PT.
INHUTANI I (PERSERO)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PT. INHUTANI I (PERSERO) FUNGSI :
KEPALA DIVISI UMUM
NOMOR
:
JUDUL :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN Revisi Ke LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PT. Berlaku TMT : INHUTANI I (PERSERO)
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD, masuk dalam katagori penyelengara Negara. PT. Inhutani I (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi di Perusahaan. Untuk tujuan tersebut perlu disusun dan ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengisian Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara lingkup PT. Inhutani I (Persero) sebagai acuan bagi setiap wajib lapor dalam melaksanakan kewajibannya. 2. Dasar Pelaksanaan a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
SPI-2013: SOP PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
1
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) f. Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-252/MBU/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Inhutani I g. Instruksi Menteri Negara BUMN No. INS-02/MBU/2007 tentang Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN h. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih i. Akte Notaris Erni Rohaini, SH, MBA No. 11 tanggal 11 Maret 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Inhutani I (Persero) j. Keputusan Direksi PT. Inhutani I Nomor 089/IV/Inhutani/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis PT. Inhutani I (Persero) k. Keputusan Direksi PT. Inhutani I Nomor 731/XI/Inhutani/2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Penyampaian LHKPN l. Keputusan Direksi PT. Inhutani I Nomor 421/VII/Inhutani/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Inhutani I (Persero) 3. Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Pengisian Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT. Inhutani I (Persero) adalah hanya berlaku bagi wajib lapor di lingkungan PT. Inhutani I (Persero) 4. Tujuan Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengisian Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT. Inhutani I (Persero) adalah : a. Memberikan arah dan acuan bagi Wajib Lapor lingkup PT. Inhutani I (Persero) tentang tata cara Pengisian Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
SPI-2013: SOP PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
2
b. Memberikan pengertian tentang kepatuhan dan ketaatan sebagai Warga Negara pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku c. Menciptakan organisasi dan lingkungan kerja Perusahaan yang kondusif, harmonis dan bersih/bebas korupsi. 5. Tim Pengelolaan LHKPN Sesuai Surat Keputusan Direksi No 731/XI/Inhutani/2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Penyampaian LHKPN yang dimaksud Tim pengelolaan LHKPN adalah : a. Koordinator : Direktur PT. Inhutani I b. Pelaksana : Kepala Divisi Umum 6. Wajib Lapor Sesuai Instruksi Menteri Negara BUMN No. INS-02/MBU/2007 tentang Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN dan Surat Keputusan Direksi No 731/XI/Inhutani/2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Penyampaian LHKPN yang dimaksud Wajib lapor dalam Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT. Inhutani I (Persero) adalah : a. Direksi dan Dewan Komisaris PT. Inhutani I (Persero) b. Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris yang mewakili PT. Inhutani I (Persero) pada Perusahaan Patungan PT. Inhutani I c. General Manager d. Kepala Divisi dan setingkat e. Manager Senior dan setingkat f. Manager Operasional (Lapangan) B. PROSEDUR PELAKSANAAN 1. WAJIB LAPOR a. Wajib Lapor melaporkan Harta Kekayaannya dan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai format laporan yang disediakan/ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai keadaan yang sebenarnya.
SPI-2013: SOP PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
3
b. Wajib lapor harus mengisi dan menyampaikan LHKPN selambatlambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak wajib lapor ditetapkan/diangkat pada jabatan dan/atau berhenti/pensiun dari jabatan yang diwajibkan mengisi dan menyampaikan LHKPN c. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib lapor harus melaporkan kembali (mereviu) LHKPN sebelumnya sesuai format LHKPN yang ditetapkan (KPK– Model B) d. Dalam pengisian format laporan harta kekayaan wajib melampirkan bukti pendukung. e. Format LHKPN yang sudah diisi disampaikan kepada Kepala Divisi Umum yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pengelolaan LHKPN lingkup PT. Inhutani I (Persero) f. Dalam hal Wajib Lapor menyampaikan langsung kepada KPK, maka Wajib Lapor harus menyampaikan copy LHKPN-nya dan bukti tanda terima dari KPK kepada Pelaksana Pengelolaan LHKPN lingkup PT. Inhutani I (Persero) 2. PELAKSANA PELAPORAN LHKPN PT. INHUTANI I (PERSERO) a. Koordinator dan/atau Pelaksana Pengelolaan Pelaporan LHKPN lingkup PT. Inhutani I (Persero) selanjutnya melakukan assistensi dan sosialisasi kepada setiap Wajib Lapor tentang tatacara pengisian dan penyampaian LHKPN sesuai format yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) b. Pelaksana Pengelolaan Pelaporan LHKPN lingkup PT. Inhutani I (Persero) selanjutnya disebut Pelaksana menerima dan memeriksa LHKPN yang disampaikan oleh Wajib Lapor. c. Dalam hal terjadi kekurangan dan kesalahan, oleh Pelaksana berkas LHKPN yang disampaikan dikembalikan kepada Wajib Lapor untuk dilakukan koreksi perbaikan. d. Pelaksana harus memberikan asistensi kepada Wajib Lapor apabila terjadi kekurangan/kesalahan dalam pengisian format laporan. e. Pelaksana membuat daftar rekapitulasi atas berkas–berkas LHKPN yang diterima dari Wajib Lapor. f. Pelaksana menyampaikan daftar rekapitulasi LHKPN beserta berkas LHKPN kepada Koordinator Pengelolaan LHKPN untuk proses lebih lanjut.
SPI-2013: SOP PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
4
g. Pelaksana wajib menyimpan dokumen LHKPN dan pendukungnya secara baik dan memperlakukannya sebagai dokumen dengan kategori rahasia. 3. Koordinator Pengelolaan LHKPN PT. INHUTANI I (PERSERO) a. Koordinator Pengelolaan LHKPN lingkup PT. Inhutani I (Persero) yang selanjutnya disebut Koordinator memberitahukan dan/atau mengingatkan kepada Pejabat yang termasuk kategori Wajib Lapor untuk mengisi dan menyampaikan LHKPN sesuai tata waktu yang ditetapkan. b. Koordinator menerima Daftar Rekapitulasi beserta berkas LHKPN para Wajib Lapor yang disampaikan oleh Pelaksana. c. Koordinator membuat laporan dan menyampaikan LHKPN kepada KPK. d. Koordinator membuat laporan pelaksanaan LHKPN kepada Kementerian BUMN. 4. BUKTI TANDA TERIMA PENYAMPAIAN LHKPN a. Penyampaian LHKPN oleh Koordinator harus meminta Bukti Tanda Terima LHKPN dari KPK. b. Bukti Tanda Terima LHKPN dari KPK oleh Koordinator diserahkan kepada Pelaksana untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Lapor. c. Dalam hal Wajib Lapor menyampaikan LHKPN langsung kepada KPK, maka Wajib Lapor harus meminta Bukti Tanda Terima LHKPN dari KPK dan menyampaikan copy bukti tersebut kepada Pelaksana.
C. PENUTUP 1. Dalam hal Wajib Lapor lalai dan tidak memenuhi kewajiban mengisi dan menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No, 28 tahun 1999 kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.
SPI-2013: SOP PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
5
2. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengisian Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT. Inhutani I (Persero) ini secara periodik akan ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ditetapkan.
Jakarta, Nopember 2013 Direktur Utama,
Didik Arjo Gunawan
SPI-2013: SOP PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
6
