Kovenan Hak Sipil & Politik Ifdhal Kasim
Disampaikan dalam acara Workshop “Memperkuat Justisiabilitas Haky Prospek p dan Tantangan,” g , hak Ekonomi,, Sosial dan Budaya: diselenggarakan oleh Pusat Studi HAM UII, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 13-15 Nopember 2007.
Latar Belakang
Dirumuskan di bawah pengaruh konteks internasional ketika itu, yakni Perang Dingin;
Dirumuskan dalam satu kovenan atau dua kovenan; perbedaan antara negara kapitalis dgn negara sosialis;
Komprominya dirumuskan dalam dua kovenan kovenan, yakni ICCPR dan ICESCR
Mulai berlaku dan Negara Pihak
Disahkan pada 16 Desember 1966;
Efektif berlaku pada 23 Maret 1976;
Diratifikasi oleh 152 Negara (Negara Pihak)
Indonesia menjadi Negara Pihak pada 2005
Protokol Pilihan Kovenan Hak Sipil dan Politik dilengkapi oleh dua Protokol Pilihan (Optional (Optional Protocol): Protocol):
Protokol Pilihan Pertama tentang Pengaduan Induvidual, disahkan pada 1966;
Protokol Pilihan Kedua tentang Penghapusan Hukuman Mati, Mati disahkan pada 1989 1989.
Materi Kovenan dib i kke d dibagi dalam l 1P Pembukan b k d dan 6 B Bagian: i -
Bagian II-III (pasal 1 1--27) berisi tentang ketentuan umum (larangan diskriminasi, derogation derogation,, reservasi, i dll) d dan h hak hakk-hak h k yang dili dilindungi; d i
-
Bagian IVIV-VI (pasal 28 28--53) berisi tentang pengawasan internasional, prinsipprinsip-prinsip penafsiran, f i dan d penutup. t
Hak--hak yang Dilindungi Hak
Hak atas hidup (pl. 6); Hak bebas dari penyiksaan dan hukuman yang kejam ( l 7d (pl. dan 10) 10); Hak bebas dari perbudakan, perhambaan dan kerja paksa (pl (pl. 8); Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (pl. 9); termasuk bebas dari pemenjaraan karena tidak mampu membayar utang (pl.11); Hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggalnya (ps.12); larangan pengusiran terhadap orang asing (ps.13).
Hak--hak yang Dilindungi Hak
JJaminan i mendapatkan d tk h hak hakk-hak h k prosedural d l dalam perkara pidana maupun perdata (pl 9 dan pl 14) antara lain: (i) hak mendapatkan pl.14),antara pemberitahuan segera apabila ditangkap (ps.9); (ii) diberitahu dgn cepat tuduhannya tuduhannya, dan dianggap tidak bersalah (pl.9, 14); (iii) secepatnya p y diajukan j ke muka p persidangan g (ps.9); hak melawan penahanan melalui pengadilan (pl 9); hak atas kompensasi dari penangkapan yg tdk sah, dan dari hukuman (pl.9, 14).
Hak--hak yang Dilindungi Hak
H k atas Hak t persamaan di d depan h hukum, k b bebas b d darii pengadilan keduakalinya utk kasus yang sama (pl.14); Hak bebas dikenakan “retroactivity “retroactivity retroactivity”” (pl 15); Hak atas pengakuan sbg subyek hukum (pl.16); Hak atas “privacy “privacy privacy”” (pl. 17); Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (pl. 18); Hak atas kebebasan menyatakan pendapat, ekspresi, dan memperoleh informasi (pl.19); L Larangan tterhadap h d propaganda d perang, d dan menyebarkan kebencian berdasarkan ras atau agama (pl.20). (p )
Hak--hak yang Dilindungi Hak
Hak atas kebebasan berkumpul secara damai (pl. 21); Hak atas kebebasan berserikat, mendirikan dan menjadi anggota t serikat ik t buruh b h ((pl. l 22) 22); Hak untuk menikah berdasarkan persetujuan dan membentuk keluarga (pl (pl.23); 23); Hak anak utk bebas dari diskriminasi, didaftarkan segera setelah kelahirannya, kelahirannya dan mendapatkan satu kewarganegaraan 9pl.24); Hak atas kesempatan yang sama, baik dalam pemerintahan, memilih dan dipilih, maupun mendapat pelayanan pemerintah (pl.25).
Hak--hak yang boleh dan tidak dikurangi Hak
Hak-hak yang tidak boleh dikurangi ((non Haknon-derogable rights): rights): - hak atas hidup; hak bebas dari penyiksaan; hak bebas dari perbudakan; hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi utang; hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; hak sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
Hak--hak yang boleh dan tidak dikurangi Hak
Hak-hak yang boleh dikurangi ((derogable Hakderogable rights): rights ): - hak atas kebebasan berkumpul - hak atas kebebasan berserikat; - hak atas kebebasan menyatakan pendapat, berekspresi, berekspresi mencari dan memperoleh informasi
Reservasi
Setiap negara yang menjadi Pihak, boleh membuat “reservation “reservation”” terhadap pasalpasal-pasal tertentu dalam Kovenan pada saat meratifikasi.
Reservasi berarti bermaksud mengurangi pada tingkat tertentu hakhak-hak yang diakui dalam Kovenan.
Reservasi dianjurkan untuk dikurangi
Kewajiban Negara Menghormati dan menjamin semua orang tanpa diskriminasi menikmati hakhak-hak yang diakui dalam Kovenan; Mengambil langkahlangkah-langkah harmonisasi hukum dan perundanganperundangan-undangan; Menjamin orang yang dilanggar haknya yang diakui Kovenan, harus mendapatkan ganti rugi; Menjamin persamaan hak antara lakilaki-laki dan perempuan.
