LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Dasar Hukum :
TAP MPR No XI/MPR/1998 ttg Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN UU No. 28 tahun 1999 ttg Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN UU No. 30 tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi INPRES No. 5 tahun 2004 ttg Percepatan Pemberantasan Korupsi SE MENPAN Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 ttg LHKPN SE MENPAN RB Nomor 01 Tahun 2015 ttg Kewajiban Penyampaian LHKASN
LHKPN DI KABUPATEN KARAWANG Dasar :
Peraturan Bupati Karawang nomor 8 Tahun 2017 ttg Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Keputusan Bupati Karawang nomor 800/Kep.765Huk/2017, tgl 5 Mei 2017 ttg Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemkab. Karawang Keputusan Bupati Karawang nomor 800/Kep.764Huk/2017, tgl 5 Mei 2017 ttg Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemkab. Karawang
TIM PENGELOLA LHKPN Penanggungjawab
: Sekretaris Daerah
Ketua/Koordinator : Inspektur Sekretaris
: Kepala BKPSDM
Anggota
: Asisten Administrasi Setda Kabag. Hukum Setda Kabag. Organisasi Setda Kabid. Kesdis & Kepangkatan BKPSDM
Kabid. Pengembangan Pegawai ASN Kasubid. Kinerja dan Kompetensi ASN BKPSDM Sekretariat
: BKPSDM Kab. Karawang
Tugas Tim Pengelola LHKPN 1 Mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
2 Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi
terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi eLHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id
3 Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun
4 Melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN ke dalam Aplikasi e-LHKPN
5 Mengingatkan
Wajib LHKPN untuk penyampaian dan pengumuman LHKPN
mematuhi
kewajiban
6 Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati
WAJIB LAPOR LHKPN 1 Bupati Karawang 2 Wakil Bupati Karawang
3 Pejabat Struktural Eselon II.a, II.b, dan III.a 4 Pejabat Struktural Eselon III.b pada : a. b. c. d. e. f. g. h.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; dan RSUD.
5 Pejabat Fungsional Auditor 6 Pejabat Fungsional P2UPD 7 Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK
LAPORAN PENYAMPAIAN LHKPN PER 30 NOPEMBER 2016 PEJABAT
JML
SUDAH LAPOR
BELUM LAPOR
ESS. II.a & II.b
35
34
1
ESS. III.a
71
54
17
ESS. III.b
32
27
5
138
115
23
JML
KET
LHKASN DI KABUPATEN KARAWANG Dasar :
Keputusan Bupati Karawang nomor 800/Kep.847-Huk/2017, tgl 12 Juni 2017 ttg Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab. Karawang Keputusan Bupati Karawang nomor 800/Kep.848-Huk/2017, tgl 12 Juni 2017 ttg Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab. Karawang
TIM PENGELOLA LHKASN Penanggungjawab
: Sekretaris Daerah
Ketua/Koordinator : Kepala BKPSDM Sekretaris
: Kabid. Pengembangan Pegawai ASN BKPSDM
Anggota
: Inspektur
Asisten Administrasi Setda Kabag. Hukum Setda
Kabag. Organisasi Setda Sekretaris BKPSDM
Kabid. Kesdis & Kepangkatan BKPSDM Sekretariat
: BKPSDM Kab. Karawang
Tugas Tim Pengelola LHKASN 1 Mengkoordinir dan mengelola LHKASN bagi Wajib Lapor LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang 2 Menyampaikan LHKASN bagi Wajib Lapor LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang ke Inspektur selaku APIP 3 Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKASN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 4 Mensosialisasikan kewajiban penyampaian LHKASN bagi Wajib Lapor LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
WAJIB LAPOR LHKASN 1 Pejabat Administrator (Eselon III.b) pada : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang; Dinas Pertanian Kabupaten Karawang; Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang; Dinas Sosial Kabupaten Karawang; Dinas Perikanan Kabupaten Karawang; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang;
WAJIB LAPOR LHKASN (lanjutan) 1
a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang; b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang; c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang; d. Dinas Pangan Kabupaten Karawang; e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang; f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang; g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang; h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang; i. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang; j. Kecamatan
2
Pejabat Pengawas (Eselon IV.a dan IV.b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
LAPORAN PENYAMPAIAN LHKASN PER 30 JUNI 2017 JML
SUDAH LAPOR
BELUM LAPOR
ESS. III.b
92
52 / 57%
40 / 43%
ESS. IV.a
680
387 / 57%
293 / 43%
ESS. IV.b
248
142 / 57%
106 / 43%
1020
581 / 57%
439 / 43%
PEJABAT
JML
KET
