Kebebasan Beragama Beragama,, Berekspresi dan Berpolitik Ifdhal Kasim
Disampaikan dalam acara Workshop “Memperkuat Justisiabilitas Hak-hak Ekonomi, y Prospek p dan Tantangan,” g , diselenggarakan gg oleh Pusat Studi Sosial dan Budaya: HAM UII, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 13-15 Nopember 2007.
Kebebasan Beragama P l 18 (1): Pasal (1) “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, k keyakinan ki d dan b beragama. H Hak k iinii mencakup k kebebasan menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama--sama dengan orang lain bersama lain, baik di tempat umum atau tertutup, utk menjalankan agama g atau kepercayaannya p y y dalam kegiatan g ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran”.
Kebebasan Beragama
P l 18 (2): Pasal (2) “Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya”. Pasal (3): “Kebebasan utk menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan k seseorang hanya h d dapat dib dibatasii oleh l h ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan utk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hakhak-hak dan kebebasan mendasar orang lain”.
Kebebasan Beragama
Pasal 18 ((4): ) “Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji utk menghormati kebebasan orangtua, orangtua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak anak-anak mereka sesuai dengan keyakian mereka sendiri”. sendiri
Latar Belakang
Hasil kompromi antar antar--negara Isu-isu kontroversial Isu- pluralisme agama; - pindah agama; - atheisme
Substansi Hak
Menjamin kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama atas pilihan sendiri; menjalankannya, mengamalkan dan mengajarkan. Jaminan tidak ada paksaan. Menjamin kebebasan orangtua memilih pendidikan agama anakanak-anaknya sesuai dgn keyakinan.
Pembatasan Hak
Dinyatakan dengan hukum (be (be prescribed by law;; law Diperlukan untuk melindungi: - keamanan; - ketertiban; - kesehatan atau moral masyarakat; - kebebasan mendasar orang lain.
Kebebasan Berekspresi Pasal 19 (1): “Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur t tangan”. ” P l 19 (2): Pasal (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan mencari, mencari menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan--pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dgn pilihannya”.
Kebebasan Berekspresi Pasal 19 (3): “Pelaksanaan hakhak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 P l iinii menimbulkan Pasal i b lk k kewajiban jib d dan ttanggungjawab j b khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu tetapi hal ini hanya dapat dilakukan dengan tertentu, hukum dan sepenjang diperlukan untuk: (a) menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum”.
Larangan Propaganda Perang dan Rasis
Pasal 20 Setiap pp propaganda p g untuk p perang g harus dilarang g oleh hukum. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi permusuhan atau kekerasan diskriminasi, kekerasan, harus dilarang oleh hukum.
Kebebasan Berpolitik Pasal 25: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan k kesempatan, t ttanpa perbedaan b d apapun sebagaimana b i dimaksud dalam Pasl 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk: (a) ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara lansung g maupun p melalui wakilwakil-wakil yyang g dipilih secara bebas; (b) Memilih dan dipilih p p pada p pemilihan umum berkala; (c) Memperoleh akses pada pelayan publik di negaranya
