PERATURAN MENGENAI LHKPN Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

Mengenai LHKPN - Komisi Pemberantasan Korupsi

1 of 2

Pantau PILKADA 2017

http://kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn

Halaman Utama / Layanan Publik / LHKPN

Mengenai LHKPN Mengenai LHKPN Prosedur Pelayanan Bimbingan Teknis Pengisian Formulir LHKPN Regulasi Terkait

PERATURAN MENGENAI LHKPN Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan

FAQ

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

https://t.co /Cb1BRb5uId by KPK 28 minutes ago

RT @kanal_kpk: Selengkapnya #BincangKanal "Aku Mau Indonesia Bebas Dari Korupsi" bersama @SPAK_Indonesia di https://t.co /5ZvYXDq49W @KPK_R… by KPK about 19 hours ago

SEJARAH SINGKAT LHKPN Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK. KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: 1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; 2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension. 3. Mengumumkan harta kekayaannya. RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

RT @kanal_kpk: Ingin tau bagaimana @SPAK_Indonesia mengajak perempuan Indonesia melawan korupsi dgn menggunakan kalimat pengguggah RA Kart… by KPK about 19 hours ago

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi: Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik;

03/05/2017 9:55

Mengenai LHKPN - Komisi Pemberantasan Korupsi

2 of 2

http://kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn

Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan) JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu: 1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara; 2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan; 3. Pemeriksa Bea dan Cukai; 4. Pemeriksa Pajak; 5. Auditor; 6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan; 7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan 8. Pejabat pembuat regulasi Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KONTAK LAYANAN LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950 Telp: (021) 2557 8396 Email : [email protected]

03/05/2017 9:55

Bimbingan Teknis Pengisian - Komisi Pemberantasan Korupsi

1 of 1

Pantau PILKADA 2017

http://kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/bimbingan-teknis-pengisian


Bimbingan Teknis Pengisian Formulir LHKPN Mengenai LHKPN Prosedur Pelayanan Bimbingan Teknis Pengisian

Umum 1. Untuk mendukung kelancaran Penyelenggara Negara dalam pengisian Formulir LHKPN, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan Bimbingan Teknis Pengisian

Formulir LHKPN Regulasi Terkait

Formulir LHKPN tanpa dipungut biaya. 2. Biaya transportasi dan akomodasi Narasumber KPK dibebankan sepenuhnya kepada KPK

FAQ

3. Narasumber KPK tidak menerima honorarium dan/atau hadiah dalam bentuk apapun. Pemberian Bimbingan Teknis Pengisian Formulir LHKPN di Kantor Instansi Pemohon



Selain di kantor KPK, pemberian Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN juga dapat dilakukan di kantor Instansi Pemohon, yaitu sebagai berikut: Pengajuan Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis Pengisian Formulir LHKPN Instansi Pemohon menyampaikan surat permohonan Narasumber Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pencegahan KPK. Surat permohonan tersebut memuat informasi sebagai berikut:KPK akan memberikan konfirmasi kepada Instansi Pemohon (PiC) mengenai ketersediaan Narasumber. 1. Tempat pelaksanaan kegiatan; 2. Waktu pelaksanaan kegiatan; 3. Jumlah peserta kegiatan; dan 4. Nama kontak (Person in Charge /PiC) serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Pelaksanaan Kegiatan 1. KPK memberitahukan Instansi Pemohon (PiC) nama Narasumber yang akan memberikan Bimbingan Teknis Pengisian Formulir LHKPN.

RT @kanal_kpk: Ingin tau bagaimana @SPAK_Indonesia mengajak perempuan Indonesia melawan korupsi dgn menggunakan kalimat pengguggah RA Kart…

2. Fasilitas yang perlu disediakan oleh Instansi Pemohon adalah komputer dan LCD. 3. Fotokopi Daftar Hadir Peserta harap diberikan kepada Narasumber setelah kegiatan pemberian Bimbingan Teknis Pengisian Formulir LHKPN dilaksanakan.

by KPK about 19 hours ago

03/05/2017 9:35

Formulir LHKPN - Komisi Pemberantasan Korupsi

1 of 1

Pantau PILKADA 2017

http://kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn


Formulir LHKPN Mengenai LHKPN

Regulasi Terkait

Sesuai Surat Edaran Pimpinan KPK No.08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan KPK No.07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2017, penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN atau mengisi formulir LHKPN format excel yang setelah diisi kemudian dikirimkan ke alamat email: [email protected]

FAQ

Unduh Tata Cara Pelaporan Format Excel

Prosedur Pelayanan Bimbingan Teknis Pengisian Formulir LHKPN

Unduh File Excel Unduh Petunjuk Pengisian Formulir LHKPN https://t.co /Cb1BRb5uId by KPK about an hour ago

Dokumen Pendukung yang harus dikirimkan setelah di tandatangani: 1. Ringkasan LHKPN (Halaman Pertama dari Formulir) 2. Surat Kuasa Mengumumkan (PN saja) 3. Surat Kuasa (PN/Pasangan/Anak Dalam Tanggungan)



03/05/2017 9:57

Prosedur Pelayanan - Komisi Pemberantasan Korupsi

1 of 2

Pantau PILKADA 2017

http://kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/prosedur-pelayanan-lhkpn


Prosedur Pelayanan e-LHKPN Mengenai LHKPN Prosedur Pelayanan Bimbingan Teknis Pengisian Formulir LHKPN Regulasi Terkait FAQ




03/05/2017 9:37

Prosedur Pelayanan - Komisi Pemberantasan Korupsi

2 of 2

http://kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/prosedur-pelayanan-lhkpn

03/05/2017 9:37

PERATURAN MENGENAI LHKPN Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

Recommend Documents