Otda & Konflik Tata Ruang Tata Ruang Publik Wawan Mas’udi JPP – Fisipol UGM
Disampaikan pada acara WORKSHOP “Penyusunan Buku Kelompok Rentan,” yang diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan NCHR Uuniversity of Oslo Norway bekerjasama dengan NCHR Uuniversity of Oslo Norway, Yogyakarta, 21‐22 Juni 2010.
Politik – Pemerintahan Indonesia: Pergeseran Besar • Otoritarian ke Demokratisasi: Ruang yang luas dan beragam masyarakat u partisipasi & kontrol kebijakan
• Sentralisasi ke Desentralisasi D Daerah menjadi h j di arena kebijakan k bij k publik blik dengan d segala l dinamikanya di ik
• Government ke Government ke Governance Aktor politik dan pemerintahan beragam, berkurangnya relevansi pola hirarkis & menguatnya horisontalisme.
Mengapa Perubahan Terjadi Sejarah j h Menunjukkan
P Penyakit ki kronis k i pemerintahan i h absolut absolut: b l : PENYIMPANGAN Pembagian Kekuasaan
Internal Negara
Horisontal
Eksternal Negara
Vertikal
• Check & balances Check & balances
• Sinergi
• Kontestasi pol
• kolusi
Memahami Kembali Otda • Otonomi daerah adalah konsekuensi langsung dari kebijakan desentralisasi: – Pengalihan sejumlah kewenangan penyelenggaraan k kewenangan pemerintah i t h ke k daerah d h – Pengalihan sejumlah tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan ke daerah – Pengelolaan isu‐isu publik dasar berada dalam kendali pemerintah daerah Otda: Penguatan Fungsi Pemerintahan di Daerah untuk kepentingan publik
Mandat d Utama Pemerintahan h Menjamin ‘kepentingan umum’ melalui: 1) Regulasi (regulation): f Law enforcement 2) Pelayanan (services): Pemenuhan kebutuhan publik dasar 3) Pembangunan (development): P Pengembangan b ekonomi k i dan d infrastruktur i f t kt kesejahteraan
Logika Bekerjanya Pemerintahan • Mengkonversi ‘rasionalitas individu’ menjadi ‘ ‘rasionalitas publik’.’ • Intrumen utama: kekuasaan utama: kekuasaan negara (monopoli kekuatan pemaksa secara sah). • Kebijakan K bij k publik blik sebagai b i instrumen: i t mempertemukan kepentingan yg beragam, mengedepankan karakter win‐win solution.
Otda: Tata Ruang Publik sbg Isu Otda: Tata Ruang • Karakter ruang publik: – Dikendalikan negara melalui aparaturnya – Akses yang setara yang setara bagi masyarakat – Dikelola tidak dalam kerangka keuntungan, tapi kemanfaatan terbesar bagi publik – Pemanfaatan tidak bisa dikonversi menjadi penguasaan individual i di id l – Menggunakan basis legal (mis. Peraturan Daerah)
Governance: Prinsip Dasar Pengelolaan Ruang Publik … dari Government … • Tampilan negara: rule & regulation negara: rule & regulation • Negara cenderung kuat & dominan • Kesalahan negara/ pemerintah, kehancuran y masyarakat • Kebutuhan mengimbangi negara 8
… ke Governance Tekankan sinergi antar pelaku: public & privat (negara, bisnis & civil society) Individu & institusi
K kt dasar: Karakter d kesetaraan/ keadilan Kooperasi akomodasi. 9
Good Governance Good Governance (versi UNDP)
10
Konsekuensi thd Pemerintah Governance mendorong pemerintah untuk memperhatikan dan melibatkan: 1. 2. 3 3. 4.
Civil society (demokrasi) Civil society (demokrasi) Bisnis (privatisasi) Mas lokal (desentralisasi) Masy Aktor multi‐nasional (globalisasi) Î multi‐level of governance Î Kapasitas negara memudar 11
Relevansi Pemerintah Kapasitas K i dominatif d i if pemerintah i h otomatis i memudar, d namun: Negara tetap pemain kunci dlm Mekanisme Formal Governance: Penjamin kesetaraan (levelisasi kompetisi) Penjamin P j i ketaatan k t t
Negara memfasilitasi mekanisme Informal: Rujukan R j k nilai il i Negosiasi 12
Satpol PP dlm PP dlm Alur Kebijakan Publik Agenda Setting
Feedback Kebijakan j
Implementasi Kebijakan
Artikulasi/Agregasi K Kepentingan ti
Formulasi Kebijakan
Implementasi: Titik Panas Proses Kebijakan • Proses yg tidak demokratis akan menyimpan “bom waktu”. • Tidak Tid k tuntasnya proses konsensus k akan k melahirkan l hi k kontroversi • Eksekusi kebijakan berpotensi konfliktual • Tidak adanya pemahaman yg setara diantara pihak‐pihak yg terkait dg kebijakan dg kebijakan • Inkonsistensi: antar kebijakan, antara rencana dg aksi, dll. SATPOL PP: Pengawal Implementasi Kebijakan !!!!!
Skill Penting Pengawal Implementasi:
Dialogis & Konsensus
Issue
Start‐up
Process Design
Consens Go/No‐ us go Building
Implemen‐ tation
Visi
Fase Consensus making Fase Consensus‐making • Start Up – Kesadaran bahwa masalah tdk bs diselesaikan dg satu otoritas atau aktor. – Memutuskan alternatif untuk bringing together people dlm bringing together people dlm penyelesaian masalah.
• Process Design – Menentukan apakah konsensus memiliki kemungkinan sukses? – Siapa yg akan dilibatkan? – Bagaimana melakukannya?
• Consensus Building Consensus Building – Sejumlah pertemuan, konsensus step‐by‐step: mulai dr membangun kesepahaman atas masalah s.d. membangun kesepakatan solusi.
• Implementation Phase Implementation Phase – Kesepakatan yg diperoleh dlm konsensus dirumuskan dlm strategi aksi yang diikuti semua pihak.
Membangun Pertemuan Efektif (1) Membangun Pertemuan Efektif (1) • Menegaskan tujuan Memastikan bahwa pertemuan memiliki tujuan yg jelas. • Menentukan siapa terlibat Konsensus hanya mungkin jk aktor‐aktor kunci dilibatkan, karenanya identifikasi yg akan terlibat menjadi j di kunci. k i • Merumuskan outcome yg diinginkan Target pertemuan harus h jelas: list masalah, alternatif l l l h l f jalan keluar, kesepakatan, sharing informasi, dll.
Membangun Pertemuan Efektif (2) g ( ) • Merumuskan Merumuskan agenda agenda Agenda yg disiapkan matang akan menjadi elemen esensial bg p pertemuan yg efektif. yg • Menentukan peran & tanggungjawab Ada pembagian tugas & peran yg jelas dlm organisasi pertemuan. • Menetapkan langkah membuat keputusan Kesepakatan atas alur/mekanisme untuk mencapai keputusan. • Mendisain ruang Politik ruang menjadi esensial untuk memastikan masing‐masing aktor menjadi bagian penting dlm proses membangun konsensus. k j di b i i dl b k
Kunci Sukses Implementasi … Aktor A Aktor D Konsensus Aktor C
Aktor B
… Terima Terima Kasih …
