Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu enam (9 Juni 2006), yang bertanda tangan di bawah ini:

NCB Interpol Indonesia - Nota Kesepahaman Antara RI - Organisasi Internasional Untuk Migrasi Selasa, 20 Juli 2010 23:27

NOTA KESEPAHAMAN Antara KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dengan ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK MIGRASI Dalam IMPLEMENTASI PERPOLISIAN MASYARAKAT dan PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu enam (9 Juni 2006), yang bertanda tangan di bawah ini: 1. KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. ADANG DARADJATUN, selaku WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disingkat Polri), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di JI. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. JOHN STEPHEN COOK, selaku Ketua Missi dari Lembaga The International Organization for Migration (Organisasi Internasional untuk Migrasi, selanjutnya disebut IOM/OIM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama The International Organization for Migration berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".

Menimbang: 1. Bahwa seiring perkembangan masyarakat modern, sejumlah satuan kewilayahan Polri telah atau sedang mengimplementasikan model Community Policing yang pada hakekatnya didasarkan pada konsep dan bentuk - bentuk pembinaan serta pengamanan swakarsa, melalui program fungsi Bimbingan Masyarakat (Bimmas) yang sesuai dengan nilai-nilai sosial kultural bangsa Indonesia. 2. Bahwa Polri harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menunjukan transparansi akan setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian, dan manfaat, sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap masyarakat (akuntabilitas publik).

1/5


3. Bahwa dalam mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, Polri mengembangkan sistem pembinaan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan program-program pendidikan, latihan, dan membangun serta membina kemitraan dengan lembaga-lembaga donor, untuk mengembangkan kemampuan Polri dalam memberikan layanan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, demokrasi, dan akuntabilitas. 4. Bahwa dengan didasarkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia, maka International Organization for Migration (IOM/OIM) adalah organisasi yang akan melaksanakan program-program pendanaan dan pelatihan dengan jasa konsultasi serta kegiatan kerjasama teknis. 5. Bahwa IOM/OIM mendukung integrasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan standar HAM ke dalam kebijakan serta praktek sehari-hari Polri pada lokasi proyek International Organization for Migration (IOM/OIM) yaitu di Kepolisian Daerah dan jajaran Lembaga Pendidikan Polri untuk berkembang menjadi sebuah organisasi penegak hukum yang profesional, bertanggung jawab, dan efektif.

Dasar: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Organization for Migration (IOM/OIM), tanggal 14 Oktober 2004, mengenai Kerjasama Migrasi. Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepaham membuat Nota Kesepahaman tentang Implementasi Perpolisian Masyarakat dan Pelatihan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Maksud dan Tujuan 1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah memberikan landasan hukum pada upaya-upaya yang telah dilakukan antara Para Pihak dalam memberikan layanan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, demokrasi, dan akuntabilitas. 2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya implementasi Polmas (Community Policing) dan pelatihan HAM di Iingkungan Polri.

Pasal 2 Ruang Lingkup

2/5


Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 1. Implementasi Perpolisian Masyarakat di lokasi-lokasi pilot project, integrasi Perpolisian Masyarakat ke dalam Lembaga Pendidikan Polri, dan pendirian Pusat Studi dan Pengembangan Perpolisian Masyarakat (PSP Polmas); 2. Pelatihan tentang HAM di lokasi-lokasi pilot project dan integrasi bahan ajaran HAM berstandar Internasional; 3. Kegiatan-kegiatan untuk merespons berbagai perubahan yang diperlukan dalam mendukung upaya-upaya reformasi Polri.

Pasal 3 Pertanggungjawaban 1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai peran dari anggota PIHAK PERTAMA yang turut serta dalam berbagai kegiatan proyek di Jakarta dan Propinsi-Propinsi lainnya di Indonesia. 2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengelolaan proyek secara keseluruhan dan atas pemantauan anggaran proyek untuk menjamin bahwa berbagai komponen proyek dilaksanakan sesuai dengan kondisi keuangan dan batas¬-batas proyek dengan standar kebijakan-kebijakan PIHAK KEDUA serta garis pedoman negara donor.

Pasal 4 Pelaksanaan 1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada Dokumen Proyek sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 2. Dokumen Proyek sebagaimana tersebut pada ayat (1), berisi struktur manajemen, tujuan dan sasaran proyek yang akan dicapai. 1. Setelah Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Para Pihak, segera dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari anggota kedua belah pihak yang akan mengimplementasikan Proyek. 2. Para Pihak mengadakan Konsultasi setiap saat jika diperlukan selama pembangunan dan pelaksanaan proyek ini yaitu dengan membantu pihak penerima bantuan dengan cara yang sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan tanggung jawab seperti yang tertuang dalam Dokumen Proyek. 1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini sampai dengan berakhirnya Perjanjian antara Pemerintah Republik

3/5


Indonesia dan International Organization for Migration (IOM/OIM), tanggal 14 Oktober 2004, mengenai Kerjasama Migrasi, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2006. 2. Apabila Pemerintah Republik Indonesia memperpanjang Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan PIHAK KEDUA, maka jangka waktu Nota Kesepahaman ini akan dilakukan adendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 1. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh Para Pihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir, setelah pihak yang bemiat mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan maksudnya secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. 2. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi keabsahan dan kelangsungan kegiatan proyek.

Pasal 5 Kelompok Kerja dan Konsultasi

Pasal 6 Perbedaan Pendapat

Setiap perbedaan pendapat yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau konsultasi.

Pasal 7 Jangka Waktu

Pasal 8 Pengakhiran Nota Kesepahaman

Demikian Nota Kesepahaman ini, ditandatangani pada tempat dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) naskah asli, bermaterai cukup, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

4/5


5/5

Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu enam (9 Juni 2006), yang bertanda tangan di bawah ini:

Recommend Documents