PERJANJIAN PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Pada hari ini Senin, 02 September 2013, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap : NIM : Program Studi/Fakultas : Perguruan Tinggi asal : yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama; dan Nama Lengkap : Dr. agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih; Jabatan : Direktur Akademik, Universitas Gadjah Mada; yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat melakukan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Pihak Pertama berhak menerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pasal 2 Pihak Pertama harus kembali bekerja secara penuh di perguruan tinggi asal setelah menyelesaikan program pascasarjana dengan ketentuan masa kerja paling singkat 2 (dua) kali jangka waktu penerimaan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditambah dengan 1 (satu) tahun (2n+1). Pasal 3 Dalam hal Pihak Pertama melakukan pelanggaran ketentuan dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Gadjah Mada, Pihak Pertama wajib mengembalikan seluruh dana Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah diterima ke Kas Negara Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 4 Pihak Pertama bersedia diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada apabila terbukti: a. melakukan tindak pidana; b. melakukan perbuatan asusila; c. mengerjakan ujian atau tes untuk kepentingan dengan menyamar sebagai peserta ujian atau peserta tes (perjokian); d. terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/atau perdagangan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA); e. merusak dan/atau menghilangkan fasilitas Universitas Gadjah Mada; f. melakukan pelanggaran akademik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Program Studi Pascasarjana, Fakultas, dan/atau Sekolah; g. terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 (dua) atau lebih program studi di Universitas Gadjah Mada dalam masa studi yang bersamaan; dan/atau h. diterima sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada melalui cara dan/atau prosedur yang tidak benar,tidak sah, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Universitas Gadjah Mada. Pasal 5 Pihak Kedua memberikan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.
Pasal 6 (1) Dalam hal Pihak Pertama diduga melakukan pelanggaran ketentuan dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Gadjah Mada, dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h, Pihak Kedua berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya pelanggaran dan/atau perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pihak Pertama. (2) Penetapan Pihak Pertama sebagai pelanggar dan/atau pelaku perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pihak Kedua yang didasarkan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan. (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diketahui dan ditandatangani oleh Pihak Pertama. Pasal 7 Dalam hal Pihak Pertama ditetapkan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Kedua dapat membantu Pihak Pertama untuk menyelesaikan administrasi pengembalian Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah diterima Pihak Pertama ke Kantor Kas Negara Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 8 (1) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai permufakatan. (2) Dalam hal penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman. Pasal 9 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas oleh para pihak, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak. Yogyakarta, 02 September 2013 Pihak kedua
Pihak Pertama
(
)
(Dr. agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih)
PERJANJIAN PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Pada hari ini Senin, 01 September 2014, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap : NIM : Program Studi/Fakultas : Perguruan Tinggi asal : yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama; dan Nama Lengkap : Dr. agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih; Jabatan : Direktur Akademik, Universitas Gadjah Mada; yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat melakukan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Pihak Pertama berhak menerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pasal 2 Pihak Pertama harus kembali bekerja secara penuh di perguruan tinggi asal setelah menyelesaikan program pascasarjana dengan ketentuan masa kerja paling singkat 2 (dua) kali jangka waktu penerimaan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditambah dengan 1 (satu) tahun (2n+1). Pasal 3 Dalam hal Pihak Pertama melakukan pelanggaran ketentuan dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Gadjah Mada, Pihak Pertama wajib mengembalikan seluruh dana Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah diterima ke Kas Negara Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 4 Pihak Pertama bersedia diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada apabila terbukti: a. melakukan tindak pidana; b. melakukan perbuatan asusila; c. mengerjakan ujian atau tes untuk kepentingan dengan menyamar sebagai peserta ujian atau peserta tes (perjokian); d. terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/atau perdagangan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA); e. merusak dan/atau menghilangkan fasilitas Universitas Gadjah Mada; f. melakukan pelanggaran akademik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Program Studi Pascasarjana, Fakultas, dan/atau Sekolah; g. terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 (dua) atau lebih program studi di Universitas Gadjah Mada dalam masa studi yang bersamaan; dan/atau h. diterima sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada melalui cara dan/atau prosedur yang tidak benar,tidak sah, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Universitas Gadjah Mada. Pasal 5 Pihak Kedua memberikan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.
Pasal 6 (1) Dalam hal Pihak Pertama diduga melakukan pelanggaran ketentuan dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Gadjah Mada, dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h, Pihak Kedua berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya pelanggaran dan/atau perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pihak Pertama. (2) Penetapan Pihak Pertama sebagai pelanggar dan/atau pelaku perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pihak Kedua yang didasarkan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan. (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diketahui dan ditandatangani oleh Pihak Pertama. Pasal 7 Dalam hal Pihak Pertama ditetapkan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Kedua dapat membantu Pihak Pertama untuk menyelesaikan administrasi pengembalian Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah diterima Pihak Pertama ke Kantor Kas Negara Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 8 (1) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai permufakatan. (2) Dalam hal penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman. Pasal 9 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas oleh para pihak, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak. Yogyakarta, 01 September 2014 Pihak kedua
Pihak Pertama
(
)
(Dr. agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih)
PERJANJIAN PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Pada hari ini Selasa, 25 Agustus 2015, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap : NIM : Program Studi/Fakultas : Perguruan Tinggi asal : yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama; dan Nama Lengkap : Dr. agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih; Jabatan : Direktur Akademik, Universitas Gadjah Mada; yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat melakukan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Pihak Pertama berhak menerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pasal 2 Pihak Pertama harus kembali bekerja secara penuh di perguruan tinggi asal setelah menyelesaikan program pascasarjana dengan ketentuan masa kerja paling singkat 2 (dua) kali jangka waktu penerimaan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditambah dengan 1 (satu) tahun (2n+1). Pasal 3 Dalam hal Pihak Pertama melakukan pelanggaran ketentuan dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Gadjah Mada, Pihak Pertama wajib mengembalikan seluruh dana Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah diterima ke Kas Negara Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 4 Pihak Pertama bersedia diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada apabila terbukti: a. melakukan tindak pidana; b. melakukan perbuatan asusila; c. mengerjakan ujian atau tes untuk kepentingan dengan menyamar sebagai peserta ujian atau peserta tes (perjokian); d. terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/atau perdagangan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA); e. merusak dan/atau menghilangkan fasilitas Universitas Gadjah Mada; f. melakukan pelanggaran akademik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Program Studi Pascasarjana, Fakultas, dan/atau Sekolah; g. terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 (dua) atau lebih program studi di Universitas Gadjah Mada dalam masa studi yang bersamaan; dan/atau h. diterima sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada melalui cara dan/atau prosedur yang tidak benar,tidak sah, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Universitas Gadjah Mada. Pasal 5 Pihak Kedua memberikan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.
Pasal 6 (1) Dalam hal Pihak Pertama diduga melakukan pelanggaran ketentuan dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Gadjah Mada, dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h, Pihak Kedua berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya pelanggaran dan/atau perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pihak Pertama. (2) Penetapan Pihak Pertama sebagai pelanggar dan/atau pelaku perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pihak Kedua yang didasarkan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan. (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diketahui dan ditandatangani oleh Pihak Pertama. Pasal 7 Dalam hal Pihak Pertama ditetapkan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Kedua dapat membantu Pihak Pertama untuk menyelesaikan administrasi pengembalian Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah diterima Pihak Pertama ke Kantor Kas Negara Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 8 (1) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai permufakatan. (2) Dalam hal penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman. Pasal 9 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas oleh para pihak, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak. Yogyakarta, 25 Agustus 2015 Pihak Pertama
(
Pihak kedua
)
(Dr. agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih)
