.A.AA
KESEPAMTAN BERSAMA ANTARA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN JAKSA AGUNGMUDABIDANGTINDAKPTDANAUMUM KEJAKSMN REPUBLIKINDONESIA Nomor: KEP-83/BC/2012 Nomor : KEp-02/E/EJp/04/2012 TENTANG KOORDINASIPENEGAKANHUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKADAN PENCUCIANUANG
Pada hari ini, Kamis tanggal lima, bulan April, tahon dua ribu dua belas, bertempatdj Jakarta,yang bertanda-tangandi bawah Int: l.
AGUNG KUSWANDONO selaku Direktur Jenderat Bea dan Cukai Kemenrenan Keuangan Republik lndonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DireKorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonosia, beftedudukan dan beralamatdi Jalan JenderatA. yani (By pass), Jakarta Timur 13230,selanjutnyadisebutPTHAKpERTAMA.
ll.
HAMZAH TADJA setaku Jaksa Agung tltuda Tindak pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1. JakartaSelatan 12160,selanjutnyadisebutpIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDTJA secara beEama-sama selaniutnva disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebihdahutumenerangkanhalhalsebagai berikut: a.
bahwa DifeKorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakankebijakandan standarisastteknis di bidang kepabeanandan cuKal sesuai dengan kebijakanyang ditetapkanoleh Menteri,dan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak pidana Umum melaksanakaotugas dan wewenangKejaksaandi bidangtindak pidanaumum; c.
bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesiasebelumnyatelah saling mengikatkandjri dalam KesepahamanBersama Antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor M]U-',MK.0.U2012 dan Nomor KEP-053/A"|AJ042O12 tenlano KoordinasiDalam PelaksanaanTugas dan Fungsi;dan
d.
bahwa pelaksanaanKesepahamanBersamasebagaimanadimaksudpada huruf c, ditindaklanjutidengan Kesepakatan Bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yahg merupakansatu kesatuandan bagianyang tidak terpisahkan.
Denganmemperhatikanperaturanperundang-undangan sebagaiberikut: 1.
Undang-UndangNomor 8 Tahun ig81 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negafa Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Neqara RepublikIndonesiaNomor 3209);
2.
Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lemba.an Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36'12)sebagaimanatelah diubah dengan Undang-UndangNomor .lZ Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik lddonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tamoanan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor466.j);
3.
Undang-UndangNomor 11 Tahun .1995tentang Cukai (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1995 Nomor 76, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 3613) sebagaimanatetah diubah dengan Undang-UndangNomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 105, Tamoanan LembaranNega.a RepublikIndonesiaNomor4755);
4.
Undang-UndangNomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika (Lembaran Negara RepublikIndonesiatahun 1997 Nomor 10 lambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3671):
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RepublikIndonesiatahun 2009 nomor 143, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); Undang-UndangNomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (LembaEn NegaraRepublikIndonesiaTahun 2010 nomor'122,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 51M); 7.
PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 1983tentang PelaksanaanKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun '1983 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimanatelah diubah dengan PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 20'10 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah.Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab ljndang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 90, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5145): Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun '1996 tentang PenyidikanTindak Pidana Di Bidang Kepabeanandan Cukai (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1996 Nomor 85, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor365'1):
Berdasarkanhalhal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersamaguna menyelaraskan pelaksanaan dan/ataumengoptimalkan tugaspenegakan hukumdenganketentuan sebagaiberikut: BAB I MAKSUDDANTUJUAN PasalI Kesepakatan Bersamaini dimaksudkan untuk: a. meningkatkan proses sinergidan keterpaduan PARAPIHAKdalammengefeKifkan penyidikansampaidenganpenuntutan pidana psikotropika tindak narkotika, dan jawabPIHAKPERTAMA; pencucian uangdalamlingkuptugasdantanggung b. meningkatkansinergi dan keterpaduanPARA PIHAK dalam pelaksanaan penegakan hukum;
c. meningkatkanpengetahuandan pemahamanPIHAK PERTAMAdi bidang penegakan hukumolehPIHAKKEDUA;dan pIHAKKEDUAdi bidangkepabeanan d. meningkatkan pengetahuan danpemahaman dancukaiolehPIHAKpERTAMA.
Pasal 2 TujuanKesepakatan Bersamaini adalah: a. terwujudnya sinergidan keterpaduan PARA PIHAKdalammempercepat prcses penyidikan sampaidenganpenuntutan tindakpidananarkotika,psikotropika dan pencucian uangdalamlingkuptugasdantanggung jawabptHAKPERTAMA; b- terwujudnyaoptimalisasipelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK secara seimbang danproporsional; c. meningkatnyapengetahuandan pemahamanPIHAKPERTAMA mengenai penegakan hukum;dan d. meningkatnyapengetahuandan pemahaman PIHAK KEDUA mengenal kepabeanandan cukai yang berkaitandenganpenangananperkaranarkotika, psikotropika, danpencucian uang.
BABII RUANGLINGKUP Pasal3 RuanglingkupKesepakatan Bersamaini meliputikerjasamadibidang: a. bimbingan teknisdansosialisasi peraruran; b. koordinasi dalampelaksanaan dantindaklanjuthasjlpenyidikan; c. koordinasipenetapanbarangbuktinarkotikadarvatauprekuFornarkotikaunruK kepentinganpelatihanAnjing pelacakNarkotikaBea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalamPasat7 jo pasal9,t Undang-Undang mengenai Narkotjka; dan d. pembentukan ForumKomunikasi;
BAB III PELAKSANAAN Bagian Pertama Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi peraturan Pasal4 (1) Atas permintaanPIHAK pERTAMA, ptHAK KEDUA memberikanbimbinganteknis tentang penerapan ilmu hukum kepada penyidik pegawai Negeri Sipil DireKorat JenderalBea dan Cukai. -
(2) Atas permintaanPTHAKKEDUA, PIHAK PERTAMA memberikanbimbinganteknis di bidang kepabeanandan cukai. (3) PARA PIHAK saling memberikansosialisasisesuai peraturanperundang_undangan masing-masingpihak, baik secarasendiri-sendirimauDunbersama_sama. Bagian Kodua Koordinasi dalam Pelaksanaandan Tindak Lanjut Hasil penyidikan PasalS (1) PARA PIHAK dapat melakukanKoordinasidatampelaksanaanprosespenyidikan. (2) Koordinasisebagaimanadimaksudpada ayat (1) bertujuanuntuk kelancaranproses penyidikantindak pidana narkotika,psikotropikadan pencucianuang. Pasal6 ('1) Atas
terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika, prekursor narkotika dan/atau psikotropikake dalam aiau ke luar Daerah pabean lndonesia. ptHAK PERTAMA metakukan penyidikan sesuai kewenangan datam LJndang_Undang mengenai Narkotika, Undang-Undangmengenai psikotropika dan/atau Undang_ Undang mengenaiKepabeanan.
(2) Atas penyidikansebagaimanadimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA memDanru dengan memberikanpetunjukkepada ptHAK pERTAMA. PasalT (1) Atas terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan cukai, PIHAK pERTAMA melakukan penyidikan sesuai kewenangan dalam Undang-undang pencegahan dan pemberantasan lindak Pidana PencucianUang.
(2) Atas penyidikansebagaimanadimaksudpada ayat (.1),PIHAK KEDUA membantu dengan memberikanpetunjukkepadaptHAK pERTAMA.
Bagian Ketiga Penetapan Ba.ang Bukti Narkotika dan/atau prekursor Narkotika Untuk Kebutuhan Pelatihan Anjing Pelacak Narkotika Bea dan Cukai Pasal 8 (1) Atas permintaanPIHAK PERTAMA, pIHAK KEDUA membantupenyisihanbarang buKi narkotika dan/atau prekursor narkotika untuk kebutuhan pelatihan Anjing P€lacakNarkotikaBea dan Cukai dengan penetapanKepalaKejaksaanNegeri. (2) Narkotika dan/atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berasaldari penyitaanyang dilakukanoleh ptHAK PERTAMA. Bagian Keempat Forum Komunikasi Pasal I ('1) Dalam rangka mengefektiftan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat membentukForum Komunikasi. (2) Forum Komunikasisebagaimanadimaksud pada ayat (i) terdiri dari para pejabat Penghubungyang ditunjukmasing-masingpihak. (3) PejabatPenghubungsebagaimanadimaksudpada ayat (2), yaitu : a. Untuktingkat pusat 1. DirekturPenindakandan penyidikanDirektoratJenderalBea dan Cukai; 2. Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang TindakPidanaUmum. b. Untuk tingkatwilayah 1. Kepala Bidang Penindakandan penyidikanpeda KantorWilayah DireKorat Jenderal Bea dan Cukai: 2. AsistenTindak pidana Umum pada KejaksaanTinggi. c. Untuk tingkat operasional '1. Kepala Kantorpabean dan Cukai; 2. Kepala KejaksaanNegeri.
:^T"T Pasat10 Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan koordinasi,sosialisasi,dan bimbingan teknis ditanggungoleh masing-masingpihak yang menyelenggarakan. BAB V MASA BERLAKU Pasal 11 ('1) KesepakatanBersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani. (2) KesepakatanBersamaini dapat berakhiratas kesepakatanPARA PIHAK atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/aiau kebijakanPemerintahyang tidak memungkinkanKesepakatanBersamaini diberlakukan. 3AB VI KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 12 Setiap permasalahanyang timbul akibat pelaksanaanKesepakabn Bersama ini akan diselesaikanPARA PIHAK secara musyawarah. Pasal 13 Hal-halyang belum diaiur dalam Kesepakahn Bersamaini, akan diatur lebih lanjuraias persetujuan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk amandemen Kesepakatan BeFama yang merupakan satu kesatuan yang tidak ierpisahkan dari Kesepakatan Belsama ini. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam Engkap 2 (dua) bermateraicukup, masing-masingmempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dilandatanganioleh PARA PIHAKdan dibubuhicap instansimasing-masing.
-7-
