PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2016
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: Drs. PHILIP, S.H : Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: HESMU PURWANTO, S.H., M.H : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Halaman
1
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2016
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Palangka Raya,
Februari 2016
Pengadilan Tinggi Palangka Raya Ketua,
Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Panitera,
HESMU PURWANTO, S.H., M.H NIP. 195304161981031006
Drs. PHILIP, SH NIP. 19570626 198103 1 005
Halaman
2
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Tahun ke II (2016)
1
2
1
Terwujudnya proses peradilan yang pasti,
3 1.
transparan dan akuntabel
5
Persentase
produktifitas
100 %
memutus perkara 2.
Persentase
perkara
yang
100%
diselesaikan tepat waktu 3.
Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun
100 %
ini 4.
Persentase tidak
perkara
mengajukan
yang
35 %
upaya
hukum 5.
Persentase perkara pidana melalui
Sistem
7%
Peradilan
Pidana Terpadu 6.
Persentase perkara pidana
7%
melalui Sistem Peradilan Pidana Anak 2
Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
1. Persentase keberhasilan
5%
penyelesaian perkara melalui mediasi 2. Persentase percepatan
5%
penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi/pemberitahuan
Halaman
3
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2016
No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Tahun ke II (2016)
1
2
3
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat
3 1.
miskin dan terpinggirkan
Persentase
5 perkara
diselesaikan
yang
2%
melalui
pembebasan biaya/prodeo 2.
Persentase
perkara
yang
4%
diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri 3.
Persentase
perkara
yang
14 %
terlayani melalui posyankum 4
Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
1. Integrasi informasi secara elektronik
perkara
2. Transparansi kinerja peradilan
100 % 80 %
dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi) 5
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal
1. Persentase pengaduan yang
100 %
ditindaklanjuti
maupun eksternal 2. Persentase
yang
100 %
pemanfaatan
80 %
temuan
ditindaklanjuti 3. Persentse databased
untuk
pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 4. Persentase penurunan
40 %
pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan
Halaman
4
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2016
No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Tahun ke II (2016)
1
2
6
Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM
1. Persentase
lembaga peradilan berdasarkan parameter
sudah
obyektif
3
5 jabatan
yang
memenuhi
kompetensi
sesuai
80 %
standar dengan
parameter obyektif 2. Persentase hakim yang telah
80 %
memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian 3. Persentase
pegawai
telah
yang
40 %
mendapatkan
pengembangan kompetensi 4. Persentase SDM yang promosi dan
mutasi
80 %
berdasarkan
pedoman parameter obyektif 7
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien
1. Persentase kebutuhan dan
terpenuhinya standar
sarana
prasarana
mendukung
50 %
yang
peningkatan
pelayanan prima 2. Persentase
peningkatan
85 %
produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) 3. Terpenuhinya
Opini
Wajar
100 %
Tanpa Pengecualian (WTP) 4. Persentase hasil monev dan
75 %
hasil review yang dijadikan feedback
untuk
analisa
kebijakan 5. Persentase tercapainya
80 %
target kegiatan prioritas yang
Halaman
5
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2016
No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Tahun ke II (2016)
1
2
3
5
mendukung pelayanan prima peradilan
A. Jumlah Anggaran DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi Rp 14.653.075.000 (empat belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah); Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp 744.000.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah). B. Jumlah Anggaran DIPA 03 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM) Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
Palangka Raya,
Februari 2016
Pengadilan Tinggi Palangka Raya Ketua,
Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Panitera,
HESMU PURWANTO, S.H., M.H NIP. 195304161981031006
Drs. PHILIP, SH NIP. 19570626 198103 1 005
Halaman
6
