DRAFT 9 JUNI 2017
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
/PERMEN-KP/2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari
Korupsi,
Kolusi
dan
Nepotisme
menyebutkan bahwa setiap Penyelenggara Negara harus
melaporkan
dan
mengumumkan
harta
kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam waktu selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang–Undang ini mulai berlaku;
-2-
b.
bahwa
untuk
mendukung
Penyelenggara Negara
tercapainya
yang bersih
dan bebas
Korupsi, KoIusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
untuk
melaporkan kekayaannya; c.
bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaporan Harta
Kekayaan
Penyelenggaran
Negara
Di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pengelolaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu diganti; d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang
Laporan
Harta
Kekayaan
Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun
1999
Nomor
75,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Tahun
1999
Nomor
140,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
-3-
2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4250),
sebagaimana
diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang
tentang
Komisi
Nomor
30
Pemberantasan
Tahun
Tindak
2002 Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
6,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
-4-
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016
tentang
Tata
Cara
Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
LAPORAN
PENYELENGGARA
NEGARA
HARTA DI
KEKAYAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, yang dimaksud dengan:
-5-
1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
menjalankan
pokoknya negara
fungsi
berkaitan sesuai
eksekutif
dengan
dengan
dan
tugas
penyelenggaraan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya
tentang
uraian
dan
rincian
informasi
mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara. 4. e-LHKPN
adalah
penyampaian
laporan
harta
kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 5. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh
Menteri
Kelautan
menyampaikan
dan
dan
Perikanan
mengumumkan
untuk harta
kekayaannya. 6. Pengelola LHKPN adalah unit yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN. 7. Pendaftaran
adalah
penyampaian
LHKPN
oleh
Penyelenggara Negara kepada KPK. 8. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
-6-
9. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya. 10. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya. 11. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 12. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
BAB II WAJIB LAPOR Pasal 2 (1)
Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)
Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Kementerian terdiri dari: a. Menteri; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; d. Auditor; e. Pejabat yang mengeluarkan perizinan, baik yang berada di pusat maupun di daerah; f.
Pejabat
pembuat
regulasi
di
lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan; g. Kepala Unit Pelaksana Teknis; h. Pejabat Pengelola Anggaran; dan i. (3)
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
Rincian nama jabatan Penyelenggara Negara yang wajib
menyampaikan
LHKPN
sebagaimana
-7-
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 3 (1)
Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada KPK pada saat: a. Pengangkatan pertama kali menjabat sebagai Penyelenggara Negara; b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(2)
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat
3
(tiga)
bulan
terhitung
sejak
saat
pengangkatan pertama /pengangkatan kembali / berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara. Pasal 4 (1)
Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak
tanggal
1
Januari
sampai
dengan
31
Desember. (2)
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling
-8-
lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pasal 5 (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. melalui
aplikasi
e-LHKPN
pada
alamat
www.elhkpn.kpk.go.id; atau b. mengisi formulir LHKPN format excel yang dapat diunduh
melalui
www.kpk.go.id/layanan-
publik/lhkpn. (2) Penyampaian Formulir LHKPN dalam bentuk file excel
yang
penyimpanan
telah
disimpan
data
[email protected]
disampaikan atau
dalam
media
melalui
diserahkan
email kepada
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung di kantor KPK atau melalui Pos. (4) Bentuk dan Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Nama; b. Jabatan; c. Instansi; d. Tempat dan Tanggal Lahir; e. Alamat; f. Identitas Istri atau Suami; g. Identitas Anak; h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki; i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran; j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
-9-
k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan l. Surat Pernyataan.
BAB IV PENGELOLA LHKPN Pasal 6 (1)
Untuk
mengelola
dan
mengkoordinir
LHKPN
dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri; (2)
Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Koordinator: Sekretaris Jenderal. b. Wakil Koordinator 1: Inspektur Jenderal. c. Wakil Koordinator 2: Kepala Biro SDM Aparatur; d. Administrator:
pejabat
yang
ditunjuk
oleh
Menteri sebagai Admin Instansi. e. Admin Unit Kerja: Pengelola Aplikasi e-LHKPN di setiap Unit Kerja Eselon I. (3)
Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Koordinator: berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya
serta
pemanfaatan
Aplikasi
e-
LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id. b. Administrator: 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK
- 10 -
paling lambat 15 Desember setiap tahun; 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi eLHKPN; 3) Mengingatkan
Wajib
LHKPN
dilingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mematuhi
kewajiban
penyampaian
dan
pengumuman LHKPN. 4) Membuat akun admin unit kerja, verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor. (4)
Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas: a. Membuat
akun
Penyelenggara
Negara/Wajib
LHKPN; b. Membuat/Update daftar wajib lapor; c. Melakukan pendampingan pengisian/e-filling; d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Unit
Kerja
untuk
selanjutnya
disampaikan
kepada Admin Instansi.
BAB V SANKSI Pasal 7 Penyelenggara LHKPN,
Negara
sebagaimana
yang
tidak
dimaksud
menyampaikan
dalam
Pasal
2
diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 11 -
BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI Pasal 8 (1)
Tata cara penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
7
dilakukan
dengan
ketentuan sebagai berikut: a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; b. jika
sampai
peringatan
menyampaikan
LHKPN
ketiga maka
belum kepada
Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; c. Penjatuhan sanksi disiplin dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Jenderal. (2)
Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak
mematuhi
ketentuan/kewajibannya
diputuskan dalam rapat tim etika dan pembinaan disiplin ASN.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
22/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara
Kelautan
dan
Indonesia
Tahun
Di
Perikanan 2013
dinyatakan tidak berlaku.
Lingkungan (Berita
Nomor
Kementerian
Negara
970),
Republik
dicabut
dan
- 12 -
Pasal 10 Peraturan
Menteri
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan
Peraturan
Menteri
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
Di undangkan di Jakarta Pada Tanggal ................... DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR
- 13 -
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
/PERMEN-KP/2017
TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIMILIKINYA A. PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA 1.
Sekretaris Jenderal;
2.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
3.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
4.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;
5.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk kelautan dan Perikanan;
6.
Direktur
Jenderal
Pengawasan
Sumber
Daya
Kelautan
dan
Manusia
Kelautan
dan
Perikanan; 7.
Inspektur Jenderal;
8.
Kepala
Badan
Riset
Sumber
Daya
Perikanan; 9.
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya; 11. Staf
Ahli
Menteri
Bidang
Kemasyarakatan
dan
Antarlembaga; dan 12. Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
Hubungan
- 14 -
B. PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PUSAT 1.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Biro Perencanaan;
2.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Biro
Sumber Daya Manusia
Aparatur; 3.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Biro Hukum dan Organisasi;
4.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
5.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Biro Keuangan
6.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Biro Umum;
7.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat Data, Statistik, dan Informasi;
8.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
9.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Perencana Ruang Laut;
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jasa Kelautan; 12. Pejabat
Pimpinan
Tinggi
Pratama
Direktorat
Konservasi
dan
Keanekaragaman Hayati Laut; 13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 14. Pejabat
Pimpinan
Tinggi
Pratama
Direktorat
pengelolaan
Sumberdaya Ikan; 15. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; 16. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Pelabuhan Perikanan; 17. Pejabat
Pimpinan
Tinggi
Pratama
Direktorat
Perizinan
dan
Kenelayanan; 18. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- 15 -
19. Pejabat
Pimpinan
Tinggi
Pratama
Direktorat
Kawasan
dan
Kesehatan Ikan; 20. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Perbenihan; 21. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Pakan dan Obat Ikan; 22. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya; 23. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; 24. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Sistem Logistik; 25. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan; 26. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Pemasaran; 27. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Usaha dan Investasi; 28. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 29. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas; 30. Pejabat
Pimpinan
Tinggi
Pratama
Direktorat
Pengawasan
Direktorat
Pengawasan
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; 31. Pejabat
Pimpinan
Tinggi
Pratama
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; 32. Direktur Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Penanganan Pelanggaran; 33. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Inspektorat Jenderal; 34. Inspektur I; 35. Inspektur II; 36. Inspektur III; 37. Inspektur IV; 38. Inspektur V;
- 16 -
39. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; 40. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat Riset Kelautan; 41. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat Perikanan; 42. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; 43. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; 44. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; 45. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat Karantina Ikan; 46. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat Pengendalian Mutu; dan 47. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan. C. AUDITOR D. PEJABAT YANG MENGELUARKAN PERIZINAN, BAIK YANG BERADA DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH E. PEJABAT
PEMBUAT
REGULASI
DI
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN F. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS 1.
Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang;
2.
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta;
3.
Kepala
Pelabuhan
Perikanan
Samudera
Kendari,
Sulawesi
Tenggara; 4.
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Jawa Tengah;
5.
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Sumatera Barat;
6.
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Sumatera Utara;
7.
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara;
- 17 -
8.
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Maluku;
9.
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu,
Jawa
Barat; 10. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Maluku Utara; 11. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Jawa Timur; 12. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat,
Kalimantan
Barat; 13. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Sumatera Utara; 14. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Maluku; 15. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Jawa Barat; 16. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Jawa Tengah; 17. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Jawa Timur; 18. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, Bangka Belitung; 19. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat, Pangkal Pinang; 20. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, DenpasarBali; 21. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Banten; 22. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang; 23. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara; 24. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung; 25. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi; 26. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo; 27. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar; 28. Kepala Balai Budidaya Air Tawar Jambi; 29. Kepala Balai Perikanan Budidaya Mandiangin; 30. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam; 31. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- 18 -
32. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon; 33. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee; 34. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu; 35. Kepala
Balai
Layanan
Usaha
Produksi
Perikanan
Budidaya,
Karawang; 36. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan kekerangan Karang Asem, Bali; 37. Kepala Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, Serang; 38. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan; 39. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut Padang; 40. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut Pontianak; 41. Kepala Balai pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut Makassar; 42. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut Denpasar; 43. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut Sorong; 44. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang; 45. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru; 46. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut Serang; 47. Kepala Pangkalan Psdkp Jakarta; 48. Kepala Pangkalan PSDKP Bitung; 49. Kepala Stasiun Psdkp Belawan; 50. Kepala Balai Penelitian Perikanan Laut, Jakarta; 51. Kepala Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum, Palembang; 52. Kepala Balai Penelitian Pemulihan Dan Konservasi Sumber Daya Ikan, Jatiluhur Purwakarta; 53. Kepala Balai Litbang Budidaya Air Payau, Maros; 54. Kepala Balai Litbang Budidaya Air Tawar, Bogor; 55. Kepala Balai Penelitian Pemuliaan Ikan, Sukamandi; 56. Kepala Balai Litbang Budidaya Ikan Hias, Depok;
- 19 -
57. Kepala Balai Besar Litbang Budidaya Laut, Gondol Buleleng Singaraja; 58. Kepala Balai Penelitian Dan Observasi Laut, Perancak Bali; 59. Kepala Loka Penelitian Perikanan Tuna; 60. Kepala Loka Litbang Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan; 61. Direktur Politeknik Kp Bitung; 62. Direktur Politeknik Kp Sidoarjo; 63. Direktur Politeknik Kp Sorong; 64. Kepala Supm Ladong Aceh; 65. Kepala SUPM Pariaman; 66. Kepala SUPM Kota Agung; 67. Kepala SUPM Pontianak; 68. Kepala SUPM Tegal; 69. Kepala SUPM Bone; 70. Kepala SUPM Waiheru Ambon; 71. Kepala SUPM Sorong; 72. Kepala Balai Diklat Aparatur Sukamandi; 73. Kepala BPPP Belawan; 74. Kepala BPPP Tegal; 75. Kepala BPPP Banyuwangi; 76. Kepala BPPP Aertembaga; 77. Kepala Bppp Ambon; 78. Kepala Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta; 79. Kepala STP Bogor; 80. Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I; 81. Kepala Balai Besar KIPM Makassar; 82. Kepala Balai Uji Standar KIPM; 83. Kepala Balai KIPM Kelas I Denpasar;
- 20 -
84. Kepala Balai KIPM Kelas I Surabaya I; 85. Kepala Balai KIPM Kelas I Medan I; 86. Kepala Balai KIPM Kelas I Balikpapan; 87. Kepala Balai KIPM Kelas II Mataram; 88. Kepala Balai KIPM Kelas II Palembang; 89. Kepala Balai KIPM Kelas I Jayapura; 90. Kepala Balai KIPM Kelas II Manado; 91. Kepala Balai KIPM Kelas I Jakarta II; 92. Kepala Balai KIPM Kelas I Surabaya II; 93. Kepala Balai KIPM Kelas II Semarang; 94. Kepala Balai KIPM Kelas II Banjarmasin; 95. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru; 96. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Pontianak; 97. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Padang; 98. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Kendari; 99. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Jambi; 100. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu; 101. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Palu; 102. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Lampung; 103. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya; 104. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Pangkal Pinang; 105. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Ternate; 106. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta; 107. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Ambon; 108. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Aceh; 109. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Batam; 110. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo; 111. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai;
- 21 -
112. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Entikong; 113. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang; 114. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan; 115. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Bima; 116. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Tahuna; 117. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Tarakan; 118. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Sorong; 119. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Bau-bau; 120. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Cirebon; 121. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Merauke; 122. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Merak; 123. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Mamuju; 124. Kepala Stasiun KIPM Kelas I Medan II; 125. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Bandung; 126. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan; 127. Kepala Loka Litbang Budidaya Rumput laut; 128. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang; 129. Kepala SUPM Kupang; 130. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo; 131. Kepala Pangkalan PSDKP Batam; 132. Kepala Pangkalan PSDKP Tual; 133. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap; 134. Kepala Stasiun PSDKP Kupang; 135. Kepala Stasiun PSDKP Tarakan; 136. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna; 137. Kepala Stasiun PSDKP Ambon; 138. Kepala Stasiun PSDKP Biak; 139. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak.
- 22 -
G. PENGELOLA ANGGARAN 1.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
4.
Bendahara Penerimaan; dan
5.
Bendahara Pengeluaran.
H. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA 1.
Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan
2.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
