1
WALIKOTA PALANGKA RAYA PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang : a. bahwa setiap Pedagang Kreatif Lapangan sebagai bagian dari Warga Negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap Pedagang Kreatif Lapangan didaerahnya agar tercipta kesejahteraan bagi Pedagang Kreatif Lapangan; c. bahwa keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan yang terus bertambah, maka perlu diatur, ditertibkan dan diawasi agar tertata dengan baik, tertib serta teratur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
3 13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA dan WALIKOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGATURAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palangka Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya. 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. 6. Pedagang Kreatif Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana dan/atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang, dipindahkan dan/atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas yang menangani urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Palangka Raya. 8. Penataan Pedagang Kreatif Lapangan adalah upaya pemerintah daerah terhadap pedagang kreatif lapangan melalui perencanaan, pendataan, perizinan, relokasi dan pemungutan retribusi dengan
4 memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis. 9. Lokasi usaha adalah tempat yang ditetapkan oleh Walikota untuk melakukan usaha bagi pedagang kreatif lapangan. 10. Relokasi adalah upaya pemindahan usaha PKL yang meliputi kegiatan persiapan relokasi dan pelaksanaan relokasi. 11. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU,adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha pedagang kreatif lapangan sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha pedagang kreatif lapangan dilokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 12. Izin usaha adalah izin untuk menggunakan lokasi usaha dan melakukan usaha yang diberikan kepada PKL pemegang tanda daftar usaha.
BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 Pemerintah daerah bertugas : a. menyusun perencanaan penataan PKL; b. menyusun program dan pedoman pembinaan teknis kegiatan usaha dibidang perdagangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; c. menyediakan lokasi usaha untuk keteraturan PKL; d. melaksanakan pendaftaran TDU dan izin usaha; e. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana di lokasi usaha; f. memberdayakan PKL yang telah direlokasi melalui peningkatan kualitas kapasitas, keterampilan berusaha, dan kreativitas jenis usaha; dan g. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemerintah Daerah berwenang : a. menetapkan perencanaan penataan PKL; b. menetapkan program dibidang teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. menetapkan lokasi usaha; d. menyediakan sarana dan prasarana di lokasi usaha; e. menetapkan mekanisme pendaftaran TDU dan izin usaha;
5 f. menetapkan kebijakan pembinaan PKL yang telah direlokasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas, keterampilan berusaha serta kreativitas jenis usaha ; g. meberikan modal usaha bagi usaha PKL yang telah direlokasi; h. memfasilitasi penyelenggaraan pemberian penguatan modal dengan pihak pemberi dana bantuan, baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya; i. melakukan koordinasi antara PKL dengan instansi terkait agar aktivitas PKL dapat berjalan dengan lancar; j. melaksanakan pengawasan terhadap PKL agar mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku. Pasal 4 Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan oleh SKPD, kecuali ketentuan Pasal 2 huruf d dan pasal 3 huruf e dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
BAB III JENIS PKL Pasal 5 Jenis PKL digolongkan berdasarkan : a. waktu usaha; dan b. saat mulai melakukan usaha. Pasal 6 (1) Jenis PKL berdasarkan waktu usaha terdiri dari : a. PKL yang bersifat tetap; b. PKL yang tidak bersifat tetap; dan c. PKL yang bersifat musiman. (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKL yang melakukan usahanya ditempat yang sama secara terus menerus. (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKL yang melakukan usahanya secara berpindah-pindah dan tidak terus menerus. (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan PKL yang melakukan usahanya pada saat tertentu. Pasal 7 (1) Jenis PKL berdasarkan saat mulai melakukan usaha terdiri dari PKL lama dan PKL baru. (2) PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut :
6 a. pada saat pendataan sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; b. pada saat pendataan sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara. (3) Terhadap PKL yang melakukan usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan relokasi. (4) PKL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah melakukan usaha sebagai PKL di daerah. (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengajukan permohonan perizinan untuk melakukan usaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV LOKASI USAHA Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lokasi usaha. (2) Lokasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya; b. berada di lokasi yang strategis; dan c. dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Pasal 9 Setiap PKL mempunyai hak : a. memperoleh informasi yang akurat mengenai perencanaan penataan PKL yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. mendapatkan TDU dan izin usaha secara cepat, mudah dan tanpa dipungut biaya; c. menempati dan melakukan kegiatan usaha di lokasi usaha yang telah ditetapkan; d. mendapatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang baik; e. memperoleh jaminan kepastian usaha; dan
7 f. memperoleh perlindungan hukum, bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan yang baik dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan usahanya. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 10 Untuk melakukan kegiatan, PKL diwajibkan : a. memiliki TDU dan Izin Usaha; b. memelihara Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Ketertiban lingkungan usaha; c. Memelihara sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lokasi usaha; d. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; e. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin yang dimilikinya; f. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah; g. Setiap PKL wajib melakukan usaha di lokasi usaha yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain; h. Melaksanakan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Bagian Ketiga Larangan Pasal 11 Untuk melakukan kegiatan, PKL dilarang : a. merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan dan/atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah; b. mendirikan bangunan permanen dilokasi PKL yang telah ditetapkan; c. memindahtangankan izin tempat usaha PKL kepada pihak lain; d. melakukan kegiatan usaha diluar lokasi usaha yang telah ditetapkan; e. menempati lahan/lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; f. menempati lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).
BAB VI PERIZINAN
8 Pasal 12 (1) Perizinan merupakan mekanisme pendaftaran yang ditetapkan bagi PKL untuk memperoleh TDU dan izin usaha. (2) Mekanisme pendaftaran TDU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (3) TDU dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperoleh tanpa dipungut biaya. (4) Pendaftaran izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi tahapan : a. Permohonan pendaftaran izin usaha; b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran izin usaha; c. Pencantuman ke dalam daftar izin usaha; d. Penertiban izin usaha; dan e. Pemutakhiran data izin usaha. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini diajukan oleh PKL dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. foto copy Kartu Tanda Penduduk; b. surat pernyataan belum memiliki tempat di satu lokasi usaha yang sama; c. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga sarana, prasarana, ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lokasi usaha; dan d. surat pernyataan kesanggupan mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum. Pasal 13 (1) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin usaha. (2) Izin usaha berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5). (3) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Pasal 14 (1) Setiap petugas dilarang memungut biaya atas izin usaha yang diterbitkan. (2) Setiap petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari jabatan; d. penurunan dari jabatan; dan e. pemberhentian tetap.
9 Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota Palangka Raya.
BAB VII RELOKASI Bagian Kesatu Persiapan Relokasi Pasal 16 (1) Persiapan relokasi merupakan rangkaian kegiatan awal yang dilakukan melalui perencanaan relokasi dan pemberitahuan. (2) Perencanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menentukan strategi dan jumlah PKL serta lokasi usaha yang akan direlokasi. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada PKL paling lambat 2 (dua) minggu sebelum dilaksanakan relokasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota Palangka Raya. Bagian Kedua Pelaksanaan Relokasi Pasal 17 (1) Pelaksanaan relokasi merupakan rangkaian prosedur penempatan PKL ke dalam lokasi usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Relokasi dilakukan terhadap PKL yang telah memiliki TDU dan izin usaha. (3) Relokasi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan urutan penertiban izin usaha. (4) PKL menggunakan lokasi dan menjalankan usahanya ditempat yang telah ditentukan oleh SKPD. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota Palangka Raya.
BAB VIII PEMBINAAN Pasal 18
10 (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada PKL yang berada di lokasi usaha berupa bimbingan dan penyuluhan serta pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan. (2) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. meningkatkan penguasaan manajemen usaha; b. memperkuat mental berusaha; c. meningkatkan kreativitas; dan d. memberikan pemahaman upaya pemeliharaan lokasi usaha yang baik. (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. meningkatkan bantuan modal usaha; b. meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil usaha atau jenis barang yang diperdagangkan; c. mengembangkan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; dan d. mengarahkan PKL untuk menjadi wira usaha yang mandiri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota Palangka Raya.
BAB IX PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19 Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Walikota.
BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 20 Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini.
BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf e, huruf f, huruf g dan Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c dipidana
11 kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 11 huruf d, huruf e dan huruf f, Walikota berwenang memerintahkan SKPD terkait untuk membongkar tempat usaha dan/atau menyita barang dagangan dan peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut izin usaha PKL.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 10 Januari 2013 WALIKOTA PALANGKA RAYA, Ttd H. M. RIBAN SATIA
Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 10 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, Ttd SANIJAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 NOMOR 2
12
13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN I. UMUM Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang didalamnya mengatur mengenai Retribusi Pedagang Kaki Lima dan Pengaturan Tempat Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada umumnya. Namun dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah dimaksud telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mengatur mengenai retribusi, sedangkan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada umumnya belum tertampung didalamnya. Sehubungan dengan hal tesebut diatas, guna memberikan Landasan Hukum dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (yang dalam istilah penyebutannya berubah menjadi Pedagang Kreatif Lapangan) agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang, serta melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup
Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas.
14 Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Yang dimaksud dengan penyelengaraan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan dan penataan tempat dasar kepada PKL agar dapat tetap terjagakeamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 2
