Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Perasuransian
disampaikan dalam acara WORKSHOP “Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian”
Proses Bisnis Asuransi Konsultan Aktuaria
Polis PREMI
Tertanggung
Perusahaan Asuransi
Perjanjian Reasuransi Persh. Reasuransi
KLAIM
Pialang Asuransi / Agen Asuransi
Persh. Penilai Keugian
Pialang Reasuransi Laporan Klaim
2
Stakeholder Perasuransian Perusahaan Asuransi Perusahaaan Reasuransi
Masyarakat
OJK
Perusahaan Pialang
Auditor Eksternal
Agen
Asosiasi Penilai Kerugian
Aktuaris/ Konsultan Aktuaria 3
Kerangka Manajemen Risiko
Identifikasi
Penilaian
Pemantauan
Pengelolaan
Penerapan manajemen risiko merupakan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik 4
Prinsip Good Corporate Governance Transparency (keterbukaan) Accountability (Akuntabilitas)
Responsibility (pertanggungjawaban)
Independency (kemandirian) Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
• keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat; • kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien; • kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundangundangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat; • keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat; dan • kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hakhak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.
5
Konsep Pertahanan 3 Lapis
6
Dampak Kegagalan Mengelola Risiko
Bangkrut Hilangnya Kepercayaan
Kerugian Usaha
7
Kegiatan Yang Perlu Dilakukan
membatasi jenis risiko yang dapat diterima
menerapkan seleksi risiko dalam proses underwriting secara seksama melakukan perhitungan harga yang wajar melakukan pemilihan jenis program reasuransi yang sesuai (bagi asuradur) menerapkan fungsi internal control dengan baik
mengevaluasi kebijakan dalam penempatan investasi 8
Tujuan Penerapan Manajemen Risiko & Tata Kelola Yang Baik
Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif
Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan
Meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan agar bertindak sesuai dengan kaidah dan prinsip yang berlaku
Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien
Berkontribusi bagi pertumbuhan Perekonomian Nasional
9
Kewajiban Bagi Perusahaan Perasuransian Menerapkan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Yang Baik • Diatur dalam Peraturan OJK nomor 02/POJK.05/2013 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian; • Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko; • Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib membentuk komite pemantau risiko; • Direktur Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan analisis terhadap risiko investasi dalam pengelolaan investasi; • Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan manajemen risiko; • Penerapan manajemen risiko wajib disampaikan dalam rencana strategis, yang terdiri dari rencana korporasi dan rencana bisnis ; • Perusahaan Perasuransian wajib melakukan self-assessment penerapan GCG; • Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan GCG paling lambat 10 tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
Ketentuan Mengenai Penilaian Risiko
Peraturan OJK No. 10 /POJK.05/2014 tentang Penilaiain Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
Peraturan OJK No. 01/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
11
Faktor dan Prinsip Penilaian Risiko Risiko Bawaan
Faktor
Manajemen&Pengendalian Dukungan Dana (Permodalan)
Berbasis Risiko
Prinsip
Materialitas Komprehensif 12
Risiko Yang Dihadapi Perusahaan Perasuransian
13
Penilaian Manajemen dan Pengendalian Risiko 4 Kategori Risiko yang dirinci menjadi 21 Topik Tidak ada penilaian manajemen & Pengendalian untuk Risiko Kepengurusan, Risiko Tata Kelola, dan Risiko Dukungan Dana
RISIKO STRATEGI
2 Topik
RISIKO OPERASIONAL
6 Topik
RISIKO ASET DAN LIABILITAS
4 Topik
RISIKO ASURANSI
9 Topik Skala Penilaian untuk Manajemen dan Pengendalian Sangat Kuat
Kuat
Sedang
Lemah
Sangat Lemah
0,0≤NR≤1,0
1,0
1,5
2,0
3,0
Penilaian Tingkat Risiko Penilaian tingkat risiko dilakukan secara komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi setiap jenis risiko Penilaian tingkat risiko LJKNB menghasilkan nilai risiko dan tingkat risiko Nilai Risiko (NR)
Tingkat Risiko
0 < NR ≤ 1
Rendah
1 < NR ≤ 1,5
Sedang Rendah
1,5< NR ≤ 2
Sedang Tinggi
2 < NR ≤ 3
Tinggi
3 < NR ≤ 4
Sangat Tinggi
Deskripsi Perusahaan secara umum sehat dan memiliki risiko kegagalan yang rendah Perusahaan secara umum sehat, namun terdapat beberapa permasalahan minor yang dihadapi dan apabila dibiarkan akan meningkatkan risiko perusahaan Perusahaan secara umum cukup sehat, namun terdapat beberapa permasalahan yang cukup signifikan yang berpotensi menyebabkan perusahaan berisiko tinggi Perusahaan secara umum kurang sehat dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi
Perusahaan secara umum tidak sehat dan memiliki risiko kegagalan yang sangat tinggi 15
Self Assesment Penilaian Risiko
Perusahaan Perasuransian wajib melakukan selfassessment risiko (posisi per akhir tahun).
Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan hasil self-assessment risiko kepada OJK.
Penyampaian self-assessment risiko dimaksud paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya. 16
Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan POJK 17/POJK.03/2014
Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal,
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan
Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian 17
Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan POJK 17/POJK.03/2014 Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan
Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi 18
Entitas Utama wajib mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan
Perusahaan subsidiari
Entitas Utama Perusahaan Partisipasi Konglemarasi Keuangan
Perusahaan Anak
perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya
Perusahaan Yang dimilik 2050% Entitas lain (Wajib konsolidasi)
Perusahaan terelasi (sister company) adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama 19
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama
Ruang Lingkup Manajemen Risiko Terintegrasi
Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi
Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Risiko Kredit
Risiko Pasar
Risiko Likuiditas
Risiko Operasional
Risiko Hukum
Risiko Reputasi
Risiko Stratejik
Risiko Kepatuhan
Risiko Transaksi in group
Risiko Asuransi
20
Penerapan Manajemen Risiko POJK No. 1/POJK.05/2015 LJKNB wajib menerapkan MR secara efektif
1. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau yang setara dari LJKNB; 2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko; 4. sistem informasi Manajemen Risiko; dan 5. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Risiko Strategi Risiko Operasional Risiko Aset & Liabilitas Risiko Kepengurusan Risiko Tata Kelola Risiko Dukungan Dana Risiko Asuransi
memiliki pedoman penerapan MR melakukan evaluasi atas pedoman penerapan MR 21
Penilaian Penerapan Manajemen Risiko LJKNB wajib menyusun penilaian sendiri (self assesment) penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sekali dalam setahun untuk posisi per tanggal 31 Desember Hasil penilaian sendiri digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penilaian tingkat Risiko LJKNB LJKNB wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya OJK melakukan penilaian terhadap penerapan MR pada LJKNB
LJKNB wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan MR kepada OJK 22
Terima Kasih …
23
