ASISTENSI PENGISIAN DAN PENGUMPULAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

ASISTENSI PENGISIAN DAN PENGUMPULAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) YOGYAKARTA, 15 SEPTEMBER 2016

DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BEN HARDY SARAGIH ST.,MM.

Struktur Organisasi KPK PIMPINAN

KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN

DIREKTORAT PP LHKPN

DIREKTORAT GRATIFIKASI

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

2

DEFINISI LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Daftar Seluruh Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara beserta Pasangan dan Anak yang masih menjadi tanggungan

Yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang telah ditetapkan KPK

Theft

Fraud Conversion

Conceal -ment

5

Manfaat LHKPN PRIBADI • Penanaman sifat Kejujuran dan Tanggungjawab • Pembangkitan rasa Takut untuk berbuat Korupsi

6

Memenuhi Kewajiban Kewajiban PN terkait LHKPN [UU Nomor 28 tahun 1999]

Pasal 5, Ayat (2) • Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat

Pasal 5, Ayat (3) • Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat 7

Tertib Administrasi Keluarga

Sumber : www. Google.com

8

Terhindar Fitnah

Sumber : acch.kpk.go.id

9

Penguji Integritas Calon/PN

Sumber : www. Google.com

10

Instrumen Manajemen Sumber Daya Manusia Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR: 03 Tahun 2008

TENTANG USUL PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DAN PANITERA

11

Sarana Kontrol Masyarakat

Sumber : www. Detiknews.com

12

DASAR HUKUM LHKPN I

UU No. 28 Th. 1999

• Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN

13

Kewajiban PN terkait LHKPN [UU Nomor 28 tahun 1999]

Pasal 5, Ayat (2) • Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat

Pasal 5, Ayat (3) • Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat 14

Wajib LHKPN menurut UU No. 28 Th 1999 PASAL 2

Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis.

MENTERI

PN Pejabat negara yang lain sesuai Peraturan PerUUan

GUBERNUR

HAKIM

15

Penjelasan UU No. 28 Th 1999 Pasal 2, angka (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis : • Direksi, Komisaris & Pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD • Pimpinan Bank Indonesia • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri • Pejabat Es. I dan Pejabat lain yang disamakan • Jaksa • Penyidik • Panitera Pengadilan • Pemimpin & bendaharawan proyek 16

Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi INSTRUKSI PRESIDEN RI NO.5 TH. 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi • Diktum Pertama : Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori PN sesuai UU No.28 Th.1999 yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada KPK. • Diktum Kedua : Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN dilingkungannya.

17

REGULASI PENDUKUNG UNTUK EKSEKUTIF

SURAT EDARAN MENPANRB SE/05/M.PAN/4/2006 Memerintahkan Pimpinan Instansi untuk: - Mengeluarkan SK Penetapan Wajib LHKPN - Menugaskan Unit Kepegawaian untuk mengelola LHKPN - Menugaskan SPI untuk memonitor Penyampaian LHKPN

SE/01/M.PAN/2008 Memerintahkan Pimpinan Instansi untuk:

SE MENPANRB

- Tidak mengusulkan PNS untuk menduduki Jabatan apabila tidak menyampaikan LHKPN

Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

- Tidak melantik PNS yang diangkat dalam Jabatan apabila yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN

No.05 Th. 2012

Sumber : www. Google.com Sumber : www. Google.com

18

REGULASI PENDUKUNG KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 43 TAHUN 2015 TENTANG : PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

JABATAN WAJIB LHKPN

JABATAN WAJIB LHKPN

RINGKASAN PELAPORAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Status Laporan: 04 Agustus 2016 NO.

BIDANG

JUMLAH YANG TELAH MELAPORKAN KEKAYAAN JUMLAH WAJIB LHKPN * Jumlah % FORMULIR A

JUMLAH YANG BELUM MELAPORKAN KEKAYAAN %

FORMULIR B

%

JUMLAH

%

1

DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

60

26

43.33%

30

50.00%

4

6.67%

34

56.67%

2

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

110

36

32.73%

52

47.27%

22

20.00%

74

67.27%

3

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI

58

52

89.66%

3

5.17%

3

5.17%

6

10.34%

4

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

72

37

51.39%

28

38.89%

7

9.72%

35

48.61%

5

SEKRETARIAT JENDERAL

88

70

79.55%

15

17.05%

3

3.41%

18

20.45%

6

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

111

105

94.59%

2

1.80%

4

3.60%

6

5.41%

7

INSPEKTORAT JENDERAL

22

17

77.27%

0

0.00%

5

22.73%

5

22.73%

8

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

50

25

50.00%

20

40.00%

5

10.00%

25

50.00%

9

PERGURUAN TINGGI NEGERI

9,402

5,412

57.56%

2116

22.51%

1874

19.93%

3990

42.44%

10

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

53

34

64.15%

14

26.42%

5

9.43%

19

35.85%

10,026

5,814

57.99%

2,280

22.74%

1,932

19.27%

4,212

42.01%

TOTAL

22

RINGKASAN PELAPORAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA RINGKASAN PELAPORAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA UNIVERSITAS GADJAH MADA Status Laporan: 04 Agustus 2016

NO.

1

BIDANG

UNIVERSITAS GADJAH MADA TOTAL

JUMLAH YANG TELAH MELAPORKAN JUMLAH YANG BELUM MELAPORKAN KEKAYAAN JUMLAH KEKAYAAN WAJIB LHKPN * FORMULIR FORMULIR Jumlah % % % JUMLAH A B

%

90

2

2.22%

73

81.11%

15

16.67%

88

97.78%

90

2

2.22%

73

81.11%

15

16.67%

88

97.78%

StatusForm : Semua, StatusPN : Aktif, StatusUU : Semua

23

DASAR HUKUM LHKPN II UU No. 28 Th. 1999

UU No. 30 Th. 2002

• Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN • Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

24

Kewenangan KPK

25

DASAR HUKUM LHKPN III UU No. 28

Th. 1999 UU No. 30 Th. 2002

Kep. KPK No. 07/KPK/2/2005

• Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN

• Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Tatacara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN

26

FORMULIR LHKPN LHKPN MODEL KPK – A LHKPN MODEL KPK – B

Diisi oleh pejabat Wajib LHKPN untuk yang Pertama kalinya.

Diisi oleh Pejabat Wajib LHKPN yang telah mengisi A dan apabila : - Mutasi/Promosi/Pensiun; - Sewaktu-waktu atas permintaan KPK.

27

Cara Memperoleh Formulir LHKPN Mengunduh dari www.kpk.go.id, versi .xls atau .pdf

Menggandakan Formulir LHKPN sesuai kebutuhan Mengajukan permintaan kepada Direktorat PP LHKPN, via Surat/Email atau Customer Services Pelaporan Harta Kekayaan tidak harus menggunakan Formulir LHKPN yang asli 28

MUATAN LHKPN DATA PRIBADI DAN KELUARGA

PENGHASILAN

• Data Pribadi • Riwayat Jabatan • Data Istri/Suami • Data Anak Tanggungan • Data Anak Tidak Tanggungan

• Penghasilan dari Jabatan • Penghasilan dari Kekayaan • Penghasilan dari Profesi

HARTA KEKAYAAN

• Pengeluaran per Tahun

• Harta Tidak Bergerak • Harta Bergerak • Surat Berharga • Kas (Tabungan, Deposito, dll) • Piutang/Hutang

PENGELUARAN

SURAT PERNYATAAN/KUASA • Surat Pernyataan • Surat Kuasa dan Lampiran • Surat Pernyataan Hibah/Warisan

29

HARTA YANG DILAPORKAN HARTA PN

HARTA SUAMI / ISTRI

HARTA ANAK TANGGUNGAN

HARTA KEKAYAAN

ATAS NAMA SIAPAPUN

30

ASAL–USUL HARTA HASIL SENDIRI WARISAN

HASIL SENDIRI & WARISAN

HASIL SENDIRI & HIBAH

HIBAH / HADIAH WARISAN & HIBAH

HASIL SENDIRI, WARISAN & HIBAH

31

TIPS PENGISIAN FORMULIR LHKPN

32

33

Pengumuman LHKPN

34

Pengumuman LHKPN

Anti Corruption Clearing House (ACCH)  Anti Corruption Clearing House (ACCH) dirancang sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang terdistribusi secara terbuka untuk

public “public knowledge management” dalam upaya membangun semangat, visi, dan budaya antikorupsi.

KPK mengembangkan ACCH sebagai salah satu pilar strategi pencegahan korupsi, dan merupakan platform jejaring antikorupsi dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi di Indonesia.

PORTAL ACCH http://acch.kpk.go.id  Anti Corruption Clearing House (ACCH) terimplementasi dalam beberapa program diantaranya adalah PORTAL ACCH.

 PORTAL ACCH http://acch.kpk.go.id Web portal ACCH sebagai wadah online yang berisi data dan informasi mengenai antikorupsi. Beberapa fitur yang terus dikembangkan adalah arsip penindakan (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan) arsip sorotan kasus korupsi, data statistik, edukasi antikorupsi, tanya jawab anti korupsi, publikasi riset dan kajian dan lain-lain.

MANUAL PORTAL ACCH Buka halaman website dengan alamat http://acch.kpk.go.id Ketik nama atau NHK (Nomor Harta Kekayaan) Penyelenggara Negara yang anda ingin ketahui TBN nya;

Ketik kode validasi sesuai dengan gambar; Klik Go, maka akan ditampilkan daftar pengumuman (TBN) a.n. PN yang dimaksud secarat urut berdasarkan tanggal pelaporan;

Klik View untuk memilih TBN dimaksud ; Lakukan Sign up (bagi yang belum memiliki account di website ACCH), untuk mendaftarkan email kita. Lakukan Login dengan memasukkan email dan password sesuai dengan yang kita daftarkan sebelumnya; TBN akan ditampilkan dalam pop up, tanpa tombol Save.

http://acch.kpk.go.id



41

Mari Berkontribusi

CARANYA ? Kita mulai dari keluarga: 1. Saling menanyakan asal-usul barang atau uang 2. Saling mengingatkan 3. Penanaman sifat kejujuran

Hubungi Kami ALAMAT KANTOR

• Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 1, Jakarta 12920 • Telp. : (021) 2557 8300 • Web : www.kpk.go.id DIREKTORAT PP LHKPN • Telp. : (021) 2557 8396 • Faks. : (021) 5292 1230, (021) 5292 1231 • Email : [email protected] / [email protected] 44

Formulir A

TANDA TERIMA

46

DRS. H. SUGIONO ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 -----------------------DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DRS. H. SUGIONO ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 -----------------------DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

v KOMISI IV

v KOMISI IV

Jakarta, 11 Juni 2014


DRS. H. SUGIONO

DRS. H. SUGIONO

Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Jl. Gatot Subroto 6 Jakarta Pusat 10270

Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Jl. Gatot Subroto 6 Jakarta Pusat 10270

085695570168

085695570168

1 0

0 6

2 0 1 4

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2

1 1 1 1 2 2 1 1

IDENTITAS

50

1 0

------------------------

0 6 2 0 1 4

DRS. H. SUGIONO A-501 ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 --KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DRS. H. SUGIONO 1230001209670000 1 JAKARTA

1 2 0 9

1 9 6 7

Wajib dilampirkan : • Fc KTP • Fc NPWP • Fc KK

5 1 1 67.000.111.0-222.000

JEND. GATOT SUBROTO JAKARTA PUSAT 021 571 5741 021 571 5742 JERUK XI, BLOK A-4, No. 101 LENTENG AGUNG JAKARTA SELATAN 021 71 575 575 0855 8 575 575 ---

6 DKI JAKARTA INDONESIA [email protected]

1 02 7 0

0 0 9 0 0 1 JAGAKARSA DKI JAKARTA

INDONESIA [email protected]

1 26 2 0

Contoh NPWP, KTP dan KK

Min.3 jabatan terakhir

ANGGOTA DPR

WALIKOTA

DIREKTUR SDM

DPR RI PEMERINTAH KOTA BATIK JAYA

PT MENANG LAGI, TBK

12 05 2014 ---------------------

567/SK/DPR-RI/2014

123/SK-KDN/01/2010

--------------------------

10 01 2010 ---- ---- 2 0 0 5

17 03 2014

---- ---- 2 0 1 0

Wajib dilampirkan : Fc SK Jabatan Terakhir

--1

1

Hj. SALLY M

JAKARTA

JAKARTA

11 03 1970

14 01 1990

WIRASWASTA

Dilampirkan : • Fc KTP

2

1

SUBAGYA UNDIP JAKARTA

SEMARANG, JATENG

11 03 1994 ---------------

2

ANDONO

-------------------------------------------------------------SEMARANG JAWA TENGAH INDONESIA --------------------------

SMK 1001

JAKARTA

JL. MELATI NO.3 JAKARTA PUSAT

11 03 1997 ------------Dilampirkan : • Fc KTP

1

1

SALAYMAN WIRASWASTA JAKARTA 11 03 1991 ----------------

Dilampirkan : • Fc KTP

HARTA TIDAK BERGERAK

58

HARTA TIDAK BERGERAK tanah dan atau bangunan serta segala sesuatu yang berwujud yang didirikan / diadakan di atas permukaan bumi serta seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi yang memiliki nilai komersil

Wajib dilampirkan : • Fc Bukti Kepemilikan • Fc SPPT PBB

Rumah Tinggal

1

JERUK XI NO.101 0 06 /0 0 3 Lt. AGUNG JAGAKARSA JAKARTA DKI JAKARTA INDONESIA 12640

200

SUGIONO 1

100

SUGIONO 1

SHM 234

2005

1 1

300.000.000,-

2020 2005

2020

200.000.000,-

200 m X Rp 1.500.000

100.000.000,BELUM LUNAS

100 m X Rp 1.000.000

400.000.000, -

Contoh Surat Tanah dan SPPT PBB

Contoh Sertifikat dan SPPT PBB

HARTA BERGERAK

62

HARTA BERGERAK harta yang secara fisik dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Harta tersebut tidak melekat pada tanah dan atau bangunan namun pada umumnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya atau untuk tujuan komersil lainnya

Wajib dilampirkan : • Fc BPKB • Fc STNK

B 1717 RAR/

1

3

PT XYZ FINANCE SUZUKI/ SWIFT/ 4 4 2 0 1 3 Belum balik nama

2 0 1 3

90.000.000,- 160.000.000,DP Rp 100jt : warisan (emas batangan)

160.000.000, -

Contoh BPKB dan STNK

III.2. HARTA BERGERAK

INDONESIA

SUGIONO 1

1

10 EKOR

2 0 0 5

SAPI

MILIK 1

150.000.000,-

TOKO BERAS

SEWA 2

INDONESIA

SALLY M 2

1

1 SET

2 0 1 4

50.000.000,-

1

1

PETERNAKAN

2

7

200.000.000, -

Dilampirkan : Fc Ijin Usaha


1 1 2

2 4 1

3 4 2

EMAS PERHIASAN PERABOT RUMAH TANGGA

BARANG ELEKTRONIK

SALLY M 2

7

SALLY M 2

5

SALLY M

2

5

10

1 9 9 0

ITEM

2 0 1 0

2

1 9 9 0

SET

2 0 1 3

10

1 9 9 0

UNIT

2 0 1 4

100.000.000,-

200.000.000,-

1.000.000.000,-

500.000.000,-

200.000.000,-

100.000.000,-

----Tanpa dokumen pendukung, kecuali : • Emas Batangan • Platina Batangan • Nilai material > 25 jt/pcs

800.000.000,-


4

2 2

5 3 2

CINCIN BERLIAN

KERIS

1

SALLY M

2

1

1

SUGIONO 1

ITEM

2

ITEM

1 9 9 0 10.000.000,------------1 9 8 5 ------------

------

--------Tanpa dokumen pendukung, kecuali : • Emas Batangan • Platina Batangan

100.000.000,-

------

900.000.000,-

SURAT BERHARGA, KAS & SETARA KAS LAINNYA

69

SURAT BERHARGA harta berupa hak kepemilikan atau hak kekayaan atas suatu penyertaan modal atau investasi.

Wajib dilampirkan : • Fc Akta Pendirian • Fc Kepemilikan

2

INDONESIA

2

1 2

2 INDONESIA

1

3

3

INDONESIA

3

SUGIONO 1

1

SUGIONO 1

1

SUGIONO 1

1

2 0 1 0 2 0 3 0

100.000 LEMBAR

TLKM

2 0 1 0 2 0 3 0

10 %

PT MENANG LAGI

2010

500.000.000,1008297

400.000.000,----

PRUDENTIAL 3-456-789

--------

20.000.000,-

920.000.000,-

KAS (uang tunai, deposito, giro dan tabungan)

uang tunai yang dimiliki atau deposito, giro dan tabungan yang dapat dicairkan per tanggal pelaporan

SETARA KAS simpanan uang di lembaga keuangan yang dengan cepat dapat dijadikan kas atau alat pembayaran yang mengandung nilai uang dan dapat digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli

Wajib dilampirkan Fc Buku kepemilikan: • hal identitas • Hal saldo

1 2

4

INDONESIA INDONESIA

3

SUGIONO 1

1

2

SUGIONO 1

1

---BRI

---------

----

2010

123-456-789

------

5.000.000,1.000,100.000.000,-

105.000.000,1.000,-

Hasil konversi dari mata uang lain ke US$

1

HUTANG & PIUTANG

76

PIUTANG hak yang timbul dari transaksi masa lalu yang penyelesaiannya di masa yang akan datang baik berupa uang atau barang

Wajib dilampirkan : • Fc Bukti Piutang

---1

SUGIONO

1

20 10 201 0

--------------------

----

100.000.000,-------

2

SALLY M

1

0 9 11 2000

--------------------

JAMSOSTEK

50.000.000,----

--------

150.000.000,----

HUTANG kewajiban yang timbul dari transaksi masa lalu yang penyelesaiannya di masa yang akan datang menuntut pengorbanan sumber daya ekonomi baik berupa uang atau barang

Wajib dilampirkan : • Fc Bukti Hutang • Fc Tagihan CC

1

BTN

2

CITIBANK

3

XYZ FINANCE

1

15 10 2005

15 09 202 0

SERTIFIKAT

100.000.000,-

2

20 07 2011

-----------------------

191335213

8.500.000,-

10 10 2012

10 04 2 015

----

30.000.000,-

Mobil 1

--------

138.500.000,----

RESUME HARTA

81

Akumulasi halaman 7 + 8 + 9

400.000.000,---1.260.000.000,---920.000.000,---105.000.000,1.000,150.000.000,----

2.845.000.000,1.000,138.500.000,----

TOTAL HARTA = Subtotal Harta - Hutang

2.706.500.000,1.000,-

PENGHASILAN

83

penghasilan uang tunai yang diterima selama satu periode pelaporan yang bersumber dari penghasilan sebagai imbal jasa pekerjaan dan investasi serta penerimaan lain dari penjualan / pelepasan harta, perolehan hutang, pelunasan piutang, waris / hibah / hadiah / lainnya

Wajib dilampirkan : • Fc Slip Gaji terakhir

30.000.000,- 15.000.000,- 10.000.000,-

5.000.000,-

50.000.000,-

DPR RI

1

7

PETERNAKAN SAPI

PERORANGAN

170.000.000,-

7

TOKO BERAS

PERORANGAN

50.000.000,-

1 1 2

KONSULTAN TEKNIK DOSEN TIDAK TETAP JASA PERANTARA

2

1 2 3

100.000.000,50.000.000,150.000.000,300.000.000,-

Penghasilan Rutin /Tidak Rutin diakumulasi per tahun

1

4

SAHAM

PT TLKM

5

4

SAHAM

PT MENANG LAGI

140.000.000,50.000.000,-

6 190.000.000,-

Penghasilan Tidak Rutin diakumulasi /tahun

4

1 1

NARASUMBER PENULIS LEPAS

40.000.000,10.000.000,-

Penghasilan Tidak Rutin diakumulasi /tahun

1 2

PENGELUARAN

PENGELUARAN uang tunai yang dikeluarkan selama satu periode pelaporan untuk memenuhi kebutuhan, investasi serta pengeluaran lain dari pembelian / perolehan harta, pelunasan hutang, pemberian piutang, waris / hibah / hadiah / lainnya

Tanpa dokumen pendukung

BELANJA PAKAIAN BELANJA SEMBAKO RENOVASI RUMAH

PULSA TELP, INTERNET, TV LISTRIK, GAS, AIR PREMI ASURANSI RUMAH

TAKSI/ANGKUTAN BBM OLI

SPARE PART, SERVICE PREMI ASURANSI MOBIL

EKSKUL SERAGAM SPP

BUKU UANG SAKU ASURANSI PENDIDIKAN SALON

OBAT HERBAL MEMBER FITNESS REFLEKSI

OBAT KELUARGA PENGOBATAN ORTU

MUDIK LUAR NEGERI CD/DVD PS/WII/FILM

UMRAH BIOSKOP KARAOKE

300.000.000,-

100.000.000,-

50.000.000,-

300.000.000,-

230.000.000,-

PPh

10.000.000,-

PBB STNK

20.000.000,-

ZISWAF IURAN RT/RW ARISAN

CICILAN HUTANG GAJI PRT/DRIVER BANTUAN SOSIAL/PARPOL

500.000.000,-

1.510.000.000,-

HALAMAN WAJIB BERMATERAI

91

DRS. H. SUGIONO JAKARTA / 12/09/1967 ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 1230001209670000 67.000.111.0-222.000 JL. JERUK XI, BLOK A-4, No. 101, LA, JAGAKARSA, JAKSEL, DKI JAKARTA-12640

JAKARTA,

Wajib Bermaterai

10 JUNI

DRS. H. SUGIONO

14


JAKARTA,

10 JUNI

14

Wajib Bermaterai DRS. H. SUGIONO


JAKARTA,

10 JUNI

14


1

BRI

123-456-789

DEPOSITO

2

BNI

456-789-123

TABUNGAN

3

TLKM

1008297

SAHAM

4

PT MMI

050-002146

REKSADANA

5

PRUDENTIAL

3-456-789

UNITLINK

JAKARTA,

10 JUNI

14


Hal.20 dan 21 difotocopi sejumlah anggota keluarga yang sudah ber-KTP

Hj. SALLY M, SPd. JAKARTA / 11/03/1970 WIRASWASTA 1230001103700000 --JL. JERUK XI, BLOK A-4, No. 101, LA, JAGAKARSA, JAKSEL, DKI JAKARTA-12640

JAKARTA,

10 JUNI

Hj. SALLY M, SPd.

14


1

TAKAFUL

0-123-456

ASURANSI PENDIDIKAN

2

MANDIRI

789-123-456

TABUNGAN

JAKARTA,

10 JUNI

14

Hj. SALLY M, SPd.


SUBAGYA. JAKARTA / 11/03/1994 PELAJAR 12632605209130 --JL. JERUK XI, BLOK A-4, No. 101, LA, JAGAKARSA, JAKSEL, DKI JAKARTA-12640

JAKARTA,

10 JUNI

SUBAGYA.

14


1

BNI

TABUNGAN

987-65432-1000

JAKARTA,

10 JUNI

SUBAGYA

14


ANDONO. JAKARTA / 11/03/1997 PELAJAR 1230009779295880 --JL. JERUK XI, BLOK A-4, No. 101, LA, JAGAKARSA, JAKSEL, DKI JAKARTA-12640

JAKARTA,

10 JUNI

ANDONO

14


1

BRI

1415-352352-52

TABUNGAN

JAKARTA,

10 JUNI

ANDONO

14


SALAYMAN JAKARTA / 11/03/1991 WIRASWASTA 8752037520590 --JL. JERUK XI, BLOK A-4, No. 101, LA, JAGAKARSA, JAKSEL, DKI JAKARTA-12640

JAKARTA,

10 JUNI

SALAYMAN

14


1

MANDIRI

3525-225-255

TABUNGAN

JAKARTA,

10 JUNI

SALAYMAN

14

IR. KIRUN WIDJAJA JAKARTA / 12/09/1967 ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 1230001209670000 67.000.111.0-222.000 JL. JERUK XI, BLOK A-4, No. 101, LA, JAGAKARSA, JAKSEL, DKI JAKARTA-12640

JAKARTA,

10 JUNI

IR. KIRUN WIDJAJA

14

DRS. H. SUGIONO ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019

1

TANAH : 500M2 10.000.000,-

MARYAM

MAGELANG

2

EMAS BATANGAN

ADAM

ACEH

100.000.000,-

1

1

13 0 3 2000 19 0 7 2013

JAKARTA, 10 JUNI 2014

DRS. H. SUGIONO A-501

WARISAN ISTRI UNTUK DP MOBIL SUZUKI SWIFT



FORMULIR B

107

FORMULIR LHKPN MODEL KPK-B FORMULIR PERUBAHAN

FORMULIR LHKPN LHKPN MODEL KPK – A LHKPN MODEL KPK – B

Diisi oleh pejabat Wajib LHKPN untuk yang Pertama kalinya.

Diisi oleh Pejabat Wajib LHKPN yang telah mengisi A dan apabila : - Mutasi/Promosi/Pensiun; - Sewaktu-waktu atas permintaan KPK.

109

PERUBAHAN Perubahan Data Penambahan Data

Penghapusan Data

KODE PERUBAHAN PADA DATA PRIBADI DAN KELUARGA DATA PRIBADI

• 1. Perubahan Jabatan Karena Mutasi • 2. Perubahan Jabatan Karena Promosi • 3. Purnabakti • 4. Perubahan Data Lainnya

DATA SUAMI/ ISTRI

• 1. Bertambah Karena Menikah • 2. Berkurang Karena Cerai • 3. Berkurang Karena Meninggal Dunia

DATA ANAK

• 1. Perubahan Data Anak • 2. Perubahan Karena Anak Lahir • 3. Berkurang Karena telah Mandiri/Meninggal

PERBEDAAN FORMULIR MODEL KPK - A FORMULIR MODEL KPK - B

DRS. H. SUIONO ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 ------------------DEWAN PERWAKILAN RAKYAT v KOMISI IV


DRS. H. SUGIONO ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 ------------------DEWAN PERWAKILAN RAKYAT v KOMISI IV


DRS. H. SUGIONO Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Jl. Gatot Subroto 6 Jakarta Pusat 10270

DRS. H. SUGIONO Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Jl. Gatot Subroto 6 Jakarta Pusat 10270

021-6716741

021-6716741

0 1 0 6 2 0 1 6 DRS. H. SUGIONO A-501 250.575

ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 KOMISI IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DRS. H. SUGIONO 250.575

2

BELIMBING 007 011 CIBUBUR CIRACAS JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA INDONESIA 021 771 8741 ----------------------------------


33

10270

1

PUTRI AMANDA JAKARTA 12 04


1975

JAKARTA 10 09 2015

WIRASWASTA

2

Hj. SALLY M JAKARTA 11 03


1970

JAKARTA 14 01 1990

WIRASWASTA

KODE PERUBAHAN PADA HARTA KEKAYAAN Harta Tidak Bergerak maupun Harta Bergerak

• 1. Perubahan atas Data yang di laporkan sebelumnya • 2. Penambahan Data Baru • 3. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dijual • 4. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dihibahkan • 5. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena diwakafkan • 6. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena masalah hukum • 7. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena bencana alam /kerusuhan

Rumah Tinggal Sawah Pertanian

1

3

JERUK XI NO.101 006/ 03 Lt. AGUNG JAGAKARSA JAKARTA DKI JAKARTA INDONESIA

SUGIONO 200 100 12640

------------------------------- --------MERAPI UTARA MERAPI MAGELANG JAWA TENGAH INDONESIA 31470


SHM 234 500

-------

1

------------

------------

------------

1

SUGIONO 1

------------

1

500.000.000,200 m X Rp 2.500.000 200.000.000,100 m X Rp 2.000.000

MARYAM 4

19 02 2

-----

-----

2015

-----

------------

150.000.000,NILAI JUAL

------------

------------

------------

CONTOH PENGUMUMAN I. DATA PRIBADI 1. Nama 2. Jabatan

: Drs. H. SUGIONO : Anggota DPR RI Periode 2014–2019

3. NHK : 250.575 II. DATA HARTA A. HARTA TIDAK BERGERAK 1. Tanah & Bangunan seluas 200 m2 dan 100 m2, di Kota JAKARTA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, Perolehan tahun 2005 (Perubahan Harta Kekayaan)

Status Laporan 10 Juni 2014

01 Juni 2016

1.100.000.000

1.350.000.000

400.000.000

700.000.000

2. Tanah seluas 272 m2 & 254 m2, di Kota MAGELANG, yang berasal dari WARISAN, Perolehan tahun 2000 (Penghapusan Data Harta Kekayaan)

50.000.000

------

3. Tanah & Bangunan seluas 100 m2 & 300 m2, di Kota DEPOK, yang berasal dari HASIL SENDIRI, Perolehan tahun 2010

400.000.000

400.000.000

4. Bangunan seluas 50 m2, di Kota JAKARTA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, Perolehan tahun 2013

250.000.000

250.000.000

1

1

1 INDONESIA

3

SUGIONO 1

1

----

---------

2

1

2 INDONESIA

2

SUGIONO 1

1

BRI

2 0 1 0 123456789


----

5.000.000,1.000,200.000.000,-

130

Pengumuman lhkpn



132

ASISTENSI PENGISIAN DAN PENGUMPULAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Recommend Documents