OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.05/2017 TENTANG
LAPORAN PERIODIK PERUSAHAAN PERASURANSIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
Menimbang
: a. bahwa
dalam
rangka
menyelenggarakan
sistem
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor perasuransian, diperlukan
data
dan
informasi
mengenai
kondisi
keuangan dan kegiatan usaha perasuransian yang lebih komprehensif, berkualitas, dan cepat; b. bahwa laporan
dalam
rangka
melakukan
periodik Perusahaan
memudahkan memenuhi
Perusahaan kewajiban
penyederhanan
Perasuransian untuk Perasuransian
penyampaian
dalam laporan
Perusahaan; c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perusahaan Perasuransian;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
21
Tahun
2011
tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2011
Nomor
111,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 2. Undang-Undang
Nomor
40
Tahun
2014
Tentang
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN PERIODIK PERUSAHAAN PERASURANSIAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
ini
yang
dimaksud dengan: 1.
Perusahaan perusahaan
adalah reasuransi,
perusahaan perusahaan
asuransi, asuransi
syariah, perusahaan reasuransi syariah, unit syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi
dan
perusahaan
penilai
kerugian
asuransi. 2.
Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3.
Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, dan Perusahaan Reasuransi lainnya.
4.
Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
5.
Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang
melaksanakan
kegiatan
usaha
pengelolaan
risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi
oleh
Perusahaan
Asuransi
Syariah,
perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. 6.
Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar
kantor
pusat
yang
menjalankan
usaha
berdasarkan prinsip syariah 7.
Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang
melaksanakan
kegiatan
Usaha
Pialang
Asuransi. 8.
Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang
melaksanakan
kegiatan
Usaha
Pialang
Asuransi
adalah
Reasuransi. 9.
Perusahaan
Penilai
Kerugian
perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi. 10. Laporan Periodik adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan
untuk
kepentingan
Otoritas
Jasa
Keuangan dalam periode tertentu. 11. Laporan Bulanan Perusahaan, selanjutnya disingkat Laporan Bulanan, adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan
untuk
kepentingan
Otoritas
Jasa
Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. 12. Laporan Triwulan Perusahaan, selanjutnya disingkat Laporan Triwulan, adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan
untuk
kepentingan
Otoritas
Jasa
Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.
13. Laporan
Semesteran
Perusahaan,
selanjutnya
disingkat Laporan Semester, adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir semester yang bersangkutan. 14. Laporan Tahunan Perusahaan, selanjutnya disingkat Laporan Tahunan, adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan
untuk
kepentingan
Otoritas
Jasa
Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan. 15. Laporan Lain Perusahaan, selanjutnya disingkat Laporan Lain, adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan
untuk
kepentingan
Otoritas
Jasa
Keuangan, yang disampaikan dalam periode tertentu. 16. Penyampaian
Laporan
Secara
Offline
adalah
penyampaian Laporan secara fisik oleh Perusahaan Perasuransian dalam bentuk rekaman data yang disimpan dalam compact disc atau media perekaman data elektronik lainnya. 17. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. BAB II PENYUSUNAN LAPORAN PERUSAHAAN Pasal 2 (1)
Perusahaan wajib menyusun Laporan Periodik secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.
(2)
Laporan Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Laporan untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi;
b. Laporan untuk Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah; c. Laporan
untuk Perusahaan
Pialang
Asuransi,
Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. (3)
Laporan Periodik sebagaimana dimaksud ayat (2) terbagi menjadi jenis laporan sebagai berikut : a. laporan bulanan; b. laporan triwulan; c. laporan semester; d. laporan tahunan; dan e. laporan lain.
(4)
Ketentuan mengenai bentuk dan susunan Laporan Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK Pasal 3
(5)
Perusahaan menunjuk anggota direksi atau pejabat yang setara pada Perusahaan yang bertanggung jawab
atas
penyusunan
dan
penyajian
laporan
Perusahaan. (6)
Anggota direksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pegawai atau karyawan untuk menyusun, memverifikasi dan menyampaikan Laporan Perusahaan. BAB II PENYAMPAIAN LAPORAN PERUSAHAAN Pasal 4
(1)
Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK : a. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; b. laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, paling lambat 1 (satu)
bulan
setelah
berakhirnya
triwulan
yang
bersangkutan; c. laporan semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, paling lambat 1 (satu) bulan
sejak
berakhirnya
semester
yang
bersangkutan; d. laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; dan e. laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, disampaikan sesuai ketentuan batas waktu yang diatur dalam peraturan OJK atau
peraturan
perundangan
lain
yang
mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud. (2)
Apabila
batas
akhir
penyampaian
laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3)
Dalam batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur
nasional
berwenang
atau
libur
menetapkan
bersama, tanggal
maka
jatuh
OJK tempo
penyampaian laporan. Pasal 5 (1)
Penyampaian
Laporan
Periodik
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 dilakukan secara online melalui sistem jaringan komunikasi data OJK. (2)
Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Perusahaan harus menyampaikan Laporan Periodik secara online melalui alamat email yang ditetapkan oleh OJK.
(3)
Alamat email Perusahaan yang digunakan untuk penyampaian
Laporan
Periodik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara tertulis kepada OJK. Pasal 6 (4)
Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian Laporan Periodik sehingga: a.
Perusahaan tidak dapat menyampaikan Laporan Periodik secara online sebagaimana dimaksud dalam 05 ayat (1); dan/atau
b.
OJK tidak dapat menerima Laporan Periodik secara online sebagaimana dimaksud dalam 05 ayat (1),
maka Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Periodik secara offline paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya. (5)
Dalam hal Perusahaan mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Perusahaan
harus
segera
menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis. (6)
Dalam
hal
OJK
mengalami
gangguan
teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, OJK mengumumkan melalui situs web OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis. (7)
Apabila diperlukan, OJK dapat meminta Perusahaan untuk menyampaikan Laporan Periodik secara offline dan/atau secara fisik kepada OJK. BAB IV SANKSI Pasal 7
(1)
Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. Pencabutan izin usaha. (2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap.
(3)
OJK dapat menginformasikan kepada Pemerintah mengenai
pengenaan
sanksi
peringatan
tertulis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal Perusahaan secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh Pemerintah. (4)
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengendali, direksi, atau dewan komisaris, atau yang setara pada Perusahaan. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8
(1)
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku : a) Ketentuan mengenai waktu penyampaian Laporan Hasil
Penilaian
Tingkat
Risiko
Tahunan
sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
10/POJK.05/2014
Tentang
Penilaian
Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank; b) Ketentuan mengenai waktu penyampaian Laporan Rencana Tindak Lanjut atas Penilaian Tingkat Risiko Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf a dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan
Non-Bank; c) Ketentuan mengenai waktu penyampaian Laporan Penerapan
Manajemen
Risiko
sebagaimana
dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang
Penerapan
Manajemen
Risiko
Bagi
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; d) Ketentuan mengenai waktu penyampaian Laporan Pelaksanaan
Program
sebagaimana
dimaksud
Peraturan
Otoritas
Pelatihan
APU-PPT
Pasal
ayat
Jasa
44
Keuangan
(3)
Nomor
39/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank; e) Ketentuan mengenai waktu penyampaian Laporan Penerapan Komisaris
Tata
Kelola
Independen
termasuk
Laporan
sebagaimana dimaksud
Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian; f)
Ketentuan mengenai waktu penyampaian Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (4) huruf a dan ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
69/POJK.05/2016
Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, mengikuti
batas
waktu
penyampaian
laporan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d. Pasal 9 Bagi Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha paling
lama
3
bulan
sebelum
Peraturan
OJK
ini
ditetapkan, maka laporan yang disampaikan kepada OJK dimulai dari laporan semester berikutnya.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban penyampaian laporan, bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian laporan bagi Perusahaan dinyatakan tetap
berlaku
selama
tidak
bertentangan
dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA
EKSEKUTIF
PERASURANSIAN,
DANA
PENGAWAS PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA
KEUANGAN
JASA KEUANGAN,
FIRDAUS DJAELANI
LAINNYA
OTORITAS
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR:
/POJK.05/2017 TENTANG
LAPORAN PERIODIK PERUSAHAAN PERASURANSIAN
I. UMUM OJK mewajibkan industri asuransi untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK. Hal tersebut didukung oleh amanat Pasal 60 ayat (2) huruf e Undangundang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala. Perusahaan Asuransi saat ini wajib menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan frekuensi yang berbeda-beda, yaitu penyampaian laporan secara bulanan, triwulanan, tahunan, lima tahunan, dan insidentil. Dalam mewajibkan penyampaian kepada OJK, hal tersebut didasarkan pada kewajiban yang tersebar pada beberapa peraturan yang terpisah. Dengan beragamnya jenis laporan perasuransian yang harus disampaikan oleh industri asuransi kepada OJK,
kiranya
perlu
mengevaluasi
kembali
jumlah
dan
jenis
pelaporan
perasuransian. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan duplikasi permintaan laporan dan mengintegrasikan informasi pelaporan perasuransian dengan cara melakukan
penggabungan
atau
konsolidasi
pelaporan
sehingga
dapat
memudahkan baik bagi pengawas maupun pelaku asuransi dalam menyusun dan menganalisis
laporan.
Selain
itu,
banyaknya
keluhan
dari
pelaku
terkait
banyaknya jenis laporan juga telah disampaikan kepada OJK, baik dari sisi jenis statutory reporting dan mahalnya biaya untuk memenuhi laporan tersebut. Proses
penyederhanaan
laporan
perasuransian
dilakukan
dengan
cara
menggabungkan beberapa jenis laporan dan menyesuaikan format laporan agar data dan informasi yang tertuang tetap komprehensif, tidak berulang (redundant), dan hanya menampilkan informasi yang dibutuhkan atau digunakan. Pada proses ini pun akan direview kembali informasi apa saja yang perlu dipertahankan dan yang perlu dihilangkan dari laporan. Dari sisi penyampaian laporan, kedepannya beberapa jenis laporan akan dikumpulkan melalui e-reporting guna mengotomasi proses perekapan data dengan tidak serta merta mengurangi aspek prudential dan risk based dari pengawasan asuransi.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “benar” adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
ada LJKNB dan tidak mengandung informasi atau fakta
material yang tidak benar. Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur laporan bulanan dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah sesuai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan dalam POJK ini. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)(2) Jenis-jenis laporan yang bisa dikategorikan laporan lain antara lain laporan rencana bisnis tahunan, laporan Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan laporan lainnya. Ayat (4) Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain bentuk dan susunan (format) laporan yang disampaikan Perusahaan Perasuransian dan
daftar laporan
periodik berikut tanggal
dikategorikan dalam laporan lain.. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
penyampaiannya yang
Sebagai contoh, apabila pada tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama yaitu hari Senin minggu
berikutnya.
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
