LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
Hery Nurudin Group Head Pendaftaran & Pemeriksaan LHKPN
RAPAT KOORDINASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Solo, 4 Februari 2016 1
Pendahuluan
Video Profile KPK Video Pendahuluan LHKPN
2
DEFINISI LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Daftar Seluruh Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara beserta Pasangan dan Anak yang masih menjadi tanggungan
Yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang telah ditetapkan KPK
Umar Definisi LHKPN
MANFAAT LHKPN PRIBADI • • • • •
Memenuhi Kewajiban Undang –Undang; Alat Akuntabilitas terhadap publik; Penanaman sifat Kejujuran dan Tanggungjawab; Tertib Administrasi Keluarga; Pembangkitan rasa Takut untuk berbuat Korupsi.
INSTANSI & MASYARAKAT • Sebagai alat MSDM, untuk Promosi jabatan & Penguji Integritas Calon/PN. • Sebagai alat pengawasan. • Sarana Kontrol dari Masyarakat.
5
DASAR HUKUM LHKPN UU No. 28 Th. 1999
UU No. 30 Th. 2002 Kep. KPK No. 07/KPK/2/2005
• Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN
• Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Tatacara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN
6
KEWAJIBAN PN terkait LHKPN [UU Nomor 28 tahun 1999]
Pasal 5, Ayat (2) • Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat
Pasal 5, Ayat (3) • Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat 7
KEWENANGAN KPK
8
WAJIB LHKPN menurut UU No. 28 Th 1999 PASAL 2
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis.
MENTERI
PN Pejabat negara yang lain sesuai Peraturan PerUUan
GUBERNUR
HAKIM
9
PENJELASAN UU No. 28 Th 1999 Pasal 2, angka (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis : • Direksi, Komisaris & Pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD • Pimpinan Bank Indonesia
• Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri • • • • •
Pejabat Es. I dan Pejabat lain yang disamakan Jaksa Penyidik Panitera Pengadilan Pemimpin & bendaharawan proyek 10
Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi INSTRUKSI PRESIDEN RI NO.5 TH. 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi • Diktum Pertama : Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori PN sesuai UU No.28 Th.1999 yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada KPK. • Diktum Kedua : Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN dilingkungannya.
11
Regulasi Pendukung untuk KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2015 Tanggal 14 Desember 2015 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
JABATAN WAJIB LHKPN
13
JABATAN WAJIB LHKPN
14
SANKSI
15
PROFIL KEPATUHAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Per Tanggal : 28 Januari 2016 NO.
INSTANSI
JUMLAH WAJIB LHKPN *
JUMLAH YANG TELAH MELAPORKAN LHKPN (FORMULIR A DAN B)
WAJIB ISI
Jumlah
%
FORM A
%
FORM B
%
TOTAL
%
1
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
60
12
20,00%
42
70,00%
6
10,00%
48
80,00%
2
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
133
24
18,05%
70
52,63%
39
29,32%
109
81,95%
3
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
56
43
76,79%
9
16,07%
4
7,14%
13
23,21%
4
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
74
16
21,62%
49
66,22%
9
12,16%
58
78,38%
5
SEKRETARIAT JENDERAL
84
62
73,81%
19
22,62%
3
3,57%
22
26,19%
6
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
53
48
90,57%
2
3,77%
3
5,66%
5
9,43%
7
INSPEKTORAT JENDERAL
18
13
72,22%
0
0,00%
5
27,78%
5
27,78%
8
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
51
19
37,25%
27
52,94%
5
9,80%
32
62,75%
9
PERGURUAN TINGGI NEGERI
5.044
1.141
22,62%
2092
41,48%
1811
35,90%
3903
77,38%
10
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
52
15
28,85%
32
61,54%
5
9,62%
37
71,15%
5.625
1.393
24,76%
2.342
41,64%
1.890
33,60%
4.232
75,24%
TOTAL
16
MATRIKS PENGELOLAAN LHKPN No.
ITEM
SAAT INI
REKOMENDASI
1.
Format Regulasi
Peraturan
-
2.
Jabatan Wajib LHKPN
• • • • • • •
-
3.
Koordinator Pengelola LHKPN
Sekretaris Jenderal & Inspektur Jenderal
Melibatkan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Bagian Terkait
4.
Sanksi
Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangundangan. (PP 53 Tahun 2010)
• Sanksi disiplin berat merujuk ke PP 53 Tahun 2010 • Syarat Promosi, untuk Dilantik dll
Eselon I Eselon II Fungsional Auditor PPK Bendahara Rektor Dekan
17
RENCANA & TAHAPAN YANG TELAH DILAKUKAN di TAHUN 2015 No.
KEGIATAN
DUE DATE
1.
Koordinasi pengelolaan dan peningkatan kepatuhan LHKPN
07 Oktober 2015
2.
Penerbitan Peraturan Menteri
19 Oktober 2015
3.
Pembentukan Tim Pengelola LHKPN
12 Oktober 2015
4.
Pengiriman data Wajib LHKPN ke KPK serta Peraturan Menteri
26 Oktober 2015
5.
Sosialisasi pengisian LHKPN oleh Tim Pengelola LHKPN
29 Okt s.d. 30 Nov 2015
6.
Pengumpulan LHKPN Tahap I
07 Desember 2015
7.
Pengumpulan LHKPN Tahap II
14 Desember 2015
8.
Pengumpulan LHKPN Tahap III
21 Desember 2015 (100%)
9.
Rekonsiliasi data dengan KPK
25 Desember 2015
10.
Penegakan sanksi bagi Wajib LHKPN yang tidak patuh
29 s.d. 30 Desember 2015
18
FORMULIR LHKPN LHKPN MODEL KPK – A
Diisi oleh pejabat Wajib LHKPN untuk yang Pertama kalinya.
Diisi oleh Pejabat Wajib LHKPN yang telah mengisi A dan apabila:
LHKPN MODEL KPK – B
- Mutasi/Promosi/Pensiun; - Dua Tahun pada jabatan yang sama
- Sewaktu-waktu atas permintaan KPK.
19
Cara Memperoleh Formulir LHKPN Mengunduh dari www.kpk.go.id, versi .xls atau .pdf
Menggandakan Formulir LHKPN sesuai kebutuhan Mengajukan permintaan kepada Direktorat PP LHKPN, via Surat/Email atau Customer Services Pelaporan Harta Kekayaan tidak harus menggunakan Formulir LHKPN yang asli 20
MUATAN LHKPN DATA PRIBADI DAN KELUARGA
PENGHASILAN
• Data Pribadi • Riwayat Jabatan • Data Istri/Suami • Data Anak Tanggungan • Data Anak Tidak Tanggungan
• Penghasilan dari Jabatan • Penghasilan dari Kekayaan • Penghasilan dari Profesi
HARTA KEKAYAAN
• Pengeluaran per Tahun
• Harta Tidak Bergerak • Harta Bergerak • Surat Berharga • Kas (Tabungan, Deposito, dll) • Piutang/Hutang
PENGELUARAN
SURAT PERNYATAAN/KUASA • Surat Pernyataan • Surat Kuasa dan Lampiran • Surat Pernyataan Hibah/Warisan
21
HARTA YANG DILAPORKAN HARTA PN
HARTA SUAMI / ISTRI
HARTA ANAK TANGGUNGAN
HARTA KEKAYAAN
ATAS NAMA SIAPAPUN
22
ASAL–USUL HARTA HASIL SENDIRI WARISAN
HASIL SENDIRI & WARISAN
HASIL SENDIRI & HIBAH
HIBAH / HADIAH WARISAN & HIBAH
HASIL SENDIRI, WARISAN & HIBAH
23
TIPS PENGISIAN FORMULIR LHKPN
24
25
Pengumuman LHKPN
26
Pengumuman LHKPN
Anti Corruption Clearing House (ACCH) Anti Corruption Clearing House (ACCH) dirancang sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang terdistribusi secara terbuka untuk public “public knowledge management” dalam upaya membangun semangat, visi, dan budaya antikorupsi.
KPK mengembangkan ACCH sebagai salah satu pilar strategi pencegahan korupsi, dan merupakan platform jejaring antikorupsi dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi di Indonesia.
PORTAL ACCH http://acch.kpk.go.id Anti Corruption Clearing House (ACCH) terimplementasi dalam beberapa
program diantaranya adalah PORTAL ACCH. PORTAL ACCH http://acch.kpk.go.id Web portal ACCH sebagai wadah online yang berisi data dan informasi mengenai antikorupsi. Beberapa fitur yang terus dikembangkan adalah arsip penindakan (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan) arsip sorotan kasus korupsi, data statistik, edukasi antikorupsi, tanya jawab anti korupsi, publikasi riset dan kajian dan lain-lain.
MANUAL PORTAL ACCH Buka halaman website dengan alamat http://acch.kpk.go.id
Ketik nama atau NHK (Nomor Harta Kekayaan) Penyelenggara Negara yang anda ingin ketahui TBN nya; Ketik kode validasi sesuai dengan gambar; Klik Go, maka akan ditampilkan daftar pengumuman (TBN) a.n. PN yang dimaksud secarat urut berdasarkan tanggal pelaporan; Klik View untuk memilih TBN dimaksud ; Lakukan Sign up (bagi yang belum memiliki account di website ACCH), untuk mendaftarkan email kita. Lakukan Login dengan memasukkan email dan password sesuai dengan yang kita daftarkan sebelumnya; TBN akan ditampilkan dalam pop up, tanpa tombol Save.
http://acch.kpk.go.id
http://acch.kpk.go.id
http://acch.kpk.go.id
33
http://acch.kpk.go.id
Mari Berkontribusi
We
Caranya? Kita mulai dari keluarga: Saling menanyakan asal-usul barang atau uang Saling mengingatkan dalam kebaikan Menanamkan sifat kejujuran
Hubungi Kami ALAMAT KANTOR • Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 1, Jakarta 12920 • Telp. : (021) 2557 8300 • Web : www.kpk.go.id DIREKTORAT PP LHKPN • Telp. : (021) 2557 8396 • Faks. : (021) 5292 1230, (021) 5292 1231 • Email :
[email protected] /
[email protected] 37
