BADAN.NFORMAS,
KESEPAKATAN BERSAMA
GEOSPASIAL
ANTARA INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL DENGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR : 003/M.I.02/Rektorat/Itenas/V/2016 NOMOR : B-13.2/KA/PK/05/2016
Pada hari ini, JUMAT tanggal TIGA BELAS bulan MEI Tahun DUA RIBU ENAM BELAS, bertempat di CIBINONG, yang bertanda tangan di bawah ini, IMAM ASCHURI
PRIYADI KARDONO :
: Rektor Institut Teknologi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Nasional, berkedudukan di Jalan Penghulu K.H. Hasan Mustafa Nomor 23 Bandung 40123, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya JakartaBogor KM. 46, Cibinong, Bogor 16911, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Halaman 1 dari 6
1. bahwa PIHAK KBSATU adalah salah satu perguruan tinggi di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan yang salah satu fokus risetnya di bidang pengembangan informasi geospasial. 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. 3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai iktikad untuk bersinergi mewujudkan kualitas sumber daya manusia pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih baik. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN
Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk bekerja sama dalam hal pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi geospasial.
PASAL 2 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. penyediaan data dan informasi geospasial; b. pemanfaatan bersama dan berbagi pakai data dan informasi geospasial; c. penyebarluasan data dan informasi geospasial; d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang informasi geospasial; e. penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait informasi geospasial; f. pembangunan infrastruktur terkait informasi geospasial;
Halaman 2 dari 6
g. h. i.
pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK; diseminasi informasi terkait bidang informasi geospasial untuk mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat; dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.
PASAL 3 PELAKSANAAN (1)
Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu. (3) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakilnya. (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
PASAL 4 PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.
Halaman 3 dari 6
PASAL 6 JANGKA WAKTU (1) (2) (3)
(4)
(5)
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
Halaman 4 dari 6
(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Cibinong 16911 Telepon : (021) 87908988 Faksimili : (021) 87908988 b. INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Pemasaran Institut Teknologi Nasional Jalan Penghulu K.H. Hasan Mustafa Nomor 23 Bandung 40123 Telepon : (022) 7272215 Faksimili : (022) 7202892
PASAL 8 EVALUASI (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Kesepakatan Bersama selanjutnya.
PASAL 9 TRANSPARANSI Kerja sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Halaman 5 dari 6
PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.
PASAL 11 PERUBAHAN
Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Perubahan atau Kesepakatan Bersama Tambahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
PASAL 12 PENUTUP
Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
INWTTUT TEKNOLOGI NASIONAL
KARDONO
IMAM ASCHURI
Halaman 6 dari 6
