.ffi" A ,4. ,A.
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN JAKSAAGUNGMUDABIDANGTINDAKPIDANAKHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:KEP-70/|J/2012 NOMOR:KEP-01 /F/FJP/,042012 TENTANG DANKERJASAMADALAMPENEGAKAN KOORDINASI HUKUM TINDAKPIDANAKORUPSI
Padahariini KamistanggallimabulanApril,tahundua ribudua belas,bertempat di Jakarta, yangbdrtanda-tangan di bawahini: 1. V. SONNYLOHO selaku lnspektur Jenderal KementerianKeuangan Republik IndonesiaRepublikIndonesia, dalamhalini bertindak untukdan atasnamaInspektorat JenderalKementerianKeuanganRepublikIndonesia,berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, JakartaPusat 10710,selanjutnyadisebutPTHAK PERTAMA. 2. D. ANDHI NIRWANTOselakuJaksaAgungMudaTindakPidanaKhususKejaksaan RepublikIndonesia,dalamhal inibertindak untukdan atasnamaJaksaAgungMuda Bidang Tindak PidandKhususKejaksaanRepublikIndonesia,berkedudukan dan beralamatdi Jalan SultanHasanudin Nomor1, JakartaSelatan12160,selanjutnya disebutsebagaiPIHAKKEDUA. PIHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUA,secarabersama-sama selanjutnya disebutPARA PIHAK.
hal-halsebagaiberikut: PARAPIHAKterlebihdahulumenerangkan a.
KeuanganRepublik unit kerja Kementerian Jenderalmerupakan bahwa lnspektorat lndonesiayang mempunyaitugas dan fungsi melakukanpengawasanintern di Indonesia; Republik Keuangan Kementerian lingkungan
b.
tugasdan bahwaJaksaAgungMudaBidangTindakPidanaKhususmelaksanakan pidanakhusus; mengenaitindak di bidangyustisial wewenangsertafungsikejaksaan
c.
RepublikIndonesia dan Kejaksaan Republiklndonesia Keuangan bahwaKementerian BersamaAntara diri dalam Kesepahaman sebelumnyatelah saling mengikatkan KementerianKeuanganRepubliklndonesiaRepublikIndonesiaDenganKejaksaan tanggal5 April2012dan NomorKEPRepublikIndonesiaNomorMoU-2/MK.0112012 DalamPelaksanaan Tugas tanggal5 April2012tentangKoordinasi 053/A/JA/0412012 dan Fungsi;dan
d.
dimaksudpada hurufc, sebagaimana Bersam'a Kesepahaman bahwa pelaksanaan BersamaantaraPIHAKPERTAMAdenganPIHAK Kesepakatan ditindaklanjutidengan danbagianyangtidakterpisahkan. satukesatuan KEDUAyangmerupakan
perundang-undangan sebagaiberikut: peraturan Denganmemperhatikan Negara Nomor8 Tahun1981tentangHukumAcaraPidana(Lembaran 1. Undang-Undang RepublikIndonesiaTahun 1981Nomor76, TambahanLembaranNegaraRepublik Nomor3209); lndonesia Kitab Undang2, PeraturanPemerintahNomor27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undang HukumAcara Pidana(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1983 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimanatelah diubah denganPeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahanatas PeraturanPemerintah.Nomor 27 Tahun 1983 tentang NegaraRepublik HukumAcaraPidana(Lembaran Pelaksanaan KitabUndang-Undang NegaraRepubliklndonesia lndonesiaTahun2010 Nomor90, TambahanLembaran No mo r5 1 4 5 ); J.
PeraturanPresidenRepubliklndonesiaNomor47 Tahun2009tentangPembentukan lndonesia. Republik Kementerian Keuangan danOrganisasi
4 . Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor38 Tahun2010tentangOrganisasi dan
TataKerjaKejaksaan Republik Indonesia. 5. PeraturanMenteriKeuanganNomor184/PMK.0'112010 tentangOrganisasi dan Tata KerjaKementerian Keuangan Republik Indonesia,
-2-
0. Perd.Lmqritnksa Agr,tr€ ReflSfik lrdonesia NlonmrFE$P.+ffiWAt/J ^l0ilfffiifi
Terfrris
/1rr-1ig,rr1'gfp- 7rr+ v- ' ,'". 'lksaan Republik Indonesia.
L,"
:rk;in hl'
Ber::
.t guna rr renQan i'
huf,l
,,i;trii atas,PARA PIHAK sepakatuntukmembuatKesepakatan r\an cJan/atau pelaksanaantugas penegakan mengoptimalkan i . r , r q s5la t ' * u , ' BAB I MAKSUDDAN TUJUAN Pasal1
Ber:;,::,',"r MaksLrdKesepakatan i6'adalahuntukmeningkatkankoordinasidan kerjasama PARA PIHAK dalampenl' , ran permasalahan tindakpidanakorupsiyang dilakukanoleh pejabaVeks-pejabat dan pr,
'.li/eks-pegawaiKementerian KeuanganRepublikIndonesia. Pasal 2
pelaksanaantugas dan fungsi Tujuan KesepakatanBersamaini adalahuntukrnewujudkan PARA PIHAK yang bebasdarikolusi,korupsidannepotisme.
BAB II RUANGLINGKUP Pasal3 RuanglingkupdalamKesepakatan Bersama inimeliputi: a. tindaklanjuthasilauditinvestigasi PIHAKPERTAMA terhadappejabaVeks-pejabat dan pegawai/eks-pegawai Kementerian KeuanganRepublikIndonesia yang berindikasi melakukan tindakpidanakorupsi; b. kerjasamapenegakanhukumterkaitdugaanterjadinyatindak pidanakorups!yang dilakukanoleh pejabaUeks-pejabat dan pegawai/eks-pegawai KementerianKeuangan Republik Indonesia; c, koordinasidalampelaksanaan auditinvestigasi oleh PIHAKPERTAMAatas dugaan penyimpangan yangterjadidi lingkungan Kementerian KeuanganRepublikIndonesia: da n d. pembentukan ForumKomunikasi.
-3-
BABIII PELAKSANAAN Pasal4 dan PIHAKPERTAMAterhadappejabaUeks-pejabat Tindaklanjuthasilauditinvestigasi pegawai/eks-pegawai KementerianKeuanganRepublik Indonesia yang berindikasi berikut: sebagai tindakpidanakorupsidilaksanakan melakukan atasdugaanpelanggaran disiplin auditinvestigasi a. PIHAKPERTAMAdalammelakukan Kementerian dan pegawai/eks.pegawai yang dilakukan oleh pejabaUeks-pejabat pidanakorupsi,makaPIHAK indikasitindak RepublikIndonesia menemukan Keuangan kepadaPIHAKKEDUA. hasilauditinvestigasidimaksud PERTAMAmelimpahkan dan b. ApabilaPIHAK KEDUA melakukanproseshukumterhadappejabaUeks-pejabat pegawai/eks-pegawai KeuanganRepublikIndonesia,maka hal tersebut Kementerian kepadaPIHAKPERTAMA. diinformasikan
Pasal5 Kerjasamapenegakanhukum terkait dugaanterjadinyatindak pidana korupsi yang KementerianKeuangan dan pegawai/eks-pegawai dilakukanoleh pejabaUeks-pejabat Indonesia sebagaiberikut: Republik dilaksanakan dan a. ApabilaPIHAK KEDUA melakukanproseshukumterhadappejabaVeks-pejabat pegawai/eks-pegawai KeuanganRepublikIndonesiayang ditindaklanjuti Kementerian dengan permintaanketerangan,maka PIHAK KEDUA menyampaikanbantuan permintaan JenderalKementerian Keuangan keterangan dimaksudkepadaSekretaris RepublikIndonesiadan/ataupimpinanuniteselonI terkaitdengantembusankepada PIHAKPERTAMA dukungankeahlianteknisdalampenanganan b. PIHAK PERTAMAdapat memberikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukanoleh pejabaUeks-pejabat dan pegawai/eks-pegawai lndonesia, Repub[ik Keuangan Kementerian c. Atas permintaanPIHAK PERTAMA,PIHAK KEDUA dapat memberikaninformasi tentang perkembangantahap penanganandugaan tindak pidana korupsi yang dilakukanoleh pejabat/eks-pejabat dan pegawai/eks-pegawai Kementerian Keuangan Indonesia. Republik proseshukumatas dugaantindakpidana d. ApabilaPIHAK KEDUA dalammelakukan korupsi dan/atau menerima laporan pengaduanmasyarakatyang berindikasi
pelanggarandisiplinyang dilakukanoleh pejabatdan/ataupegawai Kementerian kepada PIHAK KeuanganRepubliklndonesia,maka hal tersebutdiinformasikan PERTAMA. Pasal6 oleh PIHAK PERTAMAatas dugaan audit investigasi Koordinasidalam pelaksanaan KeuanganRepublikIndonesia penyimpangan yang terjadi di lingkungan Kementerian berikut: dilaksanakan'sebagai a. ApabilaPARA PTHAKmenerimalaporanpengaduanmasyarakatyang berindikasi disiplin,PARA PIHAKdapat melakukan tindakpidanakorupsidan/ataupelanggaran pihak. pelaksanaan gunamemperlancar tugasdanfungsimasing.masing koordinasi kemampuan PARA PIHAKdalampenegakanhukumdi bidang b. Untukmeningkatkan intern,dapatdilakukanbimbingan teknisyang tindakpidanakorupsidan pengawasan pelaksanaannya olehPARAPIHAK. diusulkan
BAB IV FORUMKOMUNIKASI Pasal7 pelaksanaan (1) Dalamrangkamengefektifkan bersamaini, PARA PIHAK kesepakatan dapatmembentuk ForumKomunikasi. padaayat(1)terdiridariPejabatPengarah, sebagaimana dimaksud {2) ForumKomunikasi PejabatPengendaliKegiatanOperasional, yang ditunjuk dan PejabatPenghubung pihak. masing-masing (3) PejabatPengarahsebagaimana dimaksudpada ayat (2), yaitu InspekturJenderal Kementerian KeuanganRepubtikIndonesiadan JaksaAgungMuda TindakPidana Khusus. (4) PejabatPengendaliKegiatanOperasional sebagaimana dimaksudpadaayat (2) yaitu DirekturPenuntutanpada JaksaAgung Muda BidangTindakPidanaKhususdan InspekturBidang lnvestigasipada lnspektoratJenderal KementerianKeuangan Indonesia. Republik (5) Pejabat Penghubungsebagaimanadimaksudpada ayat (2), yaitu Koordinator KelompokInspektoratBidang Investigasipada InspeKoratJenderalKementerian
-5-
Keuangan Republik Indonesiadan Kepala Sub DirektoratTindak Pidana Khusus Lainnyapada JaksaAgungMudaBidangTindakPidanaKhusus.
BABV BIAYA Pasal8 Segalabiayayangdiperlukan untukkegiatankoordinasi, sosialisasi, dan bimbinganteknis ditanggungoleh masing-masing pihakyang menyelenggarakan, kecualiditentukanlain sesuaiketentuanperaturanyangberlaku. BAB VI MASABERLAKU Pasal9 (1) Kesepakatan Bersamainiberlakuuntukjangkawaktu3 (tiga)tahundanefektifterhitung sejaktanggalditandatangani. (2) Kesepakatan Bersamaini dapatdiakhirisebelumjangkawaktusebagaimana dimaksud dalamayat (1) denganketentuan parapihakyangmengakhiri wajibmemberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnyaselambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran. dilakukan (3) Kesepakatan Bersamaini bataldengansendirinya apabilaterdapatketentuan peraturan perundang-undangan dan/ataukebijakanPemerintahyang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersamainidiberlakukan.
BABVII KETENTUAN LAIN.LAIN Pasal10 Setiappermasalahan yang timbuldalampelaksanaan Kesepakatan Bersamaini akan diselesaikan oleh PARAPIHAKsecaramusyawarah.
-6-
Pasal 11 Bersamaini, akan diaturlebih lanjutatas Hal-halyang belumdiaturdalamKesepakatan persetujuanPARA PIHAK serta dituangkandalam bentukamandemenKesepakatan dariKesepakatan Bersama yangtidakterpisahkan satukesatuan Bersamayangmerupakan ini. BAB VII Penutup Pasal12 padawaktudan tempatsebagaimana Bersamaini dibuatdanditandatangani Kesepakatan bermateraicukup dan tersebut diatas, dalam rangkap2 (dua) asli, masing-masing parapihak. kekuatan hukumyangsamasetelahditandatangani mempunyai
Bersamaini dibuatdengansemangatkerjasamayang baik untuk DemikianKesepakatan parapihak. dipatuhidan dilaksanakan
ANDHINIRWANTO
-7-
