MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGERl REPUBLIK INDONESIA DENGAN STICHTING SNV NEDERLANDSE ONTWIKKELINGSORGANISATIE TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU YANG BERKELANJUTAN
Pada hari ini Senin tanggal 7 bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
Kementerian Dalam Negeri Repuhlik Indonesia, atau "Kemendagri", yang dalam Memorandum Saling Pengertian ini diwakili oleh Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd., Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri yang berkedudukan di Jalan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat - Indonesia 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.
Stichting SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie atau "SNV", adalah suatu lembaga swadaya masyarakat asing yang bersifat kemanusiaan, non sektarian, non-politik dan nir-laba yang dalam Memorandum Saling Pengertian ini diwakili oleh ALLERT VAN DEN HAM, Chief Executive Officer SNV yang berkedudukan di Jalan Kemang Selatan XII No.12 Jakarta Selatan - Indonesia 12560, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama yang dituangkan dalarn Memorandum Saling Pengertian ini dengan ketentuan sebagai berikut:
TUJUAN Pasall
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini, untuk selanjutnya disebut "MSP", adalah menyedikan sebuah kerangka hukum bagi kerjasama antara PARA PIHAK untuk mendukung program Pemerintah Indonesia dalarn rangka pembangunan wilayah terpadu yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
1
RUANG LINGKUP Pasal2
PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama pada program-program sebagai berikut: (1) Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan; (2) Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi; (3) Energi Baru dan Terbarukan; dan (4) Respon Terhadap Perubahan Iklim.
WILAYAH KERJASAMA Pasal3
(1). PARA PIHAK sepakat bekerjasama di wilayah Provinsi: Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (2). Setiap perubahan wilayah kerja wajib disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK. (3). Bila terjadi bencana alam di luar wilayah kerjasama sesuai ayat 1 dan 2, PIHAK KEDUA dapat menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana melalui kerjasama dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, serta melaporkan kegiatan terse but kepada PIHAK PERTAMA selambat-Iambatnya dalam 1 (satu) bulan setelah bantuan pertama disalurkan.
MITRAKERJA Pasal4
Untuk melaksanakan MSP ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagai Mitra Kerja, selanjutnya disebut "DITJEN BINA BANGDA", dan PIHAK KEDUA menunjuk SNV di Indonesia.
ARAHAN PROGRAM Pasal5
(1). PARA PIHAK wajib menyusun Arahan Program yang wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini pada appendix dan wajib memuat fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
.~
(2). Semua program yang akan dilaksanakan dalam kerangka kerjasama ini wajib sejalan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. (3). Perincian setiap program atau proyek diatur dalam Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
RENCANA KEGIATAN Pasa16
(1). PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Induk Kegiatan yang berisi keseluruhan program atau proyek selama tiga tahun kepada DITJEN BINA BANGDA untuk mendapat persetujuan. (2). PIHAK KEDUA, dengan difasilitasi DITJEN BINA BANGDA, wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang memuat keseluruhan rencana kegiatan setahun. (3). Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan wajib mendapat persetujuan dari DITJEN BINA BANGDA dan PIHAK KEDUA.
KEWAJIBAN Pasa17
1. PIHAK PERTAMA wajib: a. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pengurusan visa, lZln kerja, izin tinggal, serta izin keluar danl atau izin rnasuk kern bali ke Indonesia bagi tenaga ahli asing PIHAK KEDUA sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; b. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pengurusan cukai dan pajak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan dilokasi terpilih bersama-sama dengan instansi pernerintah terkait, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP. 2. PIHAK KEDUA wajib: a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; b. Melaksanakan program yang telah disepakati dalarn MSP ini;
c. Menyediakan dana bagi kegiatan-kegiatan seperti yang tercanturn dalam Arahan Program sesuai dengan Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana disepakati dalam MSP; d. Menyediakan bantuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Setiap perubahan tenaga ahli asing akan disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis; e. Mengutamakan penggunaan produk-produk buatan lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program; f.
Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat;
g. Membatasi jumlah tenaga asing dalam struktur manajemen pusat, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; h. Mewajibkan semua tenaga asing dan staf asing PIHAK KEDUA mengikuti orientasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA; 1.
Mewajibkan semua tenaga asing dan staf asing PIHAK KEDUA memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perizinan dan pengawasan orang asing;
J.
Melaporkan setiap perubahan atau penghapusan program yang telah disepakati untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Ditjen Bina Bangda;
k. Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat di perdesaan dalam mendesain dan merencanakan program/ proyek; ~'
1.
Menjaga citra baik Indonesia di mata Internasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang bertujuan untuk merusak nama baik Indonesia;
m. Mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA segala bentuk publikasi tentang Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh PIHAK KEDUA; n. Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting PIHAK KEDUA, untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh Ditjen Bina Bangda bersama-sama dengan instansi terkait;
o. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan Pemerintah Daerah dalam rangka memperlancar pelaksanaan program; p. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal yang didanai PIHAK KEDUA dan melaksanakan audit terhadap mitI"a tersebut jika dibutuhkan; q. Menyampaikan laporan perkembangan tahunan kepada PIHAK PERTAMA, dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan. r. Mencantumkan logo PIHAK PERTAMA/Pemda dalam setiap kegiatan/pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
BATASAN AKTIFITAS PIHAK KEDUA DAN STAFNYA Pasal8
(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini harus: a.
Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia;
b.
Sejalan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.
Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun;
d.
Menghormati kebiasaan, tradisi, kepercayaan masyarakat lokal;
e.
Tidak terlibat dalam kegiatan in!elijen/klandestin apapun;
f.
Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun;
g.
Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/ atau ali ran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama;
budaya,
adat
istiadat
dan
h. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya. 1.
Tidak menggunakan kerangka kerjasama di bawah MSP ini dan setiap perjanjian di bawah MSP ini sebagai bentuk kompensasi perdagangan karbon dari Pihak Ketiga.
(2) Pelanggaran terhadap setiap ketentuan pada ayat 1 Pasal ini, akan mengakibatkan tindakan dari otoritas yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berIaku di Indonesia dan dapat mengakibatkan pencabutan ijin bagi SNV dan personal serta pengarhiran program.
STATUS PERLEGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG Pasa19 a. Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakanj dibeH oleh PIHAK KEDUA berkaitan dengan proyek yang didanai dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan program wajib hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program. b. Apabila PIHAK KEDUA ingin merubah pemanfaatan dan atau menghapus atas perlengkapan dan material pendukung sebeluITI berakhirnya program, maka perubahan dan penghapusan dimaksud wajib di konsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK PERTAMA untuk disetujui bersama secara tertulis PARA PIHAK. c. Setelah berakhirnya program, penyelesaian peralatan dan material wajib didiskusikan bersama-sama an tara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. d. Serah terima peralatan dan material dimaksud, dituangkan dalaITI dokumen Berita Acara Serah Terima yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
JANGKA WAKTU Pasal10 1. MSP ini wajib mulai berlaku sejak tanggal 7 Oktober 2013 dan wajib
tetap berlaku sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016.
..
2. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya. 3. Apabila terjadi hal di luar dugaan yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan MSP ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis dengan alasan yang kuat kepada PIHAK PERTAMA melalui DITJEN BINA BANGDA tentang maksud pengakhiran MSP ini dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya. Pengakhiran MSP 1n1 tidak akan mempengaruhi penyelesaian bidang pekerjaan yang telah ditentukan waktunya kecuali dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
DOMISILI Pasalll
1. Kemendagri berdomisili di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110, Indonesia dan Ditjen Bina Bangda berdomisili di Jl. Taman Makam Pahlawan no. 20, Kalibata, Jakarta Selatan, Indonesia. 2. SNV berkantor pusat di Dr Kuyperstraat 5, 2514 BA, The Hague, The Netherlands, dan kantor perwakilan SNV di Indonesia beralamat di Jalan Kemang Selatan XII No.12 Jakarta Selatan 12580 Jakarta Indonesia. 3. Dalam hal terjadi perubahan domisili, masing-masing Pihak wajib menginformasikan secara tertulis kepada Pihak lainnya.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal12
Setiap perselisihan/perbedaan terhadap penafsiran dan pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi dian tara PARA PIHAK. PERUBAHAN Pasal13
L Setiap perubahan atas MSP ini wajib dilakukan setelah diadakan konsultasi dan dengan persetujuan tertulis bersama dari PARA PIHAK. 2. Perubahan dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh PARA PIHAK.
PENUTUP
Pasal14 1.
MSP ini dibuat dalarn rangkap 4 (ernpat), rnasing-rnasing 2 (dua) rangkap dalarn bahasa Indonesia dan 2 (dua) rangkap dalarn bahasa Inggris, ditandatangani oleh PARA PIHAK, keernpatnya rnernpunyai kekuatan hukurn yang sarna.
2.
Dalarn hal terjadi perbedaan Indonesia yang berlaku.
penafsiran,
dokurnen
dalarn
bahasa
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
KEPALA PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR. NEGERI
CHIEF EXECUTIVE OFFICER STICHTING SNV NEDERLANDSE ONTWIKKELiN d§ORGltNlSATIE
Signed Dr. YUV"ARTO H, M.Pd.
Signed i)ltLERT VAN DEN HAM
ARABAN PROGRAM I. PROGRAM
A. FOKUSPROGRAM Fokus utama dari program kerjasama antara Kemendagri dan Stichting SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie yang selanjutnya disingkat "SNV" adalah untuk mendukung program pemerintah Indonesia dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Wilayah. B. RUANG LINGKUP
Cakupan program kerjasama ini adalah: 1. Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan, meliputi :
1) Produksi pertanian yang berkelanjutan 2) Pengolahan Pasca Panen Hasil Perkebunan, Peternakan dan Perikanan 3) Akses terhadap pasar 4) Akses untuk mendapatkan dana 5) Pelatihan Keterampilan 2. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi, meliputi ; 1) Sanitasi Pedesaan dan Kota Ked! 2) Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih 3) Pelatihan keterampilan 3. Energi Baru dan Terbarukan, meliputi ; 1) Pengolahan Limbah Ternak, Hasil Industri Rumah Tangga 2) Pelatihan keterampilan
Pertanian dan
Limbah
4. Respon Terhadap Perubahan Iklim, meliputi; 1) Dukungan dalam penyusunan perencanaan dan implementasi kegiatan respon terhadap perubahan iklim. 2) Dukungan untuk pelestarian hutan desa. 3) Pelatihan dan alih teknologi untuk pertanian tepat musim. C. MANAJEMEN
1. Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) a. SNV bersama Mitra Kerjasama (selanjutnya disebut "Ditjen Bina Bangda") menyiapkan Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program yang memuat: 1) Pendahuluan; 2) Tujuan; 3) Sasaran; 4) Hasil yang diharapkan; 5) Kegiatan;
6) 7) 8) 9)
Tenaga KerjajTenaga Ah1i; Lokasi dan Kelompok Sasaranj Penerima Manfaat; Pembiayaan; dan Penutup.
b. Rencana Induk Kegiatan ditandatangani oleh SNV dan Ditjen Bina Bangda. C.
Rencana Induk Kegiatan dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan, dan disampaikan kepada masingmasing Pemerintah Daerah di wilayah kerja.
2. Rencana Kegiatan Tahunan a. SNV menyiapkan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program di masing-masing wilayah kerja, yang memuat: 1) Pendahuluan; 2) Tujuan; 3) Sasaran; 4) HFtsil yang diharapkan; 5) Kegiatan; 6) Tenaga KerjajTenaga Ahli; 7) Peran serta Pihak Ketiga; 8) Lokasi Pe1aksanaan dan Kelompok SasaranjPenerima Manfaat; 9) Pembiayaan; 10) Jadwal Pelaksanaan Program; dan 11) Penutup b. Rencana Kegiatan Tahunan dikonsultasikan oleh SNV kepada Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Ditjen Bina Bangda. c. Rencana Kegiatan Tahunan ditandatangani oleh SNV dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta diketahui oleh pemerintah Provinsi dan Ditjen Bina Bangda. d. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan rujukan bagi SNV dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah kerja. 3. Pembiayaan Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama ini bersumber dari anggaran SNV yang diperkirakan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Euro dan dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan program selama 3 (tiga) tahun. #--~~
t
4. Lokasi
1. Lokasi pelaksanaan program SNV meliputi Provinsi: 1) Sumatera Barat meliputi Kabupaten Sijunjung dan Padang Pariaman. 2) Jambi meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Bungo. 3) Lampung meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu dan Tanggamus. 4) Jawa Barat meliputi Kabupaten Bandung dan Cirebon. 5) Jawa Tengah meliputi Kabupaten Boyolali dan Wonosobo. 6) Jawa Timur meliputi Kabupaten Malang, Trenggalek dan Situbondo. 7) Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sambas dan Singkawang. 8) Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya. 9) Nusa Tenggara Barat meliputi Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur; dan 10) Nusa Tenggara Timur meliputi Kabupaten Manggarai, Ngada dan Timor Tengah Utara. 2.
Penambahan kabupaten/kota dalam satu provinsi yang sudah tersebut di atas harus disetujui Pemerintah Provinsi dan dilaporkan ke Ditjen Bina Bangda.
II.PELAKSANAAN A. Tingkat Pusat
1. Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda memfasilitasi dalam. mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama, baik di tingkat pusat maupun daerah. 2. Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja. 3. Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda bersama dengan instansi terkait tingkat pusat memfasilitasi pengurusan penempatan dan perpanjangan izin kerja tenaga asing SNV di tingkat pusat dan daerah. 4. Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda memfasilitasi dan membina Pemerintah Daerah di wilayah kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.
5. Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda membentuk Koordinasi Pusat untuk mengefektifkan pelaksanaan MSP.
Tim
6. Tim Koordinasi Pusat me!akukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama. 7. Ditjen Bina Bangda dengan memperhatikan masukan dari Tim Koordinasi Pusat menyampaikan laporan kegiatan tahunan SNV kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri (AKLN).
B. Tingkat Provinsi 1. Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggung-jawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama dengan SNV di daerahnya. 2. Dalam rangka perpanjangan penugasan tenaga asing SNV, Bappeda menyiapkan dan menyampaikan rekomendasi dan dokumen hasil eyaluasi kinerja tenaga asing SNV terse but kepada Ditjen Bina Bangda. 3. Gubernur melalui Bappeda memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja SNV dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan. 4. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi dapat membentuk Tim Koordinasi Provinsi yang terdiri dari unsur instansi terkait.
C. Tingkat KabupatenlKota 1. Bupati/Walikota
melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggungjawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama dengan SNV di daerahnya.
2. Bappeda memfasilitasi SNV
pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan
3. Bappeda bersama-sama mitra loka! SNV memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur instansi terkait.
D. Peran serta Pihak Ketiga 1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, SNV dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan yang berbadan hukum dan secara sah terdaftar di KESBANGPOL di Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. SNV memberitahukan kepada Pemerintah Daerah tentang peran serta pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama. III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1. SNV, Ditjen Bina Bangda, dan Pemerintah Daerah menyepakati
program/kegiatan dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau dan di evaluasi. 2. Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan SNV tiga kali selama periode MSP atau sesuai kebutuhan dan kesepakatan pada lokasi programfkegiatan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada butir III. 1 atas beban biaya SNV 3. Tim Koordinasi Pusat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama pada lokasi program/kegiatan, sesum kebutuhan atas beban biaya APBN, dan dapat berkoordinasi dengan SNV 4. Apabila diperlukan, SNV dapat mengundang perorangan atau lembaga independen untuk me1akukan pemantauan, dan dilaporkan ke Ditjen Bina Bangda. 5. Tim Koordinasi Pusat yang melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, memberikan umpan balik kepada SNV. 6. Pemerintah Provinsi danfatau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemantauan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan SNV, atas beban biaya APBD, yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalarn Negeri melaluL Ditjen Bina Bangda 7. Hasil evaluasi akhir dan Rapat Koordinasi Nasional dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperpanjang MSP. IV. PELAPORAN DAN PUBLIKASI A. PELAPORAN
1. SNV menyusun dan menyampaikan Laporan tengah tahunan dan Tahunan kepada Ditjen Bina Bangda dengan tembusan ke pemerintah daerah. 2. Laporan tengah tahunan memuat ringkasan kegiatan.
3. Materi Laporan tengah tahunan dan Laporan Tahunan, memuat: a. Pendahuluan; b. Tujuan; c. Sasaran; d. Keluaran/Hasil yang dicapai; e. Lokasi Pelaksanaan dan Kelornpok PeneriIna ITlanfaat; f. Kegiatan yang telah dilaksanakan; g . Tenaga Kerja/Tenaga Ahli yang digunakan; h. Peran serta Pihak Ketiga; i. Pernbiayaan; j. Perrnasalahan dan Upaya PeITlecahannya; k. Penutup 4. Apabila diperlukan, SNV dapat rnenyarnpaikan laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada Ditjen Bina Bangda. B. PUBLIKASI
1. SNV rnelakukan koordinasi dengan Ditjen Bina Bangda ITlengenai publikasi selain dari ruang lingkup kerjasaITla sebagai ITlana diatur dalarn MSP. 2. SNV bersaTI1a-saITla dengan Ditjen Bina Bangda, serta PeITlerintah Daerah dapat ITlelakukan publikasi bersaITla tentang hasil pelaksanaan prograTI1 kerjasaITla. V. PENUTUP
Arahan Prograrrl ini ITlerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MeITlorandutn Saling Pengertian antara KeITlenterian DalaITI Negeri Republik Indonesia dan SNV. DIBUAT di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2013 dalarn rangkap 4 (ernpat) asli, masing-rnasing 2 (dua) dalaITI bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, keempatnya rneITIpunyai nilai keabsahan yang saITIa. Dalarn hal terjadi perbedaan penafsiran, dokumen dalarn bahasa Indonesia ITIenjadi rujukannya. KEPALA PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA ~UAp.. NEGERI
Signed Dr. YUSHARTO H, M.Pd
CHIEF EXECUTIVE OFFICER STICHTING SNV NEDERLANDSE ONTWIKKELJ.HfV;&R8AN.lSATIE
Signed 1{LLERT VAN DEN HAM
6
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND STICHTING SNV NEDERLANDSE ONTWIKKELINGSORGANISATIE ON INTEGRATED AND SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAM
On this day,
7th
of October 2013, we the undersigned below:
1.
The Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia or "MoHA" in this Memorandum of Undertanding represented by Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd, the Head of Centre for Management of Overseas Cooperation, located at Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat - Indonesia 10110, hereinafter referred to as THE FIRST PARTY.
2.
Stichting SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie or "SNV", is an international non-governmental development organization (NGO) that is humanitarian, non-sectarian, non political and non-profit, in this Memorandum of Understanding represented by ALLERT VAN DEN HAM, Chief Executive Officer of SNV located at Jalan Kemang Selatan XII No. 12 South Jakarta - Indonesia 12560, hereinafter referred to as THE SECOND PARTY.
THE FIRST and THE SECOND PARTY, hereinafter collectively referred to as THE PARTIES have agree to cooperate and to establish Memorandum of Understanding with the provisions as follows:
OBJECTIVE Article 1
The objective of this Memorandum of Understanding, hereinafter referred to as "MoU", is to provide a legal framework for cooperation between THE PARTIES to support the program of the Government of the Republic of Indonesia on Integrated and Sustainable Regional Development to improve the Regional Community Welfare.
SCOPE Article 2
THE PARTIES agree to cooperate in the following programs: 1) Sustainable and Integrated Agriculture; 2) Water Supply and Sanitation Provision; 3) New Energy and Renewable Energy; and 4) Response to Climate Change.
AREAS OF COOPERATION Article 3 1.
THE PARTIES agree to cooperate in the following provinces: West Sumatra, Jambi, Lampung, West Java, Central Java, East Java, West Kalimantan, Central Kalimantan, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara.
2.
Any change of the geographical working areas shall be agreed in writing by THE PARTIES.
3.
Should there be any disaster occurring outside of the areas of cooperation set forth in paragraphs 1 and 2, THE SECOND PARTY may provide assistance for disaster affected community in cooperation with relevant agencies at the central and regional levels, and by informing the same to MoHA not later than 1 (one) month after the first delivery of assistance
COUNTERPART Article 4
To implement this MoU, THE FIRST PARTY appoints the Directorate General of Regional Development, as a counterpart of THE SECOND PARTY, hereinafter referred to as "DITJEN BINA BANGDA".
PROGRAM DIRECTION Article 5 L
THE PARTIES shall prepare a Program Direction, which shall constitutes as an intergral part of this MoU in appendix and shall containing program focus, program scope, program funding, the locations of program implementation, mechanisms of implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, as well as conclusion.
2
2. All programs to be implemented in this cooperation shall be in line with the local priority and needs. 3.
Details of programs or projects are set out in a Master Plan (Three-Year Plan) and in Annual Working Plans.
PLAN OF OPERATION Article 6
1. THE SECOND PARTY shall prepare and submit a Master Plan containing overall three-year programs to DITJEN BINA BANGDA to obtain approval. 2.
THE SECOND PARTY, facilitated by DITJEN BINA BANGDA, shall consult 'with Local Government in preparing an Annual Plan containing the overall annual plan of activities.
3. The Master Plan and Annual Plan should be approved by DITJEN BINA BANGDA and THE SECOND PARTY.
OBLIGATIONS Article 7 1. THE FIRST PARTY shall:
a. Facilitate THE SECOND PARTY in arranging visa, working permit, stay permit, entry and reentry permit for THE SECOND PARTY's foreign staff in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; b. Facilitate THE SECOND PARTY in arranging customs and tax exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian ~. laws and regulations; c. Monitor and evaluate the implementation of the program activities based on the agreed locations in cooperation with related government institutions and evaluate the implementation of the program activities described within this MoU.
2. THE SECOND PARTY shall: a. Comply with all applicable laws and regulations in Indonesia; b. Implement all programs that have been mutually agreed under this MoU; 3
c.
Provide financial assistance, necessary for the implementation of all programs as stipulated in Program Direction in accordance with the Master Plan and Annual Working Plan that have been agreed under this MoU;
d. Provide equipment and facilities necessary for the implementation of all programs, and provide foreign experts only in so far as Indonesian experts are not available, in the framework of transfer of knowledge and technology to the local staff and communities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations. Any changes of foreign experts shall be agreed in writing by THE PARTIES; e.
Put priority on the use of locally made and environmental friendly products for all equipment and materials used in implementing the program activities;
f.
Provide training and technical assistance in implementing the programs focused on community and building the capacity of human resources as well as the welfare of the beneficiaries;
g.
Limit the number of foreign staff in the central management structure, up to as many as 3 (three) persons;
h. Require all foreign staff of THE SECOND PARTY to follow orientation held by THE FIRST PARTY; 1.
Require all foreign staff of THE SECOND PARTY to comply with immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedure;
j. Inform any changes or omission of agreed programs and secure written approval by the Ditjen Bina Bangda; k. Support and strengthen rural communities and institutions capacity in designing and arranging the program/project; L Maintain Indonesian's good image in the International forum and refrain from publishing any negative information that may intentionally damage Indonesian reputation; m. Coordinate with the THE FIRST PARTY regarding any national or international publication on Indonesia initiated by THE SECOND PARTY; n. Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to THE SECOND PARTY's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the project conducted by the Ditjen Bina Bangda together with related institutions;
4
o. Consult and coordinate with THE FIRST PARTY and Local Government in order to ensure smooth program implementation; p. Monitor and evaluate program implementation by local partners funded by THE SECOND PARTY and auditing those partners, if necessary; q. Submit progress reports to THE FIRST PARTY annually, with copy to the local government; r.
To include THE FIRST PARTY's logo/Local Governments In every activities undertaken by THE SECOND PARTY.
LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF THE SECOND PARTY AND ITS PERSONNEL Article 8
1. THE SECOND PARTY assures that its activities and staff assigned in their official status under this Mo U, shall: a. Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Be in line with The Unitary State of The Republic of Indonesia's interest; c.
Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements;
d. Respect to the customs, traditions, and culture, religions, and beliefs of the local community; e.
Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities;
f.
Refrain from engaging in any political and commercial activities;
g.
Refrain from conducting any religious and or belief propagation that potentially sabotage the religious stability condition in Indonesia;
h. Not doing fund raising activities from individuals or local organizations in Indonesia to support its programs and activities; i.
Not utilize the frame work of cooperation under this MoU, and any agreement under this MoU as an offset scheme for carbon trading from the third party.
5
2. Any Violation of any provision in paragraph 1 will result in measures by the relevant authorities in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia and may lead to revocation of permit for SNV and or the personnel concerned and termination of the program.
STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS SUPPORTER Article 9
L Equipment and materials provided/purchased by THE SECOND PARTY to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program. 2. If THE SECOND PARTY wishes to change of purpose and or abolish of the equipment and materials before the end of the program, such change shall be consulted with THE FIRST PARTY and shall be agreed in writing by THE SECOND PARTY and THE FIRST PARTY. 3. After the completion of the program, disposal of the equipment and materials should be discussed by THE PARTIES. 4. The said handing over of the materials and equipment shall be documented in Handing Over Minutes accordance with the Indonesian laws and regulations.
DURATION Article 10
L This MoU shall enter into force on the date of shall remain in force until 7th of October 2016.
7th
of October 2013 and
2. This MoU may be terminated by either party at any time by sending a written notification at least six (6) months in advance. 3. If any unexpected condition prevails that makes THE SECOND PARTY unable to continue this MoU, THE SECOND PARTY should submit a written notification to the Ditjen Bina Bangda with appropriate reasons of its termination intention within period of at least 6 (six) months in advance. The termination of this MoU shall not affect the completion of ongoing programs made under this MoU except by mutual written consent of THE PARTIES.
DOMICILE ARTICLE 11
1. The MoHA is domiciled at Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Central Jakarta 10110, Indonesia, and Ditjen Bina Bangda is domiciled at JL Taman Makam Pahlawan no. 20, Kalibata, South Jakarta, Indonesia. 2. SNV has its headquarter at Dr Kuyperstraat 52514 BA, The Hague, The Netherlands. and having its representative office in Indonesia at Jalan Kemang Selatan XII No.12 South Jakarta 12560, Indonesia. 3. If any change occurs in address or domicile, each party shall inform the other party.
SETTLEMENT OF DISPUTES Article 12
Any dispute between THE PARTIES concerning the interpretation onlor application of this MoU shall be settled amicably through consultation or negotiation between THE PARTIES.
AMENDMENT Article 13
1. Any amendment or revision of this MoU shall be made after consultation and in mutual agreement in writing by THE PARTIES.
"'
2. Such amendment shall constitute an integral part of this MoU and shall come into force on the date as may be determined upon by THE PARTIES.
7
CLOSING Article 14 1.
Done in 4 (four) duplicate, each of 2 (two) texts in Indonesian and English languages, signed by THE PARTIES, all of 4 (four) texts being equally authentic.
2.
In the case of any divergence Indonesian language will prevail.
of interpretation,
the
doculTlent
in
THE FIRST PARTY
THE SECOND PARTY
HEAD OF CENTRE FOR MANAGEMENT OF OVERSEAS COOPERATION
CHIEF EXECUTIVE OFFICER STICHTING SNV NEDERLANDSE ONTWIKKELINGSORGANISATIE
Signed Dr. YUSHARTO H, M.Pd
Signed ALLERT VAN DEN HAM
8
PROGRAM DIRECTION I.
PROGRAM A.
PROGRAM FOCUS
The primary focus of the cooperation betWeen the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia (MoHA) and Stichting SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie hereinafter referred to as "SNV" is to support the program of the Government of the Republic of Indonesia in Improving the Community and Regional Welfare. B. SCOPE
Scopes of the program shall be as follows: 1. Sustainable and Integrated Agriculture, covering: 1) Sustainable agricultural production 2) Post Harvest Management of Agriculture, Livestock and Fisheries 3) Access for market 4) Access to gain funds 5) Training skills 2. Water Supply and Sanitation, covering: 1) Rural and small town sanitation 2) Water Supply Management System 3) Training skills 3. New Energy and Renewable Energy, covering: 1) Livestock, Agricultural and Industrial Household Waste 2) Training skills 4. Response to Climate Change, covering: 1) Support to planning and implementing to climate change activities 2) Support to Village Forest Conservation 3) Right season agriculture through training and transfer model and technology. .~. C.
MANAGEMENT
1. Master Plan (Three-Year Plan)
a. SNV together with its Partner (hereinafter referred to as "Ditjen Bina Bangda") shall prepare a Master Plan of Operation (a ThreeYear Plan) as a reference for the program implementation, containing: 1) Introduction; 2) Goals; 3) Objectives; 4) Expected Outputs; 5) Activities; 1
6) 7) 8) 9)
Employees/Experts; Locations and Target Groups/Beneficiaries; Funding; and Closing.
b. The Master Plan shall be signed by both SNV and Ditjen Bina Bangda. c. The Master Plan shall be used as terms of reference to prepare Annual Work Plans, and shall be submitted to the Local Governments in each respective working area.
2. Annual Work Plan a. SNV shall prepare Annual Work Plans as terms of reference for the implementation of program in each respective working area, containing: 1) Introduction; 2) Goals; 3) Objectives; 4) Expected Outputs; 5) Activities; Employees/Experts; 6) 7) Third Party's Participation; 8) Locations and Target Groups/Beneficiaries; 9) Funding; 10) Schedule of Program Implementation and; 11) Closing. b. The Annual Plan of Operation shall be consulted by SNV to the Local Government, facilitated by the Ditjen Bina Bangda. c. The Annual Work Plan shall be signed by SNV and Regency/ City, and acknowledged by Regional Government of Province and Ditjen Bina Bangda d. The Annual Work Plan shall be used as terms of reference for SNV and Local Governments in the implementation of activities in the respective working area.
3. Funding Funding for the implementation of these cooperation programs are sourced from SNV's budget which is estimated at 10.000.000 (ten million) Euro and can be increased or decreased in accordance with the development of the program for the period of 3 (three) years.
2
4. Locations 1. SNV programs shall be carried out in the following provinces: 1) Province of West Sumatra covering Regency of Sijunjung and Padang Pariaman. 2) Province of Jambi covering Regency of Muaro Jambi and Bungo. 3) Province of Lampung covering Regency of South Lampung, Pringsewu and Tanggamus. 4) Province of West Java covering Regency of Bandung and Cirebon. 5) Province of Central Java covering Regency of Boyolali dan Wonosobo. 6) Province of East Java covering Regency of Malang, Trenggalek and Situbcndo. 7) Province of West Kalimantan covering Regency of Sambas dan Singkawang. 8) Province of Central Kalimantan covering Regency of Pulang Pisau and City of Palangkaraya. 9) Province of West Nusa Tenggara covering West Lombok and East Lombok; and 10) Province of East Nusa Tenggara covering Regency of Manggarai, Ngada and Timur Tengah Utara. 2. Any addition of District/City in the provinces set forth herein shall be approved by Provincial Governments and reported to Ditjen Bina Bangda. II. IMPLEMENTATION A. Central Level 1. The MoHA through Ditjen Bina Bangda shall facilitate optimum implementation of cooperation programs at both central and local levels. 2. The MoHA through Bina Bangda shall disseminate information on the cooperation programs to Provincial and District/City Governments in each respective working area. 3. MoHA through Ditjen Bina Bangda and relevant institutions at the central level shall facilitate placement and working permit extension of foreign staffs of SNV at the central and regional levels. 4. The MoHA through the Ditjen Bina Bangda shall facilitate and supervise Local Governments in the respective working area to optimize the implementation of annual activities.
3
5. The MoHA through Ditjen Bina Bangda shall establish a Central Coordination Team to ensure effectiveness of the implementation of MoU. 6. The Central Coordination Team will conduct monitoring evaluation of the implementation of cooperation activities.
and
7. Ditjen Bina Bangda by taking into consideration inputs from the Central Coordination Team shall submit SNV Annual Reports to the Minister of Home Affairs through Centre for Administration of Overseas Cooperation (AKLN). B. Provincial Level
1. Governor through the Regional Planning Boards (Bappeda) shall be responsible to optimize the implementation of the cooperation program with SNV in respective working area. 2. In order to extend the assignment period of foreign staffs of SNV, Regional Planning Boards shall provide recommendations and documents on performance evaluation results of SNV foreign staffs to Ditjen Bina Bangda. 3. Governor through the Regional Planning Boards shall facilitate District/ City Governments within SNV working areas to optimize the implementation of annual activities. 4. In order to facilitate the implementation of the program, Provincial Governments may establish a Provincial Coordinating Team consisting of related institutions. C. District/City Level
1. The District Leader/Mayor through the Regional Planning Board (Bappeda) shall be responsible to optimize the implementation of cooperation program with SNV in their respective working area. 2. Regional Planning Board shall facilitate cooperation program with SNV.
implementation of the
3. Regional Planning Board together with local partners of SNV shall facilitate communities to participate in the implementation of the program. 4. In order to facilitate the implementation of the cooperation program, District/Municipal Governments may establish a District/City Coordinating Team, consisting of related institutions.
4
D. Participation of Third Parties 1. In order to implement its activities, SNV may involve local communities, universities, NGOs and foundations which incorporated law and officially registered with KESBANGPOL at the Central Government and Local Government.s. 2. SNV shall inform Local Governments of participation of a third party in the implementation of the cooperation activities.
III. MONITORING AND EVALUATION
1. SNV, Ditjen Bina Bangda, and Local Governments shall agree on programs/ activities and selection of locations to be monitored. 2. The Central Coordinating Team shall monitor and evaluate the development of the implementation of SNV programs/activities three times during the period of MoU or based on need and agreement in the agreed locations as contemplated in point III. I above at SNV expense. 3. The Central Coordinating Team may monitor and evaluate the cooperation activities in the program/activity locations on the National Budget funding, and may make coordination with SNV. 4. SNV may, if necessary, invite independent individuals or institutions to undertake monitoring, and they should be reported to Ditjen Bina Bangda. 5. The Central Coordinating Team which undertakes monitoring and evaluation progress of the implementation of the programs / activities shall give feedbacks to SNV. 6. Provincial and/or District/City Governments can undertake monitoring regularly and/or incidentally of the implementation of the SNV programs/activities at the expense of Local Government's Budget, the result of which shall be reported to the Minister of Home Affairs through the Ditjen Bina Bangda. 7. Results of final valuation and National Coordination Meeting shall be put into consideration for MoU extension. IV. REPORTING AND PUBLICATION A. REPORTING 1. SNV shall prepare and submit Mid-Year reports and Annual Reports
to Ditjen Bina Bangda with copy to the local government. 2. Mid-year reports shall contain a summary of activities. 5
3. The Annual Report shall contain: a. Introduction; b. Goals; c. Objectives; d. Expected Outputs; e. Locations and Target Groups/Beneficiaries; f. Implemented Activities; g. Employees/Experts; h. Participation of Third Parties; i. Funding; j. ProbleITls and Solutions; k. Closing. 4. SNV may, if necessary, sublTIit incidental reports as needed to Ditjen Bina Bangda. B. PUBLICATION
1. SNV shall make coordination with Ditjen Bina Bangda on publication of anything out of the scope of the cooperation as stated in the MoV. 2. SNV together with the Ditjen Bina Bangda and Local GovernITlents may jointly publicize results of the cooperation progralTI.
V.
CLOSING
This Program Direction constitutes an integral part of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Horne Affairs of the R.epublic of Indonesia and SNV. DONE at Jakarta, on the 7th of October 2013, in 4 (four) originals, each of 2 (two) texts in Indonesian and English languages, all of 4 (four) texts being equally authentic. In the case of any divergence of interpretation, the doculTIent in Indonesian language shall prevail.
HEAD OF CENTRE FOR MANAGEMENT OF OVERSEAS COOPERATION
Signed Dr. 'Y'tJSHARTO H, M.,Pd.
CHIEF EXECUTIVE OFFICER STICHTING SNV NEDERLANDSE ONTWIKKELINqfiORGANISATIE
Signed ALLERT VAN DEN HAM
6
