PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs.H.DOLI BONIARA, M,Si

Jabatan

: Pj. BUPATI BINTAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bandar Seri Bentan, 26 Januari 2016 Pj. BUPATI BINTAN

Drs. H.DOLI BONIARA, M,Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BINTAN NO

1

2.

3.

4.

5. 6.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama Terpenuhinya standar aturan ketenaga kerjaan

Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%

Terpenuhinya standar/ ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah Terpenuhi pelayanan kesehatan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah Kasus Perselisihan antar umat beragama 0% Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan Kematian Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan Tingkat Pengangguran Terbuka

<1

Persentase pencari kerja yang ditempatkan Rasio penduduk yang bekerja Indeks Pendidikan

67,37%

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/paket A Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS/paket B Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTS/paket B Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/paket C Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/paket C Angka Melek Huruf ( AMH) Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya

8,31

Angka indeks kesehatan

75,30

100,00% 67,37%

0,96% 83,35

105,00% 93,25% 94,00% 67,50% 80,97 70,00 99,50 7 kali

sesuai standar

7.

8. 9.

10.

11.

Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79, 15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8% Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%

Angka usia harapan hidup Angka kelangsungan Hidup bayi Persentase balita gizi buruk Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan kunjungan bayi Cakupan Ibu Hamil dengan kompikasi yang ditangani Cakupan pelayanan ibu nifas CAkupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan Pelayanan Anak balita ( minimal 8 kali ) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Persentase koperasi aktif

70,50 99,60% <1 100

Persentase UMKM Aktif Persentase peningkatan Pendapatan perkapita nelayan

100 % 4,17 juta

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

25%

Jumlah Kunjungan Wisatawan

600.000

Lama tinggal wisatawan (hari) mancanegara dan nusantara

3 hari

Pengeluaran wisatawan (harian) mancanegara (USD) dan nusantara Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

USD900/Rp 4 jt

Meningkatanya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7,70% dan nilai tukar petani dari 105% menjadi 114% Meningkatnya penduduk yang Rasio penduduk ber KTP per memilki dokumen 1000 penduduk telah menikah kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%

116 80% 90,00 100 90,00% 80,00 92,38%

7,70 %

97%

12.

13.

14

15.

Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana

Meningkatnya Penerimaan Daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711, 25 miliar Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105

Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat

16.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, drainese

17.

Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% Menurunnya persentase

18. 19.

Persentase Kepemilikan KTP 97% Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Rasio bayi berakte kelahiran per 70 org 100 bayi lahir Kepemilikan akta kelahiran penduduk Cakupan pelayanan bencana 100% kebakaran kabupaten Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani. Persentase peningkatan pendapatan asli daerah

100% 200,72M

Angka Kriminalitas yang tertangani

149%

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten Bintan Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

149%

Pengelolaan Arsip secara Baku Peningkatan SDM Pengelola Kerarsipan Persentase tingkat kemantapan jalan ( Persentase jalan dalam kondisi baik /tidak berlubang/rusak ) Rasio izin trayek per 100.000 penduduk

21.100 orang

95%

4,00%

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

95,00%

Persentase penanganan

36%

20 21. 22 23. 24.

25.

penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21% Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sajahtera 1 dari 23,64% menjadi 22,49% Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33 menjadi 88% Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan

penyandang masalah kesejahteraan sosial Rata-rata jumlah anak perkeluarga

1,45

Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

100%

Persentase penanganan sampah

88,00%

Persentase Luas ruang terbuka hijau yang dikelola

144.000

Persentase Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Reklamasi lahan pasca tambang

74 % 10.639 ha

Perusahaan pertambangan yang diaudit PROGRAM

15 Perusahaan

ANGGARAN

1.

Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp.

14,843,505,992,-

2.

Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan

Rp.

14,593,827,302,-

3.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Rp.

50,000,000,-

4.

Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap

Rp.

6,633,650,000,-

5.

Peningkatan daya saing produk perikanan

Rp.

554,005,609,-

6.

Pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau kecil

Rp.

1,152,752,900,-

7.

Pengembangan dan pengelolaan perikanan budi daya

Rp.

4,341,410,000,-

8.

Pengawasan sumber daya kelautan perikanan

Rp.

75,000,000,-

9.

Pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan Rp.

5,256,133,233,-

10.

Pembinaan usaha pertambangan umum dan

450,000,000,-

Rp.

sumber daya mineral 11.

Pembinaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi

Rp.

100,000,000-

12.

Konservasi, keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan

Rp.

1,510,479,500,-

13.

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Rp.

270,000,000,-

14.

Inventarisasi dan pemetaan sumber daya hutan

Rp.

150,000,000,-

15.

Peningkatan produksi hasil peternakan

Rp.

847,900,000,-

16.

Peningkatan produksi ,produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan

Rp.

810,000,000,-

17.

Peningkatan penyediaan pangan hewan yang aman, sehat,utuh, halal

Rp.

34,100,000,-

18.

Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian

Rp.

640,000,000,-

19.

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman, perkebunan berkelanjutan

Rp.

422,500,000,-

20.

Peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai

Rp.

154,215,000,-

21.

Pengembangan perpustakaan

Rp.

627,513,000,-

22.

Keluarga Berencana

Rp.

224,850,000,-

23.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Rp.

3,471,875,429,-

24.

Kesetaraan Gender dan pemberdayaan Perempuan

Rp.

452,000,000,-

25.

Ketahanan Pemberdayaan Keluarga

Rp.

329,150,000,-

26.

Ketahanan pangan masyarakat

Rp.

435,000,000,-

27.

Pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani

Rp.

526,000,000,-

28.

Pengembangan dan penyuluhan petani dan nelayan

Rp.

531,000,000,-

29.

Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan

Rp.

240,000,000,-

30.

Pembinaan masyarakat kecamatan

Rp.

5,620,317,000,-

31.

Perencanaan pembangunan Kecamatan

Rp.

285,550,000,-

32.

Pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal

Rp.

680,000,000,-

33.

Pembinaan dan pengawasan serta peningkatan akuntabilitas pembangunan daerah

Rp.

705,000,000,-

34.

Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

Rp.

255,000,000,-

35.

Pendidikan Kedinasan

Rp.

1,330,000,000,-

36.

Pembinaan dan penghargaan bagi PNS

Rp.

1,070,000,000,-

37.

Peningkatan administrasi dan mutasi kepegawaian daerah

Rp.

1,070,000,000,-

38.

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Rp.

3,984,395,000,-

39.

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota

Rp.

77,600,000,-

40.

Peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan daerah

Rp.

2,593,900,000,-

41.

Manajemen aset daerah

Rp.

1,888,150,000,-

42.

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kab/kota

Rp.

270,000,000,-

43.

Penataan peraturan perundang-undangan

Rp.

755,000,000,-

44.

Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

Rp.

50,000,000,-

45.

Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dan keprotokolan

Rp.

3,416,624,827,-

46.

Peningkatan pengetahuan keagamaan

Rp

4,046,419,700,-

47.

Penataan ketatalaksanaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah

Rp

1,030,000,000,-

48.

Penataan, penguasaan ,pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

Rp

1,000,000,000,-

49.

Penataan dan pembinaan pemerintahan umum dan daerah bawahan

Rp

875,000,000,-

50

Koordinasi kebijakan bidang perekonomian

Rp

233,000,000,-

51.

Peningkatan administrasi pembangunan daerah

Rp

645,000,000,-

52.

Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama

Rp

270,000,000,-

53.

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Rp

280,000,000,-

54.

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Rp

10,572,301,400,-

55.

Penanggulangan Bencana

Rp

513,000,000,-

56.

Mitigasi bencana

Rp

845,000,000,-

57.

Pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal

Rp

347,000,000,-

58.

Penegakkan Peraturan daerah dan pengembangan kapasitas polisi pamong praja

Rp

655,000,000,-

59.

Pembinaan potensi ketahanan dan perlindungan masyarakat

Rp

205,000,000,-

60.

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp

210,000,000,-

61.

Pembinaan kesatuan bangsa dan politik

Rp.

889,704,500,-

62.

Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama

Rp.

175,000,000,-

63.

Pengembangan pemasaran pariwisata

Rp.

4,856,803,821,-

64.

Pengembangan destinasi pariwisata

Rp.

150,000,000,-

65.

Pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata

Rp.

150,000,000,-

66.

Kesejahteraan kepurbakalaan dan permuseuman

Rp.

250,000,000,-

67.

Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi

Rp.

494,000,000,-

68.

Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi

Rp.

903,124,000,-

69.

Pengawasan dan pengendalian investasi

Rp.

205,000,000,-

70.

Pelayanan perizinan non investasi

Rp.

50,000,000,-

71.

Pengembangan kewirausahaan dan keuanggulan kompetitif KUKM

Rp.

448,121,762,-

72.

Pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri

Rp.

670,000,000,-

73.

Revitalisasi dan penumbuhan IKM

Rp.

1.195,000,000,-

74.

Ppemberdayaan Koperasi dan UMKM

Rp.

279,000,000,-

75.

Peningkatan Wirausaha dan UKM

Rp.

385,000,000,-

76.

Penempatan dan perluasan kesempatan kerja

Rp.

1,101,226,950,-

77.

Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

Rp.

205,500,000,-

78.

Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja

Rp.

938,155,000,-

79.

Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

Rp.

450,000,000,-

80.

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Rp.

834,100,000,-

81.

Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Rp.

1,343,500,000,-

82.

Pendidikan pelatihan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial

Rp.

715,600,000

83.

Perlindungan dan jaminan sosial

Rp.

225,400,000

84.

Mitigasi bencana

Rp.

135,900,000

85.

Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Rp.

1,045,347,800

86.

Pengawasan administrasi kependudukan dan cacatan sipil

Rp.

76,109,416

87.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan

Rp.

8.513,160,000

88.

Peningkatan Prasarana Penerangan jln umum

Rp.

2,003,890,000

89.

Pengelolaan ruang terbuka hijau

Rp.

3,691,040,250

90.

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Rp.

160,000,000

91.

Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Rp.

75,000,000

92.

Pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup

Rp

396,187,767

93.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Rp

1,342,730,000

94.

Peningkatan pelayanan angkutan

Rp

850,090,000

95.

Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan

Rp

1,729,085,000

96.

Peningkatan dan Pengawasan bidang pos dan telekomunikasi

Rp

75,000,000

98.

Peningkatan dan pengamanan lalulintas

Rp

3.322,170,000

99.

Pengembangan data informasi

Rp

342,000,000

100. Perencanaa pembangunan daerah

Rp

1.766,000,000

102.

Perencanaan pembangunan ekonomi

Rp

1,664,215,500

103.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Rp

737,379,270

104.

Inventarisasi sumber daya alam

Rp

400,000,000

105.

Perencanaan tata ruang

Rp

518,471,600

106.

Pengendalian pemanfaatan ruang

Rp

555,000,000

107.

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Rp

98,880,074,000

108. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Rp

2,826,500,000

109.

Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Rp

2,611,250,000

110.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan permukiman

Rp

21,539,846,000

111.

Penyediaan dan pemberdayaan sekolah dan prasarana pendidikan lain

Rp

4,886,350,000

112.

Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Rp

18,230,058,000

113.

Pengendalian Banjir

Rp

1.470,036,500

114.

Pembangunan drainase dan gorong-gorong

Rp

4,127,625,000

115.

Peningkatan Kapasitas Bidang Pekerjaan umum

Rp

541,070,000

116.

Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana umum/sosial

Rp

5,897,775,000

117.

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintah

Rp

782,500,000

118.

Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Rp

879,580,078

119.

Peningkatan gizi dan kesehatan keluarga

Rp

5,124,358,729

120.

Pengendalian Penyakit

Rp

1,019,255,833

121.

Penyehatan Lingkungan

Rp

292,129,286

122.

Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan bagi masyarakat miskin

Rp

3,000,000,000

123.

Kefarmasian dan alat kesehatan

Rp

8,705,047,300

124.

Pengawasan dan pembinaan peredaran sediaan farmasi dan makanan

Rp

147,291,362

125.

Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan

Rp

650,000,000

126.

Pendidikan anak usia dini

Rp

1,774,000,000

127.

Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Rp

400,000,000

128.

Pendidikan Menengah

Rp

250,000,000

129.

Pendidikan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Rp

1,106,000,000

130.

Pelayanan Kepemudaan

Rp

1,106,000,000

131.

Penyediaan dan pemberdayaan sekolah dan prasarana pendidikan lain

Rp

22,300,890,000

132.

Pembentukan sekolah Menengah Kejuruan /pendidikan tinggi penunjang sektor-sektor unggulan

Rp

30,000,000

133.

Kejar Paket

Rp

50,000,000

134.

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Rp

500,000,000

Bandar Seri Bentan 26 Januari 2016

Pj. BUPATI BINTAN


RENCANA KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BINTAN NO

1

2.

3.

4.

5. 6.

SASARAN STRATEGIS




Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah Terpenuhi pelayanan kesehatan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah Kasus Perselisihan antar umat beragama 0% Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan Kematian Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan Tingkat Pengangguran Terbuka

<1

Persentase pencari kerja yang ditempatkan Rasio penduduk yang bekerja Indeks Pendidikan

67,37%

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/paket A Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS/paket B Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTS/paket B Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/paket C Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/paket C Angka Melek Huruf ( AMH) Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya

8,31


75,30

100,00% 67,37%

0,96% 83,35

105,00% 93,25% 94,00% 67,50% 80,97 70,00 99,50 7 kali

sesuai standar

7.

8. 9.

10.

11.

Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79, 15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8% Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%


70,50 99,60% <1 100

Persentase UMKM Aktif Persentase peningkatan Pendapatan perkapita nelayan

100 % 4,17 juta

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

25%

Jumlah Kunjungan Wisatawan

600.000

Lama tinggal wisatawan (hari) mancanegara dan nusantara

3 hari

Pengeluaran wisatawan (harian) mancanegara (USD) dan nusantara Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

USD900/Rp 4 jt

Meningkatanya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7,70% dan nilai tukar petani dari 105% menjadi 114% Meningkatnya penduduk yang Rasio penduduk ber KTP per memilki dokumen 1000 penduduk telah menikah kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%

116 80% 90,00 100 90,00% 80,00 92,38%

7,70 %

97%

12.

13.

14

15.

Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana

Meningkatnya Penerimaan Daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711, 25 miliar Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105

Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat

16.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, drainese

17.

Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% Menurunnya persentase

18. 19.

Persentase Kepemilikan KTP 97% Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Rasio bayi berakte kelahiran per 70 org 100 bayi lahir Kepemilikan akta kelahiran penduduk Cakupan pelayanan bencana 100% kebakaran kabupaten Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani. Persentase peningkatan pendapatan asli daerah

100% 200,72M

Angka Kriminalitas yang tertangani

149%

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten Bintan Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

149%

Pengelolaan Arsip secara Baku Peningkatan SDM Pengelola Kerarsipan Persentase tingkat kemantapan jalan ( Persentase jalan dalam kondisi baik /tidak berlubang/rusak ) Rasio izin trayek per 100.000 penduduk

21.100 orang

95%

4,00%

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

95,00%

Persentase penanganan

36%

20 21. 22 23. 24.

25.

penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21% Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sajahtera 1 dari 23,64% menjadi 22,49% Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33 menjadi 88% Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan

penyandang masalah kesejahteraan sosial Rata-rata jumlah anak perkeluarga

1,45

Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

100%

Persentase penanganan sampah

88,00%

Persentase Luas ruang terbuka hijau yang dikelola

144.000

Persentase Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Reklamasi lahan pasca tambang Perusahaan pertambangan yang diaudit

74 % 10.639 ha 15 Perusahaan

Bandar Seri Bentan 26 Januari 2016

Pj. BUPATI BINTAN


FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT KABUPATEN KABUPATEN

: BINTAN

TAHUN ANGGARAN

: 2014

NO

1

2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KNERJA


Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama



Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah Terpenuhi pelayanan

TARGET

0

Persentase kasus PHK yang terselesaikan Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan Kematian Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan Persentase pencari kerja yang ditempatkan

90,00%

Rasio penduduk yang bekerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Indeks Pendidikan

0,95% 12 %

Angka rata-rata lama sekolah (RLS Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/paket A Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS/paket B Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTS/paket B Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/paket C Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/paket C Angka Melek Huruf ( AMH) Penyelenggaraan festival seni dan budaya

8,22


75,10

<1

90,00%

56,62%

83,21

106,50% 93,50% 93,75% 67,30% 75,63 60,00 99,30 6 kali

kesehatan sesuai standar

7.

8.

9.

Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79, 15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Meningkatnya unit usaha industry kecil dan menengah (IKM) sebesar 150%

Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%

10. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%

11. Meningkatanya kontribusi sektor pertanian terhadap


70,40 99,55% <1 100

Jumlah UMKM Aktif Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah

1.527 unit 220 unit

Jumlah Unit usaha yang terkait dengan agro industry dan industry hasil hutan Jumlah Unit usaha yang terkait dengan industry kerajinan rumah tangga Pendapatan perkapita nelayan

34 unit

Jumlah nilai Ekspor/tahun

19,6M

Nilai ekspor hasil perikanan tangkap Lama tinggal wisatawan (hari) mancanegara dan nusantara

18,725 M

Pengeluaran wisatawan (harian) mancanegara (USD) dan nusantara Nilai tukar petani

USD900/Rp 4 jt

114 80% 90,00 100 90,00% 80,00 87,38%

14 unit

3,97 juta

3 hari

112 %

PDRB dari 7.21% menjadi 7,70% dan nilai tukar petani dari 105% menjadi 114%

12. Meningkatnya penduduk yang memilki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%

13. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana

14. Meningkatnya Penerimaan Daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711, 25 miliar

15

Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105

16. Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat 17. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, drainese 18. Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% 19. Tersedianya prasarana dan

Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (karet, klp.sawit, kelapa, cengkeh,lada, & jambu mete) Nilai ekspor produk perkebunan Kepemilikan KTP

25.298%

13.904 USD 96%

Rasio bayi berakte kelahiran per 65 org 100 bayi lahir Cakupan pelayanan bencana 100% kebakaran kabupaten

Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani. Jumlah pendapatan asli daerah

100%

Persentase ketaatan wajib pajak yang memenuhi kewajiban Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten Bintan Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

55%

Persentase tingkat kemantapan jalan ( Persentase jalan dalam kondisi baik /tidak berlubang/rusak ) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

95%

Rasio elektrifikasi listrik desa Persentase wilayah yang

80% 65%

174,78M

100% 149%

17.600 orang

64,00%

20.

21.

22.

23

24.

sarana perhubungan yang memenuhi standar Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21% Meningkatnya indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1 Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sajahtera 1 dari 23,64% menjadi 22,49% Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan kabupaten Bintan

25. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% 26 Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33 menjadi 88%

27. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 28. Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha

29. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan

tercakupi jaringan operator selular Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

94,50%

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

34%

Persentase perempuan dalam angkatan kerja

37,5%

Rata-rata jumlah anak perkeluarga

1,45

Persentase tutupan karang hidup

65%

Luas padang lamun 3000 ha Jumlah kawasan konservasi 5 kawasan dan jenis biodata perairan yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat. Cakupan Pengawasan terhadap 100% pelaksanaan amdal Persentase penanganan sampah

87,00%

Rasio tempat pembuangan sampah ( TPS) persatuan penduduk Luas ruang terbuka hijau yang dikelola

115

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Jumlah Tanaman mangrove yang ditanam

Kerusakan kawasan hutan Reklamasi lahan pasca tambang

143.000

73,5 %

970/3.753.600 batang 48% 9000 ha

Perusahaan pertambangan yang diaudit

15 Perusahaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Recommend Documents