BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Nomor : PRJ-8/PW13/2016 Tanggal : 18 Januari 2016
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Raya Banda Juanda Sidoarjo No.38 Sidoarjo 61254 Telp (031) 8670360 – 2 Faksimie (031) 8670911 email :
[email protected]
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan
: :
Ketut Suadnyana Merada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: :
Ardan Adiperdana Kepala BPKP
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PihakKedua,
Jakarta, 18 Januari 2016 PihakPertama,
Ardan Adiperdana NIP 19590616 197911 1 001
Ketut Suadnyana Merada NIP 19560416 197802 1 001
Lampiran 1/1 - 2..............................
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1 2 A. Sasaran Program Indikator Kinerja Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan 1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional keuangan negara/korporasi
TARGET Satuan Jumlah 3 4
%
45.00
2
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
%
100.00
3
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum
%
60.00
2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
4 5 6 7 8 9
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% % % % % %
0.00 5.26 65.00 52.00 52.00 58.00
3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
10 11 12 13 14 15
Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP
% % % % % %
7.89 34.21 100.00 57.89
Sasaran Kegiatan 1. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Pemerintah Provinsi (Level 3) Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) Pemerintah Provinsi (Level 2) Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) Pemerintah Provinsi (Level 1) Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Indikator Kinerja Kegiatan 1.
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
Rekomendasi
237
2.
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita
Rekomendasi
50
3.
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
Rekomendasi
4
4.
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi
44
5.
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Rekomendasi
10
Skala
7
Laporan
80
B. Sasaran Program 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
Indikator Kinerja Program
Sasaran Kegiatan 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal
1.
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
2.
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP
Unit
4
3.
Tersedianya alat pengolahan data BPKP
Unit
-
4.
Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B
Unit
-
5.
Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP
Unit
-
Lampiran 1/2 - 2..............................
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 1
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP
TARGET Satuan Jumlah 3 4 Unit 1
INDIKATOR KINERJA 2 6.
Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP
7. 8.
Tersedianya sarana prasarana BPKP
Unit
-
Terlaksanannya Pembangunan Konstruksi Gedung
Unit
0
9.
dst
Unit
-
Rp.
Anggaran 5,916,177,000.00
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP
Rp.
42,660,114,000.00
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Jumlah
Rp. Rp. Rp.
1,468,243,000.00 610,000,000.00 50,654,534,000.00
Kepala BPKP,
Jakarta, 18 Januari 2016 Kepala Perwakilan,
Ardan Adiperdana NIP 19590616 197911 1 001
Ketut Suadnyana Merada NIP 19560416 197802 1 001
Lampiran 2/1 - 2.................
PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Satuan
Target Trw I
Target Trw II
Target Trw III
Target Trw IV
Target Setahun
Jumlah 4
Jumlah 5
Jumlah 6
Jumlah 7
Jumlah 8
1
2
3
A. Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara
Indikator Kinerja Program 1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
%
11.25
11.25
11.25
11.25
45.00
%
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00
%
15.00
15.00
15.00
15.00
60.00
2 3
2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
4.
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
5 6
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
7 8 9
3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Sasaran Kegiatan 1. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum
10
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
11
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
12 13
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
14 15
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
%
-
-
-
-
-
%
-
-
-
5.26
5.26
%
16.25
16.25
16.25
16.25
65.00
%
13.00
13.00
13.00
13.00
52.00
%
13.00
13.00
13.00
13.00
52.00
%
14.50
14.50
14.50
14.50
58.00
%
-
-
-
-
-
%
-
2.63
2.63
2.63
7.89
%
-
-
-
-
-
%
-
% %
100.00 57.89
10.53 -
10.53 -
13.16 -
34.21 100.00 57.89
Indikator Kinerja Kegiatan 1.
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
Rek
60
103
36
38
2.
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita
Rek
8
17
8
17 3
4
5
15
21
44
5
5
0
10
3. 4. 5.
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Rek
-
Rek Rek
1 3
-
-
237 50
Lampiran 2/2 - 2.................
PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Satuan
1
2
3
B. Sasaran Program Indikator Kinerja Program 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan 1. Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) teknis dalam pengawasan BPKP Sasaran Kegiatan 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 2. Termanfaatkannya Aset secara optimal
skala
Target Trw I
Target Trw II
Target Trw III
Target Trw IV
Target Setahun
Jumlah 4
Jumlah 5
Jumlah 6
Jumlah 7
Jumlah 8
-
-
-
7
7
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Lap
20
20
20
20
80
unit
-
4
-
-
4
3.
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP Tersedianya alat pengolahan data BPKP
unit
-
-
-
-
-
4.
Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B
unit
-
-
-
-
-
5.
Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP
unit
-
-
-
-
-
6.
Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP
unit
-
1
-
-
1
7. 8.
Tersedianya sarana prasarana BPKP
unit
-
-
-
-
-
Terlaksanannya Pembangunan Konstruksi Gedung
unit
-
-
-
-
-
9.
dst
unit
-
-
-
-
-
2.
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Rp
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP
Rp
8,744,615,700
9,289,432,700
13,137,138,500
9,399,432,700
40,570,619,600
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Rp
350,000,000
338,000,000
359,700,000
419,100,000
1,466,800,000
4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Rp Jumlah
Rp
1,034,177,800
10,128,793,500
1,938,475,700
610,000,000 12,175,908,400
1,078,018,800
14,574,857,300
1,859,724,700
11,678,257,400
Kepala BPKP,
Jakarta, 18 Januari 2016 Kepala Perwakilan,
Ardan Adiperdana NIP 19590616 197911 1 001
Ketut Suadnyana Merada NIP 19560416 197802 1 001
5,910,397,000
610,000,000 48,557,816,600
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
