Lampiran 6 SK No. 00228/HK.01.01/02/ReINDO/12/2012 Tanggal 26 Desember 2012
PEDOMAN KEPATUHAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DAFTAR ISI Daftar Isi ..........................................................................................................
1
Pernyataan Komitmen ......................................................................................
2
I.
TUJUAN DAN MANFAAT...................................................................
3
II.
PENGERTIAN UMUM.........................................................................
3
III. PELAPORAN LHKPN..........................................................................
4
IV. PEMANTAUAN PELAPORAN LHKPN .............................................
5
V.
HUBUNGAN ANTARA KPK DENGAN PERSEROAN .....................
5
VI. SANKSI..................................................................................................
6
1
PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT REASURANSI INTERNASIONAL INDONESIA Dewan Komisaris dan Direksi PT Reasuransi Internasional Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code), Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), Pedoman Perilaku (Code of Conduct), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing system) serta pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan Good Corporate Governance. Jakarta, 26 Desember 2012 Dewan Komisaris
Direksi
Drs. Frans Wiyono Komisaris Utama
Drs. Setiawan, Dipl., Ins., MBA Direktur Utama
Drs. Herdaru Poernomo Poerwokoesoemo Komisaris
Widyawati, Ak, MBA, QIA, AAAIJ Direktur
Wahyu Wibowo, ST, MM Komisaris
M. Rusli, SIP, MBA, CFP®, QWP Direktur
2
I. TUJUAN DAN MANFAAT 1. Tujuan Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo) berisi panduan dan aturan yang harus dipatuhi oleh Pejabat Wajib Lapor yang dibuat untuk menjaga reputasi Perseroan sebagai sebuah perusahaan di industri asuransi di Indonesia, yang bertindak dengan integritas dan mendasarkan setiap keputusannya kepada pertimbangan bisnis yang taat hukum. 2. Manfaat a. Membantu meningkatkan pemahaman tentang tata cara pelaporan LHKPN di lingkungan ReIndo. b. Meningkatkan kesadaran kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN di lingkungan ReIndo. c. Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih dan mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan tujuan adanya kepatuhan LHKPN yang memungkinkan untuk mengidentifikasi harta kekayaan yang dimiliki diperoleh dari pemberian, utang, atau bersumber dari pendapatan yang kemudian dapat pula diklarifikasi dari pendapatan yang resmi atau pendapatan ilegal. Dengan adanya mekanisme kepatuhan LHKPN, diharapkan kesempatan melakukan korupsi dapat dikurangi.
II. PENGERTIAN UMUM 1. Penyelenggara Negara (PN) berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 wajib melaporkan Gratifikasi. Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut PN adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara yang lain, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pejabat Wajib Lapor adalah Penyelenggara Negara atau pejabat perusahaan ReINDO menduduki jabatan Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi. 3. Harta Kekayaan PN atau Pejabat Wajib Lapor adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN atau Pejabat Wajib Lapor sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya; 4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan PN atau Pejabat Wajib Lapor, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. 5. Kewajiban Penyelenggara Negara terkait LHKPN adalah Penyelenggara Negara atau Pejabat Wajib Lapor berkewajiban untuk: a. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat. 3
b. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. c. Mengumumkan harta kekayaannya. 6. Formulir LHKPN terdiri dari: a. Formulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh PN atau Pejabat Wajib Lapor yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya b. Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh PN atau Pejabat Wajib Lapor yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun; PN atau Pejabat Wajib Lapor yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; PN atau Pejabat Wajib Lapor yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; PN atau Pejabat Wajib Lapor tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN 7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah adalah Lembaga Negara yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 8. Pedoman Kepatuhan LHKPN di lingkungan ReIndo adalah pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh pejabat wajib lapor harta kekayaan sebagai salah satu upaya perusahaan untuk memberikan keyakinan atas pengelolaan perusahaan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 9. Divisi SDM dan Pelayanan Korporasi adalah unit kerja PT Reasuransi Internasional Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Wajib Lapor.
III. PELAPORAN LHKPN 1. Setiap Pejabat Wajib Lapor, melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN. 2. Formulir LHKPN Model KPK-A dan KPK-B beserta Petunjuk Pengisiannya dapat diperoleh di Divisi SDM dan Pelayanan Korporasi atau mengunduh langsung ke situs resmi KPK www.kpk.go.id 3. Pelaporan dilaksanakan dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A diisi oleh Pejabat Wajib Lapor selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya, atau pada saat yang bersangkutan menjadi calon pejabat; 4. Bagi Pejabat Wajib Lapor dan calon Pejabat Wajib Lapor yang telah pernah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A, maka pelaporannya menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B; 5. Pelaporan kekayaan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Pejabat Wajib Lapor yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan mengakhiri jabatan dan/atau pensiun dan diiaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan, atau selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pejabat menerima formulir bagi pejabat yang akan dilakukan pemeriksaan; 6. Pelaporan LHKPN dilaksanakan oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh ahli warisnya apabila Pejabat Wajib Lapor meninggal dunia; 7. LHKPN setelah diisi oleh Pejabat Wajib Lapor sesuai dengan petunjuk pengisian, dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), 4
1 (satu) berkas asli disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) berkas disimpan oleh PN atau Pejabat Wajib Lapor yang bersangkutan; 8. Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LHKPN ditandatangani oleh Pejabat Wajib Lapor diatas materai; 9. LHKPN beserta lampiran yang telah diserahkan kepada KPK merupakan dokumen resmi negara.
IV. PEMANTAUAN PELAPORAN LHKPN 1. Divisi SDM dan Pelayanan Korporasi membuat Daftar Pejabat Wajib Lapor setahun sekali dan memperbaharuinya apabila ada pejabat baru yang dilantik, promosi, mutasi dan pensiun. 2. Divisi SDM dan Pelayanan Korporasi menyampaikan Daftar Pejabat Wajib Lapor kepada Direksi paling lambat minggu pertama bulan Februari setiap tahunnya. 3. Apabila ada pejabat baru yang dilantik, promosi, mutasi dan pensiun, Divisi SDM dan Pelayanan Korporasi menyampaikan Daftar Pejabat Wajib Lapor yang telah diperbaharui kepada Direksi paling lambat satu bulan setelah pejabat baru dilantik, promosi, mutasi dan pensiun
V. HUBUNGAN ANTARA KPK DENGAN PERSEROAN 1. Perseroan menyampaikan Daftar Pejabat Wajib Lapor dan menginstruksikan kepada Pejabat Wajib Lapor untuk mengumumkan LHKPN; 2. Daftar Pejabat Wajib Lapor berisikan nama dan jabatan Pejabat Wajib Lapor yang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya serta perubahan-perubahan dalam nama dan jabatan; 3. KPK dapat melakukan kerjasama dengan Perseroan untuk melakukan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN; 4. Divisi SDM dan Pelayanan Korporasi berkoordinasi dengan KPK dalam pendistribusian, pengisian, pemantauan dan penyampaian formulir laporan harta kekayaan; 5. Pejabat Wajib Lapor yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Divisi SDM dan Pelayanan Korporasi dan/atau bersama KPK melakukan sosialisasi/bimbingan teknis cara pengisian LHKPN kepada pejabat wajib lapor. 7. Divisi SDM dan Pelayanan Korporasi membuat laporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.
5
VI. SANKSI 1. Sesuai ketentuan perundang-undangan, bagi Pejabat Wajib Lapor yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pejabat Wajib Lapor yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi internal sesuai ketentuan perusahaan. 3. Direksi memberikan teguran/sanksi bagi Pejabat Wajib Lapor yang belum/tidak menyampaikan LHKPN.
6
