HAK KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEPERCAYAAN Nicola Colbran Norwegian Centre for Human Rights
Disampaikan dalam acara Workshop “Memperkuat Justisiabilitas Hak Hak-hak hak Ekonomi Ekonomi, Sosial dan Budaya: Prospek dan Tantangan,” diselenggarakan oleh Pusat Studi HAM UII, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 13-15 13 15 Nopember 2007.
Sumber Legal Hak Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia Secara garis besar: • UUD 1945 (pasal 28E, pasal 29) • instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, (Kovenan Internasional ttg Hak Sipil dan Politik), dan • peraturan nasional lainnya, mis: UU 39/1999 ttg HAM.
INTI HAK KEBEBASAN ATAU BERKEPERCAYAAN Inti normatif hak kebebasan beragama atau berkepercayaan dapat dirumuskan dalam 8 elemen: 1. Kebebasan internal: setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkepercayaan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk setiap orang menganut menganut, menetapkan, merpertahankan atau pindah agama atau kepercayaan. 2. Kebebasan eksternal: setiap orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat p untuk menjalankan j agama g atau umum atau tertutup, kerpercayaannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan.
INTI HAK KEBEBASAN ATAU BERKEPERCAYAAN 4.
Tanpa dipaksa: tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu g gg kebebasannya y untuk menganut g atau menetapkan p agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
5.
Tanpa diskriminasi: Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak kebebasan beragama atau berkepercayaan bagi g semua orang g yyang g berada dalam wilayahnya y y dan tunduk pada wilayah hukumnya, hak kebebasan beragama atau berkepercayaan tanpa pembedaan apa pun seperti ras, warna kulit jenis kelamin kulit, kelamin, bahasa bahasa, agama agama, politik atau pendapat lain lain, kebangsaan atau asal-usul lainnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
INTI HAK KEBEBASAN ATAU BERKEPERCAYAAN 5.
Hak orang tua dan wali: Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua atau wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri, dibatasi oleh kewajiban melindungi hak kebebasan beragama atau berkepercayaan setiap anak sesuai dengan kemampuan anak k yang sedang d b berkembang. k b
6.
Kebebasan korporat dan kedudukan hukum: komunitas k keagamaan sendiri di i mempunyaii h hak kb bebebasan b b b beragama atau t berkepercayaan, termasuk hak untuk mandiri dalam urusan sendirinya.
INTI HAK KEBEBASAN ATAU BERKEPERCAYAAN 7 7.
Pembatasan P b yang diperbolehkan di b l hk terhadap h d kebebasan k b b eksternal: Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi: • keamanan, • ketertiban, ketertiban • kesehatan, atau • nilai-nilai moral masyarakat, y , atau • hak-hak mendasar orang lain.
8.
Tidak boleh dikurangi: Negara tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama atau berkepercayaan, bahkan dalam keadaan darurat.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: PUTUSAN Nomor 018/PUU-III/2005 •
Pemohon P h meminta i MK menyatakan k pasall 86 UU ttg Perlindungan P li d Anak tidak berkekuatan hukum mengikat
•
Pasal 86 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauan sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya di t dipidana di id d dengan pidana id penjara j paling li llama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000”
•
Pemohon sering memberikan pelajaran agama kepada baik orang dewasa maupun anak di tempat ibadah dan tempat pendidikan
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: PUTUSAN Nomor 018/PUU-III/2005 •
Pemohon P h b beranggapan b bahwa h h hak k kkonstitusionalnya tit i l untuk t k menikmati kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh Pasal 28(E) dirugikan karena: – Pasal P l 86 d dapatt mudah d h di disalahgunakan l h k untuk t k meniadakan i d k haknya krn gampang menunduhnya ”dgn sengaja…membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauan sendiri” – Pasal 86 berpotensial mengurangi haknya untuk berserikat mengeluarkan pikiran perihal Kristen
•
MK menolak permohonan tersebut karena hak konstitusionalnya tidak ada hubungan sebab-akibat dgn ketentuan ps.86. p Pemohon tdk memenuhi unsur2 p perbuatan p pidana Apabila sebagaimana dimaksud ps.86, tidak perlu khawatir dalam berdakwah atau menyebarkan agama
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: PUTUSAN Nomor 018/PUU-III/2005 Akan tetapi: Ak t t i • Perlu diingat nasib tiga guru sekolah minggu yang divonis 3 tahun penjara oleh PN di Jawa Barat berdasarkan ps.86 tersebut • Putusan kasus guru sekolah minggu ini dikeluarkan baru 4 bulan sebelum MK menolak uji materiil ps.86 UUPA • Guru ini dituduh telah melakukan pemurtadan dan kristenisasi krn sekolah minggunya dihadiri baik oleh anak beragama Kristen maupun non-Kristen
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: PUTUSAN Nomor 018/PUU-III/2005 • Vonis dijatuhkan walaupun sampai sekarang tdk ada anakk non-Kristen K i t yang mengikuti ik ti sekolah k l h minggunya i yg pindah agama • Pengamat kebebasan beragama atau berkepercayaan menanyakan apakah tiga guru itu divonis krn tekanan massa dan tokoh ttu di luar pengadilan, ketimbang pembuktian di ruang p gp pengadilan. g Yaitu, diduga g tiga g g guru ini divoni justru krn ps.86 disalahgunakan pihak ttu
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: PUTUSAN Nomor 012/PUU-V/2007 • Pemohon meminta MK menyatakan sejumlah pasal terkaitan poligami UU ttg Perkawinan tidak berkekuatan hukum mengikat • Sebagai org Islam, Pemohon beranggapan bahwa dia bebas melakukan seluruh jenis ibadah dalam agama Islam termasuk melakukan perkawinan poligami: – krn po poligami ga = sa salah a sa satu u je jenis s ibadah bada d dlm aga agama a Islam – di mana seorg gp pria Muslim diperbolehkan p untuk mempunyai atau nikah dengan 1, 2, 3 dan/atau 4 org isteri
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: PUTUSAN Nomor 012/PUU-V/2007 • Pemohon beranggapan bahwa hak konstitusionalnya untuk menikmati kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh Pasal 28(E) dirugikan karena ps UU P k i Perkawinan ttsb b mempersulit lit seorg pria i muslim li melakukan poligami: – Ps.3 mendukung asas monogomi – Ps.4 memungkinkan diskriminasi atas sesama WNI yg berbeda agama di mana pemeluk agama lain tdk intervensi – Ps.8 bersifat memperkuat asas monogomi dan mengurangi prerogatifnya tif untuk t kb berpoligami li i – Ps.15 dan 24: sebelum UU diberlakukan, hak menjalankan seluruh bentuk ibadah bagi umat Islam termasuk berpoligami itu, dlm kenyataan bisa merupakan amal ibadah yg sangat besar manfaatnya
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: PUTUSAN Nomor 012/PUU-V/2007 • MK menolak permohonan tersebut krn: – di dlm hak konstitusionalnya terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional org lain lain. – psl 2 UUP yg memuat alasan, syarat, prosedur poligami semata-mata sebagai upaya untuk dapat dipenuhinya hak2 isteri d calon dan l iisteri t i
• MK sependapat dgn penafsiran ahli saksi pemerintah bahwa tdk lazim dlm ajaran Islam menyebut poligami sebagai ibadah. Pasal 28(E) UUD 45 hanya memuat prinsip2 p p yg menjamin j kebebasan menjalankan j ibadah menurut agamanya.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: PUTUSAN Nomor 012/PUU-V/2007 • Anehnya baik MK sendiri, sendiri maupun Pihak Terkait Tidak Langsung dari kalangan gerakan pro perempuan tidak mengacu pada Komentar Umum Nomor 28: Hak P Persamaan antara t Laki-laki L ki l ki d dan P Perempuan ((pasall 3) 3). • Para.21 berbunyi bahwa Pasal 18 (yang mengatur hak kebebasan beragama g atau berkepercayaan) p y ) tidak boleh dijadikan landasan untuk membenarkan diskrimasi terhadap perempuan dengan merujuk pada kebebasan berfikir,, berkepercayaan be be epe cayaa da dan be beragama. aga a • Penafsiran ini ditegaskan dalam para.24 yang menyebut bahwa hak persamaan dalam hal menikah berarti bahwa polgami bertentangan dengan prinsip persamaan ini ini. Poligami melanggar martabat perempuan dan merupakan diskriminasi terhadap perempuan yang tidak bisa diterima diterima. Dgn demikian demikian, poligami harus dihapus dihapus.
