PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA BREBES DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BREBES NOMOR : W11-A2/ 638 / HK.05/II/2012 TENTANG LAYANAN PEMBERIAN JASA BANTUAN HUKUM TAHUN 2012 Pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas ( 22-022012) bertempat yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama
:Mahendra, S.H Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Brebes selaku Kuasa Pengguna Anggaran Brebes dalam hal ini bertindak dan atas nama Pengadilan Agama Brebes yang berkedudukan di Brebes selanjutnya ini sesebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama
: Hascaryo Wimbo, S.H Ketua Lembaga Bantuan Hukum Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA BANTUAN HUKUM BREBES,yang berkedudukan di Brebes selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK Secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Bahwa dasar Perjanjian Kerjasama ini adalah : 1. Berdasarkan Surat Penawaran Perjanjian Kerjasama LBH Brebes dengan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 03/YLBH/ I/ 2012 tanggal 16 Januari 2012, Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan : 2. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama Brebes bagi pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga Bantuan Hukum Brebes adalah memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon Bantuan Hukum dalam hal ini pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. 3. Petugas Pemberi Bantuan hukum adalah Advokat/ Sarjana Hukum/ Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Brebes dengan Lembaga bantuan Hukum Brebes; 4. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 10 Tahun 2010
tentang pedoman pemberi Bantuan Hukum, untuk menangani dan menyelesaiakan perkara hukum di Pengadilan Agama Brebes. 5. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham. BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di Pengadilan Agama Brebes, yang bertanggungjawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan. 2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip: a. Keadilan; b. Non diskriminasi; c. Keterbukaan; d. Akuntabilitas; e. Kepekaan gender; f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 1 2
3
Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Brebes. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum. Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi; b. Menyediakan anggaran jasa Pos bantuan hukum dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA. 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya ( jumlah layanan pemberian bantuan hukum ) waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani; c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum; d. Melakukan pegawasan dan evaluasi terhadap proses layanan Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali; e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian kerjasama ini berupa : 1) Teguran lesan; 2) Teguran Tertulis 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama. Pasal 5 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan; c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada jam hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja; d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum; e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Brebes; f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) dalam Perjanjian Kerjasama ini. g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes. h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya; i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini
BAB V MASA BERLAKU Pasal 6 Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran 2012, serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau, apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KRETERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 7 PIHAK KEDUA menempatkan petugas Pemberi Bantuan Hukum ( Lembaga Bantuan Hukum Brebes ) telah memenuhi syarat sebagai berikut : a. Advokat atau sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam; b. Memiliki pengalaman dalam pemberian batuan hukum; c. Memiliki integritas yang tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Brebes untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan; d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama.
BAB VII PROSEDUR PELAYANAN Pasal 8 1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan : a) Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM).Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas) , Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes 2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan ; 3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum dibuatkan secara utuh dan siap diajukan ke meja satu; 4. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;
5. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum; 6. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon)samasama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama. BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA Pasal 9 Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut : a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskrimasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum; b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan pemohon. Pasal 10 Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut : a. Tingkat kepuasan permohonan bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan; b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan; c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Brebes setiap bulan. BAB IX KODE ETIK Pasal 11 Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut : a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenakan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama; b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas; c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan. d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum; e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini. g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan, h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian kerjasama ini; i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling hormat menghormat, saling menghargai dan saling mempercayai; j. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggungjawab; k. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan; l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum. BAB X KOORDINASI Pasal 12 1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin; 2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Propinsi dan Kabupaten. BAB XI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 13 1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun 2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 14 1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadian Agama Brebes dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1232/005-
04.2.01/13/2011 tanggal 9 Desember 2011 sesuai dengan Surat revisi tertanggal 15 Pebruari 2012. 2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal, melalui BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes dengan Nomor rekening PIHAK KEDUA 0014-01-028636-50-5 atas nama YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BREBES dengan Nomor NPWP : 1.964.293.3-501 3. Pembayaran imbalan jasa layanan pemberian bantuan hukum dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah jam layanan. BAB XIII KETENTUAN LAIN Pasal 15 1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama; 3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan ( addendum ) yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, BAB XIV PENUTUP Pasal 16 1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes; 2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. PIHAK KEDUA Ketua Lembaga Bantuan Hukum Brebes
PIHAK PERTAMA Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Brebes
Hascaryo Wimbo, S.H
Mahendra, SH NIP. 19550101 197803 1 001
Mengetahui Ketua Pengadilan Agama Brebes
Drs. H. Masykurin Hamid, S.H.M.SI NIP. 19540514 198303 1 018
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : W11-A2/ 648 / KU.01/ II / 2012 TENTANG PENUNJUKAN PENYEDIA JASA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM BREBES DI PENGADILAN AGAMA BREBES KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Membaca
: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Nomor 1232/005-04.2.01/13/2012 tanggal 20 Desember 2011 dan Surat Pengajuan Revisi 9 Januari 2012, dan Pengesahan revisi tanggal 15 Pebruari 2012 Tentang Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Brebes dengan Lembaga Bantuan Hukum Brebes Nomor W11-A2/ 638 /HK.05/II/ 2012 Tanggal 22 Pebruari 2012
Menimbang
Mengingat\ : 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
8.
:a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Brebes serta untuk melayani masyarakat pencari keadilan di Pengailan Agama Brebes perlu dibentuk pelayanan pos bantuan hukum; b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Brebes. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47,tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286 ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor :5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66,tambahan Lembaran Negara RI Nomor ; 4400)
9.
10.
11. 12.
13. 14. 15.
16.
17.
Memperhatikan :
Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara RI Nomor : 4358 ; yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4359 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama; Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004, Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ( Lembaran Negara RI Nomor : 4406) ; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI; Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4330); Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 001/KMA/SK/I/2012, Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011; Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002/Sek/SK/I/2012, Tentang Penunjukan Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 ; Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara RI Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara ini Nomor : 4214 ) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 ( Lembaran Negara RI Nomor : 4418) MEMUTUSKAN
Menetapkan
: SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BREBES TENTANG PENUNJUKAN PENYEDIA JASA LEMABAGA BANTUAN HUKUM BREBES PADA PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2012
Pertama
: Menunjuk Penyedia Jasa Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Brebes sebagai penyedia jasa Pos Bantuan hukum di Pengadilan
Agama Brebes yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 234 Brebes Kedua
: Segala sesuatu yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan ini sudah diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama;
Ketiga
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Brebes Pada tanggal : 23 Pebruari 2012 Kuasa Pengguna Anggaran
Mahendra, S.H NIP.19550101 197803 1 001 Tembusan : 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang; 2. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ( KPPN ) Tegal; 3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Brebes (sebagai laporan ).
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK ( SPK ) KERJA JASA LAYANAN PEMBERI BANTUAN HUKUM LBH BREBES PADA PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : W11-A2/ 656 / KU.01/II /2012 Pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan dua ribu sebelas ( 23-02-2012 ) yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama NIP Jabatan
: Mahendra, S.H. : 19550101 197803 1 001 : Kuasa Pengguna Anggaran Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Brebes Kegiatan Jasa Pelayanan Pemberi Bantuan Hukum Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor. 92 Brebes Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Brebes, Nomor : W11-A2/ 219/ KU.01/I/2012 Tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Brebes, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Hascaryo Wimbo, S.H Jabatan : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Brebes Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No.234 Brebes Telp. ( 0283 ) 673402 Berdasarkan Akte Notaris Nomor 18 tanggal 25 Juli 2008, oleh Notaris NUR CHASANAH, S.H dalam hal ini sesuai dengan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Brebes, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Jasa Pelayanan Pemberi bantuan Hukum sebagai berikut : Dengan memperhatikan Dasar Hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama adalah : 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang- Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat; 6. Keputusan Presiden RI, Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ); 7. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. 9. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum; 11. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris RI Mahkamah Agung Nomor : 04/TUADA-AG/II/2011, Nomor : 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B. Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Paradilan Agama. 12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 1232/005-04.2.01/13/2011 Tanggal 9 Desember 2011 dan Surat Pengesahan revisi tanggal 15 Pebruari 2012; 13. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Brebes Nomor : W11-A2/ 656/KU.01./II/ 2012 tanggal 23 Februari 2012 Surat Perintah Kerja Tentang Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Brebes Tahun 2012; 14. Surat Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Brebes Nomor : W11-A2/ 648 / KU.01/II/2012 Tentang Penunjukan Penyedia Jasa Lembaga Bantuan Hukum Brebes pada Pengadilan Agama Brebes tanggal 23 Pebruari 2011; 15. Surat Perjanjian Kerjasama Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Brebes dengan Lembaga Bantuan Hukum Brebes Nomor : W11-A2/ 638 /HK.05/ II/2011 tanggal 22 Pebruari 2012. Dengan ini menyatakan Pihak Pertama dan Pihak kedua telah setuju dan sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian kerja/ perjanjian penyediaan pelayanan bantuan hukum pada Pengadilan Agama Brebes sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal surat perjanjian ini. Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu melaksanakan pekerjaan penyedia Pemberian Jasa Pelayanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Brebes Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 di bawah ini Pasal 2 URAIAN PEKERJAAN PEMBERIAN JASA BANTUAN HUKUM Pekerjaan pemberian jasa pelayanan bantuan hukum pada Pengadilan Agama Brebes yang dimaksud dalam kontrak ini adalah berupa Pemberian jasa pelayanan bantuan hukum pada jam kerja Pengadilan Agama Brebes selama sepuluh bulan berjumlah 911 jam selama 1 (satu ) tahun. Maka dari Jumlah jam layanan tersebut,penyedia jasa diberikan jasa yang akan dibayarkan jumlah jam layanan dan dibebankan pada MAK 522151 DIPA Tahun Anggaran 2012;
1. Pekerjaan jasa pemberian pelayanan bantuan hukum pada Pengadilan Agama Brebes dimaksud dalam perjanjian ini dengan total harga jasa pemberian pelayanan bantuan hukum sebesar Rp.115.150.400,- ( seratus lima belas juta seratus lima puluh empat ratus rupiah ) 2. PIHAK PERTAMA kesanggupan membayar pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 2 ( ayat) 1 diatas dengan anggaran biaya yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Brebes Tahun Anggaran 2012; 3. Jumlah harga tersebut diatas, adalah harga alokasi yang ditunjuk dalam kontrak ini dan sudah termasuk pajak-pajak biaya-biaya yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 SYARAT PENYERAHAN JASA DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN 1. Jangka waktu Pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 2 (ayat) 1 dilaksanakan selama sepuluh bulan mulai bulan Maret 2012 S/d Desember 2012, dan harus dilaksanakan dan dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ditempat yang ditetapkan yaitu Kantor Pengadilan Agama Brebes setiap akhir bulan; 2. Seluruh pekerjaan jasa pelayanan bantuan hukum dimaksud dalam Pasal 2 (ayat) 1 dianggap sudah selesai apabila PIHAK KEDUA telah memberikan laporan pada Ketua Pengadilan Agama Brebes tentang telah diberikannya jam pelayanan bantuan hukum pada jam kerja dengan melampirkan bukti surat pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan bantuan hukum di Pengadilan Agama Brebes Pasal 4 CARA PEMBAYARAN Pembayaran dilakukan setiap bulan berdasarkan jumlah jam layanan dari total nilai jasa layanan dalam Pagu Anggaran POS BAKUM sebesar Rp.115.200.000.- ( Seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah ) sesuai jumlah jam layanan seperti yang tertera dalam daftar rincian jasa layanan Pos Bakum ( dalam kontrak) yakni sebesar Rp. 115.150.400,( Seratus lima belas juta seratus lima puluh empat ratus rupiah ) dibayarkan langsung ( LS ) setelah jasa pelayanan bantuan hukum dilaksanakan, dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima pekerjaan jasa pembayaran bantuan hukum , Pembayaran tersebut dilakukan melalui Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1232/00504.2.01/13/2012 tanggal 20 Desember 2011 dengan pengesahan Revisi tanggal 15 Pebruari 2012, dibayar melalui BANK RAKYAT INDONESIA ( BRI ) Cabang Brebes Nomor Rekening : 0014-01-028636-50-5 atas nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brebes PIHAK KEDUA dengan Nomor NPWP : 1.964.293.3-501; Pasal 5 SANKSI-SANKSI 1. Bila pelaksanaan pekerjaan pemberian bantuan hukum PIHAK KEDUA pada masyarakat miskin pencari keadilan tidak dapat terlaksana atau terselesaikan dengan baik dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, atau sebelum
jangka waktu dalam kontrak selesai, maka PIHAK PERTAMA berwenang untuk mengambil alih pekerjaan secara sepihak ( tanpa putusan Pengadilan ) sedangkan semua biaya dan kerugian yang mungkin timbul dalam penyelesaian pekerjaan pemberian jasa bantuan hukum diselesaikan sebagaimana mestinya. Pasal 6 KENAIKAN STANDAR HARGA PEMBERIAN JASA 1. Bila terjadi hal-hal di luar kemampuan ( force majuera) dalam pelaksanaan pekerjaan pemberian jasa bantuan hukum diadakan musyawarah dan mufakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan kedua belah pihak; 2. yang dimaksud dengan force majuera adalah bencana alam ( banjir, gempa bumi, angin dan lain-lain ) huru hara, pemogokan umum, peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya yang menyebabkan PIHAK KEDUA harus menghentikan pekerjaannya; 3. Bencana alam, antara lain : gempa bumi, angin topan, tanah longsor dan lain-lain sepanjang kejadian tersebut dapat dibenarkan oleh pemerintah maka kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan keterlambatan penyerahan laporan yang diakibatkan adanya force majeure tersebut. Pasal 7 JAMINAN 1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa pegawai/ karyawan LBH Brebes yang memberikan pelayanan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Brebes pegawai/karyawan yang profesional jujur dan adil dalam memberikan pelayanan; 2. Apabila dikemudian hari terdapat cacat terhadap pegawai/karyawan tersebut yang bukan merupakan kesalahan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menjamin untuk menggantinya atau melakukan penggantian seperlunya. 3. Jaminan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung dari Maret Sampai dengan Desember 2012. Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI 1. Bila terjadi perselisihan, pada dasarnya diselesaikan dengan cara musyawarah diantara kedua belah pihak; 2. Bila tidak diperoleh penyelesaian, maka perselisihan tersebut diajukan kepada Badan Arbitrase yang anggota-anggota terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu masingmasing seorang wakil dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta seorang lagi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bertindak sebagai Ketua; 3. Kedua belah pihak dalam perjanjian ini telah mengambil tempat kedudukan yang tetap dan sah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Brebes.
Pasal 9 PERUBAHAN-PERUBAHAN/ PENAMBAHAN-PENAMBAHAN 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini dan jika dipandang perlu oleh kedua belah Pihak, akan diadakan perubahan-perubahan/penambahanpenambahan ( Addendum ), dan merupakan surat perjanjian kerja pemberian jasa bantuan hukum yang tidak dapat terpisahkan dari Surat perjanjian ini. 2. Asli surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 ( empat ) masing-masing dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan administrasi dbuat tindasan dalam rangkap. Pasal 10 PENUTUP 1. Surat Perjanjian pekerjaan pemberian jasa pelayanan bantuan hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, diketahui dan disetujuhi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dan Ketua Pengadilan Agama Brebes pada hari, dan tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun; 2. Bilamana didalam surat perjanjian ini terjadi kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya. PIHAK KEDUA Lembaga Bantuan Hukm Brebes Ketua
PIHAK PERTAMA Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Brebes
Hascaryo Wimbo, S.H Mahendra, SH NIP. 19550101 197803 1 001
Mengetahui/Menyetujui Ketua Pengadilan Agama Brebes
Drs. H. Masykurin Hamid, S.H. M.SI NIP. 19540514 198303 1 018
