01 April 2013 Jabatan Hakim Madya Pratama Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yabg buta huruf

0

1

perkara

100

12

bln

-

2


0

248

perkara

100

12

bln

-

3


0

248

perkara

100

12

bln

-

4


0

248

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

248

perkara

100

12

bln

-

6


0

83

perkara

100

12

bln

-

7


0

248

perkara

100

12

bln

-

8


0

248

perkara

100

12

bln

-

9

Melakukan Mediasi

0

40

perkara

100

12

bln

-



70



Drs. H. Mahbub A., M.H.I. 19520421 198203 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012 Ketua / Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Siti Fadiah, S.Ag NIP 19710712 199203 2 002 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2012 Jabatan Hakim Pratama Utama Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yabg buta huruf

0

1

perkara

100

12

bln

-


0

247

perkara

100

12

bln

-


0

247

perkara

100

12

bln

-


0

118

perkara

100

12

bln

-


0

247

perkara

100

12

bln

-


0

118

perkara

100

12

bln

-


0

247

perkara

100

12

bln

-


0

247

perkara

100

12

bln

-

9 Melakukan Mediasi

0

35

perkara

100

12

bln

-



71



NO

Drs. H. Mahbub A., M.H.I. 19520421 198203 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Ketua / Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Palangka Raya


NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I. NIP 19790209 200604 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) / 01 April 2014 Jabatan Hakim Pratama Madya Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

234

perkara

100

12

bln

-

2


0

234

perkara

100

12

bln

-

3


0

234

perkara

100

12

bln

-

4


0

234

perkara

100

12

bln

-

5


0

73

perkara

100

12

bln

-

6


0

234

perkara

100

12

bln

-

7


0

234

perkara

100

12

bln

-

8

Melakukan Pengawasan

0

11

perkara

100

12

bln

-

9

Membuat Laporan Hasil Pengawasan

0

4

perkara

100

12

bln

-

10 Melakukan Mediasi

0

20

perkara

100

12

bln

-

11 Mengoreksi Konsep Putusan

0

234

perkara

100

12

bln

-

12 Sidang Keliling

0

10

perkara

100

12

bln

-



72




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Drs. A. Baihaqi NIP 196709011993031000 Pangkat/Gol.Ruang Pembina(IV/a) / 01 April 2013 Jabatan Hakim Madya Utama Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yabg buta huruf

0

1

perkara

100

12

bln

-


0

247

perkara

100

12

bln

-


0

247

perkara

100

12

bln

-


0

118

perkara

100

12

bln

-


0

247

perkara

100

12

bln

-


0

118

perkara

100

12

bln

-


0

247

perkara

100

12

bln

-


0

247

perkara

100

12

bln

-

9 Melakukan Mediasi

0

35

perkara

100

12

bln

-



73




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Kamaluddin, S.Ag NIP 19631231 198703 1 045 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) / 01 Oktober 2012 Jabatan Panitera/Sekretaris Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Penyusun Program Kerja

0

1

dokumen

100

12

bln

-

2 Membuat rencana anggaran biaya proses

0

1

dokumen

100

12

bln

-

3 Menyusun laporan keadaan perkara

0

12

laporan

100

12

bln

-

4 Menyusun laporan keuangan perkara

0

12

laporan

100

12

bln

-

5 Membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti

0

540

surat

100

12

bln

-

6 Membuat Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

0

540

surat

100

12

bln

-

7 Menetapkan SK kelompok kerja kepaniteraan

0

1

sk

100

12

bln

-

8 Menandatangani akta cerai

0

370

akta

100

12

bln

-

9 Menandatangani akta banding

0

3

akta

100

12

bln

-

10 Menandatangani laporan perkara

0

12

laporan

100

12

bln

-

11 Membuat Berita Acara Sidang (BAS)

0

30

dokumen

100

12

bln

-

12 Membuat penetapan (sita/ikrar)

0

4

dokumen

100

12

bln

-

13 Melaksanakan pemberkasan perkara/minutasi

0

30

dokumen

100

12

bln

-

14 Mengikuti dan mencatat jalannya persidang

0

30

dokumen

100

12

bln

-

15 Mengoreksi laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan

0

1

dokumen

100

12

bln

-

16 Mengoreksi LAKIP

0

1

dokumen

100

12

bln

-

17 Mengoreksi RKAKL

0

1

dokumen

100

12

bln

-



74



Kamaluddin, S.Ag. 19631231 198703 1 045 Pembina (IV/a) / 01 Oktober 2012 Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Drs. Anas H. Basri NIP 19621231 199202 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2009 Jabatan Wakil Panitera Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang

0

100

naskah

100

12

bln

-

2

Membuat berita acara sidang (BAS)

0

100

dokumen

100

12

bln

-

3

Mengetik penetapan (Sita/ikrar)

0

6

dokumen

100

12

bln

-

4

Melaksanakan pemberkasan perkara

0

35

dokumen

100

12

bln

-

5

Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara baru

0

600

berkas

100

12

bln

-

6

Menyiapkan data perkara untuk bahan penyusunan program kerja

0

600

berkas

100

12

bln

-

7

Menyiapkan bahan program kerja dibidang kepaniteraan

0

15

dokumen

100

12

bln

-

8

Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya proses

0

15

dokumen

100

12

bln

-

9

Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara

0

12

laporan

100

12

bln

-

10 Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara

0

12

laporan

100

12

bln

-

11 Mengoreksi laporan perkara yang akan ditandatangani oleh panitera dan ketua

0

18

laporan

100

12

bln

-

12 Membuat laporan realisasi biaya proses (anggaran)

0

12

laporan

100

12

bln

-

13 Mengoreksi Akta Cerai yang akan ditandatangani Panitera

0

400

Akta

100

12

bln

-



75


I. PEJABAT PENILAI Nama Kamaluddin, S.Ag NIP 19631231 198703 1 045 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) / 01 Oktober 2012 Jabatan Panitera / Sekretaris Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama M i s r a n, S.H. NIP 19751110 199401 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) / 01 April 2013 Jabatan Wakil Sekretaris Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menyusun dan membuat LAKIP 2014

0

1

Dok

100

12

bln

-

2

Menyusun dan membuat evaluasi Program Kerja Tahun 2014

0

1

Dok

100

12

bln

-

3

Menyusun dan membuat program kerja tahun 2015

0

1

Dok

100

12

bln

-

4

Menyusun dan membuat reviu Renstra 2015-2019

0

1

Dok

100

12

bln

-

5

Menyusun dan membuat dokumen PKT Tahun 2015 dan RKT Tahun 2016

0

1

Dok

100

12

bln

6

Menerbitkan surat perintah penyediaan barang/jasa

0

1

Dok

100

12

bln

-

7

Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa

0

1

Dok

100

12

bln

-

0

145

Dok

100

12

bln

-

0

75

Dok

100

12

bln

-

10 Meneliti dan menandatangani bukti pengeluaran anggaran (Kuitansi)

0

175

Dok

100

12

bln

-

Membuat surat perintah membayar (SPBy) yang disampaikan kepada bendahara pengeluaran 11 sebagai dasar untuk melakukan pembayaran/transaksi atas pengelolaan keuangan yang dikelolanya

0

225

Dok

100

12

bln

-

12 Menyiapkan bahan, data dan rumusan untuk menyusun laporan tahunan

0

1

Dok

100

12

bln

-

8 9

Membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) untuk diteruskan kepada pejabat pembuat surat perintah membayar (SPM) Meneliti dan memproses daftar rincian permintaan pembayaran (SRPP) untuk diteruskan kepada penggantian dana (Revolving)



76


I. PEJABAT PENILAI Nama Drs. Anas H. Basri NIP 19621231 199202 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2009 Jabatan Wakil Panitera Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag NIP 19640723 199202 2 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2013 Jabatan Panitera Muda Gugatan Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

75

Dokumen

100

12

bln

-

2

Membuat Berita Acara Sidang (BAS)

0

75

Dokumen

100

12

bln

-

3

Membuat instrument PGL/PBT/Amar putus/Undur

0

34

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

7

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

34

Berkas

100

12

bln

-

6

Menerima/memeriksa berkas gugatan yang diajukan

0

440

Berkas

100

12

bln

-

7

Menaksir Panjar Biaya

0

440

Skum

100

12

bln

-

8

Merekap perkara gugatan

0

440

Perkara

100

12

bln

-



77



Drs. Anas H. Basri 19621231 199202 1 002 Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2009 Wakil Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Frislyasi, S.H.I. NIP 19701205 199401 2 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) / 01 April 2012 Jabatan Panitera Muda Permohonan Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

61

naskah

100

12

bln

-

2


0

61

dokumen

100

12

bln

-

3


0

6

dokumen

100

12

bln

-

4

Menerima/memeriksa berkas permohonan yang diajukan

0

80

berkas

100

12

bln

-

5

Mengisi buku register perkara permohonan dan register register lainnya

0

80

berkas

100

12

bln

-

6

Menaksir panjar biaya perkara

0

80

skum

100

12

bln

-

7

Merekap perkara permohonan

0

80

perkara

100

12

bln

-



78




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama H. Muhammad Sidik, S.H. NIP 19710317 199202 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2014 Jabatan Panitera Muda Hukum Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

115

naskah

100

12

bln

-

2


0

115

dokumen

100

12

bln

-

3


0

10

dokumen

100

12

bln

-

4


0

40

berkas

100

12

bln

-

5

Menyusun dan menjahit bundel berkas perkara

0

40

laporan

100

12

bln

-

6

Mengonsep dan menyelesaikan laporan perkara

0

15

Laporan

100

12

bln

-

7

Menyajikan statistik perkara

0

1

naskah

100

12

bln

-

8

Mengarsipkan berkas perkara in aktif

0

6

berkas

100

12

bln

-

9

Mengirim salinan putusan/penetapan (CG/CT) ke KUA

0

400

putusan

100

12

bln

-

10 Menyusun bundel B

0

6

berkas

100

12

bln

-

11 Menerbitkan akta cerai

0

400

akta

100

12

bln

-



79


I. PEJABAT PENILAI Nama M i s r a n, S.H. NIP 19751110 199401 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) / 01 April 2013 Jabatan Wakil Sekretaris Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama S y a h min a n NIP 19620102 198801 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2006 Jabatan Kepla Sub Bagian Kepegawaian Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Menyiapkan data kepegawaian untuk pembuatan laporan tahunan

0

1

Dok

100

1

bln

-

2 Mengoreksi dan menandatangani rekapitulasi daftar hadir

0

12

berkas

100

12

bln

-

3 Mengoreksi dan memberi paraf usul kenaikan pangkat

0

3

berkas

100

12

bln

-

4 Mengoreksi dan memberi paraf surat pembertahuan kenaikan gaji berkala

0

16

lembar

100

12

bln

-

5 Mengoreksi dan memberi paraf surat izin cuti

0

60

lembar

100

12

bln

-

6 Mengoreksi pembuatan KP 4

0

42

lembar

100

12

bln

-

7 Mengoreksi dan menandatangani laporan data pegawai

0

1

Lembar

100

12

bln

-

8 mengoreksi dan memberi paraf surat-surat keluar bagian kepegawaian

0

75

Lembar

100

12

bln

-



80


I. PEJABAT PENILAI Nama M i s r a n, S.H. NIP 19751110 199401 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) / 01 April 2013 Jabatan Wakil Sekretaris Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Ahmad Darwis, S.H.I. NIP 19831107 200312 1 005 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) / 01 Oktober 2012 Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menyusun RKA-KL DIPA 01 dan DIPA 04

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

2

Menyusun TOR dan RAB untuk data Dukung RKA-KL

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

3

Melaksanakan Rekonsiliasi ke KPKNL DIPA 01 dan DIPA 04

0

4

Dokumen

100

12

bln

-

4

Melaksnakan Rekonsiliasi ke KPPN DIPA 01 dan DIPA 04

0

24

Dokumen

100

12

bln

-

5

Menyusun CALK Semester 1 dan II DIPA 01 dan DIPA 04

0

4

Dokumen

100

12

bln

-

6

Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAKPA dan BMN

0

24

Dokumen

100

12

bln

-

7

Menanda tangani SPP DIPA 01 dan 04

0

120

Dokumen

100

12

bln

-

8

Menanda Tangani SPM DIPA 01 dan 04

0

120

Dokumen

100

12

bln

-

9

Menyimpan dan Mengarsipkan SPP dan SPM beserta lampirannya

0

120

Dokumen

100

12

bln

-

0

12

Dokumen

100

12

bln

-

10 Menyusun Laporan Bulanan DIPA 01 dan DIPA 04



81



M i s r a n, S.H. 19751110 199401 1 001 Penata (III/c) / 01 April 2013 Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Akhmad Rapie NIP 19630910 198801 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menyusun rencana kegiatan

0

1

Dok

100

12

bln

-

2

Mengoreksi surat-surat bagian umum

0

50

Dok

100

12

bln

-

3

Mengoreksi surat masuk dan surat keluar

0

100

Dok

100

12

bln

-

4

Melaksanakan Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan KPKNL Palangka Raya

0

2

Kali

100

2

bln

-

5

Membuat Laporan SIMAK BMN

0

2

Dok

100

12

bln

-

6

Membuat Berita Acara Opname Fisik Persediaan

0

2

Dok

100

12

bln

-

7

Memperbaharui STNK Kendaraan Dinas

0

8

Dok

100

12

bln

-

8

Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR)

0

28

Dok

100

12

bln

-

9

Membuat rencana pembelian ATK dan ART

0

12

Dok

100

12

bln

-

10 Membuat Berita Acara Serah Terima Barang

0

10

Dok

100

12

bln

-

11 Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB)

0

12

Dok

100

12

bln

-



82




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Yusuf, BA NIP 19560415 199003 1v001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) / 01 April 2010 Jabatan Panitera Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

90

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

90

Dokumen

100

12

bln

-

3

Meneliti surat /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara

0

70

Dokumen

100

12

bln

-

4

Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang

0

65

Dokumen

100

12

bln

-

5

Mengikuti sidang perkara yang ditentukan

0

35

Perkara

100

12

bln

-

6

Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya

0

90

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

10

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

30

Berkas

100

12

bln

-

9

Melapor kepada petugas register

0

45

Dokumen

100

12

bln

-

0

45

Dokumen

100

12

bln

-

0

30

Dokumen

100

12

bln

-

10 Melapor kepada panitera muda gugatan/permohonan 11

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera muda hukum



83




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Mahmudah, S.Ag., S.H. NIP 19740504 200012 2 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2014 Jabatan Panitera Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

120

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

120

Dokumen

100

12

bln

-

3

Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis

0

1

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

185

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

185

Dokumen

100

12

bln

-

6


0

120

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

120

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

15

Dokumen

100

12

bln

-

9


0

35

Berkas

100

12

bln

-

10 Melapor kepada petugas register

0

40

Dokumen

100

12

bln

-

11 Melapor kepada panitera muda gugatan/permohonan

0

40

Dokumen

100

12

bln

-

0

35

Dokumen

100

12

bln

-

12




84




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Nurul Jamaliah, S.Ag. NIP 19730312 200112 2 003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2014 Jabatan Panitera Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

85

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

85

Dokumen

100

12

bln

-

3

Membuat instrument PGL/PBT/amar putus/Undur

0

150

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

150

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

85

Dokumen

100

12

bln

-

6


0

85

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

5

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

30

Berkas

100

12

bln

-

9


0

150

Dokumen

100

12

bln

-

0

35

Dokumen

100

12

bln

-

0

30

Dokumen

100

12

bln

-





85




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Hj. Siti Rumiah, S.H.I. NIP 19760105 199603 2 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) / 01 April 2012 Jabatan Panitera Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

3

Membuat instrument PBT/amar putus/Undur

0

130

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

130

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

6


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

7

Mengetik penetapan (Ikrar)

0

5

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

30

Berkas

100

12

bln

-

9


0

130

Dokumen

100

12

bln

-

0

30

Dokumen

100

12

bln

-

0

30

Dokumen

100

12

bln

-





86




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Mardiana Indah, S.Ag NIP 19740719 200003 2 002 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2012 Jabatan Panitera Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

3

Membuat Instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur

0

90

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

90

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

6


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

5

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

25

Berkas

100

12

bln

-

9


0

90

Dokumen

100

12

bln

-


0

25

Dokumen

100

12

bln

-

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera 11 muda hukum

0

25

Dokumen

100

12

bln

-



87




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Titie Noorasyiah, S.H. NIP 19690417 200112 2 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2014 Jabatan Panitera Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Mengikuti dan mencatat jalannya sidang

0

75

Naskah

100

12

bln

-


0

75

Dokumen

95

12

bln

-

3 Membuat instrument PGL/PBT/Amar putus/Undur

0

75

Dokumen

95

12

bln

-

0

75

Berkas

100

12

bln

-

5 Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang

0

75

Berkas

100

12

bln

-

6 Mengetik penetapan (Sita/ikrar)

0

35

Dokumen

95

12

bln

-

7 Melaksanakan pemberkasan perkara

0

35

Berkas

100

12

bln

-


0

75

Dokumen

100

12

bln

-


0

35

Dokumen

100

12

bln

-

0

35

Berkas

100

12

bln

-

4

10

Meneliti surat panggilan /relaas/pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara




88




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Patimah, S.H. NIP 19711005 199803 2 002 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2010 Jabatan Panitera Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA


0

93

Dokumen

100

12

bln

-


0

93

Dokumen

100

12

bln

-

3 Membuat instrument PGL

0

118

Dokumen

100

12

bln

-

Meneliti surat /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita 4 pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara

0

31

Dokumen

95

12

bln

-


0

93

Dokumen

100

12

bln

-

6 Mengikuti sidang perkara yang ditentukan

0

1

Perkara

100

12

bln

-

0

93

Dokumen

95

12

bln

-

0

5

Dokumen

95

12

bln

-


0

31

Berkas

100

12

bln

-


0

118

Dokumen

100

12

bln

-


0

31

Dokumen

100

12

bln

-

0

31

Dokumen

100

12

bln

-

Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 8 Mengetik penetapan (Sita/ikrar) 7

12




89




NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Drs. Anas H.1 Basri Nama Drs. H. Raujan 19621231 199202 2 1NIP 002 19591111 199303 1 003 Penata Tingkat 3 I (III/d) Pangkat/Gol.Ruang / 01 Oktober 2009 Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2005 Wakil Panitera 4 Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama 5 Palangka Unit KerjaRaya Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

110

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

110

Dokumen

100

12

bln

-

3

Membuat Instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur

0

75

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

75

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

110

Dokumen

100

12

bln

-

6


0

110

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

7

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

40

Berkas

100

12

bln

-

9


0

40

Dokumen

100

12

bln

-


0

40

Dokumen

100

12

bln

-


0

40

Dokumen

100

12

bln

-



90



Drs. Anas H. Basri 19621231 199202 1 002 Penata Tingfkat I (III/d) 01 Oktober 2009 Wakil Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H. NIP 19750226 200112 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2014 Jabatan Panitera Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

3


0

70

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

60

Perkara

100

12

bln

-

6


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

5

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

25

Berkas

100

12

bln

-

9


0

25

Dokumen

100

12

bln

-

0

25

Dokumen

100

12

bln

-

0

21

Dokumen

100

12

bln

-





91




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Dra. Hj. Jumantan NIP 19630328 199402 2 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2006 Jabatan Panitera Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA


0

80

Dokumen

100

12

bln

-


0

80

Dokumen

100

12

bln

-

3 Membuat instrument PGL/PBT/Amar putus/Undur

0

80

Dokumen

100

12

bln

-

0

80

Dokumen

100

12

bln

-


0

80

Dokumen

100

12

bln

-

6 Mengikuti sidang perkara yang ditentukan

0

5

Perkara

100

12

bln

-

0

80

Dokumen

100

12

bln

-

8 Mengetik penetapan (Sita/ikrar)

0

36

Dokumen

100

12

bln

-


0

36

Berkas

100

12

bln

-


0

80

Dokumen

100

12

bln

-


0

36

Dokumen

100

12

bln

-

0

36

Dokumen

100

12

bln

-

4

7

12

Meneliti surat panggilan /relaas/pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak2berperkara





92



Kamaluddin, S.Ag 19631231 198703 1 045 Pembina (IV/a) / 01 Oktober 2012 Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Dra. St. Murahmi, M.H. NIP 19640513 199403 2 003 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) / 01 April 2011 Jabatan Panitera Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

120

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

120

Dokumen

100

12

bln

-

3


0

170

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

170

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

114

Dokumen

100

12

bln

-

6


0

50

Perkara

100

12

bln

-

7


0

120

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

10

Dokumen

100

12

bln

-

9


0

50

Berkas

100

12

bln

-


0

120

Dokumen

100

12

bln

-


0

120

Dokumen

100

12

bln

-


0

50

Perkara

100

12

bln

-



93




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Dra. Hj. Hilaliyah NIP 19690603 199403 2 002 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2006 Jabatan Panitera Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

75

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

75

Dokumen

100

12

bln

-

3


0

54

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

45

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

40

Perkara

100

12

bln

-

6


0

75

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

1

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

28

Berkas

100

12

bln

-

9


0

35

Dokumen

100

12

bln

-

0

35

Dokumen

100

12

bln

-

0

28

Dokumen

100

12

bln

-





94




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama H. Said Harli, S.Ag NIP 19671206 200012 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2013 Jabatan Panitera Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

90

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

90

Dokumen

100

12

bln

-

3


0

65

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

60

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

50

Perkara

100

12

bln

-

6


0

90

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

4

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

36

Berkas

100

12

bln

-

9


0

50

Dokumen

100

12

bln

-


0

50

Dokumen

100

12

bln

-


0

40

Dokumen

100

12

bln

-



95




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Hanifah Ahmad, S.H.I. NIP 19680608 198902 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) / 01 April 2012 Jabatan Jurusita Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Melaksanakan Panggilan para pihak berpekara

0

390

Dokumen

100

12

bln

-

2

Melaksanakan pemberitahuan

0

125

Dokumen

100

12

bln

-

3

Melaksanakan penyitaan

0

2

Kegiatan

100

12

bln

-

4

Membuat berita acara penyitaan

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

5

Menyampaikan surat pengumuman/teguran

0

80

Dokumen

100

12

bln

-

6

Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

7

Membuat relaas panggilan

0

390

Dokumen

100

12

bln

-



96




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Hanifah Ahmad, S.H.I. NIP 19680608 198902 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) / 01 April 2012 Jabatan Jurusita Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Melaksanakan Panggilan para pihak berpekara

0

390

Dokumen

100

12

bln

-

2

Melaksanakan pemberitahuan

0

125

Dokumen

100

12

bln

-

3

Melaksanakan penyitaan

0

2

Kegiatan

100

12

bln

-

4

Membuat berita acara penyitaan

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

5

Menyampaikan surat pengumuman/teguran

0

80

Dokumen

100

12

bln

-

6

Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

7

Membuat relaas panggilan

0

390

Dokumen

100

12

bln

-



97



H. Muhammad Sidik, S.H. 19710317 199202 1 001 Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2014 Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Mahli NIP 19660506 198303 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01 April 2014 Jabatan Jurusita Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Melaksanakan Panggilan para pihak berperkara

0

210

Dok

100

12

bln

-

2 Melaksanakan pemberitahuan

0

35

Dok

100

12

bln

-

3 Menyampaikan surat pengumuman/teguran

0

15

Dok

100

12

bln

-

4 Membuat relaas panggilan

0

210

Dok

100

12

bln

-



98




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Thoyib, S.H.I. NIP 19681109 200212 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) / 01 April 2012 Jabatan Jurusita Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA


0

300

Dok

100

12

bln

-


0

170

Dok

100

12

bln

-


0

40

Dok

100

12

bln

-


0

300

Dok

100

12

bln

-



99




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Salasiah, A.M.d NIP 19820713 200904 2 008 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Tingkat I (II/d) 01 April 2013 Jabatan Jurusita Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA


0

275

Dok

100

12

bln

-


0

100

Dok

100

12

bln

-


0

30

Dok

100

12

bln

-


0

275

Dok

100

12

bln

-



100




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Citra Salawaty, S.H. NIP 19821215 200704 2 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01 April 2011 Jabatan Jurusita Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Melaksanakan Panggilan para pihak berpekara

0

165

Dok

100

12

bln

-


0

30

Dok

100

12

bln

-


0

30

Dok

100

12

bln

-


0

165

Dok

100

12

bln

-



101




NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Anni Sofia Tazkianti, S.H. NIP 19850824 200502 2 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01 April 2012 Jabatan Jurusita Pengganti Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA


0

300

dok

100

12

bln

-


0

100

dok

100

12

bln

-


0

10

dok

100

12

bln

-


0

300

dok

100

12

bln

-



102

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI 1 2 3 4

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

5 Unit Kerja

NO

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

S y a h min a n 19620102 198801 1 001 Penata Tingkat I (III/d), 01 April 2006 Kepala Sub Bagian Kepegawaian

1 2 3 4


Hj. Khairunisa, S.Pd.I 19630910 198303 2 002 Penata Tingkat I (III/d), 01 April 2011 Pengadministrasi Kepegawaian

Pengadilan Agama Palangka Raya

5

Unit Kerja

Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Menerima,memcatat dan surat masuk untuk sub bagian kepegawaian

0

400

Dokumen

100

12

bln

-

2 Mencatat dan menyerahkan surat keluar ke Sub Bagian Umum

0

425

Dokumen

100

12

bln

-

3 Mengarsipkan surat surat Kepegawaian

0

550

Dokumen

100

12

bln

-

4 Membuat surat-surat yang berhubungan dengan Kepegawaian

0

200

Dokumen

95

12

bln

-

5 Menyiapkan darftar hadir/pulang secara manual

0

12

Dokumen

100

12

bln

-

6 Membuat Surat Izin Cuti Pegawai

0

60

Dokumen

100

12

bln

-

7 Membuat KP4

0

42

Dokumen

100

12

bln

-



103


I. PEJABAT PENILAI Nama Syahminan NIP 19620102 198801 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d), 01 April 2006 Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

NO


AK

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Hj. Norbaiti, S.H.I. NIP 19780930 200912 2 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b), 01 April 2014 Jabatan Pengadministrasi Kepegawaian Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Mengupdate data SIMPEG dan E-Dokumen

0

42

Pegawai

100

12

bln

-

2 Mengupdate data Pegawai ke SAPK

0

42

Pegawai

100

12

bln

-

3 Merekap data Absensi Pegawai (Komdanas, Finger Print dan Manual)

0

12

Dokumen

100

12

bln

-

4 Membuat Uraian Tugas ( Job Deskription) Pegawai

0

1

Dokumen

100

1

bln

-

5 Membuat Usulan Naik Pangkat Tenaga Non Teknis

0

1

Dokumen

100

2

bln

-

6 Membuat Usulan memperoleh Penghargaan Satya Lancana Karja satya dan Sewindu 7 Membuat SK. Impasing 8 Membuat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

0 0

0 42

Dokumen Dokumen

100 100

1 1

bln bln

-

0

23

Dokumen

100

12

bln

-

10 Membuat SPP,SPMT dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan

0

0

Pegawai

100

1

bln

-

11 Membuat Surat Keputusan yang berhubungan dengan Tupoksi Kantor

0

35

Dokumen

100

12

bln

-

12 Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

0

34

Dokumen

100

1

bln

-

13 Membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Formasi

0

2

Dokumen

100

1

bln

-

13 Mengisi Buku Induk kepegawaian 14 Membuat surat-surat yang berhubungan dengan Kepegawaian 15 Membuat Laporan data Pegawai

0 0

1 205

Dokumen Dokumen

100 100

1 12

bln bln

-

0

1

Dokumen

100

1

bln

-

16 Membuat SK tenaga Honorer

0

9

Dokumen

100

1

bln

-



104



NO

Ahmad Darwis, S.H.I. 19831107 200312 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b) / 01 Oktober 2012 Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Palangka Raya


NO 1 2 3 4 5 AK

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Neng Endah, S.H.I. NIP 19820103 201101 2 004 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda (III/a) / 01 Januari 2011 Jabatan Bendahara Pengeluaran Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menyusun dan mengajukan SPM ke KPPN

0

160

Dokumen

100

12

bln

-

2

Mengambil uang di bank untuk keperluan belanja rutin

0

20

Dokumen

100

12

bln

-

3

Mengambil uang makan di bank dan membagikannya kepada pegawai

0

12

Dokumen

100

12

bln

-

4

Melakukan pungutan pajak dan menyetorkan ke bank

0

135

Dokumen

100

12

bln

-

5

Membuat SPBY bukti pengeluaran anggaran

0

250

Dokumen

100

12

bln

-

6

Membuat daftar rincian permintaan pembayaran

0

100

Dokumen

100

12

bln

-

7

Membuat buku kas umum DIPA 01 dan DIPA 04

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

8

Membuat buku bantu pajak, buku bantu bank, buku bantu SPM/SP2D dan buku lainnya

0

8

Dokumen

100

12

bln

-

9

Membuat buku kas Tunai DIPA 01 dan DIPA 04

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

10 Membuat Buku bantu uang persediaan DIPA 01 dan DIPA 04

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

11 Membuat Kuitansi

0

200

Dokumen

100

12

bln

-



105



Akhmad Rapie 19630910 198801 1 001 Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2006 Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Palangka Raya

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Camelia, A.Md NIP 19861115 200912 2 005 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Tingkat I (II/d) / 01 April 2014 Jabatan Pengadministrasi Umum Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Membuat bon permintaan barang

0

101

Lembar

100

12

bln

-

2 Menginput Barang Persediaan

0

12

kegiatan

100

12

bln

-

3 Membuat bon permintaan barang

0

101

Lembar

100

12

bln

-

4 Menginput Disposisi Surat asuk

0

800

Laporan

100

12

bln

-



106

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5 NO

I. PEJABAT PENILAI Nama Ahmad Darwis, S.H.I. NIP 19831107 200312 1 005 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) / 01 Oktober 2012 Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

NO 1 2 3 4 5 AK

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Nilam Ma'unatunni'mah NIP 19871108 200604 2 001 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur (II/c) / 01 April 2014 Jabatan Pengadministrasi Keuangan Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Membuat sampul SPM/SP2D DIPA 01 dan DIPA 04

0

140

Dokumen

100

12

bln

-

2

Mencatat buku pembantu LS dan buku pembantu pengawasan anggaran belanja DIPA 01 dan DIPA 04

0

4

Dokumen

100

12

bln

-

3

Membuat Rekap Permintaan Tunjangan Kinerja

0

12

Dokumen

100

12

bln

-

4

Membuat SPM DIPA 01 dan DIPA 04

0

140

Dokumen

100

12

bln

-

0

20

Dokumen

100

12

bln

-

0

12

Dokumen

100

12

bln

-

5 6

Membuat daftar gaji, daftar kekurangan gaji dan daftar uang lembur dengan menggunakan aplikasi GPP Membuat daftar permintaan uang makan PNS dengan menggunakan aplikasi GPP

7

Mengisi kartu pengawasan belanja pegawai perorangan

0

12

Dokumen

100

12

bln

-

8

Mengagendakan dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar bagian keuangan

0

25

Dokumen

100

12

bln

-

9

Membuat rekap permintaan Honor Tim Pengelola Anggaran dan Honor Pejabat Pengadaan/ Pejabat Penerima Barang

0

24

Dokumen

100

12

bln

-

0

13

Dokumen

100

12

bln

-

10 Membuat dan menyetorkan SPT masa ke Kantor Pajak



107

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI

NO

II. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 2 3 4


Akhmad Rapie 19630905 198801 1 001 Penata Tingkat I (III/d), 01 April 2006 Kepala Sub Bagian Umum

1 2 3 4

Nama NIP Golongan Ruang Jabatan

K h o tib 19700210 201408 1 001 I/a, 01 Agustus 2014 Pengadministrasi Umum

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja



AK

TARGET NO

KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menerima dan mencatat surat-surat masuk

0

600

Dokumen

100

12

bln

-

2

Menerima dan mencatat surat-surat keluar

0

1200

Dokumen

100

12

bln

-

3

Menginput Surat-surat masuk kedalam Aplikasi Persuratan

0

600

Dokumen

100

12

bln

-

4

Menginput Surat-surat keluar kedalam Aplikasi Persuratan

0

1200

Dokumen

100

12

bln

-

5

Mencetak lembar Disposisi

0

600

Dokumen

100

12

bln

-

6

Mengirim surat-surat keluar untuk keluar Kota melalui Pos

0

850

Dokumen

100

12

bln

-

7

Mengirim Surat-surat keluar dalam Kota

0

350

Dokumen

100

12

bln

-



108

A. Sumber Daya Manusia Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya. Organisasi yang dimaksud tidak terkecuali

bagi aparat penyelenggara lembaga peradilan di

Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di bawahnya. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut sama-sama memerlukan SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan SDM yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintah. Salah satu agenda implementasi reformasi birokrasi adalah penataan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Dalam konteks ini diharapkan setiap aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya. Manifestasi

tersebut

mengisyaratkan

bahwa

pembinaan

dan

pengembangan SDM aparatur perlu terus mendapat perhatian, berkaitan


109

dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pelayanan publik. Dipahami bahwa kualitas aparatur itu sendiri tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit. Membentuk sosok SDM aparatur memang memerlukan waktu danproses serta upaya yang tidak boleh berhenti. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Palangka Raya dari segi penempatan tupoksi dan pendidikan sebagai berikut : 1. Profil Sumber Daya Manusia Keadaan

Hakim/Pegawai

pada

Pengadilan

Agama

Palangka

Rayasebanyak 43 orang. Dengan rincian sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Ketua : 1 orang Wakil Ketua : 1 orang Hakim : 6 orang Panitera : 1 orang Sekretaris : 1 orang Wakil Panitera : 1 orang Panitera Muda : 3 orang Kepala Sub Bagian : 3 orang Panitera Pengganti : 13 orang Jurusita : 1 orang Jurusita Pengganti : 6 orang Staf : 6 orang

a. BerdasarkanPendidikan Berikut

keadaan Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya

menurut jenjang pendidikan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SD SLTP SLTA D.II D.III S.1

: 1 orang :: 5 orang : 1 orang : 2 orang : 27


110

7. S.2

: 7 orang

b. Berdasarkan golongan/Ruang Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya menurut pangkat/ golongan sebagai berikut : NO.

PANGKAT/GOLONGAN

JUMLAH

1.

Pembina Utama Muda IV/c

3

2.

Pembina Tk. / IV b

2

3.

Pembina / IV a

3

4.

Penata Tk. I / III d

18

5.

Penata / III c

7

6.

Penata Muda Tk. I /III b

6

7.

Pengatur Tk. I / II d

2

8.

Pengatur / II c

1

9.

Juru Muda / I a

1

[[[

c. Berdasarkan Jenis Kelamin Keadaan pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut : - Laki-laki 22 orang, dan - Perempuan 21 orang d. Berdasarkan Usia Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan usia sebagai berikut:


111

NO.

USIA

JUMLAH

1.

25 – 30

3

2.

31 – 35

4

3.

41 – 45

10

4.

46 - 50

8

5.

51 – 55

11

6.

56 – 60

3

7.

61 – 65

1

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Mengacu pada ketentuan Buku I Edisi 2007 terkait pola formasi pada Pengadilan Agama Kelas IB, bahwa kebutuhan Pegawai (SDM) itu dapat diketahui sebagai berikut : 1. Maksimal 5 Majelis Hakim atau maksimal 15 orang Hakim, termasuk Wakil Ketua. 2. Setiap Majelis Hakim dibantu 4 orang Panitera Pengganti. 3. 4 orang Jurusita dan maksimal 8 Jurusita Pengganti 4. 9 orang Pegawai pada unit/urusan perkara. 5. Ketatausahaan terdiri dari 33 orang termasuk : -

Sopir 5 orang Pesuruh 10 orang Penjaga Malam 3 orang Tukang Kebun 2 orang Jumlah formasi seluruhnya adalah 99 orang.


112

3. Mutasi Mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindaklanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai, dari situ diketahui kecakapan seseorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (job discription) yang dibebankan kepadanya. Melalui penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat, dengan tetap mempertimbangkan

aspek

pembinaan

bagi

aparatur

dengan

menitikberatkan kepada sistem prestasi kerja tadi.

a. Mutasi Jabatan Mutasi Jabatan pada Tahun 2015 di Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : 1.

Drs. Anas H. Basri NIP. 19621231 199202 1 002 Pangkat Penata Tingkat I, Golongan/Ruang (III/d) dari Jabatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kelas II menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 2981/DJA/KP.04.6/SK/IX/2015 tanggal 30 September 2014. telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 02 Januari 2015.

2. Nelzi Lufan Nova, SE NIP. 19841120 200604 2 004 Pangkat Penata Muda Golongan/Ruang (III/a) dari Staf Sub Bagian Kepegawaian pada Pengadilan Agama Palangka Raya menjadi Staf pada Pengadilan Agama Solok wilayah Hukum


113

Pengadilan Tinggi Agama Padang. Berdasarkan

Surat

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 132/SEK/Mts.06.1/12/2014 tanggal 29 Desember 2014. 1.

Drs. Akhmad Baihaqi NIP. 19670901 199303 1 010 Pangkat Pembina Tingkat I

Golongan/Ruang (IV/b) dari

Jabatan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Muara Teweh Kelas II menjadi Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Palangka Raya kelas I B. Berdasarkan Surat Keputusan a.n. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal

Badan

Peradilan

Agama

Nomor

:

2074/DjA/KP.04.6/SK/8/2015. Tanggal 20 Agustus 2015 telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 11 September 2015.

NO

NAMA/NIP

GOL/ RUAN G

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

1

2

3

4

5

III/d

Panitera/Sekret aris PA. Kuala Kapuas Kelas II.

Wakil Panitera PA. Palangka Raya Kelas I B. (TMT. 02-012015)

Nelzi Lufan Nova, SE 19841120 200604 2 004

III/a

Staf Sub Bagian Kepegawaian PA. Palangka Raya.

Drs. Akhmad Baihaqi 19670901 199303 1 010

IV/b

1.

2.

3.

Drs. Anas H. Basri 19621231 199202 1 002

Staf pada Pengadilan Agama Solok, Wilayah Hukum PTA. Padang. ) Hakim Madya Hakim Madya Muda Muda Pengadilan Pengadilan Agama Palangka Agama Muara Raya Kelas I B. Teweh Kelas II. (TMT. 11-09-2015)

Tabel - Mutasi Jabatan


114

b. Mutasi Kenaikan Pangkat. Pada tahun 2015 Pegawai

yang

untuk periode April 2015

diusulkan kenaikan pangkat

sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan

untuk periode Oktober 2015 tidak ada. Pegawai yang naik pangkat periode April 2015 tersebut sebagai berikut : 1.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. NIP. 19561212 198103 1 008

dari Jabatan Hakim Madya Pratama

Pangkat/golongan/ruang Pembina (IV/a)

dinaikan dalam

jabatan Hakim Madya Muda Pangkat/golongan/ruang Penata (IV/b) Keputusan

sudah

mendapat

Direktur

realisasi

Jenderal

Badan

berdasarkan Peradilan

Surat Agama

Mahkamah Agung RI. Nomor : 0339/DjA/Kp.04.1/SK/2/2015 tanggal 16 Februari 2015. 2.

Citra Salawaty, S.H. NIP. 19821215 200704 2 001 Pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I menjadi Pangkat/golongan ruang Penata

dari (III/b)

(III/c) sudah

mendapat realisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Badan

Peradilan

Agama

Nomor

:

0189/DJA/KP.04.1/SK/2/2015 tanggal 11 Februari 2015. 3.

Neng Endah, S.H.I. NIP. 19820103 201101 2 004

dari

Pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) menjadi Pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) sudah mendapat realisasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16A/389/KP.04.1/IV/2015 tanggal 13 April 2015.

c. Kenaikan Gaji Berkala.


115

Pada tahun 2015 Pegawai yang diberikan kenaikan Gaji Berkala sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yaitu : Periode 1 Januari 2015 1. Misran, S.H. NIP. 19751110 199401 1 001 Pangkat/Golongan ruang Penata (III/c) dengan masa kerja 16 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Nomor : W16-A1/1869/KP.04.2/XI/2014 tanggal 04 Nopember 2014. 2. Syahminan NIP. 19620102 198801 1 001 Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja 22 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1870/KP.04.2/XI/2014 tanggal 04 Nopember 2014. 3. Akhmad

Rapie

NIP.

19630905

198801

1

001

Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja 22 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1871/KP.04.2/XI/2014 tanggal 04 Nopember 2014. 4. Frislyasi,

S.H.I.

NIP.

19701205

199401

2

001

Pangkat/Golongan ruang Penata (III/c) dengan masa kerja 16 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka

Raya

Nomor

:

W16-A1/1872/KP.04.2/XI/2014

tanggal 04 Nopember 2014. 5. Neng

Endah,

S.H.I.

NIP.

19820103

201101

2

004

Pangkat/Golongan ruang Penata Muda (III/a) dengan masa kerja 04 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan


116

Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1873/KP.04.2/XI/2014 tanggal 04 Nopember 2014. Periode 1 Februari 2015 1. H. Muhammad Siddik, S.H. NIP. 19710317 199202 1 001 Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa Kerja 18 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

W16-

A1/2126/KP.04.2/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014. 2. Hanifah Akhmad, S.H.I.

NIP. 19680608 198902 1 001

Pangkat/Golongan ruang Penata (III/c) dengan masa Kerja 18 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka

Raya

Nomor

:

W16-A1/2127/KP.04.2/XII/2014

tanggal 31 Desember 2014. Periode 1 Maret 2015 1. Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H. NIP.19600615 198903 1 003 Pangkat/Golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dengan masa Kerja 26 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

W16-

A1/139/KP.04.2/I/2015 tanggal 14 Januari 2015. 2. Drs. Najamuddin, S.H., M.H. NIP.19630116 199103 1 003 Pangkat/Golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dengan masa Kerja 24 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

W16-

A1/140/KP.04.2/I/2015 tanggal 14 Januari 2015. 3. Siti

Fadiah,

S.Ag

NIP.19710712

199203

2

002

Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan


117

masa Kerja 18 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

W16-

A1/141/KP.04.2/I/2015 tanggal 14 Januari 2015. 4. Kamaluddin,

S.Ag

NIP.19621231

198703

1

045

Pangkat/Golongan ruang Pembina (IV/a) dengan masa Kerja 26 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/142/KP.04.2/I/2015 tanggal 14 Januari 2015. 5. Drs.

H.

Raujan

NIP.19591111

Pangkat/Golongan ruang

199303

1

Penata Tingkat I (III/d)

003 dengan

masa Kerja 22 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

W16-

A1/143/KP.04.2/I/2015 tanggal 14 Januari 2015. 6. Hj. Siti Rumiah, S.H.I. NIP.19760105 199603 2 001 Pangkat/Golongan ruang Penata (III/c) dengan masa Kerja 14 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/144/KP.04.2/I/2015 tanggal 14 Januari 2015. Periode 1 April 2015 1. Nilam Ma’unatunni’mah NIP.19871108 200604 2 001 Pangkat/Golongan ruang Pengatur (II/c) dengan masa Kerja 09 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/265/KP.04.2/II/2015 tanggal 02 Februari 2015. 2. Salasiah,

A.Md

NIP.19820713

200904

2

008

Pangkat/Golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) dengan masa Kerja 09 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua


118

Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

W16-

A1/266/KP.04.2/II/2015 tanggal 02 Februari 2015. 3. Citra

Salawaty,

S.H.


NIP.19821215

200704

2

001

Penata Muda Tingkat I (III/b)

dengan masa Kerja 08 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/267/KP.04.2/II/2015 tanggal 02 Februari 2015. 4. Thoyib,

S.H.I.

NIP.19681109

200212

1

001

Pangkat/Golongan ruang Penata (III/c) dengan masa Kerja 10 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/268/KP.04.2/II/2015 tanggal 02 Februari 2015. Periode 1 Desember 2015 1. Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H. NIP.19750226 200112 1 002 Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa Kerja 14 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

W16-

A1/1331/KP.04.2/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015. 2. Nurul

Jamaliah,

S.Ag

NIP.19730312 200112

2

003

Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa Kerja 14 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1332/KP.04.2/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015. 3. Titie Noorasyiah, S.H. NIP.19690417 200112 2 001 Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa Kerja 14 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan


119

Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1333/KP.04.2/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015. 4. Hj.

Norbaiti,

S.H.I.


NIP.19780930

200912

2

001

Penata Muda Tingkat I (III/b)

dengan masa Kerja 06 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1334/KP.04.2/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015. 5. Camelia,

A.Md

NIP.

19861115

200912

2

005

Pangkat/Golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) dengan masa Kerja 09 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

W16-

A1/1335/KP.04.2/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015. 4. Promosi Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah (swasta). Seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik bila dibandingkan dengan orang yang lainnya. Promosi merupakan wadah sekaligus kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi. Melalui wadah promosi seperti ini, Pegawai akan

merasa

dihargai,

diperhatikan,

dibutuhkan

dan

diakui

kemampuan kerjanya oleh satuan kerja atau organisasi sehingga mereka akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi serta akan mempertinggi loyalitas (kesetiaan) kepada organisasi itu. Selama kurun waktu Tahun 2015 Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya yang dipromosikan Menduduki Jabatan sebanyak 1 orang, yaitu :


120

Drs. H. Moklis NIP. 19620403 199402 1 002 dari jabatan Wakil Panitera pada Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I B, diangkat dalam Jabatan Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kelas II, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan

Agama

Mahkamah

Agung

RI.

Nomor

:

3010/DJA/KP.04.6/SK/IX/2014 tanggal 30 September 2014.

No.

NAMA/NIP

Drs. H. Moklis 19620403 199402 1 002

GOL/ RUAN G

III/d

JABATAN LAMA

Wakil Panitera Pengadilan Agama PalangkaRaya Kelas IB.

JABATAN BARU

Panitera/Sekretaris Pengadilan AgamaKuala Kapuas Kelas II.

5.

6. Tabel - Promosi Jabatan 5. Pensiun Untuk Tahun 2015 Pegawai Pengadilan Agama palangka Raya tidak ada yang Pensiun. Pensiun merupakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahuntahun bekerja dalam Dinas Pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifat pensiun pegawai negeri sipil adalah sebagai “jaminan hari tua” dan sebagai “penghargaan”. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal Dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila : a. Memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :


121

1. Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir 2. Sekurang-kurangnya 20 (dua tahun) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, atau 3. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. b. Setiap unsur Penilaian Prestasi

Kerja

sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. c.

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara Sampai dengan 31 Desember 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya menerima sebanyak 525 perkara, terdiri dari 70 perkara permohonan dan 455 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara tahun 2014 yang belum putus sebanyak 73 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2015 berjumlah 598 perkara dengan rincian sebagai berikut:

NO 1

JENIS PERKARA Cerai Talak

SISA 2014

TERIMA 2015

JUMLAH

12

110

122


122

2

Cerai Gugat

57

333

390

3

Harta Bersama

1

5

6

4

PenguasaanAnak/Had anah

1

7

8

5

Perwalian

-

3

3

6

Isbat Nikah

1

57

58

7

Kewarisan

1

1

2

8

Penetapan ahli waris

-

6

6

9

Dispensasi Kawin

-

3

3

JUMLAH

73

525

598

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

NO

Nama Hakim/Majelis

1

Drs. H.Mahbub A, M.HI Drs. Akhmad Baihaqi Siti Fadiah, S.Ag. Drs. H.M.Gafuri, S.H., M.H H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.HI Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.HI Drs. Najamuddin, S.H., M.H Drs. Akhmad Baihaqi Siti Fadiah, S.Ag. H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.HI

2

3

4

Jumlah Perkara Ditangani Diputus Sisa 54 46 8 231

213

18

265

246

19

48

22

26


123

H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.HI Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.HI JUMLAH

598

527

71

3. Putusan Yang Diajukan Banding Selama tahun 2015 putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebanyak 10 perkara, dan yang telah diputus sebanyak 7 perkara, dan perkara masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan perincian sbb : 1. 171/Pdt.G/2014/PA Plk (Putus) 2. 237/Pdt.G/2014/PA Plk (Putus) 3. 324/Pdt.G/2014/PAPlk (Putus) 4. 0089/Pdt.G/2015/PA Plk (Putus) 5. 432/Pdt.G/2014/PA Plk (Putus) 6. 132/Pdt.G/2015/PA Plk (Putus) 7. 0091/ Pdt.G/2015/PA Plk (Putus) 8. 0065/ Pdt.G/2015/PA Plk (Masih proses di Pengadilan Tingkat Banding) 9. 0141/Pdt.G/2015/PA Plk (Masih proses di Pengadilan Tingkat Banding) 10. 0251/ Pdt.G/2015/PA Plk (Masih proses di Pengadilan Tingkat Pertama) a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding Sebanyak 8 perkara yaitu : 1.

0171/Pdt.G/2014/PA.Plk (Dikuatkan)

2. 0237/Pdt.G/2014/PA.Plk (Dikuatkan) Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya |

124

3. 0324/Pdt.G/2014/PA.Plk (Dikuatkan) 4. 0089/Pdt.G/2015/PA.Plk (Dikuatkan) 5. 0432/Pdt.G/2014/PA.Plk (Dikuatkan dengan menambah amar) 6. 0132/Pdt.G/2015/PA.Plk (Dikuatkan) 7. 0091/Pdt.G/2015/PA.Plk (Dikuatkan) 8. 0141/Pdt.G/2015/PA.Plk (Dikuatkan) b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding (Tidak ada) c. Putusan

Pengadilan

Tk.I

yang

tidak

dapat

diterima

Tk.Banding Sebanyak 2 perkara yaitu : 1. 0065/Pdt.G/2015/PA.Plk 2. 0014/Pdt.G/2015/PTA.Plk 4. Putusan Yang Diajukan Kasasi : Putusan yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 6 perakara dan belum ada yang diputus yaitu : 1. 0171/Pdt.G/2014/PA.Plk (Masih proses di Mahkamah Agung RI) 0004/Pdt.G/2015/PTA.Plk 2. 0237/Pdt.G/2014/PA.Plk (Masih proses di Mahkamah Agung RI) 0006/Pdt.G/2015/PTA.Plk 3. 0324/Pdt.G/2014/PA.Plk (Masih proses di Mahkamah Agung RI) 0008/Pdt.G/PTA.Plk 4. 0089/Pdt.G/2015/PA.Plk (Masih proses di Mahkamah Agung RI) 0009/Pdt.G/PTA.Plk 5. 0432/Pdt.G/2014/PA.Plk (Masih proses di Mahkamah Agung RI) 0010/Pdt.G/PTA.Plk 6. 0091/Pdt.G/2015/PA.Plk (Masih proses di Pengadilan Tingkat Pertama)


125

0013/Pdt.G/PTA.Plk a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk.Kasasi (Tidak ada) b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk.Kasasi (Tidak ada) c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk.Kasasi (Tidak ada) d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi (Tidak ada) e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi (Tidak ada) 5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK): Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (Tidak ada) a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK (Tidak ada) b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK (Tidak ada) c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK


126

(Tidak ada) d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK (Tidak ada) e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK (Tidak ada) f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK (Tidak ada) g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK (Tidak ada) h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK (Tidak ada) i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkanTk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK (Tidak ada) j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkanTk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK (Tidak ada) k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK


127

(Tidak ada) l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dikuatkan Tk. PK (Tidak ada) m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK (Tidak ada) n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap dibatalkan Tk. PK (Tidak ada) o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dikuatkan Tk. PK (Tidak ada) p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK (Tidak ada) q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK (Tidak ada) r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dikuatkan Tk. PK (Tidak ada)

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana


128

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya telah mendapat tambahan Sarana dan Prasarana Barang Milik Negara baik melalui pengadaan maupun transfer masuk dari Pusat berupa :

No

Nama Barang

Banyaknya

Nilai Perolehan (Rp)

Keterangan

1.

Server

1 unit

38.425.000 Pengadaan

2.

UPS

1 buah

1.500.000 Pengadaan

3.

Logo Pengadilan

1 buah

3.895.309 Transfer masuk

Dengan tambahan sarana dan Prasarana tersebut maka nilai aset Pengadilan Agama Palangka Raya berjumlah Rp. 6.320.439.390.- (Enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari :

NAMA ASET Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jembatan Aset Tetap Lainnya Aset tak Berwujud Aset Yang tidak dipergunakan Total

NILAI RUPIAH 1.494.282.000 1.533.531.375 3.169.666.600 43.985.000 8.739.500 29.100.000 41.134.915 6.320.439.390


129

1. Tanah : a.

Tanah untuk gedung kantor seluas 2.005 M2 yang telah bersertifikat an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung R.I dengan nomor : 2753 dan telah ditetapkan status penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan R.I dengan surat keputusan nomor : KEP.006/KM.06/WKN.12/2014, tanggal 5 Mei 2014

b. Tanah untuk perumahan/rumah dinas dengan luas 660 M2 yang juga telah bersertifikat an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung R.I dengan nomor : 738 dan telah ditetapkan status penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan R.I dengan surat

keputusan

nomor

:

KEP.006/KM.06/WKN.12/2014,

tanggal 5 Mei 2014 2. Gedung dan Bangunan : a. Bangunan Gedung Kantor Gedung

Kantor

Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

yang

beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 dengan luas bangunan 1.113M2 terdiri dari 2 lantai yang terakhir direhab pada tahun 2006 surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 660/735/DTK-P/IMB/2006, dibangun di atas tanah seluas 2.005 M², di mana luas tanah untuk bangunan adalah 1.154 M² kendati sampai saat ini sudah 5 (lima) kali mengalami perubahan/rehab, pembangunan pertama pada tahun 1975/1976 dibangun dengan luas 10 M X 20 M dibiayai oleh DIPDA Prov Kalimantan Tengah dengan dana sebesar Rp. 7.500.000.- namun belum sesuai dengan prototype sebagaimana standar bangunan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dan bangunan


130

tersebut telah ditetapkan status penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan R.I dengan Surat Keputusan Nomor : KEP.006/KM.06/WKN.12/2014, tanggal 5 Mei 2014

Gedung Pengadilan Agama Palangka Raya Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya

b. Bangunan Lainnya. Bangunan yang terletak samping kiri belakang gedung kantor yang dulunya sebagai tempat penjaga kantor yang telah diperbaiki/rehab

tahun

2006

dan

sekarang

menjadi

kantin/warung dengan luas 50 m2 dan telah ditetapkan status penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan R.I dengan Surat Keputusan

Nomor

:

KEP-39/MK.6/WKN.12/KNL.01/2015,

tanggal 5 Juni 2015, bangunan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan telah dinilai oleh KPKNL Palangka Raya dengan surat


131

nomor : S-231/WKN.12/KNL.01/02.01/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 63.210.000.- Bangunan Lainnya ini merupakan mutasi tambah untuk tahun 2015 ini dan telah dimasukkan dalam SIMAK BMN, karena baru ditentukan nilai asetnya oleh KPKNL Palangka Raya.

Foto Bangunan Lainnya/kantin Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya

c. Rumah Dinas Pengadilan Agama Palangka Raya juga telah memiliki 1 (satu) unit Rumah dinas yang terletak di jalan Damang Leman II No. 02 Palangka Raya yang pembangunan awalnya pada tahun 1982/1983 dengan dana DIP Pusat sebesar Rp. 5.100.000.-


132

dengan luas 54 M2 dan telah dilakukan rehab pada tahun 2006 dengan luas menjadi 122 M2 dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 660/115/DTK/-P/IMB/2007dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya.Tanah seluas 660 M tersebut telah mempunyai sertifikat Nomor : P 738 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gambar - Rumah Dinas Ketua PA Palangka Raya Jl. Damang Leman II No. 2 Palangka Raya

3. Jalan dan Jembatan


133

Jalan yang dimaksud disini adalah jalan komplek yaitu halaman kantor Pengadilan Agama Palangka Raya yang telah dipaving dan dibangun bersamaan dengan gedung kantor pada tahun 2006. 4. Peralatan dan Mesin : a.

Kendaraan Dinas Untuk menupang jalannya operasional perkantoran Pengadilan Agama Palangka Raya memiliki Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 4 (empat) buah, dan Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 4 buah, untuk tahun 2015 ini tidak ada pengadaan maupun penghapusan, dan untuk kendaraan dinas ini telah diusulkan Penetapan Status Penggunaannya (PSP) dengan surat usulan nomor : w16-A1/1689/KS.00/IX/2014, tanggal 17 September 2014, dan sampai sekarang belum terbit surat keputusannya, Untuk kelancaran penggunaan kendaraan dinas roda 4 telah ditujuk pemakai yang sekaligus bertanggung jawab dalam hal pemeliharaannya sebagaimana Surat PenunjukanPemakaian Nomor : W16-A1/1612/ PL.05/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014, dengan penjelasan sebagai berikut : No

Jenis Kendaraan

No.Polisi

Tahun Pembuatan

Pengguna

1.

Sedan Vios

KH. 9 AU

2006

Ketua

2.

Toyota Innova

KH. 1511 AU

2014

Wakil Ketua

3.

Toyota Avanza

KH. 1206 AU

2011

Pansek

4.

Suzuki Carry

KH. 816 AU

2002

Operasional


134

Sementara itu untuk kendaraan roda 2 (dua) juga telah ditetapkan dengan Surat Penunjukan Pemakaian Nomor : W16A1/1613/PL.05/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014, dengan penjelasan sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4.

Jenis Kendaraan Honda Supra Honda M/T Honda Supra Suzuki Sugon

No. Polisi KH. 3752 AY KH. 5413 AY KH. 3753 AY KH. 3366 AY

Tahun Pembuat an 2006 2012 2005 1999

Pengguna Wapan KasubKeuangan Kasub.Umum Operasional

Selain sarana dan prasarana tersebut di atas, sarana dan prasarana lainnya yang dimiliki Pengadilan Agama Palangka Raya sampai dengan saat ini antara lain berupa :

DAFTAR FASILITAS SARANA GEDUNG No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keadaan

NAMA BARANG Printer Router Wireless PCI Card Kipas Angin Tandon Air Loudspeaker Wireless Microphone Alat Hiasan Dispenser Palu Sidang Lambang instansi Asbak Tinggi

Jumlah

Baik

Rusak

12 1 18 6 1 1 1 1 1 3 6 3 1

8 1 18 6 1 1 1 1 1 3 6 3 1

4 -


135

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Faximile Bangku Panjang Besi Meja Resepsionis Kursi Fiber Glass/Plastik Jam Mekanis Mesin Ketik Manual Standart (14-16 Inchi) Portable Water Pump Sedan Station Wagon/Cerry Minibus Avanza/Innova Sepeda Motor Lemari Kayu Brandkas Tabung pemadam Api Papan Visual/Papan Nama LCD Projector Meja Kerja Besi Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metal Sice Meja Rapat Meja Komputer PC. Unit Laptop Notebook Monitor Server Hub Modem Genset Air Conditioner (AC) UPS Televisi Sound System Mesin Absensi Mesin Antrian Sidang CCTV Ipad Samsung (notebook) Buku-buku Perpustakaan

1 4 1 20 4 1

1 4 1 20 4 -

1

1 1 1 2 4 27 1 1 6 1 1 63 125 7 3 6 20 8 1 4 3 2 2 1 12 7 2 1 1 1 1 1 1526

1 1 1 2 4 27 1 1 6 1 1 63 112 7 3 6 20 8 1 4 3 2 2 1 12 7 2 1 1 1 1 1526

13 1 -


136

D. Pengelolaan Keuangan Pengelolaan keuangan negara sebagaimaa tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuagan negara perlu diselenggarakan secara tertib, taat, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 tersebut,

terdapat

keuangan

negara

tiga paradigma yang

baru

dilontarkan

mengenai

pengelolaan

seperti pertama,

konsepsi

kerangka penganggaran jangka menengah, kedua konsepsi anggaran berdasarkan kinerja yang lebih menekankan kepada pencapaian keluaran yang akan

menunjang pencapaian atas hasil yang telah

ditetapkan dari suatu unit organisasi, dan ketiga konsepsi anggaran terpadu yang menekankan pada optimalisasi penggunaan dana guna mencapai sasaran program yang akan dilaksanakan oleh suatu unit organisasi. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan pengelolaan keuangan negara dalam arti luas adalah agar daya tahan

dan

daya

saing

perekonomian

nasional

ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi

semakin yang

dapat

semakin


137

bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Dalam mengelola Keuangan negara maupun kekayaan negara harus dilakukan secara

akuntabel dan transparan. Dengan begitu, akan

meningkatkan kualitas pemenuhan kewajiban seluruh kegiatan pejabat pengelola keuangan negara/kekayaan negara, diperlukan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsional, keterbukaan ekonomis, efisiensi dan efektifitas.Keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN/APBD untuk dijadikan penyertaan modal negara/daerah pada Persero dan/atau Perum serta perseroan

terbatas

lainnya.

Pengertian

dipisahkan

maksudnya

dipisahkan dari APBN/APBD. Artinya, penerimaan dan pengeluaran BUMN/BUMD APBN/APBD. memisahkan

tidak Jadi

dicatat

bukan

sebagai

dipisahkan

kepemilikannya

tetapi

penerimaan/pengeluaran dari

hanya

negara

dan

memisahkan

bukan catatan

akuntansinya. Untuk itu, BUMN/BUMD harus mengoptimalisasikan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara yg dipisahkan. Dalam pengelolaan keuangan ini, setidaknya kami ingin menyajikan terkait pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN, dana perkara (biaya proses) dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai Satuan Kerja yang berada dibawah

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia,

telah

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara melalui DIPA yaitu


138

DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (O1) Nomor : SP DIPA-005-01.2.402421/2015, tanggal 14 Nopember 2014, dengan penjelasan sebagai berikut : Pada Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya memperoleh anggaran dana anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang yang termasuk dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 4.872.323.000,00. Realisasi belanja negara program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 4.767.766.455,00 atau 97.85 persen. Sehingga sisa anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.104.556.545,00 atau 2.15 persen. Pengelolaan Keuangan Perkara Keuangan perkara yang diterima Pengadilan Agama Palangka Raya dari pihak berperkara yang ditampung melalui rekening PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya Nomor Giro : 6310015572, selama tahun 2015 jumlah keuangan perkara yang diterima sesuai dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 308.302.000,- dengan rincian sebagai berikut : -

Saldo awal tahun 2014

Rp. 32.398.500,-

-

Penerimaan tahun 2015

Rp. 308.302.000,-

-

Pengeluaran tahun 2015

Rp. 327.117.500,-

dengan perincian sebagai berikut : -

Biaya panggilan

Rp.132.795.000,-

-

Biaya sita

Rp. -


139

-

Panggilan pemeriksaan setempat

Rp. 5.430.000,-

-

Pengiriman biaya perkara

Rp. - 560.000,-

-

Biaya Pemberkasan

Rp. -

-

Biaya Pemberitahuan

Rp. 2.860.000,-

-

Biaya Pendaftaran

Rp.

-

Biaya Proses

Rp. 1.250.000,-

-

Biaya Redaksi

Rp. -

-

Biaya Materai

Rp. 228.000,-

-

Pengembalian sisa panjar

Rp. 7.227.000,-

-

Saldo di Bank Muamalat

Rp. 23.449.000,-

-

Saldo Kas di bendahara

Rp. -

940.000,-

Pengelolaan PNBP Pelaksanaan ketentuan PP. No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarifPNBP pada MA-RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya,bagi Pengadilan Agama Palangka Raya dari estimasi pendapatan DIPA 01 BUA MA-RI sebesar Rp. 14.612.234,-dan telah dicapai realisasi sebesarRp. 2.539.144,-yang terdiri-dari akun : -

423141sebesar Rp. 654.144,-

-

423991 sebesar Rp. 1.885.000,-

sedangkan DIPA 04 Dirjen Badilag MA-RI dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 23.441.400,- dan telah dicapai realisasi sebesar Rp. 23.648.300,- dan semua penerimaan telah disetor ke Kas Negara. Penerimaan tersebut meliputi akun : -

423411 sebesar Rp. 1.280.000,-

-

423415 sebesar Rp. 15.000.000,-

-

423419 sebesar Rp. 7.368.300,-


140

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai Satuan Kerja yang berada dibawah

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia,

telah

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara melaluiDIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (O1) Nomor : SP DIPA-005-01.2.402421/2015, tanggal 14 Nopember 2014, dengan penjelasan sebagai berikut : Pada Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya memperoleh anggaran dana untuk belanja modal berupa pengadaan server sebesar Rp.40.000.000,00. Realisasi belanja negara program sarana

dan

prasarana

aparatur

mahkamah

agung

sebesar

Rp.39.925.000,00 atau 99.81 persen. Sehingga sisa anggaran program sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung sebesar Rp.75.000,00 atau 0.19 persen. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai Satuan Kerja yang berada dibawah

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia,

telah

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara melalui DIPA yaitu DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (O4) Nomor : SP DIPA-005-04.2.402422/2015, tanggal 14 Nopember 2014, dengan penjelasan sebagai berikut : Pada Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya memperoleh anggaran dana untuk kegiatan progran peningkatan manajemen peradilan sebesar Rp. 41.030.000,00. Realisasi belanja negara program peningkatan manajemen peradilan sebesar Rp.


141

38.893.000,00 atau 94.79 persen. Sehingga sisa anggaran program peningkatan manajemen peradilan sebesar Rp.2.137.000,00 atau 5.21 persen.

E. Dukungan Teknologi Informasi Dukungan teknologi informasi di lembaga publik merupakan suatu keniscayaan. Hal itu terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Di Mahkamah Agung RI khususnya Peradilan Agama ikhtiar untuk melangkah ke modernisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi sudah berjalan dengan pesat. Penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungan peradilan agama berjalan dengan baik, sebagaimana yang diamatkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/ SK/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang direvisi menjadi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 5 Januari 2011, untuk menyempurnakan keberadaan program keterbukaan informasi di Pengadilan. Dalam Tahun 2015 dukungan teknologi informasi di Peradilan Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Palangka Raya oleh Mahkamah Agung RI betul-betul mendapatkan perhatian terkait serius sarana dan peralatan teknologi yang dimiliki Peradilan, terbukti Mahkamah Agung RI telah menempatkan alokasi anggaran tambahan disemua Peradilan tingkat pertama untuk pengadaan server dengan data dan spesifikasi yang telah ditentukan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI sebagaimana surat Badan Urusan Administrasi


142

Mahkamah Agung RI Nomor 61/Bua.1/OT.01.1/2/2015 tanggal 27 Februari 2015. Sejalan dengan kemajuan dan teknologi informasi di Peradilan yang digalakan selama ini, dipenghujung akhir tahun 2015, Mahkamah Agung RI telah melakukan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 dengan tujuan meningkatkan budaya pelayanan pubik di lingkungan badan peradilan dengan harapan Kompetisi Inovasi Pelayayan Publik Peradilan akan efektif mendorong kreatifitas, profesionalisme dan respon inovasi pelayanan publik pengadilan. Kendati belum berhasil sebagai juara dalam kompetisi inovasi, setidaknya Pengadilan Agama Palangka Raya telah turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut dengan meluncurkan inovasi antrian sidang versi mobile, inovasi ini sangat membantu masyarakat yang bersidang, masyarakat dapat memperhitungkan dan memanfaatkan waktu pada hari itu dengan tanpa harus lama-lama duduk antri di ruang tunggu Pengadilan Agama Palangka Raya, artinya masyarakat yang berprofesi sebagai, pedagang, PNS, TNI/Polri dan lain sebagainya masih dapat sambil

beraktifitas

sebagaimana

biasaditempatnya

masing-masing

sambil mengakses http://antrian.pa-palangkaraya.go.id


143

Gambar – Tampilan antrian sidang diakses melalui handphone

Adapun yang mendukung kelancaran tugas pada Pengadilan Agama Palangka Raya yang didukung oleh Teknologi Informasi sbb : - Perangkat Keras berupa :

-

-

20 buah PC Unit

-

8 buah printer

-

18 buah wireless PCI Card

-

1 buah Faximile

-

1 buah LCD Projector

-

1 buah Wireless

-

1 buah Router

-

9 buah Laptop

-

2 buah server

-

1 buah mesin antrian siding

-

2 buah modem

-

1 buah ipad

-

2 buah Hub

Perangkat Lunak berupa : -

Aplikasi Siadpa

-

Aplikasi antrian sidang

-

Aplikasi Persuratan

-

Aplikasi Simpus

-

Aplikasi Simak BMN& Siman, Sikep, Saiba dan persediaan

F. Regulasi Tahun 2015 Setiap lembaga publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan lembaga dalam menghadapi isu dan permasalahan yang


144

dihadapinya. Karenanya semua proses kebijakan yang dilakukan oleh lembaga publik perlu adanya regulasi. Sehingga lembaga publik pun menggunakan regulasi publik sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus lembaga layanan publik agar tujuan mewujudkan visi dan misi dapat tercapai dan berjalan sebagaimana mestinya. Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan lembaga publik, baik pada lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mahkamah Agung sebagai lembaga layanan publik memiliki regulasi yang harus dijalankan pada tataran lembaga, baik pada Mahkamah Agung maupun pada lembaga peradilan yang berada di bawahnya, terutama terhadap program-program penyelesaian

prioritas

perkara,

lainnya

manajemen

yang SDM,

berhubungan

dengan

pengawasan/pengaduan,

pengelolaan website, implementasi SIADPA, serta program “justice for all” yang terdiri dari layanan prodeo, sidang keliling dan posbakum. Mahkamah Agung maupun Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama untuktahun

2014

telah

mengeluarkan

beberapa

regulasi

yang

berhubungan dengan komitmen Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

dalam

melaksanakan

reformasi

birokrasi

di

lingkungan

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sebagai wujudnya adalah sebagai berikut : 1.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Agama/Mahkamah

Syar’iyah

dalam

rangka

penerbitan

Akta

Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.


145

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan dan Kepaniteraan Peradilan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 022/KMA/SK/II/2015 tentang Pendelegasian Penilaian Prestasi Kerja dan Wewenang Penandatangan Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat diluar Kantor dalam rangka

peningkatan

efesiensi

efektivitas

kerja

aparatur

di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Terkait

dengan

Pendayagunaan

semua Aparatur

itu,

mengacu

Negara

pada

Reformasi

Peraturan Birokrasi

Menteri Nomor

:

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Palangka Raya meliputi semua area dengan gambaran sebagai berikut : 1. Manajemen Perubahan Implementasi manajemen perubahan yang dilakukan selama ini berupa seringnya dilakukan rapat pimpinan/koordinasi, apel setiap hari Senin, dengan selalu menekankan akan pentingnya merubah pola pikir, budaya ataupun kebiasaan yang kalau selama ini lebih suka dilayani, dibalik bagaimana cara kita memberikan layanan


146

kepada setiap yang datang ke Pengadilan Agama ini tanpa membedabedakan satu sama lainnya, karena kita sebagai abdi Negara adalah pelayan masyarakat, jadilah pelayanan masyarakat yang baik. 2. Peraturan Perundang-undangan Pengadilan Agama Palangka Raya secara tegas menerapkan aturan kedisiplinan bagi seluruh pegawai, hal ini mengacu pada ketentuan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disamping itu juga menerapkan Keputusan KMA No. 069/KMA/SK/2009 tentang

Perubahan

Pertama

atas

Keputusan

KMA

No.

71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 3. Penataan dan Penguatan Organisasi Implementasi

area

Penataan

dan

Penguatan

Organisasi

di

Pengadilan Agama Palangka Raya selama ini mengacu kepada peraturan : -

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

192/KMA/SK/XI/204 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama -

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

193/KMA/SK/XI/204 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama -

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

4. Penataan Tata Laksana


147

Langkah yang ditempuh dalam rangka upaya penataan tata laksana di Pengadilan Agama Palangka Raya, dimana telah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Dalam rangka upaya Penataan Sistem Manajemen SDM di Pengadilan Agama Palangka Raya, telah diterapkan pengelolaan SDM terkait Kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) – Badilag MARI dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MARI, sistem ini sangat membantu terkait kenaikan pangkat, promosi dan mutasi jabatan, dll 6. Penguatan Akuntabilitas Setidaknya

implementasi

dari

penguatan

akuntabilitas

bagi

Pengadilan Agama Palangka Raya selama ini telah menunjuk petugas operator

Sistem

Aplikasi

Satker

(SAS)

untuk

kelangsungan

pengelolaan keuangan Negara, kemudian petugas operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) terkait pengelolaan asset Negara. Tugas pokok dan fungsinya masing-masing telah secara jelas dan bermitra dengan KPPN dan KPKNL setempat, kegiatan semua itu merupakan bagian dari akuntabilitas dari Satuan Kerja. 7. Penguatan Pengawasan Pada dasarnya tugas pengawasan adalah menjadi tugas pokok Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan begitu juga Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya selaku kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah telah membentuk tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda), kemudian di PA Palanga Raya juga telah dibentuk


148

Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), yang kesemua itu merupakan Badan/Tim yang sewaktu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya, disamping itu juga adanya pengawasan melekat dari atasan secara preventif dan represif yang bersifat terus menerus. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -

Telah tersedianya meja layanan informasi dan pengaduan;

-

Tersedianya Pos Bantuan Hukum Pengadilan;

-

Tersedianya penanganan perkara secara prodeo;

-

Terlaksananya sidang diluar gedung Pengadilan;


149

A. Internal Pengawasan internal disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya, Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan itu adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . The process of ensuring that actual activities conform the planned activities. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pendendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan

tugas

tersebut

dalam

satuan

kerja

tersendiri

yang

diperuntukan untuk melakukan tugas pengawasan. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan merupakan upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta


150

untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua komponen telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik membutuhkan pengawasan untuk seluruh aktivitas organisasi. Rusaknya sendi–sendi manajemen, khususnya ketidaksesuaian rencana program dengan pelaksanaannya disebabkan karena kurang efektifnya pengawasan pada organisasi tersebut Untuk itu dalam setiap organisasi dibutuhkan pengawasan dalam rangka mencegah

kemungkinan–kemungkinan

penyimpangan

dari

rencana–

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dapat diartikan sebagai

aktivitas

untuk

menemukan,

mengoreksi

penyimpangan–

penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Maka wajar apabila ditemukan kekeliruan – kekeliruan tertentu serta kegagalan–kegagalan maka dalam hal ini fungsi pengawasan sangat diperlukan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka akan dapat dipastikan tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Maksud pengawasan dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan

tujuan

pengawasan

itu

adalah

untuk

meningkatkan


151

pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Sebagai bentuk tindak lanjut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan

lembaga

peradilan.

Untuk

mengoptimalkan

pengawasan

dimaksud, Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/60/PS.01/I/2015 tanggal 2Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang, sebagai berikut : 1. Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H. (Wakil Ketua/Hakim Madya Utama sebagai Koordinator Hakim Pembina dan Pengawas Bidang) 2. Drs. Najamuddin, S.H., M.H. (Hakim Madya Muda sebagai Pengawas Bidang Pengaduan, Meja Informasi dan PelayananPublik) 3. H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. (Hakim Madya Pratama sebagai Pengawas Bidang Administrasi Gugatan) 4. H. Ahmad Farhat, S.Ag, S.H. (Hakim Madya Pratama sebagai Pengawas Bidang Permohonan) 5. Siti Fadiah, S.Ag. (Hakim Pratama Utama sebagai Pengawas Bidang Umum dan Keuangan) 6. Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I. (Hakim Pratama Muda sebagai Pengawas Bidang Kepegawaian) Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), Tim ini telah bekerja melakukan pengawasansecara berkala


152

selama kurun waktu tahun 2015. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Tim Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya menyoroti berbagai permasalahan, diantaranya : A. Bidang Manajemen Peradilan A.1. Pengaduan Temuan : Tersedia sarana pengaduan masyarakat yang repsentatif dan penanganan pengaduan secara baik, benar dan tepat waktu. Seharusnya : Sudah tersedia sarana pengaduan melalui website/online dan juga manual berupa kotak pengaduan, namun ada beberapa kekurangannya sebagai berikut: a.

Kotak pengaduan tersebut tidak terkunci dengan baik.

b. Warna tulisan pada kotak tidak kontras dengan warna kotak, sehingga tidak mudah terbaca. c.

Tempat kotak pengaduan kurang strategis.

A.2. Meja Informasi Temuan : Tersedia sarana pemberian informasi yang repsentatif dan mudah diperoleh atau diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Seharusnya : a.

Sarana pemberian informasi telah tersedia dengan baik, baik berupa meja informasi lengkap dengan petugasnya maupun sarana melalui website/internet, namun demikian masih terkendala tata kerjanya, yakni tidak terfokus pemberian informasi pada meja informasi. Hal ini karena apabila yustisiabelen ada yang meminta informasi atau bertanya, masih ada pegawai yang mau melayani tanpa mengarahkan langsung kepada Meja Informasi.


153

b. Barner/pamflet pada ruang informasi dan meja I :

-

Isinya sebagian kurang lengkap, seperti upaya hukum kasasi tidak ada, juga persyaratan untuk memasuki ruang sidang hanya tertulis berpakaian rapi dan sopan.

-

Penempatan barner/pamflet terlalu rendah, sehingga susah dibaca

A.3. Pelayanan Publik Temuan : Tersedia Sarana Pelayanan Publik yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Seharusnya : Telah tersedia sarana pelayanan publik seperti ruang tunggu dilengkapi dengan fasilitas yang lumayan dan juga sarana lainnya. Namun masih belum ada ruang shalat buat umum, ruang tungguagak sempit, juga sarana lain yang kurang, seperti tempat parkir untuk umum. B. Administrasi Persidangan B.1. Gugatan Temuan : 1.

Pembuatan BAS belum sesuai dengan SOP.

2. Panitera Pengganti persidangan.

(PP)

tidak

pernah

mempersiapkan

3. Masih ada instrumen agenda persidangan, panggilan dan amar yang belum terisi dan tidak disampaikan kepada kasir, meja II dan meja III. 4. Ketepatan minutasi belum sepenuhnya terlaksana. 5. Masih adanya PBT yang terlambat 6. Tanggal 19 Januari 2015 perkara Nomor : 422/Pdt.G/2014/PA,Plk belum putus, namun sudah dikelaurkan meterainya dan uang sisa panjarnya sudah dikembalikan


154

7.

Tanggal 22 Januari 2015 perkara Nomor : 422/Pdt.G/2014/PA.Plk sudah lebih 14 hari belum diminutasi.

Seharusnya : 1.

Seharusnya BAS sudah selesai sebelum sidang berikutnya. Putusan harus sudah selesai dan ditanda tangani pada waktu perkara putus.

2. Lima belas menit sebelum sidang PP sudah mempersiapkan peralatan dan berkas perkara persidangan dan mengumuman tentang tata tertib persidangan kepada pengunjung sidang. 3. Seharusnya sehabis sidang semua instrumen diisi dan diserahkan ke kasir meja II, dan meja III. 4. Seharusnya minutasi tepat waktu. 5. Seharusnya PBT tepat waktu. 6. Seharusnya meterai dan pengembalian sisa panjar sama dengan perkara tersebut diputus. 7.

Seharusnya setiap perkara yang putus 14 hari sudah diminutasi.

B.2. Permohonan B.2.1. Register Induk Perkara Permohonan Temuan : -

Amar penetapan dan tanggal BHT (kolom 5), dari

perkara Nomor 0003 / Pdt.P / 2015 /PA. Plk dan perkara seterusnya belum diisi; -

Perkara Permohonan yang diterima pada bulan April 2015 belum dilakukan pengisian register;

-

Penutupan register untuk bulan Maret 2015 belum ditanda tangani oleh Panitera;

Seharusnya : -

Seharusnya setiap perkara yang sudah diputus, maka amarnya harus diisi beserta tanggal BHT-nya. - Seharusnya setiap perkara yang masuk, harus sudah ditulis di dalam buku register permohonan.


155

- Seharusnya setiap akhir bulan buku Register Induk Perkara Permohonan harus sudah ditutup, serta ditandan tangani oleh Panitera. B.2.2. Register Perkara Banding Temuan : Untuk perkara Nomor 324 / Pdt.G / 2014 / PA.Plk., kolom 4 dan kolom 5 belum diisi; Seharusnya : Seharusnya setiap perkara banding yang masuk harus sudah ditulis dalam register banding. C. Administrasi Bidang Kesekretariatan C.1. Kepegawaian Temuan : -

Ada seorang pegawai belum menerima KPE , dan dua orang hakim yang belum memiliki KPE, telah dilaporkan akan tetapi belum ada tindak lanjut lagi

-

Batas awal jam absen masuk di tentukan mulai jam 06.00 dan batas akhir jam absen pulang ditentukan jam 18.00

Seharusnya : -

Seharusnya setiap pegawai sudah memiliki Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

-

Setiap aturan yang akan diberlakukan harus sesusai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu dicarikan dasar aturannya, sehingga mempunyai dasar legalitas yang jelas, sehingga bila tidak berdasar agar jangan di cantumkan dalam tatib.

C.2. Umum Temuan : -

Secara keseluruhan semua hal yang berkaitan dengan administrasi umum baik itu Inventaris, Persuratan, Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya bagian Perpustakaan yang perlu terus dibenahi antara lain penataan buku-bukunya, masih banyak buku-buku


156

yang belum diberi nomor/kode maupundicap stempel, kartu anggota perpustakaan dan katalog belum dibuatkan. - Hasil temuan Pembinaan dan Pengawasan oleh HATIBINWASDA PTA Palangka Raya tanggal 27s/d28 Oktober tentang barang inventaris yang seharusnya dihapuskan belum ditindak lanjuti - Sarana dan prasarana (alat penunjang) dirasakan masih kurang, terutama computer dan printer, di ruang hakim printer cuma satu yang berfungsi, AC di ruang Hakim dan Wakil Ketua sudah waktunya untuk diservis Selain pengawasan tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya juga telah menerima kedatangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama

Palangka

Raya

berdasarkan

surat

tugas

Nomor

:

W16-

A/373/PS.01/IV/2015 tanggal 8 April 2015 guna melakukan pembinaan dan pengawasan dari tanggal 15 s.d 16April 2015, yang terdiri dari : 1.

Drs. H. Abdul Halim Syahran, S.H., M.H. (Ketua PTA Palangka Raya)

2. H. A. Jauharuddin Sohra, S.Ag., M.H.(Hakim Tinggi PTA Palangka Raya) dan 3. H. Sahabuddin, S.H. (Hakim Tinggi PTA Palangka Raya) Dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tersebut, telah mengemuka beberapa hal antara lain sebagai berikut : A. Temuan Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik No.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

1

2

3

4

5

1

Hawasbid Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan Wasbid dan telah melaporkan hasilnya kepada koordinator untuk triwulan I tahun 2015, namun belum ada evaluasi

Dalam setiap triwulan HAWASBID melaksanakan WASBID dan melaporkan hasilnya kepada koordinator, selanjutnya ke Pengadilan Tinggi Agama .

Keterlambatan dalam evaluasi dan laporan ke Pengadilan Tinggi Agama.

Perbaikan kinerja dari temuan-temuan Wasbid menjadi terkendala.


157

dan tindaklanjut dan belum ada laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. 2

WASKAT atasan langsung terhadap staf di bawahnya belum efektif berjalan, tidak ada notasi harian guna guna mencatat kinerja bawahannya

Pimpinan mempunyai catatan harian terhadap staf bawahannya yang akan menjadi bahan penilaian diakhir tahun.

Kelalaian pimpinan.

Tidak terpenuhi data objektif tentang staf bawahannya dan penilaian pegawai tidak berdasarkan data objektif.

3

Pimpinan/Ketua tidak/belum mengadakan eksaminasi kepada perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim B maupun Majelis Hakim C dalam Triwulan I.

Ketua Pengadilan melakukan eksaminasi terhadap perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan melaporkan hasilnya ke Pengadilan Tinggi Agama.

Eksaminasi tidak atau belum dilaksanakan.

Pembinaan menjadi terkendala.

4

Gedung Pengadilan Tipe lama sempit dan seadanya, Nampak tidak tertib ketika pengunjung dan pencari keadilan dan para pihak datang pada persidangan yang lumayan banyak. Ruang tunggu yang tidak cukup, parkir sampai di Jalan Raya. Kinerja Pelayanan Publik yang prima sulit terwujud.

Pengadilan memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan didukung sarana dan prasarana yang cukup, nyaman dan aman..

Belum tersedia anggaran.

Pelayanan prima tidak terwujud.

B. Temuan Administrasi Perkara No.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

1

2

3

4

5

1

Dasar penunjukan Jurusita Pasal 17 ayat (3) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 717 RBg..

Lalai mencermati aturan.

Kekeliruan dasar hukum penetapan.

2

Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2015/PA Plk dan putusan nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Plk tanggal BHT lebih dari 14 hari.

14 hari.

Tidak cermat menghitung waktu BHT.

Merugikan pencari keadilan.


158

3

Putusan Nomor 0025 / Pdt.G /2015/PA Plk masa perlawanan dihitung sejak pemberitahuan isi putusan.

Dihitung mulai pada hari besoknya.

Dasar menghitungnya dipergunakan menggunakan ketentuan daerah luar jawa Madura.

Merugikan pencari keadilan.

4

Terlambat pengisian buku induk keuangan perkara.

Paling lambat hari besoknya.

Petugas merangkap pekerjaan.

Bertumpuk pengeluaran yang tidak tercatat.

C. Temuan Administrasi Persidangan No.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

1

2

3

4

5

1.

Jurusita tanpa alasan tentang mengapa tidak bertemu dengan Tergugat yang di panggil untuk perkara nomor 0025/Pdt.G/2015/PA Plk.

Diperlukan penjelasan penyebab mengapa tidak bertemu.

Kecermatan memahami peraturan.

Merugikan pihak yang dipanggil.

2.

Pencantuman kehadiran para pihak dalam berita acara tidak seragam.

Perlu keseragaman dengan istilah Penggugat dan atau Tergugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan.

Kurang memperhatikan aturan yang mendasari.

Menutup adanya kuasa.

3.

Sidang diskorsing untuk musyawarah.

Musyawarah dilakukan dalam sidang yang bersifat rahasia.

Lalai memperhatikan aturan yang mendasari.

Musyawarah terjadi diluar sidang.

4.

Majelis hakim memerintahkan untuk menempuh proses mediasi.

Majelis hakim mewajibkan untuk menempuh proses mediasi.

Kecermatan memahami beracara dalam perkara perdata.

Melanggar azas.

5.

Mempertimbangkan alat bukti KTP sebagai alat bukti yang sah dan memenuhi syarat.

Tidak perlu mempertimbangkan KTP kecuali ada eksepsi.

Pola pikir kompetensi dan identitas.

Mempertimbangkan alat bukti yang tidak relevan dengan perkara.

Ibu kandung menjadi saksi perkara nomor 0025 / Pdt.G / 2015/PA Plk.

Saksi keluarga diperlukan dalam perkara cerai yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran setelah dalil gugatan terbukti.

Kecermatan memahami aturan.

Merugikan Tergugat.

6.


159

7.

Pertimbangan hukum tidak jelas apa yang menjadi tuntutan dan bagaimana jawaban.

Tuntutan dan jawaban harus jelas.

Kelalaian dalam penyusunan putusan.

Tidak jelas hal-hal apa yang akan dibuktikan.

D. Temuan Administrasi Umum No.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

1

2

3

4

5

Umum : 1.

Kepala Sub Bagian Umum sedang menjalankan cuti, tidak ada ditunjuk pelaksana tugas umum, binwas ini berlangsung bersama atasannya langsung, yakni Wasek.

Pejabat yang berhalangan karena tugas lain atau cuti, untuk jangka waktu cukup lama mesti ditunjuk pelaksana tugas.

Kinerja dan mekanisme pelayanan harus tetap terjamin, berjalan dan jelas penanggungjawabnya.

Kinerja urusan umum terkendala dan tidak maksimal.

2.

Urusan umum tidak/belum didukung staf definitif yang cukup, kecuali 1 orang staf dan 1 orang honorer yang telah diangkat sebagai CPNS dan sedang mengikuti Diklat Prajabatan.

Beban kerja urusan umum meliputi : Kerumah-tanggaan, tata persuratan dan arsip, inventaris, Aplikasi SIMAK-BMN, perpustakaan dll.

Kekurangan pegawai atau penempatan pegawai yang tidak merata dan proporsional.

Kinerja tidak optimal.

3.

Temuan Hawasbid umum tanggal 13 Pebruari 2015 khususnya tentang perpustakaan belum ada tindaklanjut.

Hawasbid telah melaporkan hasil pengawasan kepada koordinator untuk ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja.

Kelalaian dan kekurangan tenaga pada staf umum.

Tertib dan daya guna perpustakaan tidak maksimal.

4.

Tidak/belum tersedia perlengkapan/inventaris berupa proyektor/infokus, pada pertemuan, rapatrapat, sosialisasi dan pembinaan, dll.

Rapat-prapat, pertemuan-pertemuan, pembinaan, sosialisasi, dll mesti didukung perlengkapan yang memadai semisal infokus.

Belum tersedia anggaran untuk pengadaan.

Pertemuan dan rapat-rapat berjalan manual dan tidak elegan dan kurang optimal.

5.

Tata ruang kerja pengaturannya terasa sempit, demikian juga ruang pelayanan, ruang tunggu tidak cukup menampung para pihak, ada yang duduk di teras

Tersedia ruang kerja yang cukup dan tertib dengan sarana yang memadai. Halaman kantor, taman tempat parkir harus ditata agar indah, nyaman dan aman.

Gedung dan lahannya model/type lama, halaman sempit Forcemajor.

Pelayanan kepada pengunjung dan tamu serta pencari keadilan tidak memuaskan.


160

atau di kantin, tempat parkir juga sempit, parkir tamu menggunakan badan jalan umum, Nampak tidak tertib dan keamanan tidak terjamin. Keuangan : 1.

Setoran sisa panjar yang tidak diambil oleh para pihak setelah 6 bulan ke kas Negara sebagai PNBP ditolak sebab tidak tersedia Akun sisa panjar.

Sisa panjar biaya perkara wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak, apabila tidak diambil selama 6 bulan sejak diberitahukan, dikeluarkan dari jurnal dan dibukukan tersendiri, selanjutnya disetor ke Kas Negara sebagai PNBP (SEMA : 04/2008).

Tidak tersedia akun sisa panjar pada kas Negara.

Terdapat uang sisa panjar yang telah berubah menjadi PNBP tidak dapat disetor.

2.

Terdapat serapan anggaran yang belum ideal, yakni sampai dengan bulan April sebesar 18,01 % untuk DIPA 04, namun cukup ideal untuk serapan anggaran dalam DIPA 01 sebesar 29,22 %.

Dalam periode 4 bulanan realisasi anggaran ideal minimal 25 %.

DIPA 04 (Badilag) sangat tergantung pada penyelenggaraan sidang keliling, POSBAKUM dan Prodeo.

Realisasinya tidak terserap secara optimal.

Kepegawaian : 1.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian tidak mempunyai staf definitive kecuali dibantu 1 orang staf honorer.

Pada urusan kepegawaian minimal terdapat 2 orang staf definitif.

Terdapat overload SDM pada kepaniteraan.

Kinerja pelayanan kepegawaian tidak optimal.

2.

Dikeluarkan surat izin sementara bagi pegawai yang mengajukan izin cuti dengan alasan penting.

Izin cuti alasan penting kewenangan Dirjen, Pengadilan Agama meneruskan permohonan izin cuti alasan penting pegawai kepada Dirjen Badilag.

Antara pelaksanaan dan izin terdapat tenggang waktu yang cukup lama, sedangkan urgensi cuti alasan penting mendesak untuk dilaksanakan.

Ada potensi menimbulkan masalah kepegawaian apalagi jika izin cuti alasan pentingditolak atau ditangguhkan.

3.

Terdapat ketidak seimbanganpenempatan pegawai, jumlah pegawai seluruhnya 42 orang dengan komposisi : - Kepaniteraan dan Jurusita/ JurusitaPengganti,

Pembagian tugas antara kepaniteraan dan kesekretariatan harus proposional baik kwantitas maupun kualitasnya.

Terdapat kekurangan pegawai, atau terdapat penempatan yang tidak proposional.

Terjadi beban kerja pegawai yang tudak seimbang yang berujung pada layanan yang tidak merata dan maksimal.


161

berjumlah 32 orang. - Sekretariatan, berjumlah 10 orang. 4.

Tidak terdapat/tidak disediakan instrumen izin keluar pegawai pada saat jam kerja.

Pegawai yang keluar kantor pada saat jam dinas mesti atas izin Pembina kepegawaian (Ketua/Wakil Ketua) KMA 071/2008 dan KMA 069/2009.

Ada terdapat Pegawai bahkan Pejabat pada jam dinas tidak ada di kantor dengan keberadaan yang tidak jelas.

Uforia tertib dan disiplin terganggu.

5.

Ada Pegawai bahkan Pejabat yang tidak berpakaian dinas uniform Mahkamah Agung terutama tanda pengenal dan lencana jabatan.

Pegawai dan Pejabat peradilan pada jam dinas berpakaian uniform Mahkamah Agung.

Ada kelalaian Pegawai dan tidak ditegur oleh pimpinan atau atasan langsung.

Kondisi tertib dan disiplin terganggu.

Segala bentuk temuan, arahan dan petunjuk baik dari Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya maupun Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, sebagian besar telah dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi, kemampuan dan anggaran yang tersedia, kecuali dalam hal kebijakan yang bersifat anggaran itu sangat bergantung dengan pusat.

D. Evaluasi Proses terakhir dalam kegiatan organisasi adalah penilaian atau evaluasi. Dengan melakukan penilaian, dapat diketahui efektivitas setiap kegiatan organisasi serta dapat diketahui kelemahan dan kelebihan selama berlangsungnya proses administrasi. Kelemahan yang ada dapat ditanggulangi dan kelebihannya dapat dipertahankan. Selain itu, dapat diketahui apakah rangkaian seluruh kegiatan dalam organisasi telah sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan.


162

Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan

dengan

tolak

ukur

memperoleh

kesimpulan.

Pengawasan yang telah dilakukan baik yang bersifat melekat maupun fungsional, seyogyanya memberikan hasil positif akan perubahan, kemajuan serta peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi apabila pengawasan tersebut tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan evaluasi terhadap pokok yang menjadi permasalahan, tentu hal itu tidak akan membuat perubahan kearah yang positif sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.Evaluasi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut : 1.

Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran.

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. 3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari kebijakan. 4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif. 5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. 6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar lebih baik.


163

Mengingat akan pentingnya sebuah evaluasi, lebih-lebih terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan baik oleh aparat yang sifat melekat maupun fungsional, maka setiap hasil pengawasan, Pengadilan Agama Palangka Raya selalu melakukan evaluasi dan berusaha berupaya semaksimal

mungkin

pengawasan.

menyelesaikan

segala

hasil

temuan

atau

Evaluasi atas hasil pengawasan tidak hanya dilakukan

dengan membuat laporan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut, akan tetapi juga dilakukan perubahan dalam praktek pelaksanaan tugas sehari-hari sebagaimana rekomendasi yang telah diberikan. karena apapun bentuk pengawasan yang dilakukan, kami merasakan dapat memberikan kontribusi baik untuk kemajuan Pengadilan Agama Palangka Raya.


164

A. Kesimpulan Laporan Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap program kerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2014. Maka segala bentuk capaian yang telah berhasil diraih dan kendala yang menjadi faktor penyebab

keberhasilan,

akan

menjadi

bahan

evaluasi

kedepan.

Keberhasilan yang telah diperoleh akan kami dijadikan modal dasar dan kekuatan untuk berbuat yang lebih baik ditahun 2015, sementara itu segala penyebab yang menjadi faktor penghalang dalam pencapaian program-program tersebut, akan menjadi bahan kajian dan evaluasi, karena sekecil apapun kendala atau masalah akan, tentu akan berakibat terhadap hasil capaian yang diinginkan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dari Bab ke Bab, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1.

Penerimaan perkara Tahun 2015sebanyak 525 perkara ditambah sisa tahun sebelumnya 2014 sebayak 73, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2015 adalah 598 perkara. Sementara perkara yang diputus tahun 2015 sebanyak 527 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2015 berjumlah 71 perkara

2. Capaian realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebesar 97,87%, sedangkan DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar 94,79%.


165

3. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 huruf (i) menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “Ekonomi Syari’ah”, terkait dengan kewenangan ini, Pengadilan Agama Palangka Raya telah siap menerima dan menyelesaikan perkara dimaksud, setidaknya sampai dengan saat ini tercatat ada 4 (empat) orang Hakim yang telah memiliki Sertifikat Ekonomi Syari’ah. 4. Upaya mendorong aparat Pengadilan Agama Palangka Raya dan masyarakat yang bersih dari praktik-praktik tidak sehat terhadap pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan, sekarang telah disediakan layanan pengaduan melalui SMS ke nomor 0822 333 23485. 5. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam upaya percepatan penyelesaikan

pekerjaan

baik

di

Kepaniteraan

maupun

di

Kesekretariatan dapat berjalan dengan baik, kendati kedepan masih dituntut upaya peningkatan dalam pengusaan dan pemahaman yang lebih baik lagi. 6. Upaya

pembinaan

dan

pengawasan,

kedepan

akan

lebih

diintensifkan lagi, karena dari segi pembinaan akan dapat memberikan nilai positif sebagai bentuk evaluasi berjalan atas pelaksanaan tugas keseharian, sedangkan dari segi pengawasan sebagai bentuk preventif memperkecil segala kekeliruan dan kesalahan yang terjadi dalam kurun waktu itu.


166

7.

Jumlah Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Palangka Raya dari segi jumlah sudah mencukupi bila diukur dengan volume pekerjaan selama ini, akan tetapi bila dibandingkan dengan pola formasi sebagaimana Buku I Edisi 2007 masih jauh dari rasio yang dibutuhkan, Kepaniteraan

saat

ini

jumlah

(fungsional

SDM

Hakim,

tertumpu

Panitera/PP/

pada

bagian

Jurusita/Jsp),

sementara Kesekretariatan masih sangat sedikitkemudian dibantu beberapa orang tenaga honorer. B. Rekomendasi Dalam

rangka

upaya

mewujudkan

peningkatan

penyelenggaraan

aparatur negara, terkait Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pendukung lainnya di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan layanan, rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi sebagai berikut : 1.

Untuk

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat

pencari

keadilan, sangat diperlukan fasilitas pendukung berupa peralatan dan mesin berupa komputer/laptop yang dapat mengakomodir sejumlah pegawai yang ada, karenanya dibutuhkan belanja modal untuk itu; 2. Upaya peningkatan dan penguatan SDM, perlu lebih banyak mengikutsertakan disetiap kegiatan pelatihan/bimtek, baik yang diselenggarakan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung, maupun PTA

Palangka

Raya,

baik

terkait

Kesekretariatan

maupun

Kepaniteraan. Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya |

167

3. Sebagai bagian yang pertama berhubungan langsung dengan masyarakat pencari keadilan, layanan meja informasi dan pengaduan hendaknya menjadi perhatian lebih, perlu tenaga yang memiliki kompetensi, karenanya diperlukan kegiatan diklat/bimtek, dll baik melalui DIPA maupun dilakukan secara swadaya satker-satker yang ada di wilayah PTA Palangka Raya guna penguatan layanan tersebut. 4. Kekuatan aparat penyelenggara administrasi Pengadilan Agama Palangka Raya dari segi jumlah sudah cukup memadai, akan tetapi hanya tertumpu pada bagian Kepaniteraan, sementara di bagian Kesekretariatan sangat sedikit dan masih kurang, karenanya kedepan kami berharap adanya penambahan pegawai guna keseimbangan dan penguatan

Pengadilan

penempatan

pegawai

Agama

Palangka

hendaknya

Raya.

Serta

memperhatikan

dalam

kompetensi

pendidikan yang dimemilikinya. 5. Diperlukan tenaga IT yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang selama ini dihandel dan lebih banyak bergantung kepada tenaga honorer yang memiliki kemampuan IT tersebut. Oleh karena tenaga honorer ini belum memiliki kepastian akan kesejahteraan dan hanya terikat dengan sebuah kontrak, bisa saja mereka memilih bekerja diluar

Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

yang

mungkin

kesejahteraannya lebih baik atau anggarannya tidak lagi tersedia dalam DIPA, maka akan muncul permasalahan baru, ditengah semangat transparansi peradilan yang selama ini terus digalakan.


168

Fax PALANGKA RAYA 73112

Recommend Documents