PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IB Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Telp./Fax. 0536 3221289 Email : [email protected] Laporan Tahunan website 2016 Pengadilan : http://pa-palangkaraya.go.id Agama Palangka Raya 1

PALANGKA RAYA – 73112

Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya

2

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah,

puji

dan

syukur

kami

panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB Tahun 2016 dengan tepat waktu. Laporan ini menguraikan tentang pelaksanaan tugas

Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

selama tahun 2016 yang meliputi bidang teknis

yustisial,

pembinaan

pengawasan

sumber

daya

internal, manusia,

pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan administrasi. Hal demikian dimaksudkan untuk memberikan dasar pemikiran guna mewujudkan visi dan misi Peradilan Agama agar sesuai dengan yang diharapkan. Laporan ini juga merupakan bentuk realisasi kerja sekaligus sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam tahun 2015, dalam perjalanan kurun waktu tersebut terhadap capaian yang diperoleh selama ini, akan terus kami tingkatkan. Sementara itu terhadap kendala dan permasalahan yang ada, kami akan berusaha semaksimal mungkin mengatasinya, sehingga pelayanan utama kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik. Laporan Tahunan ini dibuat berpedoman dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Palangka


3

Raya Nomor : W16-A/1388/OT.01.2/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016, kendati demikian,

kami masih menyadari mungkin Laporan Tahunan ini

masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna menyempurnakan laporan pada tahun yang akan datang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Tahunan ini dengan tepat waktu. Semoga selalu diberikan kesehatan dan Lindungan Allah SWT. Akhirnya semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kami dan pihak terkait yang memerlukan. Terima kasih. Palangka Raya, 31 Desember 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB Ketua,

Drs. H. Mahbub A., M.H.I NIP. 19520421 198203 1 003


4

Halaman KataPengantar

i

DaftarIsi

ii

Bab I

Pendahuluan

1 A. KebijakaUmumPeradilan

1

B. Visi dan Misi

1

C. Rencana Strategis 4 Bab II

Struktur Organisasi (Tupoksi) 14 A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 22 B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 65

Bab III

Pembinaan dan Pengelolaan 105 A. Sumber Daya Manusia 105 -

Mutasi 112

-

Promosi 123


5

-

Pensiun 126

B. Keadaan Perkara 128 C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 139 D. Pengelolaan Keuangan 153 E. Dukungan Teknologi Informasi 159 F. Regulasi Tahun 2016 160 Bab IV

Pengawasan 163 A. Internal 163 B. Evaluasi 179

Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi 181


6

A. Kebijakan Umum Peradilan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelengarakan Peradilan, guna menegakkan keadilan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan sebagai berikut : 1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama merupakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Demikian Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah air kita. Kemudian dengan lahirnya UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 7


7

tahun 1989 tentang Peradilam Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syari’ah.Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “Ekonomi Syari’ah”. Pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : a) Bank Syari’ah; b) Lembaga Keuangan Makro Syari’ah; c) Asuransi Syari’ah; d) Reasuransi Syari’ah; e) Reksadana Syari’ah f)

Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari’ah;

g) Sekuritas Syari’ah; h) Pembiayaan Syri’ah; i)

Pegadaian Syari’ah;

j)

Dana pensiun lembaga keuangan Syari’ah; dan

k) Bisnis Syari’ah. Dengan bertambahnya kewenangan Peradilan Agama dalam memutus perkara yang berkaitan dengasn “Ekonomi Syari’ah”. Maka para hakim di Pengadilan Agama dituntut wajib menguasai tentang ilmu ekonomi Syari’ah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini, kemudian Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 yang menerangkan tentang kode etik Hakim Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Pengadilan Agama Palangka RayaKelas IB yang berada di Ibukota Provinsi, secara geografis terletak pada


8

113˚30`- 114˚07` Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km2 (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan: SebelahUtara

: Dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur

: Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan

: Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat

: Dengan Kabupaten Katingan Gambar : 1 Peta Kalimantan Tengah

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km2, 583,50 Km2, 352,62 Km2, 572,00 Km2 dan 1.053,14 Km2.


9

B. Visi dan Misi Visi Adapun visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah” Terwujudnya Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

Yang

Agung”

Dalam

mewujudkan visi tersebut, perlu adanya upaya atau usaha-usaha perbaikan guna mewujudkan badan peradilan Agama Indonesia yang Agung dan Pengadilan Agama Palangka Raya secara khusus.

Misi 1. Mewujudkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa; 2. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negetif pihak ketiga; 3. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme; 4. Mewujudkan Aparatur dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama PalangkaRaya yang handal, profesional dan bermoral.

Rencana Strategis Dalam rangka mencapai VISI dan MISI Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana tersebut di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategis goals) organisasi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI yang akan dicapai. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin ditempuh :


10

Tujuan : 1.

Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas. 4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar. 5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan 6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

Sasaran : 1.

Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas. 4. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal. 5. Peningkatan tertib administrasi perkara. 6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 7.

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI


11

Indikator Kinerja Utama : Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Tabel : 1 Indikator Kinerja Utama NO.

KINERJA UTAMA

1

2

1.

Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang sudah dimediasi

Hakim Mediasi/ Mediator

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang berhasil damai

Perbandingan perkara yang dimediasi dengan mediasi yang menjadi akta perdamaian Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diputus Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 6 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 6 bulan dengan perkara

Hakim Mediasi/ Mediator


Ketua Majelis/ Panitera Pengganti






INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

c. Persentase perkara yang diputus

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 6 bulan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

4


12

f.

2.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)

3.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas

4.

Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal

Persentase perkara yang mengajukan : Banding, Kasasi, dan Peninjau an Kembali Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)

yang diselesaikan lebih dari 6 bulan Perbandingan antara perkara yang diselesaikan pada tingkat pertama dengan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.

Ketua Majelis/ Panitera Pengganti/ Panitera/ Panitera Muda Hukum


Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah putusan yang telah dipublikasikan Perbandingan jumlah pegawai yang ada dengan pegawai yang diusulkan

KetuaMajelis/ Panitera Pengganti/ Panitera/ Panmud Hukum/ Operator IT Ketua/Panitera/ Sekretaris/Kasu bag Kepegawaian Ortala


b. Persentase pegawai dipanggil/men gikuti pendidikan/di klat, dll c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/di klat, dll a. Persentase laporan hasil temuan yang telah ditindak lanjuti

Perbandingan antara pegawai yang diusulkan dengan pegawai yang dipanggil untuk mengikuti Perbandingan antara pegawai yang mengikuti dengan pegawai yang lulus

Ketua/Panitera/ Sekretaris/Kasu bag Kepegawaian Ortala

Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg

Ketua/Panitera/ Sekretaris/Kasu bag Kepegawaian Ortala


Perbandingan antara LHP dengan LHP yang ditindak lanjuti

Ketua/Panitera/ Pejabat dan Staf terkait

b. Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal c. Pesentase

Perbandingan tingkat kesalahan antara LHP sebelumnya dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Perbandingan

Ketua/Panitera/ Pejabat dan Staf terkait

Laporan Hasil Temuan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Temuan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti pendidikan/di klat, dll

Ketua/Panitera/


Register


13

pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti 5.

6.

Peningkatan tertib administrasi perkara

a. Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada Pimpinan b. Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

a. Persentase penyelesaian perkara prodeo

b. Persentase perkara yang telah diminutasi

c. Persentase putusan yang telah dianonimasi

d. Persentase penerimaan perkara melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) 7.

Pelaksanaan Program Dukungan

Persentase capaian penyelenggaraan

jumlah pengaduan yang diterima dengan pengaduan yang ditindak lanjuti Perbandingan perkara yang diterima dengan perkara yang telah diterima secara lengkap

Perbandingan antara alat bukti yang diserahkan dengan alat bukti yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti Perbandingan antara perkara yang diterima sebagaimana biasa dengan perkara yang diterima secara prodeo Perbandingan antara perkara yang telah selesai akan tetapi belum diminutasi dengan perkara yang telah diminutasi Perbandingan perkara yang telah diputus dengan putusan yang telah dianonimasi Perbandingan perkara yang diterima melalui layanan Posbakum dengan perkara yang diterima langsung dari para pihak Perbandingan antara alokasi anggaran yang

Pejabat terkait dan Meja Pengaduan

Pengaduan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut

Ketua/Panitera/ Pejabat terkait


Ketua Majelis/PP/ Panitera


Ketua/Panitera/ Posbakum


Ketua Majelis/PP


Ketua Majelis/PP/ Panitera/ Panmud Hukum/ Operator Ketua/Panitera/ Pejabat terkait


KPA/PPK/ Pejabat dan Staf terkait

Laporan Bulanan



14

8.

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI

operasional kantor

tersedia dengan capaian atau realisasi

a. Persentase usulan kegiatan yang diajukan

Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan kegiatan sebelumnya

KPA/PPK/ Pejabat Pengadaan/ULP / Pejabat dan Staf terkait

RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan

b. Persentase yang diakomodir

Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan yang diakomodir Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan anggaran yang terserap

KPA/PPK/ Pejabat Pengadaan/ULP / Pejabat dan Staf terkait KPA/PPK/ Pejabat dan Staf terkait

RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan DIPA tahun berjalan dan Laporan Bulanan

c. Persentase anggaran yang terserap

Program dan Kegiatan : Sasaran Strategis tersebut sebagaimana tersebut di atas, merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan semua itu telah diakomodir melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Difasilitasi melalui program ini diharapkan mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel. Kegiatan pokok yang dapat dilaksanakan diantaranya : - Penanganan berperkara secara prodeo bagi masyarakat miskin. Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Pihak yang


15

berperkara dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma dengan melampirkan: •

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa/Lurah/Banjar/Nagari

/Gampong

yang

menyatakan bahwa benar ybs tidak mampu membayar biaya perkara, atau •

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Program Keluarga Harapan, atau Kartu Bantuan Langsung Tunai

•

Pemberian izin berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus

- Penyelesaian minutasi perkara “minutasi‟ berasal dari kata “minuut‟ (bahasa Belanda) yang berarti : surat asal, surat asli. Yang dimaksud dalam hal ini adalah semua surat surat asli yang diterima atau dibuat oleh Pengadilan selama proses penyelesaian perkara, seperti surat penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, surat-surat panggilan, putusan-putusan pengadilan yang akan menjadi arsip perkara dan harus disimpan di pengadilan. Dengan demikian “minutasi‟ berarti proses penyusunan berkas perkara sejak awal penyelesaian perkara sampai dapat dijadikan sebagai arsip perkara. - Pelaksanaan anonimasi putusan dan publikasi putusan melalui website atau direktori putusan; Salah satu bagian reformasi birokrasi di Pengadilan yaitu transparan putusan, dimana setiap perkara yang sudah diputus, putusannya wajib diupload di website atau direkrori putusan, akan


16

tetapi sebelum diupload harus dianonimasi dulu atau dilakukan pengaburan identitas. - Penyelenggaraan layanan Pos Bantuan Hukum; Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum dan jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan. Pemberi jasa di PBH adalah advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari’ah yang berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM yang terdaftar di Kemenkumham, mereka ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat dan organisasi bantuan hukum. Terkait hal ini siapa saja yang berhak menerima jasa Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat tertutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas baik sebagai Penggugat, Pemohon, Tergugat, ataupun Termohon. Adapun syarat untuk dapat dilayani melalui Pos Bantuan Hukum ini harus melampirkan : • Surat Keterangan Tidak Mampu • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua PA b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Melalui program inilah diharapkan dapat menjadi jalan mencapai sasaran strategis dalam hal upaya peningkatan kualitas sumber daya


17

manusia, peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal, terkait hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan, seperti : - Melakukan bimbingan, arahan maupun pendampingan dalam rangka upaya penguatan SDM yang tersedia - Memberikan kesempatan yang sama dan mengikutsertakan dalam setiap kesempatan, seperti Pendidikan/Pelatihan/Diklat/Bimtek/Sosialisasi, dan lain sebagainya. - Mempelajari buku panduan pengawasan yang menjadi tupoksi pengadilan, dan belajar dari pengalaman pengawasan atau pemeriksaan sebelumnya. - Tindak lanjut atas pengaduan yang diterima - Tindak lanjut atas Laporan Hasil Temuan (LHP) dari tim pemeriksa baik internal maupun eksternal. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Melalui program peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama ini, diharapkan dapat menjembatani segala kebutuhan penunjang Pengadilan, dan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya peningkatan sarana dan prasarana melalui dana DIPA Belanja Modal seperti : -

Renovasi Gedung dan Bangunan 1.140 M2; (tahap pertama)

-

Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi : -

Pengadaan scanner

-

Pengadaan Printer

-

Pengadaan Router

-

Pengadaan PC


18

-

Pengadaan Laptop

Pengadaan Fasiltas Perkantoran: -

Meja Sidang

-

Meja Panitera

-

Kursi Hakim

-

Kursi Panitera

-

Kursi Para Pihak

-

Pengadaan Meja Biro

-

Pengadaan Meja ½ Biro

-

Pengadaan Kursi Putar

-

Pengadaan Kursi Ruang Tunggu

-

Pengadaan AC


19

Hakim : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ketua Drs.H.MAHBUB A.,M.H.I

Drs.H.M. NAJAMUDIN,.,M.HI Drs. SANUSI. H.M.RAHMADI, S.H, M.H.I. H. A. FARHAT, S.Ag, S.H.MHI Dra.ST. NORHASANAH Drs. AKHMAD BAIHAQI SITI FADIAH, S,Ag M. MAHIN RDIHO AFIFI, S.H.I Drs. AKHMAD BAIHAQI

Wakil Ketua Drs.NASROLLAH.,S.H..

Sekretaris Drs. SALIMAN

Panitera Dr. UFIE AHDIE, S.H.,M.H Wakil Panitera Drs. ANAS.H BASRI

Panmud Permohonan HJ. SITI RUMIAH, S.H.I

Panmud Gugatan DYAH AYU S.L,S.Ag

Panmud Hukum NURUL JAMALIAH, S.Ag

Jurusita

Panitera Pengganti : 1. Dra. Hj. HILALIYAH 2. Dra. ST. MURAHMI, MH 3. MARDIANA INDAH, S.Ag. 4. MUHAMAD IKHWAN, S.Ag.,SH.,MH. 5. ISMAIL PAHMI, S.H 6. .H. SAID HARLI, S.Ag 7. HJ. MURSITIN, S.H

HANIFAH AKHMAD, S.H.I Jurusita Pengganti : 1. 2. 3. 4. 5.

Kasubag Perenc. TI & Pelaporan AKHMAD RAPI’E

Kasubag Kepeg & Ortala AHMAD DARWIS,SHI

Kasubag Umum &Keuangan SYAHMINAN.

Staf

Staf 1. HJ. KHAIRUNNISA, S.PdI 2. HJ. NORBAITI, S.HI

Staf

MAHLI NURIDAWATI CITRA SALAWATY, SH. SALASIAH, S.H. ANNI SOFIA TAZKIANTI, S.H.


1. THOYIB, S.HI 2. NILAM MA’UNATUN’NI’ MAH 3. CAMELIA, Amd 4. KOTIB

20

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532. Perma

tersebut

dapat

diketahui

susunan,

tugas

pokok

dan

fungsi

penyelenggara peradilan sebagai berikut : Ketua Pengadilan : Tupoksinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakil Ketua Pengadilan : Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya. Hakim : Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bindalmin atas perintah Ketua.


21

Panitera : Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Sementara fungsinya sebagai berikut : a.

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan; c.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;

d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; e.

Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara

yang

ditetapkan

berdasarkan

peraturan

dan

perundang-

undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; f.

Pelaksanaan mediasi;

g.

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Sekretaris : Tugas Kesekretariatan adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B. Sementara fungsinya sebagai berikut : a.

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;


22

c.

Pelaksanaan urusan keuangan;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; e.

Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f.

Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

g.

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama

Kelas I

B. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasidan Pelaporan : Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana : Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana Subbagian Umum dan Keuangan : Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan Panitera Muda Permohonan : Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan. Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

Panitera

Muda

Permohonan menyelenggarakan fungsi: Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya

23

a.

Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;

b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan; c.

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; e.

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

f.

Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;

g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan; h. Pelaksanaan

penerimaan

dan

pengiriman

berkas

perkara

yang

dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali; i.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;

j.

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; l.

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.


24

Panitera Muda Gugatan : Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi : a.

Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;

b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan; c.

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; e.

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

f.

Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;

g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali; i.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;

j.

Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; l.

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya

25

m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; n. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. Panitera Muda Hukum : Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi : a.

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara; c.

Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;

d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; e.

Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

f.

Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

g.

Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan i.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Pengganti : Mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;

b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan; Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya

26

c.

Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;

d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan; e.

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan

f.

Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

Jurusita : Mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jurusita menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;

b. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak; c.

Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;

d. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan e.

Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

Pranata Peradilan : Mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pranata Peradilan menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan administrasi perkara pada meja I;

b. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan c.

Pelaksanaan administrasi perkara pada meja II


27

A.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sesuai dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010–2035 dalam rangka mencapai Visi yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dengan Misi yakni Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan serta Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan, maka perlu suatu acuan atau standar dalam hal pelayanan. Untuk itu Pengadilan Agama Palangka Raya telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan dan seharusnya diselesaikan sebagaimana tahapan-tahapan yang

dibuat

dalam

SOP

tersebut

guna

mewujudkan

good

governance.Berikut ini hanya beberapa SOP yang dimuat dalam laporan tahunan ini, secara lengkap SOP telah dimuat dalam dokumen tersendiri.


28

Dasar Hukum:

B.

Kualifikasi : Nomor SOP Pelaksana 01/SOP-PA.PLK/2014

C. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

1. S-1 (Hukum Islam/Syari’ah). Tanggal Pembuatan 7 Mei 2014 2. S-1 (Hukum).

PENGADILAN AGAMA 1. Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang PALANGKA RAYA

JL. Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan

D. Peradilan Di Bawahnya.

(0536) 3221289

Palangka Raya 73112

2. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.

Tanggal Revisi

-

Peralatan/Perlengkapan Tanggal Efektif Juni: 2014 Peralatan computer, internetPA dan buku-buku Palangka Raya Disahkan oleh jaringan Ketua referensi

Keterkaitan : Pencatatan dan pendataan:

E. Peringatan : F. SOP PENERIMAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

G. H. NoI.

J. K. 1

L. M. N. O.

2

P. Q. 3R.

S. T. 4

Pelaksana

Mutu Baku

Aktivitas Meja I

Meja II

Menerimana surat permohonan /gugatan, verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan perlawanan pihak ketiga Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada Panitera `Muda gugatan /permohonan Menentukan besarnya biaya panjar perkara yang dituangkan dalam SKUM Membukukan panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara tingkat pertama

Ket

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Surat gugatan /permohonan dan referensi terkait

10 menit

Catatan untuk ditindaklanjut


20 menit

Berkas perkara dinyatakan lengkap

15 menit

Diberikannya nomor perkara sesuai dengan urutan pada buku jurnal.

35 menit

Tercatatnya biaya panjar perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara

Output

Tidak

Ya

SKUM dan referensi terkait

Buku jurnal dan referensi terkait


29

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA JL.Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. (0536) 3221289 Palangka Raya 73112

Nomor SOP

02/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh

Ketua PA Palangka Raya

SOP PENDAFTARAN PERKARA DENGAN PEMBAYARAN CUMA-CUMA (PRODEO) Dasar Hukum: 1.

2.

Kualifikasi Pelaksana :

Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.

1. 2.

S-1 (Hukum Islam/Syari’ah). S-1 (Hukum).

Peralatan/Perlengkapan : Keterkaitan :

Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Pencatatan dan pendataan: Peringatan :

Pelaksana No

Meja I

1

2

`

3

Mutu Baku

Aktivitas

Menerima serta memeriksa surat permohonan dan gugatan beracara secara cuma-cuma (prodeo)

Menerima surat gugatan disertai SKUM, member nomor registrasi serta menyerahkan pada para pihak.

Menerima surat gugatan/permohonan dan SKUM, mencatat dalam register induk, serta menyerahkan eks. surat gugatan kepada para pihak.

Meja II

Ya

Tidak


Surat permohonan /gugatan dan referensi terkait


SKUM dan referensi terkait

Ket Waktu

Output

25 menit

Catatan untuk ditindaklanjut dan berkas perkara dinyatakan lengkap

15 menit

Diberikannya nomor perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran pada SKUM

15 menit

Dicatatnya dalam buku register induk perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM.


30


Nomor SOP

03/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENCATATAN REGISTER PERKARA MASUK, PMH dan PHS Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.



Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi Peringatan :

N o

Aktivitas

1

Menyiapkan surat permohonan dan gugatan dalam map berkas perkara, member nomor serta nama para pihak pada sampul map disertai formulir PMH dan PHS untuk diteruskan ke ketua PA.

2

Membuat penetapan majelis hakim (PMH) serta mencatat nya dalam buku register.

3

Membuat penunjukan PP, JSP dan penetapan hari sidang (PHS) serta mencatatnya dalam buku register

`

Pencatatan dan pendataan: Pelaksana Meja II

Ketua PA

Ketua Majelis

Mutu Baku PP

Jurusita


Surat permohonan /gugatan dan referensi terkait.

Draf/konsep, komputer dan penunjang lainnya.

Draf/konsep komputer dan penunjang lainnya.


Waktu

Output

80 menit

Catatan untuk ditindaklanjut dan berkas perkara dinyatakan lengkap

25 menit

Draf/konsep surat penetapan majelis hakim (PMH) mendapat persetujuan.

25 menit

Draf/konsep Surat penunjukan PP, JSP dan penetapan hari sidang (PHS) mendapat persetujuan.

31


Nomor SOP

04/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

JL.Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. (0536) 3221289

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


Palangka Raya 73112

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA, SAKSI/SAKSI AHLI Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.


Peralatan/Perlengkapan : Keterkaitan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan:

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas PP

Jurusita

Kasir

Meja II

Persyaratan/ Perlengkapa n

1

Membuat instrumen, mencatat nomor perkara serta menyerahkannya.

Draf/konsep, komputer dan penunjang lainnya.

2

Membuat surat panggilan, meminta biaya pemanggilan serta melaksanakan pemanggilan

Instrumen pemanggilan, komputer dan penunjang lainnya.

3

` 4

Menerima instrumen pemanggilan dan surat pemanggilan.

Instrumen pemanggilan, buku jurnal dan referensi terkait.

Menerima instrumen PHS, mencatat PHS dalam register induk perkara serta menyerahkan instrumen.

Instrumen pemanggiln dan referensi terkait.

Waktu

Output

25 menit

Dibuatnya instrument pemanggilan para pihak yang berperkara.

20 menit

Dibuatnya relaas panggilan kepada para pihak yang berperkara.

20 menit

Tercatatnya biaya panggilan dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan buatkannya tanda terima biaya pemanggilan

20 menit

Tercatatnya penetapan hari sidang dalam register induk perkara gugatan /permohonan


32


Nomor SOP

05/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

JL.Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. (0536) 3221289

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


Palangka Raya 73112

SOP PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.


1. 2. 3.

S-1 (Hukum Islam/Syari’ah). S-1 (Hukum) S-2 (Hukum)

Peralatan/Perlengkapan :

Keterkaitan :


Peringatan :


Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Majelis Hakim

1

Melaksanakan sidang, memanggil para pihak, memeriksa dan memutuskan perkara paling lambat 6 (enam) bulan sejak didaftarkan serta melaporkan keterlambatan tersebut

2

Membaca putusan/penetapan serta memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan dapat diambil setelah BHT.

PP


Majelis Hakim dan para pihak.

Draf/konsep putusan /penetapan.

Ket Waktu

Output

6 bulan

Dimulainya persidangan pada pukul 08.00 WIB, dipanggilnya para pihak memasuki ruang sidang serta diperiksa dan diputusnya perkara.

14 hari

Dibacanya putusan /penetapan pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

`


33


Nomor SOP

06/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP TATA CARA PERSIDANGAN Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.


2.

1. 2. 3.



Keterkaitan :


Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku Waktu

1

Mempersiapkan diri sebelum persidangan, mempersilahkan para pihak mengambil nomor antri, serta memeriksa setiap orang yang dicurugai.

Nomor antrian, metal detector serta alat penunjang lainnya.

45 menit

Diberikannya nomor antrian sidang kepada para pihak.

2

Membantu sidang, mengumumkan kepada pengunjung sidang agar tertibserta memanggil para pihak.

Berkas perkara, peralatan persidangan serta alat penunjang lainnya.

20 menit

Dipanggilnya para pihak untuk memasuki ruang persidangan

3

Merapikan serta mengamankan berkas perkara dan peralatan sidang lainnya dan memeriksa serta memastikan pengunjung meninggalkan ruang sidang.

Berkas perkara, peralatan persidangan serta alat penunjang lainnya.

20 menit

Persidangan selesai dilaksanakan dengan tertib, para pihak meninggalkan ruang sidang.

`

Satpam /Security

Ket


PP

Petugas Meja Informasi

Output


34


Nomor SOP

07/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.


1. 2. 3.



Keterkaitan :



Peringatan :

Pelaksana No

pp

1

Mutu Baku

Aktivitas

Membuat dan memberikan instrumen, memberitahukan ada tidaknya sisa panjar, mengembalikan sisa panjar, mencatat dalam buku jurnal, memberitahu serta mengumumkan sisa panjar yang belum diambil.

Kasir


Instrumen amar putusan dan referensi terkait.

Ket Waktu

50 menit

Output

Dikembalikannya sisa uang panjar para pihak serta dicatatnya dalam buku jurnal keuangan perkara.

`


35


Nomor SOP

08/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN, PENETAPAN DAN ATAU AKTA CERAI OLEH PARA PIHAK Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.



Keterkaitan :


Peringatan : Pencatatan dan pendataan: Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku Ket


Waktu

1.

Memeriksa, menentukan BHT, memberi cap, mencocokan dengan aslinya serta memeriksa akta cerai tanggal BHT, putus serta memaraf.

Berkas (Bundel A), Salinan Putusan /Penetapan dan atau akta cerai.

50 menit

Draf/konsep salinan putusan /penetapan dan akta cerai.

2.

Mencatat dalam buku monitor,mencocokan dengan aslinya, memeriksa akta cerai dan mengembalikan berkas


20 menit

Draf/konsep salinan putusan /penetapan dan akta cerai telah mendapat persetujuan.

3.

Mencatat dalam buku monitor, memeriksa dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa akta cerai dan mengembalikan berkas serta membubuhkan stempel pada salinan putusan/penetapan


40 menit

Draf/konsep salinan putusan /penetapan dan akta cerai telah mendapat persetujuan dan ditandatangani.

Menanyakan serta mengecek identitas, mengambila salinan putusan, memerintahkan pihak untuk membayar, menyerahkan salinan putusan/penetapan serta membuatkan tanda terima.

Salinan Putusan /Penetapan dan atau akta cerai.

30 menit

Diserahkannya salinan Putusan /Penetapan dan atau akta cerai kepada para pihak yang berperkara.

Meja III

` 4.

Wakil Panitera

Panitera

Output


36


Nomor SOP

09/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

JL.Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. Tanggal Revisi (0536) 3221289 Palangka Raya 73112

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN BANDING KE PARA PIHAK BERPERKARA Dasar Hukum: 1.



2.

1. 2.



Pencatatan dan pendataan: Peringatan : Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Kasir

Meja II

Meja III

Panitera


Waktu

(PTA) Meneliti, melakukan crosscheck, mencantumkan tanggal pengeluaran terhadap salinan putusan banding.

1

Berkas Banding (Bundel B), Salinan Putusan /Penetapan.

Selambatlambatnya 14 hari kerja setelah putusan dijatuhkan.

Output

Ditanda tanganinya salinan putusan /penetapan banding siap dikirim ke Pengadilan Agama.

(PA)

2

`

Menerima salinan putusan banding, membaca, meneliti serta melakukan crosscheck

Berkas Banding (Bundel B), Salinan Putusan /Penetapan.

120 menit


Salinan putusan /penetapan bandin siap dikirim kepada para pihak.

37


Nomor SOP

10/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PUBLIKASI PUTUSAN Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.


1. 2.





Pelaksana No

Panitera

1.

Mutu Baku

Aktivitas

Menghimpun dan meneliti putusan/penetapan yang akan dipublikasi

Wapan

Petugas IT


Salinan Putusan /Penetapan, computer, server serta penunjang lainnya.

Ket Waktu

Paling lambat 2 hari sejak dibacakan

Output

Salinan putusan /penetapan siap untuk dipublikasi di website Pengadilan Agama

`


38


Nomor SOP

11/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PERMOHONAN BANDING Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.



Peringatan : Pencatatan dan pendataan:

Pelaksana No

Meja I

1

2.

3.

` 4.

Mutu Baku

Aktivitas Mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus , menaksi biaya panjar serta membuat akta pernyataan banding. Menerima akta pernyataan banding, membukukan, member nomor serta menyerahkanya kembali kepada pemohon banding

Kasir

Meja II

Meja III

Jurusita


Masih dalam tenggang waktu 14 hari dan SKUM.

Akta pernyataan banding disertai dengan SKUM.

Waktu

Output

Dibuatnya akta permohonan banding

30 menit

20 menit

Dibukukanya uang panjar biaya banding pada jurnal keuangan perkara banding

Menerima, menyerahkan akta pernyataan banding serta mencatatnya dalam register induk perkara.

Akta pernyataan banding disertai dengan SKUM.

20 menit

Dicatatnya dalam register induk perkara banding sesuai dengan nomor registrasi pada SKUM

Pelimpahan berkas permohonan banding, melengkapi berkas dengan salinan putusan serta membuat daftar check-list.

Berkas permohonan banding, salinan putusan dan check-list

30 menit

Berkas perkara banding dinyatakan lengkap.


39

Pelaksana No

Meja I

5

6.

`

Mutu Baku

Aktivitas Menyampaikan permohonan banding kepada Terbanding, menyerahkan memori dan kontra memori banding serta menyampaikan relaas pemeriksaan berkas (Inzage). Menyerahkan bundel A dan bundel B untuk diteliti, membuat surat pengantar pengiriman ke PTA, mengirim biaya ke PTA, menggandakan berkas Bundel A dan Bundel B serta mengirimnya ke PTA

Kasir

Meja II

Meja III

Jurusita


Memori banding, kontra memori banding serta relaas pemeriksaan berkas(Inzage) .

Bundel A dan Bundel B, surat pengantar, bukti setoran bank serta penunjang lainnya.

Waktu

Output

7 menit

505 menit.


40

Berkas perkara banding dinyatakan lengkap.

Berkas perkara banding siap dikirim ke PTA.


Nomor SOP

12/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PERMOHONAN PERKARA KASASI Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.



Peringatan : Pencatatan dan pendataan:

Pelaksana No

Meja I

1

2.

Mutu Baku

Aktivitas Kasir

Meja II

Meja III

Jurusita


Mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus, membuat SKUM serta membuat akta pernyataan kasasi.


Menerima akta pernyataan kasasi, membukukan, memberi nomor serta menyerahkanya kembali kepada pemohon kasasi

Akta pernyataan kasasi disertai dengan SKUM.

Waktu

Output

Dibuatnya akta permohonan kasasi.

30 menit

25 menit

Dibukukanya uang panjar biaya kasasi pada jurnal keuangan perkara kasasi

3.

Menerima, menyerahkan akta pernyataan kasasi serta mencatatnya dalam register induk perkara.

Akta pernyataan kasasi disertai dengan SKUM.

25 menit

Dicatatnya dalam register induk perkara kasasi sesuai dengan nomor registrasi pada SKUM

4.

Pelimpahan berkas permohonan kasasi, melengkapi berkas dengan salinan putusan serta membuat daftar check-list.

Berkas permohonan , salinan putusan dan check-list

30 menit

Berkas perkara kasasi dinyatakan lengkap.

`


41

Pelaksana No

Meja I

5

6.

Mutu Baku

Aktivitas Menyampaikan permohonan kasasi kepada Termohon kasasi, menyerahkan memori dan kontra memori kasasi serta menyampaikan relaas pemeriksaan berkas (Inzage). Menyerahkan bundel A dan bundel B untuk diteliti, membuat surat pengantar pengiriman ke PTA, mengirim biaya ke PTA, menggandakan berkas Bundel A dan Bundel B serta mengirimnya ke PTA

Kasir

Meja II

Meja III

Jurusita


Waktu

Memori kasasi, kontra memori kasasi serta relaas pemeriksaan berkas(Inzage) .

7 hari setelah permoho nan kasasi diajukan.


60 hari sejak permohon an kasasi diajukan.

`


42

Output

Berkas perkara kasasi dinyatakan lengkap.

Berkas perkara kasasi siap dikirim ke PTA.


Nomor SOP

13/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PERMOHONAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.


1. 2.




Pelaksana No

Meja I

1

2.

3.

` 4.

Mutu Baku

Aktivitas Kasir

Meja II

Meja III

Jurusita


Menerima dan membuatkan permohonan PK, mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus, membuat SKUM serta membuat akta pernyataan PK.


Menerima akta pernyataan PK, membukukan, memberi nomor registrasi serta menyerahkanya kembali kepada pemohon PK.

Akta pernyataan PK disertai dengan SKUM.

Waktu

Output

Dibuatnya akta permohonan PK.

30 menit

22 menit

Dibukukanya uang panjar biaya PK pada jurnal keuangan perkara PK.

Menerima akta pernyataan PK serta mencatatnya dalam register induk perkara PK.

Akta pernyataan PK disertai dengan SKUM.

32 menit

Dicatatnya dalam register induk perkara PK sesuai dengan nomor registrasi pada SKUM

Menerima berkas permohonan PK, melengkapi berkas dengan salinan putusan serta membuat daftar check-list.

Berkas permohonan , salinan putusan dan check-list

15 menit

Berkas perkara PK dinyatakan lengkap.


43

Pelaksana No

Meja I

5

6.

`

Mutu Baku

Aktivitas Kasir

Meja II

Meja III

Jurusita

Persyaratan/ Perlengkapa n

Memberitahukan permohonan PK kepada Termohon PK, menerima alasan PK dari Pemohon PK, menyerahkan alasan PK kepada Termohon PK serta menerima jawaban dari Termohon atas alasan permohonan PK.

Alasan PK serta relaas pemberitahuan alasan PK

Menyerahkan bundel A dan bundel B yang sudah diteliti, membuat surat pengantar pengiriman ke MARI mengirim biaya ke PK MARI, serta menggandakan Bundel B.


Waktu

14 hari setelah permohonan PK diajukan.

30 hari setelah menerima jawaban atas alasan permohonan PK.


44

Output

Berkas perkara PK dinyatakan lengkap.

Berkas perkara PK siap dikirim ke PTA.


Nomor SOP

14/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI Dasar Hukum: 1.

2. 3.


Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

1. 2. 3.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, dan ruangan mediasi

Keterkaitan :


No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Majelis Hakim

PP

Mediator


Waktu

1.

Memilih, menunjuk, serta membuat penetapan mediator.

Surat penunjukan, PHS mediasi dan penunjang lainnya.

23 menit

2.

Menerima resume, usulan, membuat laporan jika deadlock, merumuskan perdamaian serta mebuat berita acara mediasi.

Draf/konsep serta penunjang lainnya.

Membuat akta perdamaian jika mediasi berhasil, membuat lap. mediasi gagal jika mediasi tidak berhasil serta menyerahkan kembali berkas perkara kepada Majelis.

Draf/Konsep Laporan mediasi, berkas perkara serta penunjang lainnya.

`3.

Output

Dibuatnya surat penetapan mediator.

16 menit

Laporan mediasi dan berita acara mediasi

35 menit

Dibuatnya akta perdamaian atau lap. mediasi


45

Ket


Nomor SOP

15/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.

Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Surat Keputusan Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan.

1. 2. 3.



Keterkaitan :

Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, petugas dan meja pengaduan

Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Meja Informasi Dan Pengaduan

Ketua /Wakil Ketua

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

1

Menerima, melaporkan, mempelajari, menindaklanjuti serta member jawaban atas pengaduan masyarakat.

Laporan masyarakat lisan, tertulis,e-mail, telp, faximile SMS dll.

`2

Melakukan inventarisasi, publikasi serta membuat laporan.

Laporan masyarakat lisan, tertulis,e-mail, telp, faximile SMS dll.

Ket Waktu

150 menit

50 menit

Output

Dicatat dalam buku register pengaduan serta ditindaklanjut.

Pengaduan masyarakat siap untuk ditindaklanjuti dan dikirim ke PTA.


46


Nomor SOP

16/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI DAN SITA RIIL SERTA EKSEKUSI LELANG Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.



Keterkaitan :


Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

Panmud Gugatan

Panitera

Mutu Baku Jurusita /JSP


1.

(SITA JAMINAN) Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung biaya, menunjuk JSP, mencatat ke dalam buku register, menyerahkan berkas sita.

Berkas sita, SKUM, penunjukan jurusita, dan buku register penyitaan.

2.

(AANMANING) Menerima surat permohonan, meneliti kelengkapan berkas, mempersiapkan penetapan aanmaning, mencatat dalam buku register eksekusi serta menyerahkan berkas aanmaning.

Surat permohonanan aanmaning, berkas sita, SKUM, penetepan aanmaning, dan buku register eksekusi.

(SITA EKSEKUSI) Menerima permohonan sita, menelti kelengkapan berkas, mempersiapkan penetapan sita, melakukan penunjukan jurusita, mencatat kedalam buku register, melaksanakan sita serta menyerahkan berkas sita

Surat permohonanan sita eksekusi berkas sita, SKUM, penetpan sita eksekusi dan buku register eksekusi.

`3,

Ket Waktu

45 menit

Output

Proses sita jaminan mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan.

70 menit

Proses Aanmaning /peneguran mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan.

60 menit

Proses sita eksekusi mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan..


47

Pelaksana No

Aktivitas

Panmud Gugatan

Panitera

Mutu Baku Jurusita /JSP


4.

(EKSEKUSI RIIL) Menerima permohonan eksekusi, meneliti serta menghitung panjar biaya perkara, membuat penetapan eksekusi, menunjuk jurusita, melaksanakan proses eksekusi serta menyerahkan berkas eksekusi.

Surat permohonanan eksekusi, SKUM, penetapan eksekusi, penunjukan jurusita dan buku register.

5.

(EKSEKUSI LELANG) Menerima permohonan eksekusi lelang, meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar, membuat penetapan eksekusi, melakukan penunjukan jurusita, mencatat ke dalam buku register serta mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang.

Surat permohonanan aanmaning, berkas sita, SKUM, penetapan eksekusi lelang, penunjukan jurusita dan buku register.

`

Ket Waktu

525 menit

70 menit


Output

. Proses Eksekusi riil mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan. .

Proses Eksekusi lelang mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan.

48


Nomor SOP

17/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA, SAKSI/SAKSI AHLI MELALUI KEMENTERIAN LUAR NEGERI, MEDIA MASSA DAN DELEGASI.

Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.



Keterkaitan :


Peringatan :


Pelaksana No

PP

1

2.

3.

` 1.

Mutu Baku

Aktivitas Kasir

Meja II

Jurusita

Panitera


Waktu

Output

(PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI KEMENTERIAN LUAR NEGERI) Membuat instrument, mencatat dalam buku agenda, serta menyerahkan instrument.

Instrumen, dan buku agenda sidang,

Membuat surat pengantar panggilan yg ditanda tangani panitera, menerima instrumen serta membuat tanda terima biaya panggilan.

Surat pengantar, instrument, dan buku jurnal.

30 menit

Panggilan siap untuk disampaikan kepada apara pihak.

Menerima instrumen PHS serta mencatatnya ke dalam register induk perkara.

.PHS dan register induk perkara.

32 menit

Dicatatnya PHS dalam register induk perkara.


14 menit

Dibuatnya instrument pemanggilan..

(PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA MASSA) Membuat instrument, mencatat nomor perkara, serta menyerahkan instrument.

17 menit


49

Dibuatnya instrument pemanggilan.

Pelaksana No


Waktu

Membuat surat panggilan yang ditandatangani panitera, mencatat dalam buku jurnal serta membuat tanda terima biaya panggilan.


35 menit




.7 menit



15 menit

Dibuatnya instrument pemanggilan..

PP

2.

3.

Mutu Baku

Aktivitas Kasir

Meja II

Jurusita

Panitera

Output

(PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI DELEGASI)

`

Membuat instrument, mencatat nomor perkara serta menyerahkan instrumen.

2.

Membuat surat pengantar, mencatat dalam buku jurnal, membuat tanda terima biaya panggilan


30 menit


3.



7 menit


4.

Memonitor pelaksanaan Pemanggilan, menyerahkan relaas panggilan.

Relaas panggilan.

4 hari sebelum sidang.

Diserahkan nya relaas panggilan kepada majelis.

1.


50


Nomor SOP

18/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PROSES PEMBERKASAN PERKARA DAN MINUTASI Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.


1. 2. 3.



Keterkaitan :

Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, benang dan jarum.

Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas PP

1

Menghimpun, memilah, meneliti dan menelaah berkas, melakukan pemberkasan dan minutasi, menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi serta membubuhkan paraf dan tanggal pada sampul berkas perkara, serta menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara yang sudah diminutasi.

Majelis Hakim

Mutu Baku Meja III

Ket


Waktu

Berkas perkara, sampul, jarum dan benang.

58 menit

Output

Tersimpannya arsip berkas perkara.

`


51


Nomor SOP

19/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN DAN AKTA CERAI Dasar Hukum: 1.

2.



1. 2.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Keterkaitan :


Peringatan :

Pelaksana No

Panitera

`

Mutu Baku

Aktivitas

1

Melakukan penelitian, crosscheck, membuat catatan kaki, mencantumkan tanggal pengeluaran, menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

2

Membuat akta cerai, mencatat akta cerai dalam register, mencatat nomor dan tanggal akta cerai dalam register induk, menyampaikan akta cerai serta menarsipkan.

Meja II

III


Salinan putusan, dan referensi terkait


Ket Waktu

Output

35 menit

Proses penyerahan salinan putusan mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan.

50 menit

Proses penyerahan akta cerai mendapat persetujuan dan siap dilaksanakan.


52


Nomor SOP

20/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA Dasar Hukum: 1.

2. 3.


Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan.

1. 2.



Keterkaitan : Pencatatan dan pendataan: Peringatan : Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima, menghimpun, memilah dan menyusun berkas perkara, mendata, memisah dan menyusun arsip aktif dan tidak aktif, menata arsip dan memasukannya dalam box

2

Membuat daftar isi box, menyusun arsip menurut jenis perkara, menghimpun salinan putusan, memasukkan berkas perkara dalam box serta membuat daftar isi rak.

`3.

Memisahkan berkas yang sudah 30 tahun untuk dihapus, menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah, membuat daftar inventarisir, melakukan penghapusan, melaporkan penghapusan serta melakukan menyimpan arsip berkas perkara dalam bentuk lain

Panmud Hukum

Petugas Arsip

Mutu Baku Panitera

Ket


Waktu

Berkas perkara, dan referensi terkait

80 menit

Dihimpunnya arsip aktif dan arsip tidak aktf .

60 menit

Tersimpanya berkas perkara dalam box arsip.

135 menit

Dihapusnya arsip berkas perkara yang mencapai 30 tahun serta tersimpannya arsip perkara dalam bentuk lain.

Berkas perkara, salinan putusan, komputer, box rak dan referensi terkait

Berkas perkara, computer, compact disk, server dan referensi terkait


Output

53


Nomor SOP

21/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS BAGIAN KEPEGAWAIAN Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

1. 2. 3.

S-1 Ekonomi-Akuntansi/Manajemen S-1 Hukum-Admistrasi Negara SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP surat masuk dan keluar bagian umum Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Peringatan : Pencatatan dan pendataan: Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas

Sekretaris/ Pantera/ Ketua


Waktu

1

Mempelajari isi surat dan disposisi pimpinan terkait surat masuk dan mengarahkan kepada unit pengolah

Surat masuk dan referensi terkait

5 menit

Catatan tindaklanjut

2

Unit Pengolah membuat konsep surat dan menyerahkan kepada Kasubag

Komputer dan penunjang lainnya

10 menit

Draf /konsep

3

Konsep surat dikoreksi olehWasek/ Pansek/Ketua sesuai kewenangan pejabat yg nantinya akan menandatangani surat tersebut.

Draf/konsep

10 menit

Draf/konse p telah mendapat persetujuan

Konsep telah mendapat persetujuan

5 menit

Surat

Pengolah

Bag Umum & Keuangan

Kasubag

Output

Tidak

Ya

4

Pengetikan surat oleh unit pengolah

5

Paraf oleh pejabat berwenang untuk diteruskan ke pejabat penandatangan surat tersebut

Surat

10 menit

Surat telah mendapat tanda tangan pjb berwenang

6

Pemberian nomor surat keluar dan pengiriman ke alamat tujuan

Surat telah mendapat tanda tangan pjb berwenang

5 menit

Surat siap dikirim ke alamat tujuan

7

Pengarsipan dimasing-masing unit pengolah

Arsip

5 menit

Sesuaikan kodefikasi

`


54


Nomor SOP

22/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP REKAPITULASI ABSENSI Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1. 2.

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan PNS MA dan badan peradilan di bawahnya.

Keterkaitan :

1. 2. 3.

S-1 Ekonomi-Akuntansi/Manajemen S1 Hukum-Admistrasi Negara SLTA


Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

Bag Umum & Keuangan

Mutu Baku Sekretaris/ Panitera/ Ketua


Waktu

1

Mengumpulkan sumber data absensi baik manual maupun pinger print

Lembar absensi/data absensi pinger print

5 menit

Kerangka acuan pembuatan rekapitulasi

2

Membuat rekapitulasi dan surat pengantar absensi

Kerangka acuan pembuatan rekapitulasi

25 menit

Laporan rekapitulasi

3

Menyampaikan hasil rekapitulasi absensi secara hirarki untuk mendapatkan tandatangan pejabat berwenang

Laporan rekapitulasi

15 menit

Laporan telah mendapat kan persetujuan

4

Pemberian nomor surat dan laporan siap dikirim

Laporan telah selesai

5 menit

Arsipkan

Pengolah

Kasubag

Output

`


55


Nomor SOP

23/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PERMOHONAN CUTI PEGAWAI Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1. 2.

PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan MA untuk penandatangan di bidang Kepegawaian.

1. 2. 3.



Keterkaitan :


Peringatan : Pelaksana No

Aktivitas


Waktu

1

Menerima formulir permohonan cuti pegawai yang telah diisi, untuk diberi catatan jumlah cuti ybs.

Formulir Permohonan Cuti

5 menit

Kerangka acuan pembuatan Cuti

2

Menyampaikan formulir cuti kepada atasan langsung Pegawai ybs untuk dipertimbangkan

Kerangka acuan pembuatan Cuti

1 menit

Formulir cuti telah mendapat kan persetujuan

3

Formulir Cuti mendapat persetujuan dari Ketua

Formulir cuti telah mendapat kan persetujuan

1 menit

Konsep Surat Cuti

Konsep Surat Cuti

5 menit

Surat Cuti sudah ditanda tangani Ketua

Surat Cuti sudah ditanda tangani Ketua

2 menit

Surat Cuti Selesai

Surat Cuti Selesai

1 menit

Arsipkan

Pengolah

4

5

`6

Membuat Surat cuti dan diserahkan kepada Kasubag Kepegawaian, Wasek, Pansek untuk di paraf dan ditanda tangani Ketua Mengandakan Surat Cuti dan Mencatat kedalam buku cuti Mengarsipkan dan menyerahkan Surat Cuti Kepada Pegawai Ysb.

Bag Umum & Keuangan


Kasubag


Output

56


Nomor SOP

24/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP KENAIKAN PANGKAT Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Keterkaitan :

1.

S-1 Ekonomi-Akuntansi/Manajemen

2. S1 Hukum-Admistrasi Negara 3. SLTA

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi


Peringatan :

Pelaksana No

Aktivitas Pengolah

Bag Umum & Keuangan

Kasubag



1

Menerima permohonan kenaikan pangkat serta memeriksa dan meneliti syarat berkas lampiran kenaikan pangkat .

Permohonan dan berkas lampiran kenaikan pangkat

2

Menyerahkan berkas kenaikan pangkat ke pengelola

Lampiran Berkas kenaikan pangkat

3

Membuat Daftar Usulan Mutasi Kenaikan Pangkat untuk ditandatangani Ketua

Daftar Usulan Mutasi Kenaikan Pangkat

`4

Mencatat dan memberi nomor ke dalam agenda surat keluar untuk selanjutnya mengirimkannya

Daftar Usulan Mutasi telah mendapat persetujuan Ketua

Waktu

Output

5 menit

Lampiran Berkas kenaikan pangkat

5 menit

Daftar Usulan Mutasi Kenaikan Pangkat

5 menit

Daftar Usulan Mutasi telah mendapat persetujuan Ketua

5 menit

Dokumen usul mutasi siap dikirim ketingkat banding


57


Nomor SOP

25/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENSIUN PEGAWAI Dasar Hukum:


1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1987 tanggal 8Januari 1987 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil. 2. Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.7-3/99 tgl 17 Januari 2014 tentang BatasUsia Pensiun PNS

Keterkaitan :

1. 2. 3.



Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

Bag Umum & Keuangan



Waktu

Output

1

Menerima, memeriksa persyaratan usulan pensiun beserta berkas lampirannya

Permohonan dan berkas lampiran Pensiun

3 menit

Lampiran Berkas Pensiun

2

Menyerahkan berkas Pensiun ke pengelola

Lampiran Berkas Pensiun

2 menit

Surat Pengantar Usul Pensiun

3

Membuat Surat Pengantar Usulan untuk ditandatangani Pejabat yang berwenang

Surat Pengantar Usul Pensiun

5 menit

Surat Usul Pensiun beserta berkas siap dikirim

4

Mencatat dan memberi nomor ke dalam Agenda Surat Keluar dan mengirimkannya

Surat Usul Pensiun beserta berkas siap dikirim

2 menit

Arsip

Pengolah

Kasubag

`


58


Nomor SOP

26/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGHAPUSAN CPNS Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana : 1. 2. 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

S-1 Ekonomi-Akuntansi/Manajemen S-1 Hukum-Admistrasi Negara SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

Bag Umum & Keuangan



Waktu

1

Menerima , Memeriksa persyaratan permohonan usulan penghapusan CPNS dan Lampirannya.

Permohonan dan berkas lampiran penghapusan CPNS

3 menit

Lampiran Berkas Penghapus an CPNS

2

Menyerahkan berkas ke pengelola

Lampiran Berkas penghapusan CPNS

2 menit

Surat Pengantar Usul Penghapus an CPNS

3

Membuat Surat Pengantar Usul penghapusan CPNS untuk ditandatangani Ketua

Surat Pengantar Usul penghapusan CPNS

5 menit

Daftar Usulan dan Berkas siap dikirim ke PTA

4

Mencatat dan memberi nomor ke dalam agenda surat keluar untuk selajutnya segera dikirimkan ke tingkat banding

Surat Usul dan berkas siap dikirim

2 menit

Arsip

Pengolah

`

Kasubag


Output

59


Nomor SOP

27/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN SPM Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum: 1.

2.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1. 2.

S-1 Hukum Islam-Syari’ah SLTA


Keterkaitan :

Peralatan computer, jaringan internet dan bukubuku referensi

1. SOP Penggantian Uang Persediaan 2. SOP Pengajuan SPM-LS


Peringatan : Pelaksana No

Aktivitas


Waktu

1

Menbuat dan menghimpun buktibukti pembayaran pertanggungjawaban

Personal komputer dan buku-buku referensi

1 hari

Kwitansi hasil pembelian

2

Menyetor SSP atas pembelian barangbarang yang kena pajak

Blangko SSP

2 Jam

Bukti Penyetoran SSP

3

Membuat daftar rincian permintaan pembayaran

Personal komputer

70 menit

Daftar rincian permintaan pembayaran

4

Membuat dan melakukan pengujian SPP yang akan diajukan kepada PPSPM

Personal Komputer

30 menit

SPP yang telah ditandatangan i PPK

5

Membuat SPM dari Aplikasi SPM dan menandatangani SPM

Personal Komputer

20 menit

SPM yang sudah ditandatangan i

6

Petugas pengantar SPM menyampaikan SPM ke KPPN

SPM beserta kelengkapannya

90 menit

Arsip SPM dan SP2D

Mencairkan dana di Bank dari SPM yang diajukan yang sudah ada SP2D dari KPPN

Cek dan kelengkapan lainnya

90 menit

Realisasi Anggaran

Bendahara

` 7

Pengelola

Umum/Keuan gan

PPK


Output

60


Nomor SOP

28/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PERENCANAAN ANGGARAN Dasar Hukum:


1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. 2. PMK. No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. SLTA


Keterkaitan :


SOP Penyusunan Anggaran


Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Pengelola

Kasubag

Sekretaris

Panitera


Waktu

Output

1

Rapat penyusunan rencana anggaran

Peraturan dan referensi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran

4 jam

Kerangka acuan penyusunan anggaran

2

Mengumpulkan dan menginput data-data usulan dari sub-sub bagian beserta lampirannya

Personal komputer dan penunjang lainnya

2 Hari

RKA/KL beserta data dukungnya

3

Menyampaikan usulan anggaran yang telah diinput beserta lampirannya

Usulan Anggaran dan lampirannya telah selesai

30 menit

Usulan anggaran dan lampiranya telah disetujui

4

Menyampaikan usulan anggaran ke PTA Palangka Raya

Usulan Anggaran dan lampiranya siap dikirim

10 menit

Arsip usulan anggaran dan lampirannya

`


61


Nomor SOP

30/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA Dasar Hukum:


1. Peraturan Presiden RI No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 2. KMA No.70/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. SLTA


Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan: Peringatan : Pelaksana No

Aktivitas

Pengelola/ Keuangan

Pegawai

Sekretaris

Mutu Baku Ketua


Waktu

5 menit

Adanya Rekab Absen

Output

1

Menerima Rekap Daftar Hadir dari Sub Bagian Kepegawaian

Rekap Absen

2

Membuat daftar tanda terima tunjangan kinerja, rekapitulasi, Droping dan SPTJM serta Kwitansi

Personal Komputer

1 Jam

Tanda terima tunjangan kinerja

3

Penandatanganan Tanda Terima Tunjangan Kinerja oleh masingmasing pegawai


1 hari


4

Menandatangani berkas pengajuan tunjangan kinerja

Berkas tunjangan kinerja

30 menit

Berkas tunjangan kinerja sudah disetujui

Dokumen siap dikirim ke PTA

Berkas tunjangan kinerja siap dikirim ke PTA

10 menit

Arsip

`5


62


Nomor SOP

30/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS MASUK BAGIAN UMUM Dasar Hukum:


PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. D-III Manajemen Informasi 3. SLTA

Keterkaitan :


SOP Penerimaan Surat Masuk


Peringatan :

Pencatatan dan pendataan: Tata Persuratan Pelaksana

No

Aktivitas Pengolah

1

surat masuk diterima oleh bagian penerimaan surat, selanjutnya dicatat dlm Aplikasi Persuratan dan surat diberi lembar disposisi

2

Surat diteliti sebelum diserahkan kepada Wasek dan diparaf

3

Surat masuk yang memerlukan tindak lanjut diteruskan kepada Ketua oleh Pansek, untuk surat biasa cukup samapai dengan Pansek untuk didisposisi.

4

Surat yang sudah didisposisi pimpinan diserahkan Kepada Wapan/Wasek untuk dipelajari isi disposisi tersebut

5

Surat selanjutnya diserahkan kepada Unit Pengolah melalui KasubBag-/Panmud diproses

`

Bag Umum & Keu

Kasubag

Mutu Baku Panitera, Sekretaris

Ketua


Waktu

Surat, Komputer dan referensi terkait

10 menit

Dokumen surat masuk

10 menit

Output

Tercatatnya surat masuk system edokumen

10 menit

Terisinya lembar didisposisii utk ditindak lanjuti

Dokumen surat masuk

5 menit

Terisinya lembar didisposisii utk ditindak lanjuti

Dokumen surat masuk

10 menit

Dokumen surat masuk


63


Nomor SOP

31/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS KELUAR BAGIAN UMUM Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum:

1. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2. KMA No. 581 Tahun 2006 tentang Penetapan Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung

1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. D-III Manajemen Informatika 3. SLTA


Keterkaitan :


SOP Penerimaan Surat Masuk


Peringatan :

Tata Persuratan Pelaksana No

Aktivitas Pengolah

1

Surat masuk diterima oleh Kasub bagian dan selanjutnya dibuatkan konsep surat jawaban

2

Surat diserahkan pada kepada Wasek untuk dikoreksi dan diparaf

3

Konsep surat dikoreksi oleh Pimpinan, apabila konsep disetujui, maka diparaf oleh yang berwenang menandatangani

Bag Umum &Keu

Kasubag

Mutu Baku Panitera, Sekretaris

Ketua


Konsep surat, Komputer dan referensi terkait

Tidak

Waktu

20 menit

Output

Terkonsepnya surat jawaban

Dokumen surat masuk

5 menit

Dokumen surat masuk

10 menit

Surat telah disetujui dan ditandatangani Pimpinan

15 menit

Dibuatnya surat jawaban

10 menit

Terkirimnya surat keluar

Ya

4

` 5

Konsep surat yang sudah disetujui oleh pimpinan diserahkan kepada unit Pengolah utk diketik selanjutnya ditanda tangani Pimpinan Surat diberi Nomor dan tanggal, selanjutnya diserahkan kepada bagian pengiriman dan Unit Pengolah untuk arsip

Surat


64


Nomor SOP

32/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS Dasar Hukum:


1. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN 2. Surat Ka. BUA MARI No. 127/BUA/PL.06/IV/2013 Tentang Penggunaan Barang Milik Negara


Keterkaitan :


1. SOP Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas 2. SOP Berita Acara Serah Terima


Peringatan :

Surat Penunjukan Pemakai


Pelaksana No

Aktivitas Pengolah

1

2

3

4

`5

sub Bag Umum & Keu

Sekretaris

Mutu Baku

Ketua

Menerima/meneliti permohonan penggunaan kendaraan dinas bagi pejabat yang baru dilantik dan membuat konsep SK Penunjukan Meneliti permohonan ybs dan memberikan paraf pada SK Penunjukan tsb.


1.Surat Permohonan 2. SK dan pelantikan

tidak


Pimpinan memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan


Berdasarkan persetujuan dr pimpinan tersebut, Unit Pengolah membuat berita acara serah terima barang


Tanda tangan BAST dan menyerahkan Sk Penunjukan dan Berita Acara Serah Terima Barang

SIP dan BAST

Waktu

Output

30 menit

5 menit

10 menit

Terbitnya Surat Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas

40 menit

10 menit


65


Nomor SOP

33/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN RUMAH DINAS Dasar Hukum:


1. PP No. 40 Tahun1994 tentang Rumah Negara 2. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasrana Wilayah No. 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara


Keterkaitan :


1. SOP Penunjukan Pemakai Rumah Negara 2. SOP Berita Acara Serah Terima


Peringatan :

Pencatatan dan pendataan: Surat Penunjukan Pemakai Pelaksana

No

Aktivitas

sub Bag Umum &Keu


Waktu

1

Menerima/meneliti permohonan penghunian rumah dinas bagi pejabat yang baru dilantik dan membuat konsep SIP


30 menit

2

Meneliti permohonan ybs dan memberikan paraf pada konsep Penunjukan tsb.


5 menit

Pengolah

Sekretaris

Ketua

tidak

3

Pimpinan memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan


10 menit

4

Berdasarkan persetujuan dr pimpinan tersebut, Unit Pengolah membuat Surat Ijin Penghunian (SIP)dan berita acara serah terima


40 menit

5

Tanda tangan BAST dan menyerahkan SIP dan Berita Acara Serah Terima

SIP dan BAST

10 menit

`

ya


Output

Terbitnya Surat Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas

66


Nomor SOP

34/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN Dasar Hukum:


3. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengelolaan BMN 4. Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN



Keterkaitan :


3. SOP Pengadaan Barang Peresediaan 4. SOP Berita Acara Serah Terima


Peringatan :

Daftar Barang Persdiaan Pelaksana No

Aktivitas Pengelola

1

Melakukan Opname Fisik Persediaan dan melakukan Inventarisasi Kebutuhan brg

2

Meneliti kebutuhan barang yang akan dibeli sesuai dana yang tersedia dalam DIPA

3

Melaksanakan pengadaan barang persediaan sesuai dengan kebutuhan barang yang telah disetujui PPK

sub Bag Umum & Keu

Mutu Baku

Panitia Pengadaan

PPK


Waktu

Daftar barang persediaan yang akan dibeli

30 menit


15 menit


90 menit

4

Memeriksa dan menerima barang yang telah dibeli dengan menandatangani berita acara serah terima barang

1.Nota Pembelian 2. BAST

15 menit

5

Menginput data barang yang dibeli ke dalam Aplikasi Persediaan

1.Nota Pembelian 2. BAST

30 menit

`

tidak

Ya


Output

Tersedianya barangbarang persediaan

67


Nomor SOP

35/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum:


1. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengelolaan BMN 2. Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN

1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. D-III Manajemen Informatikan 3. SLTA


Keterkaitan :


5. SOP Pelaporan BMN


Peringatan :

Laporan BMN Pelaksana No

Aktivitas

Bagian Umum

Bagian Keuangan

Sekretaris

Mutu Baku KPKNL


Waktu

Output

1

Melakukan Input data BMN kedalam aplikasi SIMAK-BMN sesuai transaksi selanjuntnya melakukan back up data SIMAK BMN

1. BAST 2. Nota 3. Komputer

60 menit

Tercatatnyadata BMN dlm Aplikasi

2

Melakukan rekonsiliasi internal SIMAK-BMN dengan SAKPA dan membuat berita acara hasil rekon setiap bulan

Back up SIMAK

30 menit

Sinkronisasi data SIMAK-BMN dan SAKPA

3

Membuat opname fisik persediaan, cetak Laporan Barang Kuasa Pengguna, Neraca dan Laporan Penyusutan

Daftar barang persediaan yang masih tersedia

30 menit

Tersedianya data saldo barangbarang persediaan

4

Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setiap semester

1. Laporan Barang Kuasa Pengguna 2. BA opname fisik Persediaan 3. Laporan Penyusutan 4. Back up SIMAKBMN

120 menit

Disetujuinya data laporan SIMAK – BMN dan SAKPA

5

Membuat laporan BMN ke dalam aplikasi Komdanas kode 01 dan 04 ke Korwil ( PT dan PTA)

Laporan BMN semester

120 menit

Terlaksananya Laporan BMN semester

Pengiriman Laporan BMN semester ke Korwil ( PT dan PTA)

Hasil cetak laporan BMN

` 6.


Terkirimnya laporan BMN

68


Nomor SOP

36/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum:


1. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengelolaan BMN 2. Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, pemanfatan, penghapusan dan Pemindahtanganan BMN



Keterkaitan :


SOP Penghapusan BMN


Peringatan :

Usul Penghapusan BMN

Pelaksana No

`

Aktivitas

Panitia Penghapusa n/Bag Umum

Sekretaris, Ketua

Mutu Baku

KPKNL

PTA


Waktu

Output

1

Membuat konsep usul Panitia Penghapusan

Konsep surat

20 menit

2

Menerbitkan SK Panitia Penghapusan

Surat usulan

5 hari

3

Setelah menerima SK Panitia Penghapusan, selanjutnya , Panitia menginventarisir, meniliti dan menilai barangbarang yang akan dihapus, sekaligus membuat daftar barang yang akan dihapus dan menyampaikan kpd pimpinan untuk disulkan penghapusan

1. SK Panitia Penghapusan 2. Daftar brg yang akan dihapus

7 hari

Terbitnya SK Panitia Penghapusan

4

Mengusulkan penghapusan BMN ke KPKNL untuk mendapat persetujuan Penghapusan


7 hari

Terbitnya surat Rekomendasi

5

Setelah mendapat persetujuan (Rekomendasi) dari KPKNL PTA mengusulkan Ke BUA MARI.


5 hari

Diusulkannya Penghapuaan brg


69


Nomor SOP

37/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan

7 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Juni 2014

Disahkan oleh


SOP LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) Dasar Hukum:


1. Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 2. Instruksi Presiden R.I No.9/1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan Barang-Barang Yang Dimiliki/Dikuasai NegaraI


Keterkaitan :



SOP Lelang BMN

Pencatatan dan pendataan: Peringatan : Risalah Lelang

Pelaksana No

Aktivitas

Panitia Penghapu san

Bagian Umum & Keu

Sekretaris

Mutu Baku KPKNL


Waktu

1

Setelah menerima SK Penghapusan dari BUA MARI , maka Panitia membuat permohonan judual lelang yang ditanda tangani Pansek ke KPKNL

2

Panitia menerima jadual lelang dari KPKNL dan menempelkan pada papan pengumuman, dan melalui media cetak apabila nilai penghapusan melebihi Rp. 30 jt

Jadual Lelang

10 menit

3

Pelaksanaan Lelang sesuai jadual yang dihadiri Pejabat Lelang dr KPKNL, setelah itu menyetokan SSBP ke Kas Negara dan menyerahkan bukti setor Ke KPKNL

1. Dihariri Pejabat Lelang 2. Peserta Lelang

120 menit

4

Setelah menerima Risalah Lelang dari KPKNL Panitia membuat laporan Hasil Lelang tersebut ke BUA MARI

60 menit

Arsip Lelang/Risalah Lelang disimpan

10 menit

` 5

SK dari BUA MARI

Output

30 menit


Terlaksananya Penghapusan BMN

70

A. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan.Sebagaimana

diketahui

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk penilaian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Prestasi Kerja adalah pengganti Daftar Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3).Penilaian Prestasi Kerja PNS dimaksudkan untuk mewujudkan PNS yang professional dan berkinerja dalam rangka mendukung reformasi birokrasi. Penilaian Prestasi Kerja PNS mulai tanggal 1 Januari 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah Rencana Kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahunnya di instansi dimana yang bersangkutan bekerja. Rencana Kerja berisi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Jabatan PNS. Disebutkan bahwa penilaian prestasi kerja PNS didasarkan pada 2 (dua) unsur, yaitu (1) unsur SKP dengan bobot 60% dan (2) unsur Perilaku Kerja dengan bobot 40%. Jika format SKP hampir sama seperti dengan format PAK, maka format Perilaku Kerja hampir sama dengan format DP3. Peraturan Pemerintah ini mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP itu memuat kegiatan


71

tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.Dalam peraturan

itu juga

disebutkan, bahwa PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.Adapun penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Khusus penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural. Penilaian prestasi kerja PNS ini dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Ketentuan mengenai peraturan penilaian PNS ini juga berlaku bagi Calon PNS (CPNS).


72

Skema – Proses Penyusunan SKP FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

NO 1 2

NO H. Helmy Bakri, S.H., M.H. 19500423 197903 1001 Pembina Utama (IV/e) Ketua/Hakim Utama Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Membuat Penetapan Perkara Prodeo Menunjuk Hakim membuat catatan gugatan bagi yang buta huruf

1 2 3 4 5 AK

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

KUANT/OUTPUT

Drs. H. Mahbub A., M.H.I. 19520421 198203 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Ketua/Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

0

20

Dokumen

100

12

bln

-

0

4

Dokumen

100

12

bln

-

3

Menunjuk Hakim Mediator

0

1

Dokumen

100

12

bln

-

4

Membuat PMH

0

425

Dokumen

100

12

bln

-

5

Membuat PHS

0

45

Dokumen

100

12

bln

-

6

Menyidangkan Perkara

0

45

Kegiatan

100

12

bln

-

7

Mengoreksi Berita Acara

0

40

Kegiatan

100

12

bln

-

8

Menandatangani Berita Acara

0

40

Dokumen

100

12

bln

-

9

Membuat dan Mengoreksi Putusan

0

40

Naskah

100

12

bln

-

10

Menandatangani Putusan

0

40

Dokumen

100

12

bln

-

11

Meminutasi berkas perkara

0

40

Berkas

100

12

bln

-

12

Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan hakim

0

4

Kegiatan

100

12

bln

-

13

Menindaklanjuti laporan atas hasil pengawasan hakim

0

4

Dokumen

100

12

bln

-

14

Membuat Penetapan aanmaning

0

4

Dokumen

100

12

bln

-

15

Membuat penetapan perintah eksekusi

0

1

Dokumen

100

12

bln

-

16

Membuat surat izin kuasa insidentil

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

17

Menandatangani dan memaraf Buku Register Perkara Menandatangani dan memaraf Buku Register Keuangan Perkara Menandatangani dan memaraf Buku Register Pengaduan

0

16

Dokumen

100

12

bln

-

0

1

Dokumen

100

12

bln

-

0

1

dokumen

100

12

bln

-

0

1

dokumen

100

12

bln

-

0

1

dokumen

100

12

bln

-

0

1

dokumen

100

12

bln

-

23

Memeriksa dan menutup secara insidentil BIKP Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Register setiap akhir tahun Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Pengaduan Memeriksa dan menandatangani laporan perkara

0

12

dokumen

100

12

bln

-

24

Membuat SK yang berkaitan dengan proses Perkara

0

1

dokumen

100

12

bln

-

25

Mengevaluasi pelaksanaan SOP

0

1

kegiatan

100

12

bln

-

26

0

12

kegiatan

100

12

bln

-

0

12

dokumen

100

12

bln

-

28

Melakukan Rapat Menandatangani SK yang berhubungan naskah kepegawaian Mendisposisi surat masuk

0

650

dokumen

100

12

bln

-

29

Mengoreksi surat-surat

0

650

dokumen

100

12

bln

-

30 31

Menandatangani surat-surat Membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai

0 0

350 9

dokumen dokumen

100 100

12 12

bln bln

-

18 19 20 21 22

27

Palangka Raya, 04 Januari 2016


73

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

I. PEJABAT PENILAI

NO

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1

Nama

Drs. H. Mahbub A., M.H.I.

1

Nama

Drs. Nasrulloh, S.H.

2

NIP

19520421 198203 1 003

2

NIP

19671005 199403 1 013

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk. I (IV/b) / 01 Oktober 2014

4

Jabatan

Ketua/ Hakim Madya Utama

4

Jabatan

Wakil Ketua/ Hakim Madya Muda

5

Unit Kerja

Pengadilan Agama Palangka Raya

5

Unit Kerja

Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK KUANT/OUTPUT

1

Melaksanakan Mediasi

0

2

Menunjuk Hakim Mediator

3

Membuat PMH

4

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

4

dokumen

100

12

bln

-

0

3

dokumen

100

12

bln

-

0

300

dokumen

100

12

bln

-

Membuat PHS

0

10

dokumen

100

12

bln

-

5

Menyidangkan Perkara

0

45

berkas

100

12

bln

-

6


0

45

kegiatan

100

12

bln

-

7

Menandatangani Berita Acara

0

45

dokumen

100

12

bln

-

8

Membuat/mengoreksi Putusan

0

20

berkas

100

12

bln

-

9


0

20

dokumen

100

12

bln

-

10

Meminutasi berkas perkara

0

20

berkas

100

12

bln

-

11

Menganonim putusan

0

2

dokumen

100

12

bln

-

12

Membuat Program Kerja Pengawasan

0

1

dokumen

100

12

bln

-

13

Melakukan Evaluasi dan melaporkan Hasil Pengawasan Hawasbid

0

4

dokumen

100

12

bln

-



74


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Dra. St. Norhasanah

2

NIP

19520421 198203 1 003

2

NIP

19620505 199103 2 004

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Muda (IV/c)

3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Ketua / Hakim Madya Utama

4

Jabatan

Hakim Madya Utama

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Mempelajari berkas perkara

0

200

perkara

100

12

bln

-

2

Menyidangkan perkara

0

200

perkara

100

12

bln

-

3


0

50

perkara

100

12

bln

-

4

Melakukan Musyawarah Majelis

0

140

perkara

100

12

bln

-

5

Membuat Konsep Putusan

0

50

perkara

100

12

bln

-

6


0

140

perkara

100

12

bln

-

7

Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi

0

0

perkara

100

12

bln

-

8

Melakukan Pengawasan

0

4

perkara

100

12

bln

-

9

Membuat Laporan Hasil Pengawasan

0

4

perkara

100

12

bln

-

10

Melakukan Mediasi

0

25

perkara

100

12

bln

-

11

Mengoreksi Konsep Putusan

0

50

perkara

100

12

bln

-

12

Sidang Keliling

0

0

perkara

100

12

bln

-



75


I. PEJABAT PENILAI

NO


Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I

1

Nama


1

Nama

2

NIP

19520421 198203 1 003

2

NIP

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan


4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

19660828 199203 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK

KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

100

perkara

100

12

bln

-

2


0

100

perkara

100

12

bln

-

3


0

100

perkara

100

12

bln

-

4


0

100

perkara

100

12

bln

-

5


0

20

perkara

100

12

bln

-

6


0

100

perkara

100

12

bln

-

7


0

100

perkara

100

12

bln

-

8

Melaksanakan sidang keliling

0

50

kegiatan

100

12

bln

-

9

Melakukan Mediasi

0

4

perkara

100

12

bln

-



76


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

2

NIP

19520421 198203 1 003

2

NIP

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan


4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. 19561212 198103 1 008 Pembina Tingka I (IV/b) / 01 April 2015 Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

175

perkara

100

12

Bln

-

2


0

170

perkara

100

12

Bln

-

3


0

170

perkara

100

12

Bln

-

4


0

170

perkara

100

12

Bln

-

5


0

55

perkara

100

12

Bln

-

6


0

170

perkara

100

12

Bln

-

7


0

170

perkara

100

12

Bln

-

8

Melakukan Rapat Baperjakat

0

2

kegiatan

100

2

Bln

-

9


0

12

perkara

100

12

Bln

-

10

Melakukan Mediasi

0

10

perkara

100

12

Bln

-



77


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Drs. S a n u s i

2

NIP

19520421 198203 1 003

2

NIP

19641215 199303 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tingka I (IV/b) / 01 April 2013

4

Jabatan


4

Jabatan

Hakim Madya Muda

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPU T

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

76

perkara

100

12

bln

-

2


0

76

perkara

100

12

bln

-

3


0

76

perkara

100

12

bln

-

4


0

76

perkara

100

12

bln

-

5


0

76

perkara

100

12

bln

-

6


0

76

perkara

100

12

bln

-

7


0

76

perkara

100

12

bln

-

8


0

27

kegiatan

100

2

bln

-

9

Melakukan Mediasi

0

6

perkara

100

12

bln

-



78


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Drs. Akhmad Baihaqi

2

NIP

19520421 198203 1 003

2

NIP

19670901 199303 1 010

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk. I (IV/b) / 01 April 2013

4

Jabatan


4

Jabatan

Hakim Madya Muda

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPU T

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

200

perkara

100

12

bln

-

2


0

200

perkara

100

12

bln

-

3


0

75

perkara

100

12

bln

-

4


0

200

perkara

100

12

bln

-

5


0

75

perkara

100

12

bln

-

6


0

200

perkara

100

12

bln

-

7


0

200

perkara

100

12

bln

-

8

Melakukan Pengawasan

0

4

perkara

100

12

bln

-

9

Membuat Laporan Hasil Pengawasan

0

4

perkara

100

12

bln

-

10

Melakukan Mediasi

0

15

perkara

100

12

bln

-

11


0

25

perkara

100

12

bln

-

12

Sidang Keliling

0

10

perkara

100

12

bln

-



79


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I.

2

NIP

19520421 198203 1 003

2

NIP

19710926 199103 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

4

Jabatan


4

Jabatan

Hakim Madya Pratama

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTP UT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yabg buta huruf

0

1

perkara

100

12

bln

-

2


0

230

perkara

100

12

bln

-

3


0

230

perkara

100

12

bln

-

4


0

230

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

230

perkara

100

12

bln

-

6


0

50

perkara

100

12

bln

-

7


0

230

perkara

100

12

bln

-

8


0

230

perkara

100

12

bln

-

9

Melalukan Mediasi

0

5

Perkara

100

12

bln

-

10

Membuat Instrumen Persidangan

0

230

perkara

100

12

bln

-



80


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Siti Fadiah, S.Ag

2

NIP

19520421 198203 1 003

2

NIP

19710712 199203 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a) / 01 Oktober 2016

4

Jabatan


4

Jabatan

Hakim Madya Pratama

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf

0

1

perkara

100

12

bln

-

2


0

225

perkara

100

12

bln

-

3


0

225

perkara

100

12

bln

-

4


0

100

perkara

100

12

bln

-

5


0

225

perkara

100

12

bln

-

6


0

100

perkara

100

12

bln

-

7


0

225

perkara

100

12

bln

-

8


0

225

perkara

100

12

bln

-

9

Melakukan Mediasi

0

20

perkara

100

12

bln

-



81


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.

2

NIP

19520421 198203 1 003

2

NIP

19790209 200604 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata (III/c) / 01 April 2014

4

Jabatan


4

Jabatan

Hakim Pratama Madya

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

234

perkara

100

12

bln

-

2


0

234

perkara

100

12

bln

-

3


0

234

perkara

100

12

bln

-

4


0

234

perkara

100

12

bln

-

5


0

73

perkara

100

12

bln

-

6


0

234

perkara

100

12

bln

-

7


0

234

perkara

100

12

bln

-

8

Melakukan Mediasi

0

20

perkara

100

12

bln

-

9


0

234

perkara

100

12

bln

-

10

Sidang Keliling

0

10

perkara

100

12

bln

-



82


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H

2

NIP

2

NIP

19800504 200312 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang

19520421 198203 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I (III/d) / 01 Oktober 2014

4

Jabatan


4

Jabatan

Panitera

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Membuat rencana anggaran biaya proses

0

1

dokumen

100

12

bln

-

2

Menyusun laporan keadaan perkara

0

12

laporan

100

12

bln

-

3

Menyusun laporan keuangan perkara

0

12

laporan

100

12

bln

-

4

Membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti

0

345

surat

100

12

bln

-

5

Membuat Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

0

345

surat

100

12

bln

-

6

Menandatangani akta cerai

0

300

akta

100

12

bln

-

7

Menandatangani akta banding

0

2

akta

100

12

bln

-

8

Menandatangani laporan perkara

0

12

laporan

100

12

bln

-

9

Membuat Berita Acara Sidang (BAS)

0

23

dokumen

100

12

bln

-

10

Membuat penetapan (ikrar)

0

3

dokumen

100

12

bln

-

11

Melaksanakan pemberkasan perkara/minutasi

0

20

dokumen

100

12

bln

-

12

Mengikuti dan mencatat jalannya persidang

0

23

dokumen

100

12

bln

-

13

Mengoreksi laporan Bulanan dan Tahunan

0

13

dokumen

100

12

bln

-



83


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Drs. H. Mahbub A, M.H.I.

1

Nama

Drs. Saliman

2

NIP

19520421 198203 1 003

2

NIP

19620331 199903 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

4

Jabatan


4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menyusun dan membuat RENSTRA Tahun 2015 – 2019

0

1

Dok

100

12

bln

-

2

Menyusun dan membuat program kerja tahun 2016

0

1

Dok

100

12

bln

-

3

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan berdasarkan DIPA

0

1

Dok

100

12

bln

-

4

Menerbitkan surat perintah penyediaan barang/jasa

0

3

Dok

100

12

bln

-

5

Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa

0

3

Dok

100

12

bln

-

6

Membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) untuk diteruskan kepada pejabat pembuat surat perintah membayar (SPM)

0

120

Dok

100

12

bln

-

7

Meneliti dan memproses daftar rincian permintaan pembayaran (DRPP) untuk diteruskan kepada penggantian dana (Revolving)

0

120

Dok

100

12

bln

-

8

Meneliti dan menandatangani bukti pengeluaran anggaran (Kuitansi)

0

160

Dok

100

12

bln

-

9

Membuat surat perintah membayar (SPBy) yang disampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai dasar untuk melakukan pembayaran/transaksi atas pengelolaan keuangan yang dikelolanya

0

160

Dok

100

12

bln

-

10

Menyiapkan bahan, data dan rumusan untuk menyusun laporan tahunan

0

1

Dok

100

12

bln

-



84


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H

1

Nama

Drs. Anas H. Basri

2

NIP

19800504 200312 1 003

2

NIP

19621231 199202 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I (III/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tingkat I (III/d)

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Wakil Panitera

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang

0

100

naskah

100

12

bln

-

2

Membuat berita acara sidang (BAS)

0

100

dokumen

100

12

bln

-

3

Mengetik penetapan (Sita/ikrar)

0

10

dokumen

100

12

bln

-

4

Melaksanakan pemberkasan perkara

0

35

dokumen

100

12

bln

-

5

Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara baru

0

550

berkas

100

12

bln

-

6

Menyiapkan data perkara untuk bahan penyusunan program kerja

0

550

berkas

100

12

bln

-

7

Menyiapkan bahan program kerja dibidang kepaniteraan

0

15

dokumen

100

12

bln

-

8

Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara

0

12

laporan

100

12

bln

-

9

Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara

0

12

laporan

100

12

bln

-

10

Mengoreksi laporan perkara yang akan ditandatangani oleh panitera dan ketua

0

12

laporan

100

12

bln

-

11

Mengoreksi Akta Cerai yang akan ditandatangani Panitera

0

450

Akta

100

12

bln

-



85


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Dr. Ufie Ahdie, S.H, M.H.

1

Nama

Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag

2

NIP

19800504 200312 1 003

2

NIP

19640723 199202 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Panitera Muda Gugatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

75

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

75

Dokumen

100

12

bln

-

3

Membuat instrument PGL/PBT/Amar putus/Undur

0

20

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

5

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

25

Berkas

100

12

bln

-

6

Menerima/memeriksa berkas gugatan yang diajukan

0

450

Berkas

100

12

bln

-

7

Menaksir Panjar Biaya

0

450

Skum

100

12

bln

-

8

Merekap perkara gugatan

0

450

Perkara

100

12

bln

-



86


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Nurul Jamaliah, S.Ag

2

NIP

19800504 200312 1 003

2

NIP

19730312 200112 2 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Panitera Muda Hukum

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

100

naskah

100

12

bln

-

2


0

100

dokumen

100

12

bln

-

3


0

10

dokumen

100

12

bln

-

4


0

30

berkas

100

12

bln

-

5

Menyusun dan menjahit bundel berkas perkara

0

30

laporan

100

12

bln

-

6

Mengonsep dan menyelesaikan laporan perkara

0

15

Laporan

100

12

bln

-

7

Menyajikan statistik perkara

0

2

naskah

100

12

bln

-

8

Mengarsipkan berkas perkara in aktif

0

17

berkas

100

12

bln

-

9

Mengirim salinan putusan/penetapan (CG/CT) ke KUA

0

420

putusan

100

12

bln

-

10

Menyusun bundel B

0

17

berkas

100

12

bln

-

11

Menerbitkan akta cerai

0

420

akta

100

12

bln

-



87


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Siti Rumiah, S.Ag

2

NIP

19800504 200312 1 003

2

NIP

19760105 199603 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Panitera Muda Permohonan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Mengikuti dan mencatat jalannya siding

0

75

naskah

100

12

bln

-

2


0

75

dokumen

100

12

bln

-

3


0

7

dokumen

100

12

bln

-

4

Menerima/memeriksa berkas permohonan yang diajukan

0

30

berkas

100

12

bln

-

5

Mengisi buku register perkara permohonan dan register register lainnya

0

75

berkas

100

12

bln

-

6

Menaksir panjar biaya perkara permohonan

0

75

skum

100

12

bln

-

7

Merekap perkara permohonan

0

75

perkara

100

12

bln

-



88


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Dra. St. Murahmi, M.H.

2

NIP

19800504 200312 1 003

2

NIP

19640513 199403 2 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a)

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

120

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

120

Dokumen

100

12

bln

-

3

Membuat instrument PGL/PBT/Amar putus/Undur

0

150

Dokumen

100

12

bln

-

4

Meneliti relas /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita/ jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihakpihak berperkara

0

150

Dokumen

100

12

bln

-

5

Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang

0

120

Dokumen

100

12

bln

-

6

Mengikuti sidang perkara yang ditentukan

0

40

Perkara

100

12

bln

-

7

Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya

0

120

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

7

Dokumen

100

12

bln

-

9


0

30

Berkas

100

12

bln

-

10

Melapor kepada petugas register

0

120

Dokumen

100

12

bln

-

11

Melapor kepada panitera muda gugatan/permohonan

0

120

Dokumen

100

12

bln

-

12

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera muda hukum

0

40

Perkara

100

12

bln

-



89

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

NO Dr. Ufie Ahdie, S.H, M.H. 19800504 200312 1 003 Penata Tingkat I (III/d) Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Dra. Hj. Hilaliyah 19690603 199403 2 002 Penata Tingkat I (III/d) Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya

KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

TARGET NO


AK

WAKTU

BIAYA

1


0

80

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

80

Dokumen

100

12

bln

-

3

Meneliti surat /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara

0

61

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

80

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

80

Perkara

100

12

bln

-

6


0

80

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

5

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

30

Berkas

100

12

bln

-

9


0

30

Dokumen

100

12

bln

-

10


0

30

Dokumen

100

12

bln

-

11


0

30

Dokumen

100

12

bln

-



90


I. PEJABAT PENILAI

NO


1 2 3 4

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

Dr. Ufie Ahdie, S.H, M.H. 19800504 200312 1 003 Penata Tingkat I (III/d) Panitera

1 2 3 4


Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H. 19750226 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

97

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

97

Dokumen

100

12

bln

-

3


0

110

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

97

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

97

Perkara

100

12

bln

-

6


0

97

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

17

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

47

Berkas

100

12

bln

-

9


0

47

Dokumen

100

12

bln

-

10


0

47

Dokumen

100

12

bln

-

11


0

40

Dokumen

100

12

bln

-



91

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

N O

I. PEJABAT PENILAI

1 2

Nama NIP

Dr. Ufie Ahdie, S.H, M.H. 19800504 200312 1 003

1 2

Nama NIP

Mardiana Indah, S.Ag 19740719 200003 2 002

3 4

Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

Penata Tingkat I (III/d) Panitera

3 4

Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

Penata Tingkat I (III/d) Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


N O

TARGET III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

KUANT/OUTPU T

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

67

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

67

Dokumen

100

12

bln

-

3

Membuat Instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur

0

80

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

24

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

67

Dokumen

100

12

bln

-

6


0

67

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

3

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

24

Berkas

100

12

bln

-

9


0

80

Dokumen

100

12

bln

-

10


0

25

Dokumen

100

12

bln

-

11

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera muda hokum

0

24

Dokumen

100

12

bln

-



92

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

N O

I. PEJABAT PENILAI

1 2 3 4


Dr. Ufie Ahdie, S.H, M.H. 19800504 200312 1 003 Penata Tingkat I (III/d) Panitera

1 2 3 4


Ismail Pahmi, S.H. 19720510 199401 1 001 Penata (III/c) Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


N O

TARGET III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

KUANT/OUTPU T

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

85

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

85

Dokumen

100

12

bln

-

3


0

55

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

85

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

45

Perkara

100

12

bln

-

6


0

85

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

3

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

32

Berkas

100

12

bln

-

9


0

45

Dokumen

100

12

bln

-

10


0

50

Dokumen

100

12

bln

-

11


0

32

Dokumen

100

12

bln

-



93


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

H. Said Harli, S.Ag

2

NIP

19800504 200312 1 003

2

NIP

19671206 200012 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

85

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

85

Dokumen

100

12

bln

-

3

Meneliti surat /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihakpihak berperkara

0

55

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

85

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

45

Perkara

100

12

bln

-

6


0

85

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

3

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

32

Berkas

100

12

bln

-

9


0

45

Dokumen

100

12

bln

-

10


0

50

Dokumen

100

12

bln

-

11


0

32

Dokumen

100

12

bln

-



94


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.

1

Nama

Hj. Mursitin, S.H

2 3

NIP Pangkat/Gol.Ruang

19800504 200312 1 003 Penata Tk. I (III/d) / 01 April 2014

2 3


19650707 199103 2 003 Penata (III/c) / 01 April 2013

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

10

Dokumen

100

12

bln

-

2


0

10

Dokumen

100

12

bln

-

3


0

9

Dokumen

100

12

bln

-

4


0

10

Dokumen

100

12

bln

-

5


0

7

Perkara

100

12

bln

-

6


0

10

Dokumen

100

12

bln

-

7


0

8

Dokumen

100

12

bln

-

8


0

11

Berkas

100

12

bln

-

9


0

11

Dokumen

100

12

bln

-

10


0

9

Dokumen

100

12

bln

-

11


0

9

Dokumen

100

12

bln

-



95

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

1

Nama

Drs. S a l i m a n

1

Nama

Akhmad Rapie

2

NIP

19620331 199903 1 002

2

NIP

19630910 198801 1 001 Penata Tk. I (III/d) / 01 April 2006

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I (III/d) / 01 April 2011

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

Sekretaris

4

Jabatan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET N O


AK

KUANT/OUTPU T

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menyusun Rencana Umum Pengadaan

0

1

Kali

100

12

bln

-

2

Mengisi RUP dalam Aplikasi SIRUP LKPP

0

1

Dokumen

100

12

bln

-

3

Menyusun RKA-KL DIPA 01 dan DIPA 04

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

4

Menyusun TOR dan RAB

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

5

Membuat Laporan Tahunan

0

1

Dokumen

100

12

bln

-

6

Membuat LKJIP

0

1

Dokumen

100

12

bln

-

7

Membuat Usulan Revisi DIPA

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

8

Membuat Statistik

0

5

Kali

100

12

bln

-

9

Membuat Laporan Evaluasi

0

1

Dokumen

100

12

bln

-



96

FORMULIR SASARAN KERJA

NO

PEGAWAI NEGERI SIPIL N O II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

I. PEJABAT PENILAI

1 2 3 4


Drs. S a l i m a n 19620331 199903 1 002 Penata Tk. I (III/d) / 01 April 2011 Sekretaris

1 2 3 4


Syahminan 19620102 198801 1 001 Penata Tk. I (III/d) / 01 April 2006 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Memperbaharui STNK Kendaraan Dinas

0

8

Dokumen

100

12

bln

-

2

Membuat Berita Acara Serah Terima Barang

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

0

4

Dokumen

100

12

bln

-

0

4

Dokumen

100

12

bln

-

0

4

Dokumen

100

12

bln

-

3 4 5

Mengoreksi Kelengkapan Rekonsiliasi ke KPKNL DIPA 01 dan DIPA 04 Mengoreksi CALK BMN Semester 1 dan II DIPA 01 dan DIPA 04 Mengoreksi CALK UAKPA Semester 1 dan II DIPA 01 dan DIPA 04

6

Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAIBA dan BMN

0

24

Dokumen

100

12

bln

-

7

Menanda tangani SPP DIPA 01 dan 04

0

120

Dokumen

100

12

bln

-

8

Menanda Tangani SPM DIPA 01 dan 04

0

120

Dokumen

100

12

bln

-

9

Menyimpan dan Mengarsipkan SPP dan SPM beserta lampirannya

0

120

Dokumen

100

12

bln

-

10

Mengoreksi Laporan Bulanan DIPA 01 dan DIPA 04

0

12

Dokumen

100

12

bln

-



97


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Drs. S a l i m a n

1

Nama

Ahmad Darwis, S.Hi

2 3


19620331 199903 1 002 Pembina (IV/a) / 01 April 2016

2 3


19831107 200312 1 005 Penata (III/c) / 01 Oktober 2016

4

Jabatan

Sekretaris

4

Jabatan

Kepla Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menyiapkan data kepegawaian untuk pembuatan laporan tahunan

0

1

Dok

100

1

bln

-

2

Mengoreksi dan menandatangani rekapitulasi daftar hadir

0

12

berkas

100

12

bln

-

3

Mengoreksi dan memberi paraf usul kenaikan pangkat

0

7

berkas

100

12

bln

-

4

Mengoreksi dan memberi paraf surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala

0

17

lembar

100

12

bln

-

5

Mengoreksi dan memberi paraf surat izin cuti

0

42

lembar

100

12

bln

-

6

Mengoreksi pembuatan KP.4

0

42

lembar

100

12

bln

-

7

Mengoreksi dan menandatangani laporan data pegawai

0

1

Lembar

100

12

bln

-

8

Mengoreksi dan memberi paraf surat-surat keluar bagian kepegawaian

0

208

Lembar

100

12

bln

-



98


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

2

NIP

19800504 200312 1 003

2

NIP

Hanifah Ahmad, S.H.I. 19680608 198902 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Jurusita

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Melaksanakan Panggilan para pihak berpekara

0

75

Dokumen

100

12

bln

-

2

Melaksanakan pemberitahuan

0

75

Dokumen

100

12

bln

-

3

Melaksanakan penyitaan

0

2

Kegiatan

100

12

bln

-

4

Membuat berita acara penyitaan

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

5

Menyampaikan surat pengumuman/teguran

0

10

Dokumen

100

12

bln

-

6

Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

7

Membuat relaas panggilan

0

225

Dokumen

100

12

bln

-



99


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Nuridawati

2

NIP

19800504 200312 1 003

2

NIP

19680613 199110 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda Tingkat I (III/b)

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Jurusita Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Melaksanakan Panggilan para pihak berperkara

0

250

Dok

100

12

bln

-

2


0

30

Dok

100

12

bln

-

3


0

10

Dok

100

12

bln

-

4


0

312

Dok

100

12

bln

-



100


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Mahli

2

NIP

19800504 200312 1 003

2

NIP

19660506 198303 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda Tingkat I (III/b)

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Jurusita Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

220

Dok

100

12

bln

-

2


0

39

Dok

100

12

bln

-

3


0

19

Dok

100

12

bln

-

4


0

230

Dok

100

12

bln

-



101


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Salasiah, A.M.d

2

NIP

19800504 200312 1 003

2

NIP

19820713 200904 2 008

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Pengatur Tingkat I (II/d)

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Jurusita Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

300

Dok

100

12

bln

-

2


0

100

Dok

100

12

bln

-

3


0

25

Dok

100

12

bln

-

4


0

300

Dok

100

12

bln

-



102


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Citra Salawaty, S.H.

2

NIP

19800504 200312 1 003

2

NIP

19821215 200704 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata (III/c)

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Jurusita Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Melaksanakan Panggilan para pihak berpekara

0

200

Dok

100

12

bln

-

2


0

80

Dok

100

12

bln

-

3


0

20

Dok

100

12

bln

-

4


0

200

Dok

100

12

bln

-



103


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Anni Sofia Tazkianti, S.H.

2

NIP

19800504 200312 1 003

2

NIP

19850824 200502 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata (III/c)

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Jurusita Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

300

dok

100

12

bln

-

2


0

100

dok

100

12

bln

-

3


0

25

dok

100

12

bln

-

4


0

300

dok

100

12

bln

-



104


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Ahmad Darwis, S.HI

1

Nama

Hj. Khairunisa, S.Pd.I

2

NIP

19831107 200312 1 005

2

NIP

19630910 198303 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata (III/c), 01 Oktober 2016

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tingkat I (III/d), 01 April 2011

4

Jabatan

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

4

Jabatan

Pengadministrasi Kepegawaian

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menerima,memcatat dan surat masuk untuk sub bagian kepegawaian

0

375

Dokumen

100

12

bln

-

2

Mencatat dan menyerahkan surat keluar ke Sub Bagian Umum

0

400

Dokumen

100

12

bln

-

3

Mengarsipkan surat surat Kepegawaian

0

500

Dokumen

100

12

bln

-

4

Membuat surat-surat yang berhubungan dengan Kepegawaian

0

200

Dokumen

95

12

bln

-

5

Menyiapkan darftar hadir/pulang secara manual

0

12

Dokumen

100

12

bln

-

6

Membuat Surat Izin Cuti Pegawai

0

60

Dokumen

100

12

bln

-

7

Membuat KP4

0

42

Dokumen

100

12

bln

-



105


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Kamaluddin, S.Ag

1

Nama

Thoyib, S.H.I.

2

NIP

19631231 198703 1 045

2

NIP

19681109 200212 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina (IV/a) / 01 Oktober 2012

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata (III/c) / 01 April 2013

4

Jabatan

4

Jabatan

Jurusita Pengganti

5

Unit Kerja

Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

79

Dok

100

12

bln

-

2


0

82

Dok

100

12

bln

-

3


0

13

Dok

100

12

bln

-

4


0

237

Dok

100

12

bln

-



106


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Ahmad Darwis, S.HI

1

Nama

Hj. Norbaiti, S.H.I.

2

NIP

2

NIP

19780930 200912 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

19831107 200312 1 005 Penata Muda Tingkat I (III/b), 01 Oktober 2012

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda Tingkat I (III/b), 01 April 2014

4

Jabatan

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

4

Jabatan

Pengadministrasi Kepegawaian

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Mengupdate data SIMPEG dan E-Dokumen, SIKEP

0

42

Pegawai

100

12

bln

-

2

Mengupdate data Pegawai ke SAPK

0

42

Pegawai

100

12

bln

-

3

Merekap data Absensi Pegawai (Komdanas, Finger Print dan Manual)

0

12

Dokumen

100

12

bln

-

4

Membuat Uraian Tugas ( Job Deskription ) Pegawai

0

1

Dokumen

100

1

bln

-

5

Membuat Usulan Naik Pangkat Tenaga Non Teknis

0

7

Dokumen

100

2

bln

-

6

Membuat Usulan memperoleh Penghargaan Satya Lancana Karja satya dan Sewindu

0

1

Dokumen

100

1

bln

-

7

Membuat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

0

17

Dokumen

100

1

bln

-

8

Membuat SPP,SPMT dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan

0

3

Dokumen

100

12

bln

-

10

Membuat Surat Keputusan yang berhubungan dengan Tupoksi Kantor

0

40

Pegawai

100

1

bln

-

11

Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

0

38

Dokumen

100

12

bln

-

12

Membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Formasi

0

2

Dokumen

100

1

bln

-

13

Mengisi Buku Induk kepegawaian

0

1

Dokumen

100

1

bln

-

13

Membuat surat-surat yang berhubungan dengan Kepegawaian

0

208

Dokumen

100

1

bln

-

14

Membuat Laporan data Pegawai

0

1

Dokumen

100

12

bln

-

15

Membuat SK tenaga Honorer

0

9

Dokumen

100

1

bln

-



107


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Syahminan

1

Nama

Camelia, A.Md

2

NIP

19620102 198801 1 001

2

NIP

19861115 200912 2 005

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tingkat I (III/d), 01 April 2006

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pengatur Tingkat I (II/d) / 01 April 2014

4

Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

4

Jabatan

Pengadministrasi Umum dan Keuangan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Membuat bon permintaan barang

0

12

kegiatan

100

12

bln

-

2

Menginput Barang Persediaan

0

12

kegiatan

100

12

bln

-

3

Membuat Berita Acara Opname Fisik Pesediaan

0

4

Dokumen

100

12

bln

-

4

Membuat rencana pembelian ATK dan ART

0

12

Kegiatan

100

12

bln

-

5

Membuat Laporan SIMAK BMN

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

6

Membaut Daftar Barang Ruangan (DBR)

0

28

Dokumen

100

12

bln

-

7

Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB)

0

1

Dokumen

100

12

bln

-

8

Melaksanakan Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan KPKNL 01 dan 04

0

4

Dokumen

100

12

bln

-

9

Membuat CALK BMN 01 dan 04

0

4

Dokumen

100

12

bln

-



108


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Syahminan

1

Nama

Nilam Ma'unatunni'mah

2

NIP

19620102 198801 1 001

2

NIP

19871108 200604 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pengatur (II/c)

4

Jabatan

Penata Tingkat I (III/d) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

4

Jabatan

Pengadministrasi Keuangan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

TARGET NO


AK

WAKTU

BIAYA

1

Membuat LRA belanja bulanan dan Triwulan

0

24

Dokumen

100

12

bln

-

2

Membuat sampul SPM/SP2D DIPA 01 dan DIPA 04

0

2

Dokumen

100

12

bln

-

3

Membuat Rekap Permintaan Tunjangan Kinerja

0

13

Dokumen

100

12

bln

-

4

Membuat SPM DIPA 01 dan DIPA 04

0

187

Dokumen

100

12

bln

-

5

Membuat daftar gaji, daftar kekurangan gaji dan daftar uang lembur dengan menggunakan aplikasi GPP

0

19

Dokumen

100

12

bln

-

6

Membuat daftar permintaan uang makan PNS dengan menggunakan aplikasi GPP

0

12

Dokumen

100

12

bln

-

7

Mengisi kartu pengawasan belanja pegawai perorangan

0

42

Dokumen

100

12

bln

-

8

Mengagendakan dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar bagian keuangan

0

40

Dokumen

100

12

bln

-

9

Membuat rekap permintaan Honor Tim Pengelola Anggaran dan Honor Pejabat Pengadaan/ Pejabat Penerima Barang

0

13

Dokumen

100

12

bln

-

10

Membuat dan menyetorkan SPT masa ke Kantor Pajak

0

12

Dokumen

100

12

bln

-



109


I. PEJABAT PENILAI

NO

II. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1

Nama

Syahminan

1

Nama

Khotib

2

NIP

19620102 198801 1 001

2

NIP

19700210 201408 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tingkat I (III/d),

3

Golongan Ruang

Juru Muda (I/a)

4

Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

4

Jabatan

Pengadministrasi Umum

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menerima dan mencatat surat-surat masuk

0

1350

Dokumen

100

12

bln

-

2

Menerima dan mencatat surat-surat keluar

0

1900

Dokumen

100

12

bln

-

3

Menginput Surat-surat masuk kedalam Aplikasi Persuratan

0

1350

Dokumen

100

12

bln

-

4

Menginput Surat-surat keluar kedalam Aplikasi Persuratan

0

1900

Dokumen

100

12

bln

-

5

Mencetak lembar Disposisi

0

700

Dokumen

100

12

bln

-

6

Mengirim surat-surat keluar untuk keluar Kota melalui Pos

0

200

Dokumen

100

12

bln

-

7

Mengirim Surat-surat keluar dalam Kota

0

185

Dokumen

100

12

bln

-



110

A. Sumber Daya Manusia Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan

suatu organisasi ditentukan pula bagaimana

kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya. Organisasi yang dimaksud tidak terkecuali

bagi aparat penyelenggara lembaga peradilan di

Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di

bawahnya.

Penyelenggaraan

pemerintahan

tersebut

sama-sama

memerlukan SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan SDM yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintah. Salah satu agenda implementasi reformasi birokrasi adalah penataan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Dalam konteks ini diharapkan setiap aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya. Manifestasi

tersebut

mengisyaratkan

bahwa

pembinaan

dan

pengembangan SDM aparatur perlu terus mendapat perhatian, berkaitan


111

dengan

strategi

peningkatan

kualitas

dan

kompetensinya

dalam

memenuhi tugas dan tanggung jawab pelayanan publik. Dipahami bahwa kualitas aparatur itu sendiri tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit. Membentuk sosok SDM aparatur memang memerlukan waktu danproses serta upaya yang tidak boleh berhenti. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Palangka Raya dari segi penempatan tupoksi dan pendidikan sebagai berikut : 1.

Profil Sumber Daya Manusia Keadaan Hakim/Pegawai pada Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 38 orang. Dengan rincian sebagai berikut : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim 4. Panitera 5. Sekretaris 6. Wakil Panitera 7. Panitera Muda 8. Kepala Sub Bagian 9. Panitera Pengganti 10. Jurusita 11. Jurusita Pengganti 12. Staf

: 1 orang : 1 orang : 8 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 3 orang : 3 orang : 7 orang : 1 orang : 5 orang : 6 orang

Tabel : 2 Daftar Tenaga Fungsional Hakim

No 1 2 3 4

NAMA/NIP Drs. H. Mahbub. A, M.H.I 19520421 198203 1 003 Drs. Nasrulloh, S.H. 19671005 199403 1 013 Dra. St. Norhasanah 19620505 199103 2 004 Drs. H. Muhammad Najamudin, MHI.

GOL/RUANG TMT

JABATAN TMT

IV/c 01-10-2012 IV/b 01-10-2014

Ketua 09-08-2012 Wakil Ketua 29-09-2016 Hakim 21-01-2016 Hakim 31-08-2016

01-04-2016 IV/b 01-10-2012


112

5 6 7 8 9 10

19660828 199203 1 002 Drs. Sanusi 19641215 199303 1 003 H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I 19561212 198103 1 008 Drs. Akhmad Baihaqi 19670901 199303 1 010 H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. 19710926 199103 1 002 Siti Fadiah, S.Ag 19710712 199203 2 002 Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I 19790209 200604 1 003

IV/b 01-04-2013

Hakim 29-09-2016

IV/b 01-04-2015

Hakim 31-01-2013

IV/b 01-04-2013

Hakim 11-09-2015

IV/a 01-04-2013

Hakim 20-08-2013

IV/a 01-10-2016

Hakim 20-08-2013

III/c 01-04-2014

Hakim 27-01-2014

Tabel : 3 Daftar Tenaga Fungsional Kepaniteraan

GOL/RUANG TMT

JABATAN TMT

Dr. Ufie Ahdie, SH, MH 198005042003121003 Drs. Anas H. Basri 19621231 199202 1 002 Nurul Jamaliah, S.Ag 19730312 200112 2 003 Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag 19640723 199202 2 001

III/d 01-04-2014 III/d 01-10-2009 III/d 01-04-2014

Panitera 28-10-2016 Wakil Panitera 02-01-2015 Panmud Hukum 05-08-2016

III/d 01-04-2013

Panmud Gugatan 21-06-2010

5

Hj. Siti Rumiah, S.H.I. 19760105 199603 2 001

III/d 01-04-2016

6

Dra. Hj. Hilaliyah 19690603 199403 2 002

III/d 01-10-2006

7

Dra. St. Murahmi, M.H. 19640513 199403 2 003

IV/a 01-04-2011

8

Mardiana Indah, S.Ag 19740719 200003 2 002

III/d 01-04-2012

Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H. 19750226 200112 1 002

III/d 01-04-2014

No 1 2 3 4

9

NAMA/NIP

Panmud Permohonan 01-08-2013 Panitera Pengganti 19-06-2014 Panitera Pengganti 22-04-2014 Panitera Pengganti 21-03-2011 Panitera Pengganti 08-10-2012


113

10

H. Said Harli, S.Ag 19671206 200012 1 001

III/d 01-04-2013

11

Ismail Pahmi, S.H. 19720510 199401 1 001

III/c 01-04-2013

12

Hj. Mursitin, SH 196507071991032003

III/c 01-04-2013

Panitera Pengganti 19-06-2014 Panitera Pengganti 26-04-2016 Panitera Pengganti 28-10-2016

Tabel : 4 Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan

No

NAMA/NIP

GOL/RUANG TMT

JABATAN TMT Jurusita 17-05-2006 Jurusita Pengganti 31-01-2002 Jurusita Pengganti 31-01-2002 Jurusita Pengganti 27-10-2010 Jurusita Pengganti 20-06-2011 Jurusita Pengganti 20-06-2011

1

Hanifah Akhmad, S.H.I. 19680608 198902 1 001

III/d 01-04-2016

2

Nuridawati 19680613 199101 2 001

III/b 01-10-2010

3

Mahli 19660506 198303 1 001

III/b 01-04-2014

4

Salasiah, A.Md 19820713 200904 2 008

II/d 01-04-2013

5

Citra Salawaty, S.H. 19821215 200704 2 001

III/c 01-04-2015

6

Anni Sofia Tazkianti, S.H. 19850824 200502 2 001

III/b 01-04-2012

Tabel : 5 Daftar Tenaga Kesekretariatan

GOL/RUANG TMT

JABATAN TMT

Drs. Saliman 19620331 199903 1 002

IV/a 01-04-2016

2

S y a h m i n a n 19620102 198801 1 001

III/d 01-04-2006

3

Akhmad Rapie 19630905 198801 1 001

III/d 01-04-2006

Sekretaris 29-12-2015 Kasubag. Umum & Keuangan. 29-12-2015 Kasubag. Perencanaan TI, Pelaporan.

No 1

NAMA/NIP


114

4 5 6 7 8 9 10

Ahmad Darwis, S.H.I. 19831107 200312 1 005

III/c 01-10-2012

Hj. Khairunisa, S.Pd.I 19630910 198303 2 002 Thoyib, S.H.I. 19681109 200212 1 001 Hj. Norbaiti, S.H.I. 19780930 200912 2 001 Camelia, A.Md. 19861115 200912 2 005 Nilam Ma’unatunni’mah 19871108 200604 2 001 Khotib 19700210 201408 1 001

III/d 01-04-2011 III/c 01-04-2013 III/b 01-04-2014 II/d 01-04-2014 II/c 01-04-2014 I/a 01-08-2014

29-12-2015 Kasubag. Kepeg & Ortala. 29-12-2015 Staf Kepegawaian 02-01-2012 Staf Umum & Keu 11-06-2016 Staf Kepegawaian 21-06-2010 Staf Umum & Keu 01-12-2009 Staf Umum & Keu 02-01-2012 Staf Umum & Keu 01-08-2014

Tabel : 6 Daftar Tenaga Honor

No

NAMA

JABATAN

1

Muhayan

Pramu Bakti

2

M. Ahyar Muzakir

Pramu Bakti

3

Abdur Rasyid

Pramu Bakti

4

Kholif Fatur Rasyidin

Pramu Bakti

5

Rahmad Suadi

Pramu Bakti

6

Sadino

Satpam

7

Ahmad Basuni

Satpam

8

Irwan Fanani

Sopir

9

Binti Nasikatin

Pramu Bakti


115

a. BerdasarkanPendidikan Berikut

keadaan Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya

menurut jenjang pendidikan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SD SLTP SLTA D.II D.III S.1 S.2 S.3

: 1 orang :: 5 orang : - orang : 2 orang : 23 : 6 orang : 1 orang

b. Berdasarkan golongan/Ruang Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya menurut pangkat/ golongan sebagai berikut : Tabel : 7 Keadaan Pegawai menurut pangkat dan golongan

NO.

PANGKAT/GOLONGAN

JUMLAH

1.

Pembina Utama Muda IV/c

2

2.

Pembina Tk. / IV b

5

3.

Pembina / IV a

4

4.

Penata Tk. I / III d

13

5.

Penata / III c

7

6.

Penata Muda Tk. I /III b

3

7.

Pengatur Tk. I / II d

2

8.

Pengatur / II c

1

9.

Juru Muda / I a

1

[[[


116

c. Berdasarkan Jenis Kelamin Keadaan pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut : -

Laki-laki 21 orang, dan

-

Perempuan 17 orang

d. Berdasarkan Usia Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan usia sebagai berikut: Tabel : 8 Keadaan Pegawai menurut usia

NO.

USIA

JUMLAH

1.

25 – 30

2

2.

31 – 35

4

3.

36 – 40

5

4.

41 – 45

6

5.

46 - 50

9

6.

51 – 55

10

7.

56 – 60

1

8.

61 – 65

1

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Mengacu pada ketentuan Buku I Edisi 2007 terkait pola formasi pada Pengadilan Agama Kelas IB, bahwa kebutuhan Pegawai (SDM) itu dapat diketahui sebagai berikut : 1. Maksimal 5 Majelis Hakim atau maksimal 15 orang Hakim, termasuk Wakil Ketua.


117

2. Setiap Majelis Hakim dibantu 4 orang Panitera Pengganti. 3. 4 orang Jurusita dan maksimal 8 Jurusita Pengganti 4. 9 orang Pegawai pada unit/urusan perkara. 5. Ketatausahaan terdiri dari 33 orang termasuk : -

Sopir 5 orang Pesuruh 10 orang Penjaga Malam 3 orang Tukang Kebun 2 orang

Jumlah formasi seluruhnya adalah 99 orang.

-

Mutasi Mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindaklanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai, dari situ diketahui kecakapan seseorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (job discription) yang dibebankan kepadanya. Melalui penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat, dengan tetap mempertimbangkan

aspek

pembinaan

bagi

aparatur

dengan

menitikberatkan kepada sistem prestasi kerja tadi.

a. Mutasi Jabatan Mutasi Jabatan pada Tahun 2016 di Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu : -

Drs. Najamuddin, S.H., M.H. NIP. 19630116 199103 1 003 Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang (IV/c) dari Jabatan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Palangka Raya


118

Kelas I.B menjadi Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Tanjung Pinang Kelas I.B berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 3727/DJA/KP.04.6/SK/12/2015 tanggal 28 Desember 2015. -

Patimah, S.H. NIP. 19711005 199803 2 002, Pangkat Penata Tingkat I Golongan/Ruang (III/d) dari Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 0071/DjA/KP.04.6/SK/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.

3. Dra. St. Norhasanah. NIP. 19620505 199103 2 004 Pangkat Pembina Tingkat I Golongan/Ruang (IV/b) dari Jabatan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Buntok Kelas II, menjadi Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3849/DJA/KP.04.6/SK/12/2015. Tanggal 28 Desember 2015, dan telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada Tanggal 21 Januari 2016. 4. Ismail Pahmi, S.H. NIP. 19720510 199401 1 001 Pangkat Penata Golongan/Ruang (III/c) dari Jabatan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sampit Kelas II, menjadi Panitera Pengganti

Pengadilan

Berdasarkan

Surat

Agama

Keputusan

Palangka Direktur

Raya

Kelas

Jenderal

I.B.

Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 940/DJA/KP.04.6/SK/02/2016. Tanggal 01 Maret 2016, dan


119

telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada Tanggal 26 April 2016. 5. Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. NIP. 19660828 199203 1 002 Pangkat Pembina Tingkat I Golongan/Ruang (IV/b)

dari

Jabatan

Wakil

Ketua/Hakim

Madya

Muda

Pengadilan Agama Buntok Kelas II, menjadi Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2346/DJA/KP.04.6/SK/8/2016. Tanggal 22 Agustus 2016, dan telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada Tanggal 31 Agustus 2016. 6. Drs. Nasrulloh. S.H, NIP. 19671005 199403 1 013 Pangkat Pembina Tingkat I Golongan/Ruang (IV/b) dari Jabatan Ketua/Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Ketapang Kelas II, menjadi Wakil Ketua/Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. Mahkamah

Agung

Berdasarkan Surat Keputusan

Republik

Indonesia

Nomor

:

2177/DJA/KP.04.6/SK/8/2016. Tanggal 22 Agustus 2016, dan telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada Tanggal 29 September 2016. 7.

Drs. Sanusi. NIP. 19641215 199303 1 003 Pangkat Pembina Tingkat I Golongan/Ruang (IV/b) dari Jabatan Ketua/Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Bengkayang Kelas II, menjadi Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419/DJA/KP.04.6/SK/8/2016. Tanggal 22


120

Agustus 2016, dan telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada Tanggal 29 September 2016. 8. Dra. Hj. Jumantan. NIP. 19630328 199402 2 001 Penata Tingkat I Golongan/Ruang (III/d) dari Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B, menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Barabai Kelas I.B. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Direktur

Jenderal

Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3106/DJA/KP.04.6/SK/09/2016. Tanggal 26 September 2016. 9. DR. Ufie Ahdie, S.H., M.H. NIP. 19800504 200312 1 003 Penata Tingkat I Golongan/Ruang (III/d) dari Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, menjadi Panitera

Pengadilan

Berdasarkan

Surat

Agama

Palangka

Keputusan

Direktur

Raya

Kelas

Jenderal

I.B.

Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3111/DJA/KP.04.6/SK/09/2016. Tanggal 28 September 2016 dan telah dilantik oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada Tanggal 28 Oktober 2016. 10. Hj. Mursitin, S.H. NIP. 19650707 199103 2 003 Penata Golongan/Ruang (III/c) dari Jabatan Pelaksana Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. Berdasarkan Surat Keputusan

Direktur

Mahkamah

Agung

Jenderal

Badan

Republik

Peradilan

Indonesia

Agama

Nomor

:

3115/DJA/KP.04.6/SK/09/2016. Tanggal 28 September 2016 dan telah dilantik oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada Tanggal 28 Oktober 2016.


121

Tabel : 9 Mutasi Jabatan

NO

NAMA/NIP

GOL/ RUANG

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

1

2

3

4

5

IV/c

Hakim Madya Hakim Madya Utama PA. Utama PA. Palangka Raya Tanjung Pinang Kelas I.B. Kelas I B.

Patimah, SH. 19711005 199803 2 002

III/d

Panitera Pengganti Palangka Kelas I.B.

3.

Dra. St. Norhasanah 19620505 199103 2 004

IV/b

4.

Ismail Pahmi, S.H. 19720510 199401 1 001

III/c

1.

Drs. Najamudin, SH, MH 19630116 199103 1 003

2.

Panitera PA. Pengganti PA. Raya Tebing Tinggi Kelas II Hakim Madya Hakim Madya Muda PA. Muda PA. Palangka Raya Buntok Kelas II. Kelas I B. (TMT. 21-01-2016) Panitera Panitera Muda Pengganti PA. Gugatan PA. Palangka Raya Sampit Kelas II. Kelas I B. (TMT. 26-04-2016)

Drs. H. M. Najamudin, M.H.I 19660828 199203 1 002

IV/b

Hakim Madya Wakil Ketua PA. Muda Buntok Kelas II. PA.Palangka Raya Kelas I B

6.

Drs. Nasrulloh, S.H. 19671005 199403 1 013

IV/b

Ketua Ketapang II

7.

Drs. Sanusi 19641215 199303 1 003

IV/b

Hakim Madya Ketua PA. Muda Bengkayang PA.Palangka Kelas II Raya Kelas I B

8.

Dra. Hj. Jumantan 19630328 199402 2 001

III/d

Panitera Pengganti Palangka Kelas I.B

9.

DR. Ufie Ahdie, S.H, M.H. 19800504 200312 1 003

III/d

Panitera Muda Panitera Hukum PTA. Palangka Palangka Raya Kelas I.B

5.

PA. Wakil Ketua Kelas PA.Palangka Raya Kelas I B

Panitera PA. Pengganti PA. Raya Barabai Kelas I.B


PA. Raya

122

10.

Hj. Mursitin, S.H. 19650707 199103 2 003

III/c

Panitera Pelaksna PTA. Pengganti Palangka Raya Palangka Kelas I.B

PA. Raya

b. Mutasi Kenaikan Pangkat. Pada tahun 2016 Pegawai yang diusulkan kenaikan pangkat untuk periode April 2016

sebanyak 6 (enam) orang, sedangkan untuk

periode Oktober 2016 sebanyak 3 (tiga) orang namun sampai saat ini masih ada 1 (satu) orang yang belum menerima SK. Naik pangkat untuk periode Oktober 2016. Pegawai yang naik pangkat periode April 2016 dan periode Oktober 2016 sebagai berikut : 1.

Dra. St. Norhasanah. NIP. 19620505 199103 2 004 dari Jabatan Hakim Madya Muda Pangkat/golongan/ruang Pembina Tingkat I (IV/b) dinaikan dalam jabatan Hakim Madya Utama Pangkat/golongan/ruang Pembina Utama Muda (IV/c) sudah mendapat realisasi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00016/KEP/AA/13001/16 tanggal 05 Februari 2016.

2.

Drs.

Saliman.

NIP.

19620331

199903

Pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I

1

002

dari

(III/d) menjadi

Pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) sudah mendapat realisasi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 02/SEK/KP.04.1/4/2016 tanggal 06 April 2016. 3.

Frislyasi,

S.H.I.

Pangkat/golongan

NIP. ruang

19701205 Penata

199401

2

(III/c)

001

dari

menjadi

Pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) sudah


123

mendapat realisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Badan

Peradilan

Agama

Nomor

:

1408/DJA/KP.04.1/SK/04/2016 tanggal 28 April 2016. 4.

Hj. Siti Rumiah, S.H.I. NIP. 19760105 199603 2 001 dari Pangkat/golongan

ruang

Penata

(III/c)

menjadi

Pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) sudah mendapat realisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Badan

Peradilan

Agama

Nomor

:

1558/DJA/KP.04.1/SK/5/2016 tanggal 16 Mei 2016. 5.

Hanifah Akhmad, S.H.I. NIP. 19680608 198902 1 001 dari Pangkat/golongan

ruang

Penata

(III/c)

menjadi

Pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) sudah mendapat realisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Badan

Peradilan

Agama

Nomor

:

1292/DJA/KP.04.1/SK/04/2016 tanggal 03 April 2016. 6.

Anni Sofia Tazkianti, S.H. NIP. 19850824 200502 2 001 dari Pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) menjadi Pangkat/golongan ruang Penata (III/c) sudah mendapat realisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1291/DJA/KP.04.1/SK/04/2016 tanggal 03 April 2016.

Pegawai yang naik pangkat pada periode Oktober 2016 sebagai berikut : 1.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. NIP. 19660828 199303

1

002

dari

Jabatan

Hakim

Madya

Muda

Pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) dinaikkan dalam Jabatan Hakim Madya Utama Pangkat/golongan ruang


124

Pembina Utama Muda (IV/c) belum mendapat realisasi dari Presiden Republik Indonesia. 2. Siti Fadiah, S.Ag. NIP. 19710712 199203 2 002 dari Jabatan Hakim Pratama Utama Pangkat/golongan/ruang Penata Tingkat I (III/d)

dinaikan dalam jabatan Hakim Madya Pratama

Pangkat/golongan/ruang Pembina (IV/a)

sudah mendapat

realisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2894/DJA/KP.04.1/SK/09/2016 tanggal 13 September 2016. 3. Ahmad Darwis, S.H.I. NIP. 19831107 200312 1 005 dari Pangkat/golongan/ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) menjadi Pangkat/golongan/ruang Penata (III/c)

sudah mendapat

realisasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/1052/KP.04.1/IX/2016 tanggal 14 September 2016.

c. Kenaikan Gaji Berkala. Pada tahun 2016 Pegawai yang

diberikan kenaikan Gaji Berkala

sebanyak 18 (delapan belas) orang yaitu : Periode 1 Januari 2016 1.

Nuridawati. NIP. 19680613 199110 2 001

Pangkat/Golongan

ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja 20 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1656/KP.04.2/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015.


125

Periode 1 Pebruari 2016 1.

Drs.

Anas

H.

Basri

NIP.

19621231

199202

1

002

Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja 22 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1890/KP.04.2/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015. 2. Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag NIP. 19640723 199202 2 001 Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja 22 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat

Ketua

Pengadilan

W16-

Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

A1/1891/KP.04.2/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015. 3. Dra.

Hj.

Jumantan

NIP.

19630328

199402

2

001

Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja 22 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1892/KP.04.2/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016. Periode 1 Maret 2016 1.

Drs. H. Mahbub A, M.H.I. NIP. 19520421 198203 1 003 Pangkat/Golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dengan masa Kerja 32 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

W16-

A1/110/KP.04.2/I/2016 tanggal 8 Januari 2016. 2. H. Muhammad Rahmadi, S.H, M.H.I. NIP. 19561212 198103 1 008 Pangkat/Golongan ruang

Pembina Tingkat I

(IV/b) dengan masa Kerja 30 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/111/KP.04.2/I/2016 tanggal 8 Januari 2016.


126

3. H. Ahmad Farhat, S.Ag, S.H, M.H.I. NIP. 19710926 199103 1 002 Pangkat/Golongan ruang Pembina (IV/a) dengan masa Kerja 20 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/112/KP.04.2/I/2016 tanggal 8 Januari 2016. 4. Dra.

St.

Murahmi.

NIP.

19640513

199403

2

003

Pangkat/Golongan ruang Pembina (IV/a) dengan masa Kerja 22 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/115/KP.04.2/I/2016 tanggal 8 Januari 2016. 5. Patimah, S.H. NIP. 19711005 199803 2 002 Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa Kerja 18 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/116/KP.04.2/I/2016 tanggal 8 Januari 2016. 6. Mardiana Indah, S.Ag. NIP.19740719 200003 2 002 Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa Kerja 16 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/117/KP.04.2/I/2016 tanggal 8 Januari 2016. 7.

Hj. Khairunisa, S.Pd.I. NIP.19630910 1988303 2 002 Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa Kerja 28 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/113/KP.04.2/I/2016 tanggal 8 Januari 2016.

8. Dra.

Hj.

Hilaliyah.

NIP.

19690603

199403

2

002

Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa


127

Kerja 22 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/114/KP.04.2/I/2016 tanggal 8 Januari 2016. 9. Yusuf, BA. NIP. 19560415 199003 1 001 Pangkat/Golongan ruang Penata (III/c) dengan masa Kerja 26 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/118/KP.04.2/I/2016 tanggal 8 Januari 2016. 10. Mahli. NIP. 19660506 198303 1 001 Pangkat/Golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa Kerja 22 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/119/KP.04.2/I/2016 tanggal 8 Januari 2016. Periode 1 April 2016 1.

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I. NIP.19790209 200604 1 003 Pangkat/Golongan ruang Penata (III/c) dengan masa Kerja 10 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

W16-

A1/270/KP.04.2/II/2016 tanggal 09 Februari 2016. 2. Anni Sofia Tazkianti, S.H. NIP.19850824 200502 2 001 Pangkat/Golongan ruang Penata (III/c) dengan masa Kerja 08 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/271/KP.04.2/II/2016 tanggal 09 Februari 2016. Periode 1 Oktober 2016 1.

Ahmad

Darwis,

S.H.I.

NIP.19831107

200312

1

005

Pangkat/Golongan ruang Penata (III/c) dengan masa Kerja 08


128

Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1447/KP.04.2/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016. 2. H.

Said

Harli,

S.Ag.

NIP.19671206

200012

1

001

Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa Kerja 16 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1448/KP.04.2/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

- Promosi Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah (swasta). Seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik bila dibandingkan dengan orang yang lainnya. Promosi merupakan wadah sekaligus kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi. Melalui wadah promosi seperti ini, Pegawai akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan dan diakui kemampuan kerjanya oleh satuan kerja atau organisasi sehingga mereka akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi serta akan mempertinggi loyalitas (kesetiaan) kepada organisasi itu. Selama kurun waktu Tahun 2016 Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya yang dipromosikan Menduduki Jabatan sebanyak 7 orang, yaitu : 1.

Mahmudah, S.Ag, S.H. NIP. 19740504 200012 2 001 Pangkat Penata Tingkat I Golongan/Ruang (III/d) dari Jabatan Panitera


129

Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. menjadi Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Martapura Kelas II. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

:

935/DJA/KP.04.6/SK/02/2016. Tanggal 01 Maret 2016. 2. H. Muhammad Sidik, S.H. NIP. 19710317 199202 1 001 Pangkat Penata Tingkat I Golongan/Ruang (III/d) dari Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. menjadi Panitera Pengadilan Agama Buntok kelas II. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1933/DjA/KP.04.6/SK/07/2016. Tanggal 27 Juli 2016. 3. Nurul Jamaliah, S.Ag. NIP. 19730312 200112 2 003 Pangkat Penata Tingkat I Golongan/Ruang (III/d) dari Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

:

1934/DjA/KP.04.6/SK/07/2016. Tanggal 27 Juli 2016 4. Neng Endah, S.H.I. NIP. 19820103 2011 2 004 Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan/Ruang (III/b) dari Jabatan Pelaksana Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bekasi kelas I.B. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1896/DjA/KP.04.6/SK/07/2016. Tanggal 21 Juli 2016.


130

5. Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H. NIP. 19600615 198903 1 003 Pembina Utama Muda Golongan/Ruang (IV/c) dari Jabatan Wakil Ketua/Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B, menjadi Ketua/Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Barabai Kelas I.B. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2176/DJA/KP.04.6/SK/8/2016. Tanggal 22 Agustus 2016. 6. Frislyasi, S.H.I. NIP. 19701205 199401 2 001 Pangkat Penata Tingkat I Golongan/Ruang (III/d) dari Jabatan Panitera Muda Permohonan Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. menjadi Panitera Pengadilan Agama Sampit Kelas II. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

:

3113/DjA/KP.04.6/SK/09/2016. Tanggal 28 September 2016. 7.

Hj. Siti Rumiah, S.H.I. NIP. 19760105 199603 2 001 Pangkat Penata Tingkat I Golongan/Ruang (III/d) dari Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. menjadi Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.B. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3114/DjA/KP.04.6/SK/09/2016. Tanggal 28 September 2016.

Tabel : 10 Promosi Jabatan

NO

NAMA/NIP

GOL/ RUANG

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

1

2

3

4

5


131

III/d

Panitera Pengganti Alangka Kelas I B.

III/d

Panitera Muda Hukum PA. Panitera PA.Buntok Palangka Raya Kelas II Kelas I B.

Nurul Jamaliah, S.Ag 19730312 200112 2 003

III/d

Panitera Pengganti Palangka Kelas I B.

Panitera PA. Hukum Raya PA.Palangka Kelas I B

4.

Neng Endah, S.H.I 19820103 201101 2 004

III/b

Pelaksana Palangka Kelas I B.

PA. Panitera Pengganti Raya PA.Bekasi Kelas I B

5.

Drs. H. M. Gapuri, S.H, M.H. 19600615 198903 1 003

IV/c

Wakil Ketua PA. Ketua PA. Barabai Palangka Raya Kelas I B Kelas I.B.

6.

Frislaysi, S.H.I 19701205 199401 2 001

III/d

Panitera Muda Permohonan PA. Panitera PA. Sampit Palangka Raya Kelas II Kelas I.B

7.

Hj. Siti Rumiah, S.H.I 19760105 199603 2 001

III/d

Panitera Pengganti Palangka Kelas I.B

1.

Mahmudah, S.Ag, S.H 1919740504 200012 2 001

2.

H. Muhammad Sidik, S.H 19710317 199202 1 001

3.

Panitera Muda PA. Permohonan PA. Raya Martapura Kelas II

Muda Raya

Panitera Muda PA. Permohonan PA. Raya Palangka Raya Kelas I.B

3.

-

Pensiun dan Meninggal Dunia Untuk Tahun 2016 ada 4 (empat) orang Pegawai Pengadilan Agama palangka Raya yang Pensiun dan Meninggal dunia. Pensiun dan Pensiun Janda merupakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasajasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-tahun bekerja dalam Dinas Pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifat pensiun pegawai negeri sipil adalah sebagai “jaminan hari tua” dan sebagai “penghargaan”. Pegawai yang memasuki masa Pensiun pada tahun 2016 Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya

132

adalah Yusuf, BA. NIP. 19560415 199003 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) diberikan Hak Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian menjadi Penata Tingkat I (III/d) berdasarkan Surat Keputusan

Kepala

Badan

Kepegawaian

Negara

Nomor

:

000075/KEP/AV/13001/16. Tanggal 31 Maret 2016. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal Dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila : a.

Memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :

b. Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir c.

Sekurang-kurangnya 20 (dua tahun) tahun secar terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, atau

d. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. e.

Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya

bernilai

baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. f.

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya yang meninggal dunia pada tahun 2016 adalah : 1.

Titie Noorasyiah, S.H. NIP. 19690417 200112 2 001, Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Panitera Pengganti dan meninggal pada tanggal 29 Juni 2016.


133

2. Drs. Raujan. NIP. 19591111 199303 1 003, Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Panitera Pengganti dan meninggal pada tanggal 29 Agustus 2016. 3. Kamaluddin, S.Ag. NIP. 19631231 198703 1 045, Pangkat/ Golongan Ruang Pembina (IV/a), Jabatan Panitera dan meninggal pada tanggal 21 Oktober 2016.

Tabel : 11 Daftar Pegawai/Hakim yang mengikuti Diklat NO

1

NAMA

PENYELE-

DIKLAT

NGGARA

PANITERA PTA. PENGGANTI PALANGKA RAYA

TEMPAT

PALANGK A RAYA

TANGGAL DARI 1/6/2016

NAMA PESERTA

SAMPAI 3/6/2016

1.Hj. NORBAITI, S.HI 2. NENG ENDAH, S.HI

2

LKjIP

MA-RI

BOGOR

7/8/2016

12/8/2016

AKHMAD RAPIE

3

KPA

MA-RI

BOGOR

9/10/2016

14/10/2016

Drs. SALIMAN

4

SOSIALISAS ISIWAS dan SIPP

PTA. P.RAYA

PALANGK ARAYA

9/11/2016

11/11/2016

KETUA, PANITERA, PANMUD DAN OPERATOR

5

HAM

MA-RI

BOGOR

20/11/2016

26/11/2016

Drs. SANUSI

6

AKAD SYARI’AH

MA-RI

BOGOR

27/11/2016

3/12/2016

Drs. H. NAJAMUDIN, M.HI

B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara Sampai dengan 31 Desember 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya menerima sebanyak 640 perkara, terdiri dari 97 perkara permohonan dan 472 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara tahun 2015 yang


134

belum putus sebanyak 71 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2016 berjumlah 640 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : 12 Jenis Perkara yang diterima tahun 2016

NO

JENIS PERKARA

SISA 2015

TERIMA 2016

JUMLAH

1

Cerai Talak

17

107

124

2

Cerai Gugat

50

356

406

3

Harta Bersama

2

1

3

4

PenguasaanAnak/Hadanah

-

4

4

5

Izin Poligami

-

1

1

6

Isbat Nikah

2

90

92

7

Dispensasi Kawin

-

4

4

8

P3HP/Penetapan waris

-

5

5

9

Lain-lain

-

1

1

71

569

640

JUMLAH

ahli


135

Grafik : 1 Perkara yang diterima per jenis Tahun 2016

450

406

400 350 300 250 200 124

150

92 100 50 3

1

4

4

5

1

0 Izin Poligami

Cerai Talak

Cerai Gugat

Harta Bersama

Isbat Nikah

Dispensasi Kawin

P3HP

Lain-lain


136

Hadhonah

Grafik : 2 Perkara Yang Diterima Dan Diputus Tahun 2015 - 2016

700

640 598

597

600 527 500

400 2015 2016

300

200

100

57 0

10 4

6 2

Banding

Kasasi

0 1

0 Diterima

Diputus

Dicabut

PK

2. Penyelesaian perkara melalui Mediasi (non Litigasi) Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 , seluruh Hakim telah ditetapkan sebagai Mediator dan telah diumumkan dalam daftar Mediator dalam

papan pengumuman

Pengadilan Agama Palangka Raya Berdasarkan

Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Agama

Palangka Raya Nomor : W16-A1/235/KP.04.6/II/2016, tanggal 1


137

Februari 2016 untuk tahun 2016 telah ditetapkan Hakim Mediator sebagaimana daftar sbb : Tabel :13 DAFTAR NAMA MEDIATOR PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya No. W16-A1/235/KP.04.6/II/2016 Tgl. 01 Februari 2016) No.

NAMA

-

1

-

PENDIDIKAN

KETERANG AN

S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin S2 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

Hakim

S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin S1 Fakultas Hukum STIH Sultan Adam Banjarmasin S2 Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin

Hakim

S1 Fakultas Hukum STIH Sultan Adam Banjarmasin S2 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

Hakim

S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin S1 Fakultas Hukum Sultan Adam Banjarmasin

Hakim

Drs. H. MAHBUB A., M.H.I. -

2

Drs. H. M. GAPURI, S.H., M.H. -

3

-

H. MUHAMMAD RAHMADI, S.H., M.H.I. 4 -

H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., M.H.I.


138

5

Hakim -

S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

-


-

S1 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Hakim

-

S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hakim

-

S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin S1 Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin S2 Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin

Non Hakim


Non Hakim

S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin S2 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

Non Hakim

Dra. ST. NORHASANAH 6

Hakim

Drs. AKHMAD BAIHAQI 7

SITI FADIAH, S.Ag. 8

MUHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I. 9

Drs. H. MAHLAN UMAR, S.H., M.H. -

10

Drs. H. GAZALI HASBULLAH -

11

-

H.M. RAMLI AGANI, S.Ag., M.H.I.


139

Sesuai dengan daftar dalam laporan LIPA 12 bulan Januari s-d Desember 2016

jumlah perkara yang dimediasi Tahun 2016 pada

Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak = 116 perkara, 6 perkara yang berhasil dimediasi, 2 perkara yang gagal, 94 Tidak Berhasil dan 14 perkara masih proses, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut : Grafik : 3 Perkara Yang Dimediasi Tahun 2016

116 120

94 100

80

60

40

14 20

6 2

0 Perkara Yang Dimediasi gagal Masih Proses

Mediasi Berhasil Tidak Berhasil


140

3. Rasio Perkara Terhadap Majelis Tabel : 14 Daftar Majelis Hakim yang Bersidang

NO

Nama Hakim/Majelis

1

Drs. H.Mahbub A, M.HI H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.HI Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.HI . Drs. H.Mahbub A, M.HI Drs. Akhmad Baihaqi Siti Fadiah, S.Ag Drs. H.M.Gafuri, S.H., M.H. Dra. St. Norhasanah. Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.HI Drs. H.M.Gafuri, S.H., M.H. H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.HI. Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.HI Drs. Najamuddin, S.H., M.H. H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.HI. Siti Fadiah S.Ag

2 3

4

5

Jumlah Perkara Ditangani Diputus Sisa 3 3 -

50

47

3

65

65

-

34

34

-

9

9

-

6

Drs. Najamuddin, S.H., M.H. Drs. Akhmad Baihaqi. Siti Fadiah S.Ag

26

26

-

7

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.HI. H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.HI. Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.HI. H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.HI.

44

44

-

136

133

3

8


141

9

10

Drs. Akhmad Baihaqi. Siti Fadiah S.Ag H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.HI. Dra. St. Norhasanah. Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.HI Drs. H.M.Gafuri, S.H., M.H.

121

2

4

4

-

5

5

-

11

H. Muhammad S.H., M.HI.

12

Dra. St. Norhasanah.

6

6

-

13

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.HI Drs. H. Muhammad Najamuddin, M.H.I, Dra. St. Norhasanah. Drs. Akhmad Baihaqi Drs. Sanusi H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.HI. Dra. St. Norhasanah.

6

6

-

36

23

9

29

22

7

27

15

12

37

30

7

640

597

43

14

15

16

17

Rahmadi,

123

Drs. Nasrollah H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.HI. Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.HI H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.HI. Siti Fadiah S.Ag Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.HI. JUMMLAH

Ket : Sumber dari Laporan perkara (Lipa 6)


142

Semua perkara yang telah diputus sebanyak = 597 perkara telah selesai diminutasi 585 dan yang belum selesai diminutasi 12 perkara karena baru putus tanggal 29 Desember 2016 4. Putusan Yang Diajukan Banding Selama tahun 2016 putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebanyak 4 perkara, yang terdiri atas perkara : 1. 0004/Pdt.G/2016/PA Plk (Putus) 2. 0216/Pdt.G/2016/PA Plk (masih proses di Tk Banding) 3. 0286/Pdt.G/2016/PAPlk (masih proses di Tk Banding) 5. 357/Pdt.G/2016/PA Plk (masih proses di Tk pertama) a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding ( 2 perkara) 1. 0004/Pdt.G/2016/PA.Plk 0005/Pdt.G/2016/PTA.Plk 2. 0065/Pdt.G/2015/PA.Plk 0014/Pdt.G/2015/PTA.Plk b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding ( 1 perkara) 1. 0251/Pdt.G/2015/PA.Plk 0001/Pdt.G/2016/PTA.Plk


143

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi : ( 2 perkara ) 1. 0004/Pdt.G/2016/PA.Plk (Masih proses di Mahkamah Agung RI) 0005/Pdt.G/2016/PTA.Plk 2. 0065/Pdt.G/2015/PA.Plk (Masih proses di Mahkamah Agung RI) 0014/Pdt.G/2015/PTA.Plk a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk.Kasasi 1. perkara) 1. 0171/Pdt.G/2014/PA.Plk 0004/Pdt.G/2015/PTA.Plk 612K/AG/2015 (dikuatkan) 2. 0237/Pdt.G/2014/PA.Plk 0006/Pdt.G/2015/PTA.Plk 639K/AG/2015 (dikuatkan) 3. 0324/Pdt.G/2014/PA.Plk 0008/Pdt.G/PTA.Plk 761K/AG/2015 (dikuatkan) 4. 0089/Pdt.G/2015/PA.Plk 0009/Pdt.G/PTA.Plk 763K/AG/2015 (dikuatkan) 5. 0432/Pdt.G/2014/PA.Plk 0010/Pdt.G/PTA.Plk 814K/AG/2015 (dikuatkan) 6. 0091/Pdt.G/2015/PA.Plk 0013/Pdt.G/PTA.Plk 154K/AG/2016 (dikuatkan)


144

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali : ( 1 perkara) 1. 0237/Pdt.G/2016/PA.Plk 0006/Pdt.G/2016/PTA.Plk 639K/AG/2015 (masih dalam proses dimahkamah Agung R.I)

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengadaan : Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya telah mendapat alokasi dana Belanja Modal sesuai DIPA Nomor : 005.01.02.402421/2016 sebesar Rp 10.218.000.000.- dengan kegiatan berupa : a.

Renovasi Bangunan Gedung : - Renovasi/perluasan Gedung KantorPengadilan Agama Palangka Raya bagian belakang seluas 1.140 M2 dengan Alokasi dana DIPA sebesar Rp. 10.000.000.000.- yang terdiri dari : -

Jasa Konstruksi

Rp. 9.291.000.000.-

-

Jasa Konsultan

Rp. 309.000.000.-

-

Jasa Konsultan Pengawas

Rp. 214.000.000.-

-

Administrasi Proyek

Rp. 186.000.000.-

- Sebelum dilaksanakan pekerjaan renovasi terlebih dahulu diadakan pelelangan terbuka melalui Website oleh Pokja ULP untuk menjaring para pelaksana jasa, baik jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa konsultan pengawas, dan yang berhak dan memenuhi persyaratan

dalam

tender

yang

menjadi

pemenang

untuk

melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya seluas =1.140M2 (tiga lantai) sbb :


145

 Jasa Konstruksi PT. CIPTA ANEKA SOLUSI beralamat jl. Cakalang 324 RT.07/RW.02 Polowijen Kec. Blimbing-MalangJawa Timur - Nilai penawaran sebesar Rp. 8.864.420.000.-(Delapan Milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) - Sesuai

surat

Perjanjian

W16-A1/1037/PL.00/VII/2016,

tanggal 1 Juli 2016 dengan waktu pelaksanaan kegiatan 180 hari kalender dan selesai pada 27 Desember 2016.  Jasa Konsultan Perencana adalah CV. TATA MULTI CIPTA beralamat jalan Lumba-lumba No. 92B Palangka Raya - Nilai penawaran sebesar Rp. 305.690.000.- (Tiga Ratus lima juta enan ratus sembilan puluh ribu rupiah) 

Jasa

Konsultan

Pengawas

adalah

CV.

RANCANG

MEGAH CONSULTANT beralamat jln. Piranha XXI D No. 6 Palalangka Raya -

Nilai penawaran sebesar Rp. 209.528.000.- (Dua ratus sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Tabel : 15 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Renovasi Gedung

No

Pelaksana Jasa

1.

Konsultan Perencanaan

2. 3.

Nilai Kontrak

Realisasi

Progres

305.690.000

305.690.000

100 %

Konstruksi

8.864.420.000

8.864.420.000

100 %

Konsultan Pengawas

209.528.000

209.528.000

100 %


146

4.

Pengelola/AP Jumlah

186.000.000 9.565.638.000

66.768.728 35,90 % 9.446.406.728

98,75 %

b. Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Alokasi Dana sebesar Rp. 118.000.000.- dan Realisasi sbb : Tabel : 16 Realisasi Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi

No

Nama Barang

Volume

Harga Pembelian

Keterangan

1.

Scanner

1 unit

12.732.000 Pengadaan

2.

Printer

4 unit

7.260.000 Pengadaan

3.

Router

1 unit

6.270.000 Pengadaan

4.

PC

6 unit


5.

Laptop

2 unit


Jumlah

118.000.000

100 %

c. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Alokasi Dana sebesar Rp. 100.000.000.- dan Realisasi sbb :


147

Tabel : 17 Realisasi Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

No

Nama Barang

Volume

Harga Keterangan Pembelian

1.

Meja Sidang

1 paket


2.

Meja Biro

2 unit

9.999.550 Pengadaan

3.

Meja ½ Biro

25 unit


4.

Kursi Putar

25 unit


5.

Kursi Ruang Tunggu

4 unit

5.999.950 Pengadaan

6.

AC

5 unit


Jumlah

99.995.500

99,99 %

Pemeliharaan : a. Bangunan Gedung Kantor Gedung Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 dengan luas bangunan 1.113M2 terdiri dari 2 lantai yang terakhir direhab pada tahun 2006 surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 660/735/DTK-P/IMB/2006, Status bangunan tersebut telah ditetapkan status penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan R.I dengan Surat Keputusan Nomor : KEP.006/KM.06/WKN.12/2014, tanggal 5 Mei 2014 Selama proses renovasi gedung yang direncanakan dalam 2 tahap, tahap pertama tahun 2016 renovasi bagian belakang dengan 3 lantai seluas 1.140 M2, dan tahap kedua bagian depan sesuai prototype tahun


148

2017, maka Pengadilan Agama Palangka Raya untuk sementara pindah alamat jalan Ahmad Yani No. 95 Palangka Raya yang telah dipinjam pakai oleh Pemerintah Provinsi direncanakan selama 2 tahun (20162017) Dan untuk pemeliharaan gedung Kantor tahun 2016 ini tidak ada dana pemeliharaan mengingat bangunan gedung masih dalam renovasi

Gambar : 2 Gedung Kantor PA. Palangka Raya setelah Rehab


149

Gambar : 3 Kerja Bakti di Kantor yang baru (milik Pemprov Kalteng)

Kegiatan kerja Bakti seluruh Pegawai PA. Palangka Raya melaksanakan pengecatan kantor yang baru milik Pemprov Kalteng yang dipijam pakai sekaligus melaksanakan kebersihan lingkungan kantor yang dilaksanakan pada hari jum’at 23 Desember 2016


150

b. Rumah Dinas Satu-satunya Rumah Dinas Pengadilan Agama Palangka Raya yang terletak di jalan Damang Leman II No. 02 Palangka Raya dengan luas bangunan 122 M2, diatas tanah seluas 660 M2 yang pembangunan awalnya pada tahun 1982/1983 dengan dana DIP Pusat sebesar Rp. 5.100.000.- dengan luas 54 M2 dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 660/115/DTK/-P/IMB/2007dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya, sertifikat Nomor : P 738 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan pada tahun 2016 ini tersedia dana untuk pemeliharaan rumah dinas sebesar R.7.200.000.- dan telah digunakan untuk pengecatan. Gambar : 4 Rumah Dinas PA. Palangka Raya


151

1. Peralatan dan Mesin : a. Kendaraan Dinas Untuk menupang jalannya operasional perkantoran Pengadilan Agama Palangka Raya memiliki Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 4 (empat) buah, dan Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 4 buah, kendaraan

dinas

ini

telah

ditetapkan

Penetapan

Status

Penggunaannya (PSP) dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 57/KM.6/WKN.12/KNL.01/2016, tanggal 17 Juni 2016 Untuk kelancaran penggunaan kendaraan dinas roda 4

dan

kendaraan dinas roda 2 telah ditunjuk pemegang dan penanggung jawab

dalam

hal

pemeliharaannya

sebagaimana

Surat

PenunjukanPemakaian Nomor : W16-A1/1596/ PL.05/XI/2016, tanggal 3 Nopember 2016, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel : 18 Kendaraan Dinas Roda 4

No

Jenis Kendaraan

No.Polisi

Tahun Pembuatan

Pengguna

1.

Sedan Vios

KH. 9 AU

2006

Ketua

2.

Toyota Innova

KH. 1511 AU

2014

Wakil Ketua

3.

Toyota Avanza

KH. 1206 AU

2011

Panitera

4.

Suzuki Carry

KH. 816 AU

2002

Sekretaris


152

Tabel : 19 Kendaraan Dinas Roda 2 :

-

No. Polisi

Tahun Pembuatan

Pengguna

Honda Supra

KH. 3752 AY

2006

Wakil Panitera

2.

Honda M/T

KH. 5413 AY

2012

Kasubbag Keu

3.

Honda Supra

KH. 3753 AY

2005

Kasubbag PTIP

4.

Suzuki Sugon

KH. 3366 AY

1999

Operasional

No

Jenis Kendaraan

1.

Pengolah Data Dan Komunikasi : Begitu pula dengan peralatan pengolah data dan komunikasi seperti Laptop/Notebook

perlu

adanya

penunjukan

pemegang

dan

penanggung jawab Barang Milik Negara sesuai surat Penunjukan Pemegang

dan

Penanggung

Jawab

Nomor

:

W16-

A1/1597/PL.03/XI/2016, tanggal 3 Nopember 2016 sbb : Tabel : 20 Daftar Penunjukan Pemegang Laptop

No

Jenis Barang

NUP

Tahun Perolehan

Pengguna

1.

Laptop (Asus)

3

2012

Ketua

2.

Laptop (Asus)

4

2012

Wakil Ketua

3.

LapTop (Asus)

8

2012

Panitera

4.

Laptop (Asus)

6

2012

Sekretaris

5.

Laptop (Asus)

7

2012

Kasubag PTIP

6.

Laptop (Asus)

5

2012

Panmud Hukum


153

7.

Laptop (Acer)

3

2010

Kasubag Kepeg

8.

Laptop (Fujitsu)

9

2016

Kasubag Umum

9.

Laptop (Fujitsu)

10

2016

Dan Keuangan

Tabel : 21 DAFTAR FASILITAS SARANA GEDUNG

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Keadaan

NAMA BARANG Printer Router Wireless PCI Card Kipas Angin Tandon Air Loudspeaker Wireless Microphone Alat Hiasan Dispenser Palu Sidang Lambang instansi Asbak Tinggi Faximile Bangku Panjang Besi Meja Resepsionis Kursi Fiber Glass/Plastik Jam Mekanis Mesin Ketik Manual Standart (14-16 Inchi) Portable Water Pump Sedan Station Wagon/Cerry Minibus Avanza/Innova Sepeda Motor Lemari Kayu Brandkas

Jumlah

Baik

Rusak

16 2 18 6 1 1 1 1 1 3 6 3 1 1 8 1 20 4 1

8 1 18 6 1 1 1 1 1 3 6 3 1 1 8 1 20 4 -

4 1

1 1 1 2 4 27 1

1 1 2 3 25 1

1 1 2 -


154

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Tabung pemadam Api Papan Visual/Papan Nama LCD Projector Meja Kerja Besi Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metal Sice Meja Rapat Meja Komputer PC. Unit Laptop Notebook Notebook/Ipad Monitor Server Hub Modem Genset Air Conditioner (AC) UPS Televisi Sound System Mesin Absensi Mesin Antrian Sidang CCTV Buku-buku Perpustakaan

1 6 1 1 63 125 7 3 6 26 10 3 1 4 3 1 2 1 17 7 2 1 1 1 1 1526

1 2 1 1 63 112 7 3 6 20 8 1 1 4 3 1 2 1 14 7 2 1 1 1 1526

4 13 6 2 2 3 1 -

Tabel : 22 Daftar Keadaan Aset PA. Palangka Raya

NAMA ASET Tanah

NILAI RUPIAH 1.494.282.000

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jembatan Aset Tetap Lainnya

1.751.526.875 3.106.456.600 43.985.000 8.922.900


155

Konstruksi Dalam Pengerjaan

9.446.406.728

Softwere

29.100.000

Aset Yang tidak dipergunakan

104.344.915

Total

15.985.025.018

Penghapusan : -

Bangunan Gedung yang akan dilaksanakan Renovasi tersebut terlebih dahulu dilakukan penghapusan bangunan gedung dengan cara penjualan lelang hasil bongkaran bangunan, dan berdasarkan surat Persetujuan dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 107/BUA/PL.07/5/2016, tanggal 18 Mei 2016 tentang Persetujuan Penjualan Bongkaran Bangunan Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya, Dan telah dilaksanakan penjualan lelang hasil bongkaran bangunan seluas = 641,15 M2 oleh Pejabat Lelang dari KPKNL Palangka Raya saudari Sukaesih, S.E pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 , dan sebagai pemenang lelang saudara M. Ahyar Muzakir sesuai salinan Risalah Lelang Nomor : 215/2016, tanggal 27 Juli 2016 dengan harga Rp. 22.000.000 ditambah dengan biaya lelang pembeli sebesar Rp. 440.000.- (2 %) telah disetor sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dan BMN ini nilainya tidak berkurang melainkan dikompilasi.

Gambar : 5 Bangunan gedung tampak kiri belakang sebelum dibongkar


156

Gambar : 6 Bangunan bagian belakang sebelum dibongkar


157

- Bangunan Lainnya ( kantin) Bangunan yang terletak samping kiri belakang gedung kantor yang dulunya sebagai tempat penjaga kantor yang telah diperbaiki/rehab tahun 2006 dan sekarang menjadi kantin/warung dengan luas 50 m2 dan telah ditetapkan status penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan

R.I

dengan

Surat

Keputusan

Nomor

:

KEP-

39/MK.6/WKN.12/KNL.01/2015, tanggal 5 Juni 2015, Bangunan tersebut menutup akses jalan, dan mengenai bangunan yang direnov. -

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya Nomor : S-20/MK.6/WKN.12/KNL.01/2016, tanggal 14 November 2016, Perihal Persetujuan Penghapusan Dengan Tindak Lanjut Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Bongkaran Pada Pengadilan Agama Palangka Raya, maka pada hari selasa tanggal 6 Desember 2016 dilaksanakan pelelangan hasil bongkaran Bangunan lainnya seluas = 50 M2 dengan pemenang lelang saudara Khotib senilai Rp. 105.000.- ditambah bea lelang 2 % sesuai Risalah Lelang Nomor : 427/2016, tanggal 6 Desember 2016 dan telah disetorkan ke Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan BMN ini masih dalam proses usul penghapusan dalam daftar SIMAK BMN ke BUA MARI.


158

Gambar : 7 Bangunan Lainnya (kantin) yang dihapus

D. Pengelolaan Keuangan 1. Pengelolaan Dana APBN Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai Satuan Kerja yang berada dibawah

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia,

telah

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara melalui 2 DIPA yaitu : a. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (O1) Nomor : SP DIPA-005-01.2.402421/2016, tanggal 7 Desember 2015, dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.247.975.000.- yang telah dilakukan revisi menjadi Rp, 15.730.455.000.-terdiri dari : 1). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 5.029.975.000.-menjadi Rp. 5.512.455.000.2). Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung sebesar Rp. 10.218.000.000.-


159

Dan dalam perjalanan tahun 2016 telah 4 kali melakukan revisi yaitu : Revisi I Nomor Digital Stamp Baru : 9077281572080556, tanggal

-

18 Januari 2016, penggantian pengelola Kuasa Pengguna Anggaran

semula

Kamaluddin,

S.Ag

(jabatan

Panitera/Sekretaris) menjadi Drs. Saliman (Jabatan Sekretaris); Revisi II Nomor DS Baru : 9077281572080556, tanggal 11 April

-

2016 peggantian Pengelola Bendahara, semula Neng Endah, S.HI menjadi Anni Sofia Tazkianti, SH; Revisi III Nomor DS : 1092736701179985, tanggal 8 November

-

2016 perubahan volume luas bangunan yang direnovasi semula 1000 M2 menjadi 1140 M2. Revisi IV Nomor DS : 4816037656107067, tanggal 4 Januari 2017

-

Perubahan/penambahan anggaran untuk kekurangan Belanja Gaji yang semula data DIPA sejumlah Rp. 15.247.975.000.- menjadi Rp. 15.730.455.000.Tabel : 23 REVISI POK TAHUN ANGGARAN 2016 SEMULA NO

URAIAN

VOLUME

HARGA SATUAN

MENJADI JUMLAH

VOLUME

JUMLAH

1

Pengadaan Materai

100 lbr

6.000

600.000

2

Langganan Internet Langganan Koran, Majalah/Air Biaya Pengiriman Surat

12 bln

1.200.000

14.400.000

12 bln

150.000

12 bln

110.000

1 thn

-

39.060.000

-

-

6

Sewa Gedung Pem. Kend. Dinas Roda 4

4 bh

15.000.000

60.000.000

4 bh

19.802.500

79.210.000

7

Pemeliharaan PC

20 bh

300.000

6.000.000

20 bh

600.000

12.000.000

8

Laptop

8 bh

300.000

2.400.000

8 bh

500.000

4.000.000

9

Printer

13 bh

300.000

3.900.000

13 bh

600.000

7.800.000

10

AC

12 bh

300.000

3.600.000

12 bh

600.000

7.200.000

3 4 5

200 lbr

HARGA SATUAN 6.000

1.200.000

12

2.200.000

26.400.000

1.800.000

12

200.000

2.400.000

1.320.000

12

172.500

2.070.000


-

160

11

Honor PPK

12 bln

500.000

6.000.000

-

-

-

12

Honor Sopir

12 bln

1.600.000

19.200.000

10 bln

1.600.000

16.000.000

JUMLAH

158.280.000

158.280.000

dengan rincian realisasi sebagai berikut : 1). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Tabel : 24 Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)

Kode 5111 5112

Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Uang Lembur

5211

Belanja Barang Operasional

5212

Belanja Barang Non Operasinal

5241 5211 5218

Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Barang Operasional Belanja Barang Persediaan

5221

Belanja Jasa

5231

Belanja Pemeliharaan Jumlah

Dana DIPA

Realisasi

%

Sisa

4.965.671.000

4.779.103.971

96,24

186.567.029

44.736.000

44.721.000

99.97

15.000

12.682.000

12.682.000

100

-

5.400.000

5.400.000

100

-

6.750.000

6.750.000

100

-

258.720.000

258.717.196

100

2.804

13.200.000

13.200.000

100

-

75.312.000

60.436.078

80,25

14.875.922

129.984.000

129.984.000

100

-

5.512.455.000

5.310.994.245

96,35

201.460.755

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung


161

Tabel : 25 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal

Kode 996 997 998

Kegiatan Belanja Pengolah Data dan Komunikasi Fasilitas Perkantoran Renovasi Gedung Kantor Jumlah

-

Dana DIPA

Realisasi

%

Sisa

118.000.000

118.000.000

100

-

100.000.000

99.995.500

99,99

4.500

10.000.000.000

9.446.406.728

94,46

553.593.272

10.218.000.000

9.664.402.228

94,58

553.597.772

Realisasi Pelaksanaan Anggaran (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I :

-

DIPA

: Rp. 15.730.455.000.-

-

Realisasi

: Rp. 14.975.396.473.-

-

Sisa

: Rp.

-

Prosentasi Realisasi

755.058.527.= 95,2 %

b. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (O4) Nomor : SP DIPA-005-04.2.402422/2016, tanggal 7 Desember 2015, dengan alokasi dana sebesar Rp. 130.200.000.dengan perincian sebagai berikut : Tabel : 26 Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (04)

Kode

Kegiatan

524113

Perjalanan Dians dlm Kota Pembebasan Biaya Perkara Perjalanan sidang diluar

521219 524111

Dana DIPA

Realisasi

%

Sisa

100

-

600.000

600.000

4.800.000

4.770.000

99,38

30.000

20.800.000

20.700.000

99,52

100.000


162

522131

Gedung Pengadilan Pos Bantuan Hukum Jumlah

-

104.000.000

104.000.000

130.200.000

130.070.000

100 99,38

130.000

Realisasi Pelaksanaan Anggaran (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I : -

DIPA

; Rp. 130.200.000.-

-

Realisasi

: Rp. 130.070.000.-

-

Sisa

: Rp.

-

Prosentasi Realisasi

130.000.= 99,38 %

2. Pengelolaan Keuangan Perkara Keuangan perkara yang diterima Pengadilan Agama Palangka Raya dari pihak berperkara yang ditampung melalui rekening PT. Bank Muamalat

Indonesia

Cabang

Palangka

Raya

Nomor

Giro

:

6310015572, selama tahun 2016 jumlah keuangan perkara yang diterima sesuai dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 308.302.000,- dengan rincian sebagai berikut : - Saldo awal tahun 2015

Rp. 23.449.000,-

- Penerimaan tahun 2016

Rp. 272.552.000,-

- Jumlah

Rp. 296.001.000.-

- Pengeluaran tahun 2016

Rp. 279.227.000,-

dengan perincian sebagai berikut : -

Biaya panggilan

Rp. 142.515.000,-

-

Biaya sita

Rp. –


163

-

Panggilan pemeriksaan setempat

Rp.

410.000,-

-

Pengiriman biaya perkara

Rp.

4.778.000,-

-

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

Rp. 28.060.000.-

-

Biaya Pemberitahuan

Rp. 35.905.000,-

-

Biaya Pendaftaran

Rp.

16.125.000,-

-

Biaya Redaksi

Rp.

3.373.000.-

-

Biaya Materai

Rp.

3.498.000,-

-

Pengembalian sisa panjar

Rp.

44.563.000,-

-

Saldo Akhir

Rp.

16.774.000.-

-

Saldo di Bank Muamalat Rp. 16.774.000,-

-

Saldo Kas di bendahara Rp. –

Keuangan Perkara Eksekusi sebagai berikut : -

Penerimaan

Rp. 4.544.000.-

-

Pengeluaran

Rp. 3.768.000.-

-

Terdiri dari :

-

- Materai

Rp. 12.000.-

- Jurusita

Rp. 1.150.000.-

- Lain-lain

Rp. 2.606.000.-

Saldo Akhir

RP. 776.000.-

3. Pengelolaan PNBP Pelaksanaan ketentuan PP. No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif PNBP pada MA-RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya, bagi Pengadilan Agama Palangka Raya dari estimasi pendapatan DIPA 01 BUA MA-RI sebesar Rp. 15.104.274,-dan telah dicapai realisasi sebesar Rp. 31.904.426,- (211 %) yang terdiri-dari akun :


164

-

423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 22.000.000,-

-

423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 956.866,-

-

423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Rp. 8.947.560.-

sedangkan DIPA 04 Dirjen Badilag MA-RI dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 23.441.400,- dan telah dicapai realisasi sebesar Rp. 25.319.300,- (108%) dan semua penerimaan telah disetor ke Kas Negara. Penerimaan tersebut meliputi akun : -

423411 Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan sebesar Rp. 415.000,-

-

423415 Pendapatan Ongkos Perkara

-

423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya sebesar

sebesar Rp. 16.160.000,-

Rp. 8.744.300,-

E. Dukungan Teknologi Informasi Dukungan teknologi informasi di lembaga publik merupakan suatu keniscayaan. Hal itu terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Di Mahkamah Agung RI khususnya Peradilan Agama ikhtiar untuk melangkah ke modernisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi sudah berjalan dengan pesat. Penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungan peradilan agama berjalan dengan baik, sebagaimana yang diamatkan Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Nomor

144/KMA/


165

SK/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang direvisi menjadi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 5 Januari 2011, untuk menyempurnakan

keberadaan

program

keterbukaan

informasi

di

Pengadilan. Dalam Tahun 2016 dukungan teknologi informasi di Pengadilan Agama Palangka Raya oleh Mahkamah Agung RI betul-betul mendapatkan perhatian terkait sarana dan peralatan teknologi yang dimiliki Peradilan, terbukti Mahkamah Agung RI telah mengalokasikan anggaran untuk sarana Pengolah Data dan Komunikasi, berupa 1 buah scanner, 4 buah printer, 1 buah router, 6 buah PC, dan 2 buah Laptop untuk aplikasi Simak, Siman dan Saiba. Dukungan Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Palangka Raya sampai saat ini berupa : Tabel : 27 Perangkat Keras

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Keadaan

NAMA BARANG Printer Router Wireless PCI Card Faximile PC. Unit Laptop Notebook Notebook/Ipad Server Hub Modem Mesin Antrian Sidang

Jumlah

Baik

Rusak

16 2 18 1 26 10 3 1 3 1 2 1

8 1 18 1 20 8 1 1 3 1 2 1

4 6 2 2 -


166

Tabel : 28 Perangkat Lunak

No

NAMA BARANG

Keterangan

1 2 3 4 5

Aplikasi SiadPA Aplikasi SIPP Aplikasi Persuratan Aplikasi Simpus Aplikasi SIMAK, SIMAN, Persediaan

6 7

Aplikasi Sikep Aplikasi Saiba

Kurang aktif Aplikasi SIMAK backup ke Komdanas tidak bisa membaca file

F. Regulasi Tahun 2016 Dalam rangka kelancaran tugas setiap lembaga publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan lembaga dalam menghadapi isu dan permasalahan yang dihadapinya. Karenanya semua proses kebijakan yang dilakukan oleh lembaga publik perlu adanya regulasi. Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

dalam

tahun

2016

telah

mengeluarkan/membuat regulasi untuk memperlancar pelayanan kepada para pencari keadilan, ada beberapa keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya yang dikeluarkan diantaranya : Bidang Kepaniteraan : a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1703/HK.05/XI/2016,

tanggal

23

Nopember

2016,

tentang

Penunjukan TIM Pengelola Tabayun;


167

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1705/HK.05/XI/2016,

tanggal

23

Nopember

2016,

tentang

Penunjukan Pengelola Biaya Proses; c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1710/KP.04.6/XI/2016,

tanggal

24

Nopember

2016,

tentang

Pembentukan TIM Penanganan Pengaduan; d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1712/HK.05/XI/2016, tanggal 24 Nopember 2016, tentang Penunjukan Petugas Pengetik Akte Cerai; e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1713/HK.05/XI/2016, tanggal 24 Nopember 2016, tentang Penunjukan Petugas Pengolah Laporan Perkara dan Jadwal Sidang; f. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1715/HK.05/XI/2016, tanggal 24 Nopember 2016, tentang Penunjukan Petugas Penulis Register; g. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1716/HK.05/XI/2016, tanggal 24 Nopember 2016, tentang Penunjukan Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III; Bidang Kesekretariatan : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1440/KP.04.6/X/2016, tanggal 6 Oktober 2016, tentang Pengangkatan Mediator; 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1441/PS.01/X/2016, tanggal 6 Oktober 2016, tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang; 3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1702/KP.04.6/XI/2016, tanggal 23 Nopember 2016, tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;


168

4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1704/KP.04.6/XI/2016, Pembentukan

Tim

tanggal

Pengawas

23

Nopember

Penegakan

Disiplin

2016, Kerja

tentang Dalam

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hakim Dan Tunjangan Khusus Kineja Pegawai Negeri Sipil; 5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1706/KP.04.6/XI/2016,

tanggal

23

Nopember

2016,

tentang

Penunjukan TIM Pengelola Teknologi Informasi; 6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16A1/1718/HM.02.1/XI/2016,

tanggal

24

Nopember

2016,

tentang

Penunjukan Petugas Informasi;


169

A. Internal Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya, Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan itu adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . The process of ensuring

that

actual

activities

conform

the

planned

activities.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pendendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk melakukan tugas pengawasan. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan merupakan upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya

170

diperlukan untuk menjamin bahwa semua komponen telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau

evaluasi

mengenai

sejauhmana

pelaksanaan

kerja

sudah

dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik membutuhkan pengawasan untuk seluruh aktivitas organisasi. Rusaknya sendi–sendi manajemen, khususnya ketidaksesuaian rencana program dengan pelaksanaannya disebabkan karena kurang efektifnya pengawasan pada organisasi tersebut Untuk itu dalam setiap organisasi dibutuhkan pengawasan dalam rangka mencegah kemungkinan–kemungkinan penyimpangan dari rencana– rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dapat diartikan sebagai

aktivitas

untuk

menemukan,

mengoreksi

penyimpangan–

penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Maka wajar apabila ditemukan kekeliruan – kekeliruan tertentu serta kegagalan–kegagalan maka dalam hal ini fungsi pengawasan sangat diperlukan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka akan dapat dipastikan tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Pengawasan Internal yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda) sesuai Surat Tugas dari Ketua Pengadilan

Tinggi

Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

W16-

A/514/PS.00/IV/2016 tanggal 26 April 2016 telah melakukan pengawasan pada Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 2 s-d 4 Mei 2016 oleh


171

TIM Pengawas yang dipimpin oleh Bapak H. Setiawan, SH, M.H (sebagai Ketua) didampingi oleh Bapak H. A. Jauharuddin Sohra, S.Ag, M.H dan Drs. Nono Sukarno Nawawi, SH, M. Hum (sebagai Anggota) . dengan hasil temuan sbb : a. Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik No.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

1

2

3

4

5

1

Belum adanya Surat Keputusan Ketua PA tentang Pembentukan Majelis HakimKhusus Ekonomi Syariah.

Seharusnya sudah ada SK tersebut, walaupun perkara nya belum pernah ada

Pimpinan mengangap tidak perlu, karena perkaranya tidak ada

Tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya

2

Visi Pengadilan Agama Palangka Raya muatannya terlalu parsial fragmental, lebih merupakan salah satu dari Misi.

Visi Mahkamah Agung harus menjadi Visi seluruh Pengadilan dari semua badan peradilan sesuai dengan lingkup satker masing-masing.

Tidak pernah dilakukan pengkajian ulang

Tidaksinkron dengan visi MARI sebagai Pengadilan Tertinggi negara R.I. .

. 3

Standing Banner Hakim Mediator seharusnya Latar belakang pendidikan formal , dilengkapi dengan keterangan nomor dan tanggal sertifikat Mediatordilengkapi keterangan tahun lulus.

Seharusnya ada kejelasan hal-hal yang perlu dan pemisahan hal-hal yang perlu perlakuan yang berbeda.

Kurang adanya perhatian yang memadai dari Pimpinan. .

Kesannya hanya untuk memenuhi tuntutan formalitas saja.

4

Ruang tunggu sidang masih kurang memadai, sehingga para pencari keadilan harus menunggu diluar gedung.

Seharusnya pencari keadilan menunggu didalam ruang tunggu sidang.

Keterbatasan ruangan karena alokasi ruangan yang ada harus dapat mengakomodasi kebijakan dua pintu untuk strelisasi

Sebagian yustisiabel yang akan sidang harus menunggu diluar gedung Pengadilan.


172

petugas Pengadilan dari para yustisiabel. 5

Terdapat ruang mediasi dengan kondisi kurang bersih, gelap dan panas dengan satu buah kipas angin yang sudah rusak.

Ruang mediasi seharusnya memiliki daya tarik tersendiri, tampilan yang indah, bersih, dilengkapi pengharum ruangan

Kurang memperoleh perhatian dari Pimpinan Pengadilan

Terkesan kurang terawat dengan baik

6.

Terdapat satu ruang untuk ibu menyusui dengan kondisi kurang bersih, juga terdapat didalamnya brankas keuangan perkara.

Seharusnya brankas tidak berada diruang menyusui anak.

Adanya kebijakan Ketua untuk menggabungkan kedua fungsi ruangan tersebut, karena terbatasnya ruang yang tersedia.

Kurang terjaminnya keamanan keuangan perkara

7

Taplak meja sidang dengan kondisi lusuh karena sudah tua

Ruang sidang harus mencerminkan sebuah Pengadilan yang agung,

Kurangnya pengawasan dan pembinaan

Materiil : Perlengkapan yang dipakai sdh tidak layak pakai. Moriil : Merendahkan citra Pengadilan

b. Administrasi Perkara Dan Administrasi Persidangan : No.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

1

2

3

4

5

1

Dalam register induk perkara gugatan pada kolom tanggal PHS, tanggal sidang, tanggal penundaan hari sidang, apabila perkara putus oleh petugas diberi catatan “putus” atau “cabut”

Seharusnya kolom tersebut hanya untuk mencatat tanggal PHS, tanggal sidang, tanggal penundaan sidang dan alasan penundaan sidang.

Untuk menyatakan perkara telah selesai.

Tidak tertib administrasi

2

Dalam relaas panggilan kedua kepada tergugat pada perkara nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Plk

Surat gugatan diberikan kepada tergugat hanya pada panggilan pertama

Kurang teliti dalam penggunaan blanko surat

Menyalahi peraturan.


173

dalam relaas panggilan ditulis “selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan dst”.

panggilan.

Berita Acara perkara Nomor 0188/Pdt.G/2015/PA.Plk dihalaman 8 tertulis “lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1 dan P.2 padahal surat yang diajukan hanya satu surat bukti

Seharusnya Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1

4

Berita Acara Perkara Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Plk pada halaman 15 baris ke 4-5 dari bawah tertulis” Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar bertengkar”

Seharusnya Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar

Panitera Pengganti/Haki m kurang teliti.

Berita Acara kurang baik.

5

Amar putusan pada perkara Nomor 0188/Pdt.G/2016/-PA.Plk pada halaman 15 baris ke 4-5 dari bawah tertulis” Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar bertengkar”

Seharusnya Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar

Panitera Pengganti/Haki m kurang teliti.

Berita Acara kurang baik.

6

Amar putusan pada perkara Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Plk ada 4 poin, tapi amar tersebut diberi nomor 1,3,4 dan 5

Seharusnya amar tersebut diberi nomor 1,2,3 dan 4

Kurang teliti

Meninmbulka n keraguan terhadap amar tersebut

3

Panitera Pengganti/Ketua Majelis kurang teliti.

Menimbulkan keraguan surat buktinya, satu surat atau dua surat bukti. .


174

7

8

Dalam putusan perkara Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Plk pada halaman 27 dari atas tertulis “direnadamnya”

Seharusnya “direndamnya”

Majelis Hakim/Panitera Pengganti kurang teliti

Putusan tidak baik

Perkara Nomor 0075/Pdt,G/-2016/PA.Plk dicabut oleh Penggugat dalam persidangan yang amarnya sebagai berikut Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan Penggugat untukmencabut perkaranya. 5. Menyatakan perkara Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA. Plk selesai karena dicabut. 6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000 (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Seharusnya : Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0075/Pdt.G/2016 /PA.Plk . 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara. 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 211.000 (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Tidak/belum membaca buku II

Tidak sesuai dengan maksud Buku II

c. Administrasi Kesekretariatan : No.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

1

2

3

4

5

Brankas seharusnya bisa dikuasasi bendahara, dan terjamin keamanannya.

Kondisi brankas terlalu lama, pengadaan tahun 2000.

Kinerja bendahara pengeluaran tidak maksimal dan kurang terjamin keamananny

Sub Bagian Umum dan Keuangan 1.

Terdapat satu unit brankas yang kondisinya kurang layak karena ada salah satu laci dalam brankas yang tidak bisa dibuka.


175

a. 2.

Realisasi Anggaran bulan Maret 2016 baik MA 01 dan 04 masing-masing sbb : 01 = 22,78 % 04 = 12,29 %.

Realisasi Anggaran minimal per triwulan adalah 25 % (Per MA.080/2006, 1 buku IV Sub Mnajemen Keuangan)

Program realisasi anggaran kurang terencana dengan baik.

Realisasi Program kerja terhambat dan tidak tepat waktu, bahkan menjadi kendala

3.

Terdapat biaya pengadaan lain-lain yang belum diprogram untuk direalisasi berupa biaya pengolah data dan komunikasi sebesar Rp. 118.000.000.- dan belanja fasilitas kantor Rp. 100.000.000.-

Realisasi belanja pengadaan segera dilaksanakan untuk segera dapat dimanfaatkan dalam menunjang kinerja.

Ada kendala spesifikasi barang yang berbeda baik kualifikasi barang maupun harga standar yang ditentukan dalam Dipa dgn harga riil di daerah sehingga harus diadakan rivisi

Tidak dapat segeradiman faatkan/difu ngsikan dalam menunjang kinerja.

4.

Terdapat rangkap jabatan pada Tim pengelola anggaran tahun 2016 dimana Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .

KPA dengan PPK seharusnya tidak dirangkap oleh satu orang.

Kinerja KPA dan PPK menjadi tidak maksimal

Pelaksanaan Program Kerja Keuangan menjadi tidak maksimal dan cenderung menjadi kendala pada realisasi anggaran yang lemah dan tidak ideal.

5.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah membuat laporan kinerja keuangan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Seharusnya PPK membuat laporan keuangan setiap bulan kepada KPA, dan KPA membuat laporan keuangan kepada Ketua PA setiapbulan (KMA 080/2006, Sub Manajemen Keuangan)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kurang cermat mempedomani landasan kinerja keuangan khususnya KMA 080/2006, Sub Manajemen Keuangan.

Ketua PA sebagai penanggung jawab jalannya roda peradilan tidak memahami dinamika kinerja keuangan


176

dan tidak bisa memantau/ menevaluasi yang jugaberfungs i sebagai WASKAT. . 6.

Monitoring terhadap pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung terdapat temuan pelaksana jasa konsultan oleh rekanan penyedia jasa CV.Tata Multi Cipta Konsultan berupa pelanggaran kerangka acuan kerja selama 30 hari telah terlampai hingga saat ini belum ditindak lanjuti.

Penyedia jasa harus mentaati dan harus menyerahkan hasil pekerjaannya sebagai tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 30 hari kalender.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak cermat mempedomani perjanjian yang telah dibuat dan menegur dengan tegas pihak penyedia jasa.

Kelanjutan pelaksanaan anggaran dapat terhambat.

Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala : 1.

Terdapat seorang Pegawai an. Yusuf, BA yang memasuki usia pensiun Mei 2016, namun sampai saat ini 3 Mei 2016 belum menerima SK pensiun dan bulan Mei 2016 gajinya sudah dihentikan KPPN.padahal ybs sudah diusulkan pensiun.

PNS/ASN yang hendak memasuki masa pensiun diusulkan untuk mendapatkan SK pensiun secara proporsional. .

Pejabat kepegawaian kurang cermat menyikapi PNS/ASN yang hendak memasuki masa pensiun. .

Timbul kerugian dan kesulitan bagi PNS/ASN dalam keuangannya dalam memulai masa pensiunnya

2.

Tidak terdapat instrumen Kepegawaian berupa izin Ketua pada jam dinas, bagi Pegawai atau Pejabat yang ada keperluan pribadi diluar kantor

Pegawai maupun Pejabat yang ada keperluan pribadi diluar kantor pada jam dinas, mesti ada izin Pejabat yang berwenang, sesuai Perma 71/2008 dan KMA 69/2009

Pejabat Kepegawaian tidak cermat mempedomani landasan kinerja kepegawaian

Ada Pegawai/Pejabat yang keluar untuk kepentingan pribadi tanpa izin atasan.

Perencanaan/TI dan


177

Pelaporan : 1.

Sub Bagian ini baru terbentuk dengan Perma 7/2015 terdapat kegamangan dan ragu memahami landasan kerja.

Sesuai Perma 7/2015 pasal 319 mempunyai tugas “ Melaksanakan penyiapan pelaksana program dan anggaran , pengelolaan Teknologi Informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta dokumentasi dan pelaporan” . .

Sub Bagian ini baru dibentuk.

Kinerja masih gamang dan mencari bentuk.

Begitupula Pengawasan internal PA Palangka Raya telah ditunjuk Hakim Pembina dan Pengawas Bidang (Habinwasbid) sesuai surat Keputusan Ketua

Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

Nomor

:

W16-

A1/1441/PS.01/X/2016, tanggal 6 Oktober 2016. Dengan personal sebagai berikut : 1. Drs. Nasrollah, S.H. (Wakil Ketua/Hakim Madya Muda sebagai Koordinator Hakim Pembina dan Pengawas Bidang) 2. H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. (Hakim Madya Muda sebagai Pengawas Bidang Pengaduan, Meja Informasi dan PelayananPublik) 3. H. Ahmad Farhat, S.Ag, S.H.M.H.I. (Hakim Madya Pratama sebagai Pengawas Bidang Administrasi Gugatan) 4. Dra. St. Norhasanah (Hakim Madya Muda sebagai Pengawas Bidang Permohonan) 5. Drs. Akhmad Baihaqi (Hakim Madya Muda sebagai Pengawas Bidang Umum dan Keuangan)


178

6. Siti Fadiah, S.Ag. (Hakim Pratama Utama sebagai Pengawas Bidang Keuangan Perkara) 7. Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I. (Hakim Pratama Madya sebagai Pengawas Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana) Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Hakim Pembina dan Pengawas Bidang (Habinwasbid), Tim ini telah bekerja melakukan pengawasan secara berkala selama kurun waktu tahun 2016. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Tim Hakim Pembina dan Pengawas Bidang

Pengadilan

Agama

Palangka

Raya

menyoroti

berbagai

permasalahan, diantaranya :

LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER 2016) NO I

MATERI KEUANGAN

JENIS/POLA Pengelolaan DIPA 01 dan 04

TEMUAN Pengelolaan DIPA 01 dan 04 telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan / DIPA telah terserap semua;

TINDAK LANJUT Pengelolaan DIPA yang baik agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam artian sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Pengadministrasi an Keuangan

Kegiatan pengadministrasi keuangan telah sesuai dengan pola pengadministrasian keuangan;

Pengelolaan administrasi yang baik agar dapat dipertahankan.

Informasi Keuangan

DIPA telah dipublikasikan dengan dimuat dalam web. Pengadilan Agama Palangka Raya namun realisasi atau

Sebaiknya realisasi anggaran tersebut dipublikasikan dengan memuatnya dalam web. Pengadilan Agama Palangka Raya atau dimuat dengan ditulis


179

pelaksanaan dari anggaran tersebut tidak dipublikasikan sehingga terkesan tidak transparan; II

Umum

Inventaris Barang

Tata Persuratan

Perpustakaan

NO

1.

MATERI

Gugatan

JENIS/POLA

Surat gugatan perceraian/ permohonan talak (berdasarkan pasal 19 (f)PP 9 Tahun 1975

.Adanya barang inventaris yang telah rusak dan harus segera diperbaiki atau diganti, seperti kursi.

.Telah berjalan sesuai dengan tata persuratan yang dinamis. Perpustakaan yang baik belum dapat diwujudkan namun dapat dimaklumi karena sarana berupa ruangan perpustakaan yang memadai dan nyaman masih dalam pembangunan.

TEMUAN

dalam papan table.

Segera perbaiki atau ganti dengan yang baru untuk menunjang pekerjaan yang bersangkutan.

Pertahankan tata persuratan yang baik.

Segera setelah selesai bangunan/ruangan perpustakaan ciptakan perpustakaan yang memadai dan nyaman.

SARAN / TINDAK LANJUT

- Dalam posita gugatan perceraian/permohona n talak selalu dikemukakan antara Penggugat dan Tergugat/antara Pemohon dan Termohon terjadi “perselisihan” (hanya disebutkan perselisihan saja).

Disempurnakan dengan menyebutkan dalam gugata/permohonan “perseli-sihan dan pertengaran”. (Hasil temuan sebelumnya yang belum ada tindak lanjut)

- Tidak dibedakan antara penyebab perselisihan (dan pertengkaran) dengan keadaan/kualitas atau akibat perselisihan dan pertengkaran,

Harus dibedakan antara penyebab perselisihan dan pertengkan, keadaan atau kwalitas perselisihan dan pertengkaran, serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran.


180

contohnya dalam posita dikemukakan : Antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon terjadi perselisihan (dan pertengkaran) yang disebabkan karena : Gugatan perceraian - Tergugat/Termohon atas dasar berselingkuh. Pelanggaran taklik - Dalam pertengkaran talak Tergugat/Termohon berkata-kata kasar terhadap Penggugat/Pemohon, dan pernah memukul. - Tergugat/Termohon pergi meninggalkan Penggugat/ Pemohon. - Penyebab perselisihan (dan pertengkaran) terlalu umum sehingga tidak jelas, contohnya : - Tergugat/Termohon suka membesarbesarkan masalah kecil. - Tergugat/Termohon tidak mau disehati. - Penggugat dan Tergugat/Pemohon dan Termohon berbeda pendapat dalam tujuan rumah tangga . - Tergugat/Termohon tidak memberi perhatian terhadap Penggugat/Termohon; - Tergugat/Termohon keras kepala. Pengisin Register Gugatan

(Hasil temuan sebelumnya yang belum ada tindak lanjut)

Penyebab perselisihan dan pertengkaran harus jelas dan kongkrit (Hasil temuan sebelumnya yang belum ada tindak lanjut)

Gugatan harus fokus pada pelanggaran taklik talak. (Hasil temuan sebelumnya yang belum ada tindak lanjut)

Dalam gugatan selalu didahului penjelasan mengenai perselisihan dan sebab-sebab terjadinya perselisihan, bahkan lebih banyak menguraikan masalah perselisihan dari pada tentang pelanggaran taklik talak;


181

Segera diisi/dilengkapi Untuk bulan Oktober dan November 2016 masih terdapat kolom register yang belum diisi, antara lain dalam perkara-perkara berikut : -

NO

1.

MATERI

Bidang Keuangan Perkara

JENIS PENGAWASAN Jurnal Keuangan, PNBP

0400/Pdt.G/2016/P A. PLK kolom 8 0406/Pdt.G/2016/P A. PLK kolom 10 0408/Pdt.G/2016/P A. PLK kolom 11 0409/Pdt.G/2016/P A. PLK kolom 8 0415/Pdt.G/2016/PA . PLK kolom 8 0427/Pdt.G/2016/PA . PLK kolom 9 B 0434/Pdt.G/2016/P A. PLK kolom 8 0435/Pdt.G/2016/P A. PLK kolom 8

TEMUAN

Secara umum semua hal yang berkaitan dengan keuangan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, buku-buku seperti buku jurnal keuangan gugatan, jurnal permohonan, jurnal banding, kasasi, Peninjauan kembali, biaya eksekusi, biaya penyitaan, buku induk keuangan perkara, buku penerimaan hakhak kepaniteraan (PNBP), biaya proses telah diisi dengan baik, namun masih ada terdapat coretan-

SARAN / TINDAK LANJUT -Supaya lebih teliti lagi.


182

coretan dalam buku jurnal gugatan Nomor perkara 0319/Pdt.G/2016/PA.P lk, 0329/Pdt.G/2016/PA.P lk, 0330/Pdt.G/2016/PA.P lk dan 0347/Pdt.G/2016/PA.P lk -Masih ada beberapa di jurnal gugatan yang belum dikembalikan/diambil oleh pihak sisa panjar biaya perkara, padahal sebagian sudah disurati diantaranya Nomor 0058/Pdt.G/2015/PA.P lk, 0236/Pdt.G/2016/PA.P lk dan 0253/Pdt.G/2016/PA.P lk. Yang belum disurati Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA. Plk,0024/Pdt.G/2016/ PA.Plk, 0051/Pdt.G/2016/PA.P lk, 0330/Pdt.G/2016 dan 0407/Pdt.G/2016/PA.P lk;

NO

1.

-Segera diberitahu/disurati kepada pihak yang belum mengambil sisa panjar biaya perkara, sesudah itu bila lebih dari 6 bulan tidak dihiraukan dikembalikan ke kas negara;

SARAN TINDAK LANJUT

BIDANG

MATERI

TEMUAN

Bidang Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan

- pengelolaan web resmi Kantor Pengadilan Agama seharusnya memberitakan semua kegiatan kantor Pengadilan Agama Palangka Raya

kondisi yang ada berita sebagaian sudah mencakup kegiatan yang ada akan tetapi belum memberitakan seluruh kegiatan kantor Pengadilan Agama Palangka Raya

segera diperbaiki dan ditingkatkan lagi pemberitaan yang ada

- sampai minggu ketiga

untuk tahun berikutnya

-

Sebagaimana


183

2.

Kepegawaian dan Ortala

surat Plt. Sekertaris Mahakamah Agung Nomor 324/sek/at.01. 2/11/2016 tanggal 17-112016 bahwa laporan tahuan harus dikirim ke PTA pada minggu ketiga

data yang ada belum semua lengkap, sehingga laporan tahunan belum siap dikirim pada saat minggu ketiga

direncanakan agar minggu ketiga semua aktifitas kantor sudah selesai

- Kasub Bagian Bidang Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan harusnya memiliki staf yang membantu jalannya pekerjaan Bidang Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan

- kondisinya tempat staf IT tidak satu ruangan dengan Kasub. Bidang Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan sehingga untuk koordinasi pekerjaan mengalami kendala

mendekatkan tempat staf dengan Kasubag PTIP

- buku IV sebagai buku pandu hakim pengawas bidang belum tersedia untuk pengawasan bidang Perencanaan, Tehnologi dan Pelaporan

sehingga hakim pengawas bidang belum secara maksimal mengawasi bidang Perencanaan, Tehnologi dan Pelaporan

Ada buku panduan untuk pengawasan

setiap jam masuk dan jam pulang pegawai selalu absen melalui Mesin absensi fingerprint

Mesin absensi fingerprint sering mengalami eror sehingga proses absen yang dilakukan terganggu

selalu dikontrol, jangan sampai merugikan pegawai yang bersangkutan

setiap jam masuk dan jam pulang pegawai selalu

Mesin fingerprint mengalami

absensi selalu dikontrol, jangan seringsampai merugikan pegawai eroryang bersangkutan


184

absen melalui Mesin absensi fingerprint setiap pegawai harus memiliki kartu identitas, sebagaimana temuan KPTA Palangka Raya bahwa setiap pegawai harus memakai kartu identitas setiap pegawai harus memiliki nomor induk pegawai (NIP) dan kartu pegawai (karpeg) SKP

pengelolaan kenaikan pangkat pegawai, yang mestinya naik pangkat pada setiap tahun

kepegawaian telah mengusulkan pegawai negeri sipil/Hakim yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan Keputusan Kep.BAKN No.2 Tahun 1995 tanggal 10 Januari 1995.

sehingga proses absen yang dilakukan terganggu. kondisi belum semua pegawai memakai kartu identitas karena sebagian belum memiliki kartu identitas

ada dua orang Hakim dan seorang CPNS yang belum memiliki KPE, telah dilaporkan akan tetapi belum ada tindak lanjut lagi pembuatan SKP tahun 2015 telah selesai, dan telah di masuk dalam simpeg pengusulan kenaikan pangkat seluruh pegawai telah dilaksanakan sebagaimana semestinya, serta telah terprogram semua pegawai yang akan naik pangkat pada setiap tahunnya. setelah pengusulan penghargaan satya lencana telah diterima oleh semua pegawai yang memenuhi syarat.

segera dibuatkan

selalu dikontrol, jangan sampai merugikan pegawai yang bersangkutan Dipertahankan

dipertahankan ditingkatkan

dan

untuk tahun berikutnya agar diusulkan kembali bagi pegawai yang memenuhi syarat di usulkan mendapat penghargaan.


185

B. EVALUASI Proses terakhir dalam kegiatan organisasi adalah penilaian atau evaluasi. Dengan melakukan penilaian, dapat diketahui efektivitas setiap kegiatan organisasi serta dapat diketahui kelemahan dan kelebihan selama berlangsungnya

proses

administrasi.

Kelemahan

yang

ada

dapat

ditanggulangi dan kelebihannya dapat dipertahankan. Selain itu, dapat diketahui apakah rangkaian seluruh kegiatan dalam organisasi telah sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu

obyek

dengan

menggunakan

instrument

dan

hasilnya

dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Pengawasan yang telah dilakukan baik yang bersifat melekat maupun fungsional, seyogyanya memberikan hasil positif akan perubahan, kemajuan serta peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi apabila pengawasan tersebut tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan evaluasi terhadap pokok yang menjadi permasalahan, tentu hal itu tidak akan membuat perubahan kearah yang positif sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.Evaluasi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut : 1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran. 2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.


186

3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan

evaluasi

adalah

mengukur

berapa

besar

dan

kualitas

pengeluaran atau output dari kebijakan. 4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif. 5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. 6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar lebih baik. Mengingat akan pentingnya sebuah evaluasi, lebih-lebih terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan baik oleh aparat yang sifat melekat maupun fungsional, maka setiap hasil pengawasan, Pengadilan Agama Palangka Raya selalu melakukan evaluasi dan berusaha berupaya semaksimal pengawasan.

mungkin

menyelesaikan

segala

hasil

temuan

atau

Evaluasi atas hasil pengawasan tidak hanya dilakukan

dengan membuat laporan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut, akan tetapi juga dilakukan perubahan dalam praktek pelaksanaan tugas sehari-hari sebagaimana rekomendasi yang telah diberikan. karena apapun bentuk pengawasan yang dilakukan, kami merasakan dapat memberikan kontribusi baik untuk kemajuan Pengadilan Agama Palangka Raya.


187

A. Kesimpulan Laporan Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap program kerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2016. Maka segala bentuk capaian yang telah berhasil diraih dan kendala yang menjadi faktor penyebab

keberhasilan,

akan

menjadi

bahan

evaluasi

kedepan.

Keberhasilan yang telah diperoleh akan kami dijadikan modal dasar dan kekuatan untuk berbuat yang lebih baik ditahun 2017, sementara itu segala penyebab yang menjadi faktor penghalang dalam pencapaian program-program tersebut, akan menjadi bahan kajian dan evaluasi, karena sekecil apapun kendala atau masalah akan, tentu akan berakibat terhadap hasil capaian yang diinginkan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dari Bab ke Bab, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1.

Penerimaan perkara Tahun 2016 sebanyak 569 perkara ditambah sisa tahun sebelumnya 2015 sebayak 71, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2016 adalah 640 perkara. Sementara perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 597 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 berjumlah 43 perkara, capaian perkara yang dapat diselesaikan tahun 2016 (93,28 %)


188

2. Capaian realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebesar 95,2%, sedangkan DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar 99,38%.

3. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 huruf (i) menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “Ekonomi Syari’ah”, terkait dengan kewenangan ini, Pengadilan Agama Palangka Raya telah siap menerima dan menyelesaikan perkara dimaksud, setidaknya sampai dengan saat ini tercatat ada 4 (empat) orang Hakim yang telah memiliki Sertifikat Ekonomi Syari’ah. 4. Upaya mendorong aparat Pengadilan Agama Palangka Raya dan masyarakat yang bersih dari praktik-praktik tidak sehat terhadap pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan, sekarang telah disediakan layanan pengaduan melalui SMS ke nomor 0822 333 23485. 5. Upaya

pembinaan

dan

pengawasan,

kedepan

akan

lebih

diintensifkan lagi, karena dari segi pembinaan akan dapat memberikan nilai positif sebagai bentuk evaluasi berjalan atas pelaksanaan tugas keseharian, sedangkan dari segi pengawasan sebagai bentuk preventif memperkecil segala kekeliruan dan kesalahan yang terjadi dalam kurun waktu itu. 6. Jumlah Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Palangka Raya dari segi jumlah sudah mencukupi bila diukur dengan volume pekerjaan selama ini, akan tetapi bila dibandingkan dengan pola Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya

189

formasi sebagaimana Buku I Edisi 2007 masih jauh dari rasio yang dibutuhkan, Kepaniteraan

saat

ini

jumlah

(fungsional

SDM

Hakim,

tertumpu

Panitera/PP/

pada

bagian

Jurusita/Jsp),

sementara Kesekretariatan masih sangat sedikit.

B. REKOMENDASI Dalam

rangka

upaya

mewujudkan

peningkatan

penyelenggaraan

aparatur negara, terkait Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pendukung lainnya di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan layanan, rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi sebagai berikut : 1.

Untuk

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat

pencari

keadilan, sangat diperlukan fasilitas pendukung berupa peralatan dan mesin berupa komputer/laptop yang dapat mengakomodir sejumlah pegawai/Hakim yang ada, karenanya dibutuhkan belanja modal untuk itu; 2. Upaya peningkatan dan penguatan SDM, perlu lebih banyak mengikutsertakan disetiap kegiatan pelatihan/bimtek, baik yang diselenggarakan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung, maupun PTA

Palangka

Raya,

baik

terkait

Kesekretariatan

maupun

Kepaniteraan, terutama juga mengenai sosialisasi tugas pokok dan fungsi Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan secara nasional, agar terdapat kesamaan persepsi tidak ada lagi kegamangan sebagian besar Pejabat terkait.


190

3. Sebagai bagian yang pertama berhubungan langsung dengan masyarakat pencari keadilan, layanan meja informasi dan pengaduan hendaknya menjadi perhatian lebih, perlu tenaga yang memiliki kompetensi, karenanya diperlukan kegiatan diklat/bimtek, dll baik melalui DIPA maupun dilakukan secara swadaya satker-satker yang ada di wilayah PTA Palangka Raya guna penguatan layanan tersebut. 4. Kekuatan aparat penyelenggara administrasi Pengadilan Agama Palangka Raya dari segi jumlah sudah cukup memadai, akan tetapi hanya tertumpu pada bagian Kepaniteraan, sementara di bagian Kesekretariatan sangat sedikit dan masih kurang, karenanya kedepan kami berharap adanya penambahan pegawai guna keseimbangan dan penguatan penempatan

Pengadilan pegawai

Agama

Palangka

hendaknya

Raya.

memperhatikan

Serta

dalam

kompetensi

pendidikan yang dimilikinya terutama bidang IT. 5. Diperlukan tenaga IT yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang selama ini lebih banyak bergantung kepada tenaga honorer yang memiliki kemampuan IT. Mengingat sekarang ini setiap pekerjaan selalu atau tidak terlepas dari sistem Teknologi Informasi


191

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Recommend Documents