RENOVASI RUMAH TINGGAL. Pada hari ini,., tanggal.. kami yang bertanda tangan di bawah ini : :

Profesional | Jujur | Amanah

KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN/RENOVASI RUMAH TINGGAL _________________________________________________________________

Pada hari ini, ………., tanggal ……………….. kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat No. Telp/HP No. KTP

: …………………………….. : …………………………….…………………………….……………………………. …………………………….…………………………….……………………………. : …………………………….. : ……………………………..

Dalam hal ini bertindak sebagai Pemilik Rumah Tinggal, dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. Dan; Nama Alamat Jabatan No. KTP

: …………………………….. : …………………………….…………………………….……………………………. …………………………….…………………………….……………………………. : …………………………….. : ……………………………..

Dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana pekerjaan dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Rumah Tinggal yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang terletak di …………………………….…………………………….……………………………. Pihak Kedua siap dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan renovasi tersebut, yang pembiayaannya ditanggung oleh Pihak Pertama, dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 Tujuan Kontrak Tujuan kontrak ini adalah bahwa Pihak Kedua melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Renovasi Rumah Tinggal Dua Lantai milik Pihak Pertama yang berlokasi tersebut diatas. Pasal 2 Bentuk Pekerjaan Bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah : Renovasi Rumah Tinggal, dengan jenis pekerjaan sesuai dengan RAB (terlampir).

Office Telp Email Website

: : : :

Jl. H. Jian IIB/51 RT.08/07, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 0858 1464 8354 | 0812 1351 2718 | 0877 8321 5264 [email protected] | [email protected] | [email protected] mitrarenovasirumah.com | mitraperbaikanrumah.com | www.bangunrumahelegan.com


Pasal 3 Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan Masa Pemeliharaan Waktu pelaksanaan pekerjaan serta masa pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai paling lambat 1 (satu) minggu setelah penanda tanganan kontrak dan pembayaran uang muka (DP) diselesaikan oleh Pihak Pertama. 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama ……….. (……….) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja. 3. Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pasal (3) diatas, tidak dapat diubah oleh Pihak Kedua, kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini. 4. Masa Pemeliharaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung saat Serah Terima Pertama pekerjaan dimaksud. Pasal 4 Pemakaian Bahan Ketentuan dan syarat bahan-bahan yang akan digunakan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut : 1. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk bahan-bahan yang dianggap perlu memilih warna, Pihak Kedua dapat memberikan contoh yang sesuai dengan spesifikasi bahan tersebut untuk diajukan kepada Pihak Pertama agar dapat dipilih demi kelancaran pekerjaan. 2. Untuk bahan-bahan bangunan lainnya, jika Pihak Pertama menginginkan tipe atau merek lain yang lebih mahal, Pihak Pertama hanya menambahkan kelebihan biaya dari harga standar bahan bangunan yang diuraikan dalam kontrak ini. 3. jika terdapat penambahan bahan-bahan finishing baru di luar kontrak ini atau adanya ongkos-ongkos pekerjaan yang lebih mahal dari bahan yang distandarkan dalam kontrak ini maka Pihak Pertama akan menambahkan ongkos pengerjaan tambahan tersebut. Pasal 5 Biaya Adapun biaya renovasi yang sekaligus merupakan Nilai Kontrak Pekerjaan Renovasi Rumah Tinggal tersebut adalah sebesar Rp. ……………….. ( ……………………….. ). Pasal 6 Cara Pembayaran Pembayaran atas pekerjaan renovasi tersebut diatas dilakukan berdasarkan sistem Uang Muka dan 3 (tiga) Termin, dengan perincian sebagai berikut:


: : : :



1. Uang Muka Kerja (DP) sebesar 10% dari Nilai Kontrak, dibayarkan setelah kontrak kerja ditanda tangani kedua belah pihak, yaitu sebesar: 10% x Rp. ……………….. = Rp. ……………….. (………………..………………..………………..……………….. rupiah) 2. Termin I (Kesatu) sebesar 40% dari Nilai Kontrak, dibayarkan saat pekerjaan ……………….. selesai dan pekerjaan ……………….. sedang dalam pelaksanaan: 40% x Rp. ……………….. = Rp. ……………….. (………………..………………..………………..……………….. rupiah) 3. Termin II (Kedua) sebesar 40% dari Nilai Kontrak, dibayarkan saat pekerjaan ……………….. sedang dalam pelaksanaan: 40% x Rp. ……………….. = Rp. ……………….. (………………..………………..………………..……………….. rupiah) 4. Termin III (Ketiga) sebesar 10% dari Nilai Kontrak, dibayarkan setelah seluruh pekerjaan selesai 100%: 10% x Rp. ……………….. = Rp. ……………….. (………………..………………..………………..……………….. rupiah) Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan dengan cara transfer atau setoran tunai ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. Pasal 7

Kenaikan Harga dan Force Majeur Bila di tengah berjalannya pelaksanaan pekerjaan timbul kondisi terjadinya kenaikan harga dan force majeure, maka kedua belah pihak sepakat: 1. Apabila terjadi keadaan force majeur, kedua belah pihak dapat bermusyawarah kembali sebagai usaha mendapatkan kesepakatan dalam menentukan waktu penyelesaian proyek yang mungkin tertunda.Hal-hal yang termasuk Force Majeure dalam kontrak ini adalah : a. Bencana Alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, longsor, kebakaran, huruhara, peperangan, pemberontakan dan epidemi). b. Kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan. 2. Apabila terjadi Force Majeure, Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti yang sah, demikian juga pada waktu Force Majeure berakhir. 3. Keterlambatan karena Force Majeure tidak dikenakan denda. Pasal 8 Denda dan Sanksi Keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, akan dikenakan denda/sanksi sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan.


: : : :



Pasal 9 Pekerjaan Tambah Kurang 1. Semua pekerjaan tambah atau kurang harus dikerjakan atas perintah dan tertulis dari Pihak Pertama. 2. Pekerjaan tambah atau kurang yang dikerjakan Pihak Kedua tanpa seizin Pihak Pertama segala bentuk akibatnya harus ditanggung Pihak Kedua. Pasal 10 Pembatalan Perjanjian 1. Pihak Pertama berhak membatalkan/memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis tiga hari sebelumnya, setelah memberikan peringatan/teguran tiga kali berurut-turut dan Pihak Kedua tidak mengindahkan peringatan tersebut. 2. Pembatalan/pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan apabila Pihak Kedua melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan Pihak Pertama. b. Tidak dapat melaksanakan/melanjutkan pekerjaan. 3. Jika terjadi pembatalan/pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, maka Pihak Pertama dapat menunjuk pemborong lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Pertama segala dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini. Pasal 11 Bea Meterai dan Pajak Bea materai dan pajak yang timbul akibat dari perjanjian ini seluruhnya dibebankan kepada Pihak Kedua, dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. 2. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian terakhir diserahkan kepada putusan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini kedua belah pihak memilih domisili tetap di Kantor Pengadilan Negeri setempat. Pasal 13 Hak dan Kewajiban 1. Pihak Kedua berkewajiban menjaga lingkungan agar tidak terjadi gangguan terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan Pihak Kedua. 2. Pihak Pertama berhak memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk mengeluarkan dari tempat pekerjaan sebagian atau seluruh bahan yang tidak lagi memenuhi spesifikasi teknik. 3. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap barang milik Pihak Pertama yang dipinjamkan dan/atau diserahkan kepada Pihak Kedua meliputi pemeliharaan, menjaga Office Telp Email Website

: : : :



kondisi, perbaikan atau kerusakan, penggantian atas milik Daerah tersebut. Pasal 14 Keselamatan Kerja 1. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak Kedua wajib memperhatikan tanggung jawab atas keselamatan kerja, baik di lingkungan pekerjaan maupun keamanan umum dan ketertiban di tempat kerja 2. Pihak Kedua berkewajiban mengasuransikan tenaga kerja borongan/harian lepas, yang dipekerjakan. 3. Pihak Kedua berkewajiban membayar asuransi bagi tenaga kerja borongan/harian lepas, yang dipekerjakan untuk pekerjaan ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 15 Lain-lain Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini Pasal 16 Ketentuan Penutup Dengan telah ditanda tanganinya Perjanjian ini oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan lampiran-lampiran perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dinyatakan berlaku sejak ditanda tanganinya kontrak kerja ini.

Pihak Pertama, Tim Mitralka `

Pihak Kedua, Pemilik Proyek,

(Meterai Rp. 6000,-)

(………………..………………..)

(………………..………………..)

Cc. - Arsip


: : : :


RENOVASI RUMAH TINGGAL. Pada hari ini,., tanggal.. kami yang bertanda tangan di bawah ini : :

Recommend Documents