KESEPAKATAN BERSAMA antara GUBERNUR SUMATERA BARAT tentang PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK PENINGKATAN KEMAJUAN DAN DAYA SAING PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor : 03/M/SKB/III/2007 Nomor : 070-73-2007 Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh, bertempat di padang, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. KUSMAYANTO KADIMAN
: Selaku Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kementerian Negara Riset dan Teknologi yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No.
8
jakarta
10340,
selanjutnya
disebut
PIHAK
PERTAMA. 2. GAMAWAN FAUZI
: Selaku Gubernur Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 51 Padang 25113 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, setuju untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kemajuan dan daya saing Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut : DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kemajuan dan daya saing Provinsi Sumatera Barat. PASAL 2 BENTUK KERJASAMA Kerjasama pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kemajuan dan daya saing Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan asas : a. Pembangunan yang berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan hidup; b. Terciptanya kesejahteraan umum; c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d. Kepastian hukum; e. Kepatutan dalam rangka peningkatan daya saing. PASAL 3 KEDUDUKAN Kedudukan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman atau acauan bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta impelemntasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kemajuan dan daya saing. PASAL 4 FUNGSI Fungsi Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai penyelaras kebijakan bagi penelitian dan pengembangan serta implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kemajuan dan daya saing.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PASAL 5 RUANG LINGKUP (1) Ruang lingkup kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan daya saing, meliputi : a)
Pembangunan ketahanan pangan;
b)
Penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan;
c)
Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi;
d)
Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
e)
pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan;
f)
Pengembangan teknologi sesuai dengan dinamika masyarakat;
(2) Ruang lingkup kerjasama penelitian dan pengembangan untuk peningkatan kemajuan dan daya saing, meliputi berbagai bidang yang disepakati bersama. (3) Ruang lingkup kerjasama pada Ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam program kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan akan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan Badan Litbang Daerah dan Dinas Instansi terkait di Provinsi Sumatera Barat. PASAL 6 PENGORGANISASIAN Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, akan segera dibentuk Tim kerja yang susunan personilnya terdiri dari unsur Kementerian dan unsur Pemerintah Daerah. PASAL 7 TATA LAKSANA (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerjasama yang lebih teknis dan operasional antara Unit Kerja di bawah kewenangan dan koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) di bawah DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat (2)Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat melibatkan pihak ketiga seperti Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya. PASAL 8 PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KNRT; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat; c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. PASAL 9 JANGKA WAKTU (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diakhiri dengan persetujuan para pihak, apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. (2) Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan para pihak, dengan ketentuan pihak yang ingin memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya. (3) Kesepakatan Bersama ini batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundangundangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini. PASAL 10 LAIN-LAIN (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan bersama ini akan diatur dan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
ditetapkan kemudian dalam addendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh para pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat. PASAL 11 PENUTUP Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan masing-masing untuk para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
TTD.
TTD.
GAMAWAN FAUZI
KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
