PUSHAM UII PUSHAM UII ANNUAL REPORT LAPORAN TAHUNAN. January 1 - December 31, Januari - 31 Desember Januari - 31 Desember 2005

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

January 1 - December 31, 2005

PUSHAM UII ANNUAL REPORT

LAPORAN TAHUNAN

PUSHAM UII 1 Januari - 31 Desember 2005

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

PUSHAM UII

Laporan Tahunan 2005

PUSHAM UII

Annual Report 2005

Selain dua program di atas, program Police Reform juga masih menjadi agenda besar di PUSHAM UII. Agenda ini sebenarnya telah dilaksanakan mulai pada tahun 2001 dan hingga kini program ini masih terus berjalan salah satunya dengan program Community Oriented Policing (COP) bekerjasama dengan The Asia Foundation. Lembaga Ombudsman Daerah DIY ini merupakan lembaga yang pertama berdiri di daerah di Indonesia. Langkah PUSHAM UII ini kemudian diikuti oleh beberapa daerah lain dengan mendirikan lembaga Ombudsman di daerahnya masing-masing. Lembaga ini dimunculkan sebagai bentuk pembelaan PUSHAM UII terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat. Karena dalam perjalanan bangsa ini, masyarakat masih selalu menjadi obyek dan dalam kondisi inferior dibanding Negara. Lembaga Ombudsman menjadi lembaga yang mengadvokasi hak dan kepentingan masyarakarat ketika berhadapan atau dirugikan oleh Negara. Agenda monumental yang lain adalah berdirinya Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bentuk kampanye PUSHAM UII melalui jalur birokrasi. Kampanye tentang pentingnya lembaga ini telah dilakukan sejak tahun 2001 namun baru tahun 2005 aparat pemerintah Propinsi DIY menginisiasi dan kemudian menunjuk PUSHAM UII sebagai lembaga yang mempersiapkan serta memfasilitasi pendirian lembaga tersebut dan akhirnya pada tanggal 8 Juni 2005 Lembaga Ombudsman Daerah DIY resmi didirikan ditandai dengan dilantiknya anggota Lembaga Ombudsman Daerah DIY yang telah terpilih secara demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan kami anggap sebagai pilar utama untuk dapat memajukan kehidupan bangsa, selain itu pendidikan merupakan sarana paling efektif bagi penyebaran nilai-nilai HAM kepada masyarakat. Mata rantai penyebaran nilai-nilai HAM dapat dengan mudah tersambung dengan menggunakan sarana pendidikan, terutama pendidikan formal. Dosen dan guru merupakan aktor yang efektif yang dapat menyampaikan nilainilai HAM kepada anak didiknya. Oleh karena itu PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo Norwegia telah melaksanakan sebuah program besar yaitu Penyusunan Kurikulum Mata Kuliah Hukum dan HAM bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi se-Indonesia. Program ini merupakan awal dari serangkaian kerja besar yang akan dilaksanakan setelahnya antara lain pelatihan kepada Staf Pengajar Hukum HAM di berbagai Perguruan Tinggi se-Indonesia, penulisan buku ajar Hukum dan HAM untuk mahasiswa Fakultas Hukum dan penggunaan serta evaluasi terhadap buku tersebut. Ada dua jalur besar yang digunakan oleh PUSHAM UII untuk mewujudkan misinya yaitu jalur pendidikan dan jalur birokrasi pemerintahan. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) telah memasuki usia 5 tahun. Masa yang masih muda untuk ukuran lembaga studi di bawah naungan Perguruan Tinggi namun juga waktu yang relatif cukup untuk memunculkan karya monumental bagi perkembangan kehidupan bermasyarakat yang demokratis, berpendidikan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Center for Human Rights studies Indonesian Islamic University (PUSHAM UII) has been entering its 5th year of age. Still in the young age for a center of studies institution under the shelter and founded by a university, however, it was relatively enough time to emerge a monumental creation to encourage the existence of democratic living community, welleducated and well-respected Human Rights values within community. There are two big strip that are used by Center for Human Rights Studies Indonesian Islamic University in conducting its mission namely strip of education and government bureaucracy strip. We assumed education as the main pillar to develop and improve country's living quality, in the other hand; we viewed education as the most effective tools to spread out Human Rights value toward the community. The link to spread Human Rights value can be easily tied up by using means of education, mainly formal education. Lecturer and teaching staff are fully effective actors who are able to deliver Human rights value to the students. Therefore, Center for Human Rights Studies Indonesian Islamic University in cooperation with Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway, has conducted an enormous program namely the arrangement of Law and Human Rights Curriculum for students in the faculty of Law in all Universities around Indonesia. This program forms as the beginning project from the series of several enormous continued project, such as training to law and human rights lecturer in several Universities around Indonesia as well as the arrangement of law and Human Rights Text book for faculty of Law students continued until the usage and evaluation of the text book itself. The other monumental agenda is the establishment of Yogyakarta Local Ombudsman in DI Yogyakarta province which was a form of center for human rights studies Indonesian Islamic University campaign program in bureaucracy strip. Campaign about the role and importance of this institution has been conducted since 2001 but it was initiated in 2005 by Yogyakarta government apparatus and promoted Center for Human Rights Studies Indonesian Islamic University as the institution who prepared and facilitate the establishment of Yogyakarta local ombudsman and finally in June 8th 2005 Yogyakarta Local Ombudsman is legally established, signed by the inauguration of members of Yogyakarta Local Ombudsman which was selected democratically and accountably. Yogyakarta Local Ombudsman is the first institution established in Indonesian local area. This action was subsequently followed by other local region to establish such institution in each region. This institution emerges as a form of Center for Human Rights Studies Indonesian Islamic University advocacy toward Economic, Social and Cultural rights. Due to the community inferior condition toward the state, this local ombudsman becomes an advocacy institution toward community rights and interests when facing and was detriment by the state. Apart of those programs, Police reform program is still appear as a great agenda in center for human rights studies Indonesian Islamic University. Actually this agenda has been executed since 2001 and continued until recently, one of the program namely Community Oriented Policing program (COP) in cooperation with The Asia Foundation.

Annual Report 2005

PUSHAM UII

Finally, as the director, representing all of Center for Human Rights Studies Indonesian Islamic University board of directors, I would like to extend my gratitude to Board of Rectors at Indonesian Islamic University, Head of Divisions, all of staffs, volunteers, who perform their best to their work and put aside the feeling of exhausted for the sake of improvement and development of institution. I also would like to express my gratitude to Norwegian Center for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway, The Asia Foundation, USAID, AusAID, and Partnership for Government Reform in Indonesia for their trust to cooperate with us. Specifically, we would like to convey our gratitude to the member of expert board for the brainstorming and all of the assistance. Hopefully, we could be excellent in the future.

Suparman Marzuki, S.H., M.Si Director

Suparman Marzuki, S.H., M.Si Direktur PUSHAM UII Akhirnya selaku direktur mewakili seluruh jajaran pimpinan PUSHAM UII saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Jajaran Rektoriat Universitas Islam Indonesia, para direktur divisi, seluruh staf, sukarelawan yang telah bekerja tanpa lelah demi perkembangan dan kemajuan institusi. Juga kami ucapkan terimakasih kepada Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo Norwegia, The Asia Foundation, USAID, Aus AID dan Partnership for Government Reform in Indonesia atas kepercayaannya bekerjasama dengan kami. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada anggota dewan pakar atas sumbangan pemikiran dan segala bantuannya. Semoga kami bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang.


PUSHAM UII

PUSHAM UII


Sejarah Latarbelakang pembentukan PUSHAM adalah Kondisi negara Indonesia pada saat itu yang diwarnai pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, pemerintah yang berkuasa banyak memunculkan bentuk-bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial antara masyarakat, semua itu menjadi sebuah keprihatinan mendalam yang dirasakan oleh UII dan kebetulan pada saat itu salah satu program dari Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia adalah untuk mendiseminasi nilai-nilai HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia. Program itulah yang kemudian menjadi titik temu antara keinginan Universitas Islam Indonesia dan Menteri Urusan HAM yang kemudian menghasilkan Memorandum of Understanding (MOU) pendirian Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Pada hari Jum'at, 7 April 2000 ditandatangilah Piagam Kerjasama Nomor: MOU.01/meneg./HAM/04/2000 underline 381/B.1/IV/2000 antara Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Rektor Universitas Islam Indonesia. Untuk menindaklanjuti nota kesepakatan tersebut, Ketua Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor : 9 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia tertanggal 20 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Muhammad Djazman Alkindi dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 44/B.6/Rek/IV/2000 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Prof. Zaini Dahlan, MA. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) merupakan lembaga studi independen yang mengedepankan pertanggungjawaban ilmiah akademik dan netral dari segala kepentingan apapun. Sifat independen dari PUSHAM UII adalah independen penuh yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentukan program, personal pengurus, serta kerjasama-kerjasama dengan lembagalembaga lain. Hubungan antara PUSHAM UII dengan birokrasi universitas adalah hubungan koordinatif dan bukan hubungan komando. Visi dan Misi Menjadi pusat kajian Hak Asasi Manusia utama, pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab” Visi di atas akan direalisasikan dalam dua bentuk yaitu : 1. Misi promosi yang diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan pelatihan praktis HAM bagi masyarakat publik. 2. Misi penguatan yang ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam menerapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental.

PUSHAM UII

The vision will be accomplished in two folds: 1. Promotion mission; oriented to disseminations of human rights principals and practical human rights training for public 2. Enforcement mission; oriented to enable and empower government and people of Indonesia to implement and protect freedom and fundamental rights. Vision and Mission To become leading center for human rights studies especially in education and advocacy to encourage and generate democratic, humane and civilized government and people of Indonesia This Center is an independent institution, which treasure academic-scientific accountability and neutral from all form of interests. The nature of this independency is extensive, which hold complete rights and authority to determine programs, management board and cooperation with other institutions. Relation between the Center and the University is coordinative relation not command one. Subsequently, Head of Endowment Board of Islamic University of Indonesia issued a Mandate Letter number 9 of year 2000 about the establishment of Human Rights Studies Institution dated March 20, 2000 signed by Muhammad Djazman Alkindi and complemented with Rector Mandate Number 44/B.6/Rek/IV/2000 about Management Selection for Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia signed by Prof. Zaini Dahlan, M.A. On Friday, April 7, 2000, The Letter of Agreement number MOU.01/meneg/HAM/04/2000 underline 381/B.1/IV/2000 between Minister of Human Rights and Rector of Islamic University of Indonesia were signed. History The background of Center for human Rights Studies Islamic University of Indonesia establishment is the national condition at that time, which highlighted with many public rights violations, ruling regime caused many sufferings, miseries, and social disparity among citizens. This situation became deepest concern for Islamic University of Indonesia and coincidentally one of Ministry of Human Rights Affairs programs is human rights values dissemination program. This program became a meeting point between University aspiration and the Ministry, which then entailed by the Memorandum of Understanding signing to establish Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia.

Annual Report 2005

PUSHAM UII


Sambutan ...................................................................................................................................... i Tentang Pusham UII ...................................................................................................................... iii Daftar Isi ...................................................................................................................................... iv PROGRAM Program Pendirian Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewa Yogyakarta ........................ 1 Program Semiloka Nasional Penyusunan Kurikulum Hak Asasi Manusia ............................................... 2 Program Penyusunan Buku Ajar HAM dan Training Hukum HAM Bagi Dosen Pengajar

Human Rights Textbook Preparation and Human Rights Training For Human Rights Lecturers Program 4

Laporan Keuangan ......................................................................................................................... 15

Community Oriented Policing Program ............................................................................................. 5

Struktur Organisasi ........................................................................................................................ 14

A. COP Maloboro ....................................................................................................................... 6

Program Insidental ......................................................................................................................... 13

B. COP Papua ........................................................................................................................... 8

Program Bagian Umum ................................................................................................................... 11

North Coast COP: Aranday ..................................................................................................... 8

Seminar Hari HAM .......................................................................................................................... 11

South Coast COP: Babo & Fak-fak ........................................................................................... 9

COP Pantai Selatan: Babo & Fak-fak ........................................................................................ 9

Human Rights Day Seminar ............................................................................................................ 11

COP Pantai Utara: Aranday .................................................................................................... 8

General Affairs Program .................................................................................................................. 11

B. COP Papua ............................................................................................................................ 8

Ad hoc Program .............................................................................................................................. 13

A. COP Maloboro ....................................................................................................................... 6

Organization Structure..................................................................................................................... 14

Program Community Oriented Policing ............................................................................................. 5

Financial Statement......................................................................................................................... 15

Hukum dan HAM ............................................................................................................................ 4

National Seminar and Workshop On Human Rights Curriculum Preparation Program ........................... 2 Yogyakarta Local Ombudsman Establishment Program ...................................................................... 1 PROGRAM Content ......................................................................................................................................... iv About Pusham UII .......................................................................................................................... iii Foreword ....................................................................................................................................... i

Annual Report 2005

PUSHAM UII

PUSHAM UII


PROGRAM PENDIRIAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Indonesia dikenal sebagai negara korup tingkat atas di dunia. Kekorupan itu berlangsung mulai dari tingkat bawah di level lokal hingga pusat pemerintahan. Dan meskipun reformasi telah berlangsung di Indonesia sejak 1998, namun tidak menyebabkan kekorupan itu mengecil, bahkan semakin transparan. Reformasi hanya muncul sebagai teriakan para aktifitis LSM, Mahasiswa dan wacana para politikus dan pakar, tetapi tidak dalam bentuk aksi nyata. Tantangan berat yang dihadapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagaimana juga dialami pemerintah pusat dan daerahdaerah lain di era sekarang ini, yaitu bagaimana membangun pemerintahan yang demokratis, bersih, taat hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mendorong dan mengkondisikan masyarakat agar siap mengisi “ruang-ruang” sosial, ekonomi, kultural, politik, dan pendidikan sehingga antara pemerintah dan masyarakat bisa bergerak bersama berproses menuju pemerintahan dan masyarakat demokratis, baik, bersih dan dipercaya. Pemerintahan yang korup menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (ungood governance) dan pelayanan publik yang buruk. Berawal dari gagasan tersebut, PUSHAM UII telah melakukan sosialisasi pentingnya pemenuhan HAM Ekosok oleh pemerintah sejak tahun 2001. Pada tahun-tahun 2001-2003 sosialiasi dilakukan dengan mengadakan seminar dan pembuatan opini publik melalui media massa. Arah dari sosialisasi HAM Ekosok sejak awal tahun 2001 adalah supaya pemerintah melakukan aksi demi memenuhi hak-hak masyarakat dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, PUSHAM UII menawarkan konsep pendirian Lembaga Ombudsman Daerah kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gagasan tersebut disambut baik oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2004 dan dibuatlah nota kerjasama antara PUSHAM UII dengan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhir tahun 2004, proses administrasi pelembagaan Ombudsman Daerah dilakukan dan akhirnya pada 8 Juni 2005, diresmikanlah Lembaga Ombudsman Daerah dengan dilantiknya 5 (lima) orang anggota hasil seleksi yang dilakukan oleh PUSHAM UII. Lima orang tersebut antara lain Salman Luthan, S.H., M.H., Budi Santoso, S.H., LL.M., dr. Sunarto, Florensia Switi Andari, S.H., dan Siti Roswati Handayani, S.H.

Program Description This program is designated for institution empowerment as consequences of previous program. Other than that, Yogyakarta Local Ombudsman is a new and one and only local ombudsman institution in Indonesia therefore this empowerment activities focused more on how this institution survive and widely known by public to enable it to perform it's duty optimumly. The establishment program soon ensued by activities series in Yogyakarta Local Ombudsman Strengthening Program cooperation between PUSHAM UII and Partnership for Government Reform in Indonesia for September 2005 - August 2006 period. In the end of 2004, Local Ombudsman establishment administration process is finished and conclusively, on 8 June 2005, Local Ombudsman Institution is officially established by inauguration of its five elected members, i.e. Salman Luthan, S.H., M.H., Budi Santoso, S.H., LL.M., dr. Sunarto, Florensia Switi Andari, S.H., and Siti Roswati Handayani, S.H. To achieve such idea, PUSHAM UII propose concept of Local Ombudsman establishment to Local Government of Yogyakarta Region. The Local Government embraced the idea and in 2004 cooperation agreement between PUSHAM UII and Local Government is accomplished. From such idea, PUSHAM UII performed socialization on the importance of economic, social and cultural rights fulfillment by government since 2001. In 2001-2003 socialization performed through seminar and generates public opinion through mass media. Economic, social and cultural rights socialization in early 2001 is to enable government to perform public rights fulfillment particularly in economic, social and cultural sectors. Main challenge for Yogyakarta Local Region Government, which also encountered by national and other local governments nowadays, is how to establish democratic, clean, law obedient and uphold human rights as well as encourage and enable community to be ready to fulfill social, economic, cultural, political and learning emptiness so both government and community be able to harmoniously collaborate toward good, clean, democratic and reliable government. Corrupt government lead to poor governance and poor public service. Indonesia is known as high-profile corrupt country in the world. It common in local and national levels of government. Even though reform is started since 1998 in Indonesia, not necessarily decrease the corrupt level, yet more apparent. Reform merely NGO activist and students longing and politicians and expert discourse without actual measures.

YOGYAKARTA LOCAL OMBUDSMAN ESTABLISHMENT PROGRAM

Untuk menindak lanjuti pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah, disusunlah serangkaian program yang terangkum dalam tema besar Program Penguatan Lembaga Ombudsman Daerah DIY. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PUSHAM UII bekerjasama dengan Partnership for Government Reform in Indonesia mulai pada September 2005 - Agustus 2006.

PUSHAM UII

Annual Report 2005

PUSHAM UII PUSHAM UII

Annual Report 2005

Pendahuluan Tersingkirnya Orde Baru ditandai dengan jatuhnya Rezim Soeharto pada tahun 1998 telah menandai babak baru pada penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Salah satu tandanya adalah semakin dihormatinya Hak Asasi Manusia sebagai nilai yang melandasi aktifitas kenegaraan. Aksi-aksi untuk mendiseminasikan HAM semakin meluas dan negara juga melakukan upaya pemenuhan dan penghormatan terhadap nilai HAM. Upaya tersebut diwujudkan dengan mencabut berbagai peraturan perundangan yang melanggar HAM serta membuat rencana aksi nasional dalam pemenuhan HAM. Salah satu agenda pemajuan dan perlindungan HAM yang ditetapkan di dalamnya ialah "pendidikan jalur sekolah" yang terdiri dari: 1) menyiapkan kurikulum HAM bagi pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi termasuk pendidikan di lingkungan perguruan agama; 2)

Activities performed, i.e.: a. Expert training for Local Ombudsman Members b. Preparation of Local Regulation Draft for Local Ombudsman c. Campaign and Socialization by seminar and workshop, publishing bulletin, leaflet, posters and stickers as well as cooperation with mass media (radio and television stations). d. Local Ombudsman handbook and blue print production

PROGRAM SEMILOKA NASIONAL PENYUSUNAN KURIKULUM HAK ASASI MANUSIA

Outcome a. The existence of Local Ombudsman is accepted by Yogyakarta Special Region Local Government Bureaucrats. Indicated by their willingness to give clarification and willingness to establish cooperation with Local Ombudsman b. The existence of Local Ombudsman is accepted by public widely, indicated by significant amount of public complain submitted to Local Ombudsman on various bureaucrats' mal-administration cases. c. Effectiveness of Local Ombudsman activities as a result of several training to improve their capability. Indicated by numerous recommendation produced and numerous cases solved after being processed by local Ombudsman.

Hasil a. Diterimanya keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah oleh kalangan birokrasi pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu ditandai dengan kemauan aparat birokrasi untuk melakukan klarifikasi dan kemauan untuk melakukan kerjasama dengan Lembaga Ombudsman Daerah b. Diterimanya keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah oleh masyarakat luas. Hal itu ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mengadu ke Lembaga Ombudsman Daerah atas berbagai kasus penyimpangan adiministrasi yang dilakukan oleh aparat birokrasi. c. Efektifnya aktifitas Lembaga Ombudsman Daerah karena telah mendapatkan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini ditandai dengan banyaknya rekomendasi yang telah dikeluarkan dan banyaknya jumlah kasus yang telah terselesaikan setelah melalui proses penyelesaian di Lembaga Ombudsman Daerah.

NATIONAL SEMINAR AND WORKSHOP ON HUMAN RIGHTS CURRICULUM PREPARATION PROGRAM

Secara garis besar kegiatan yang telah dilakukan antara lain : a. Pelatihan keahlian bagi anggota Ombudsman Daerah b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta c. Kampanye dan Sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar dan workshop, penerbitan buletin, pembuatan leaflet, pembuatan poster dan stiker, serta kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik (radio dan televisi). d. Pembuatan buku saku dan blue print Lembaga Ombudsman daerah

Introduction The relinquish of New Order signed by the fall of Soeharto Regime on 1998 marked the new stage of Indonesia governing, indicated by increasing human rights appreciation as fundamental value for government activities. Human rights dissemination measures are more extensive and state it self performed human rights promotion and protection efforts by withdrawing regulations violating human rights and produce national action plan for human rights, which include “formal education” agenda that consists of preparation of human rights curriculum for basic, intermediate and advanced education including in religious schooling, translation of teaching materials on human rights, and teacher-lecturers training on human rights. The national action plan certainly requires further actual implementations.

Deskripsi Kegiatan Program-program ini dilaksanakan sebagai sarana penguatan kelembagaan sebagai konsekuensi dari pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah. Selain itu, Lembaga Ombudsman Daerah DIY merupakan lembaga baru dan lembaga satu-satunya di Indonesia, oleh karenanya kegiatan penguatan ini lebih difokuskan kepada bagaimana Lembaga Ombudsman Daerah dapat eksis dan dikenal luas oleh masyarakat sehingga dapat bekerja dengan optimal.

Determination of human rights as major subject in faculty of law in the past three years is gratifying, yet base on observation on curriculum and teaching materials in several faculties, there are intense difference and almost hard to understand the aim of such curriculum. Such reality require profound attention and management from every stakeholders to prepare more definite subject, method, evaluation system, lecturers qualification and standard textbook thus human rights education more optimum.


PUSHAM UII


menerjemahkan bahan-bahan pengajaran mengenai HAM; dan 3) pelatihan para guru (juga dosen) di bidang HAM. Rencana Aksi Nasional HAM tersebut tentu saja perlu segera ditindaklanjuti dan diterjemahkan ke dalam agenda-agenda konkrit. Penetapan mata kuliah HAM sebagai salah satu mata kuliah wajib di tiap-tiap fakultas hukum di Indonesia yang sudah berjalan 3 tahun ini tentu saja menggembirakan, tetapi berdasarkan pengamatan terhadap kurikulum dan bahan pengajaran di beberapa fakultas terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup tajam, bahkan sulit ditangkap apa sesungguhnya yang akan dibangun dengan kurikulum demikian itu. Kenyataan tersebut memerlukan perhatian dan penanganan dari pelbagai kalangan agar materi ajar, metode, system evaluasi, kualifikasi pengajar dan buku standar pengajaran bisa dikerangkakan dengan jelas, sehingga produk dari pengajaran HAM bisa lebih optimal. Bertolak dari gagasan tersebut, PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegian Centre For Human Rights (NCHR), Oslo University telah mengadakan sebuah Lokakarya Nasional dalam rangka penyusunan Kurikulum Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas SeIndonesia. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada 30 Mei - 2 Juni tahun 2005 di Yogyakarta. Deskripsi Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, 2 (dua) hari pertama diadakan seminar dengan mendatangkan para pakar disiplin HAM serta para pakar pendidikan antara lain Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Prof. Dr. Nasikun, Dr. Todung Mulya Lubis, Dr. Andang Listyo Binawan, Ifdhal Kasim, S.H., M. Habib Chirzin, Prof. Saparinah Sadli, Prof. Muchtar Buchori, Prof. Masyhur Efendi, Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Fajrul Falah, S.H., M.A., Salam Luthan S.H., M.H., Kemudian 2 (dua) hari kedua dilaksanakan diskusi kelompok yang masing-masing mempunyai pokok bahasan yang berbeda untuk menentukan silabi, metode pengajaran dan metode evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh 85 peserta yang terdiri dari dosen Pengajar HAM se Indonesia, utusan PUSHAM di berbagai universitas se-Indonesia, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pusat Studi dan organisasi kemasyarakatan. Hasil Dari kegiatan ini dihasilkan beberapa hal yang sangat berarti bagi pengembangan HAM di Indonesia ke depan antara lain : a. Tersusunnya Kurikulum, Kisi-Kisi Materi (Silabi), Metode Pengajaran serta Metode Evaluasi mata Kuliah Hukum HAM b. Terbentuknya jaringan dosen pengajar mata kuliah Hukum dan HAM yang terdokumentasi dengan nama Asosiasi Pengajar Hukum HAM Indonesia disingkat ASPAHAMI c. Tersusunnya kisi-kisi (silabi) buku ajar Hukum HAM bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas seIndonesia Tindak Lanjut Kegiatan Lokakarya ini memunculkan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti antara lain: a. Penyusunan Buku Ajar Hukum HAM bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Se-Indonesia b. Penyusunan Buku Suplemen HAM (bunga rampai HAM) untuk melengkapi buku ajar Hukum HAM c. Pelatihan HAM bagi dosen pengajar

PUSHAM UII

Recommendations a. Preparation of Human Rights Textbook for undergraduate students of Faculties of Law in Indonesia b. Preparation of Human Rights Supplementary Book to enrich Human Rights Textbook c. Human Rights Training for Lecturers Outcome Several meaningful outcomes for human rights future in Indonesia: a. Established curriculum, syllabi, teaching and evaluation for human rights subject. b. Established human rights lecturers association (ASPAHAMI) c. Established syllabi of human rights textbook for undergraduate students of faculties of law in Indonesia The last two days is group discussion on different subjects to determine syllabi, teaching method and evaluation method. This program attended by 85 participants, consists of human rights lecturers, PUSHAMs delegations, Local Government, Law Enforcement Officials, NGOs, Study Centers and community organizations. Program Description This activity performed for four days, the first two days is seminar inviting human rights and education experts, such as Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Prof. Dr. Nasikun, Dr. Todung Mulya Lubis, Dr. Andang Listyo Binawan, Ifdhal Kasim, S.H., M. Habib Chirzin, Prof. Saparinah Sadli, Prof. Muchtar Buchori, Prof. Masyhur Efendi, Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Fajrul Falakh, S.H., M.A., Salman Luthan S.H., M.H. From this idea, PUSHAM UII cooperated with Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Oslo University performs National Workshop to prepare Human Rights and Law Subject Curriculum for undergraduate students of Law Faculties in Indonesia on 30 - May 2 June 2005 in Yogyakarta.

Annual Report 2005

Annual Report 2005

HUMAN RIGHTS TEXTBOOK PREPARATION AND HUMAN RIGHTS TRAINING FOR HUMAN RIGHTS LECTURERS PROGRAMS a. Human Rights Textbook and Supplementary Book Human Rights Curriculum Workshop on May 30 - June 2, 2005 attended by 50 lecturers are accomplished as designed and produce results: human rights curriculum for faculties of law in Indonesia, human rights lecturers association, mailing lists, provide recommendation to devise human rights textbook and supplementary book. Necessity of human rights textbook and supplementary books is crucial since in practice human rights teaching in various faculties of law in universities in Indonesia is performed sporadically and unmeasured nationally. This is because of several factors, i.e. : a. unavailability of established human rights curriculum, unavailable human rights teaching standards by National Education Department b. Unavailability of specifically systematic human rights textbook to meet undergraduate student's necessities according to their intellectual capacity and suitable method for students teaching patterns. c. Many human rights literature written by Indonesian experts, yet their patterns are vary to one another and base on certain issues and un-comprehensively, which hard for unaccustomed students to access. To overcome such problem, PUSHAM UII cooperated with Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Oslo University perform Human Rights Textbook preparation program from 1 December 2005 to 30 June 2006. Program Description Students are considered as one of community groups that hold nation's future in their hands. From that point of view, human rights textbook is prepared seriously and involving both national and international human rights experts, mentioning Rhona K. M. Smith (Scotland), Christian Ranheim (Norway), Njal Hostmaelingen (Norway), Rudi M. Rizki, S.H., LL.M, Ifdhal Kasim, S.H., Agung Yudhawiranata, SIP, LL.M, Dr. Satya Arinanto, Andrey Sujatmoko, S.H., M.Hum, Enny Suprapto, Fadillah Agus, S.H., M.H. and Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Supplementary Book To enrich Human Rights Textbook, supplementary book is essential, where the contents are comprises of articles written by human rights lecturers in Indonesia. Substantively, the articles are written base on how human rights normative values applied in actual cases. b. Human Rights Training for Human Rights Lecturers Human rights training for human rights lecturers are a recommendation from previous curriculum workshop. First, most of human rights lecturers have Criminal Law, Administrative Law and International Law education background, least of them has specific education on human rights. Second, knowledge and comprehension of human rights lecturers is still minimum and some of them can not distinguish actions considered as human rights violation or criminal violations. Third, require general standard of knowledge about materials to be thought to students. Fourth, training is a swift and systematic way to transform human rights knowledge from experts to lecturers and fifth, because human rights teaching is not merely science transformation, yet also

PUSHAM UII b. Training hukum HAM bagi dosen-dosen pengajar hukum HAM Training hukum HAM bagi dosen-dosen pengajar hukum HAM merupakan rekomendasi dari workshop penyusunan kurikulum yang telah dilakukan sebelumnya. Alasannya, pertama, sebagian besar pengajar Buku Bunga Rampai Untuk melengkapi buku Ajar Hukum HAM, disusunlah buku bunga rampai yang isinya adalah sekumpulan tulisan dari para dosen pengajara Hukum HAM se-Indonesia. Secara substantif, buku tersebut ditulis dengan titik tolak pada bagaimana nilai-nilai HAM normatif diwujudkan pada kasus-kasus riil. Deskripsi Kegiatan Mahasiswa dianggap sebagai satu kelompok masyarakat yang akan membawa arah perkembangan bangsa. Berpijak pada pemikiran tersebut, maka buku ajar Hukum HAM ditulis dengan serius dan melibatkan para pakar HAM baik dalam maupun luar negeri antara lain Rhona K. M. Smith (Scotlandia), Christian Ranheim (Norwegia), Njal Hostmaelingen (Norwegia), Dr. Rudi M. Rizki, Ifdhal Kasim, S.H., LL.M., Agung Yudhawiranata, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Andrey Sujatmoko, S.H., M.H., Enny Suprapto, Fadillah Agus, S.H., M.H., dan Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegian Centre For Human Rights (NCHR), Oslo University telah dan sedang melakukan program penulisan buku ajar HAM yang dilaksanakan mulai pada 1 Desember 2005 hingga 30 Juni 2006. Kebutuhan akan buku ajar dan buku bacaan hukum HAM ini sangat mendasar karena dalam prakteknya selama ini pengajaran hukum HAM di berbagai fakultas hukum pada universitas-universitas di Indonesia dilakukan secara sporadis dan tidak terukur secara nasional. Hal itu dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain. a. Belum adanya kurikulum hukum HAM yang disepakati oleh semua komponen pengajar hukum HAM dan belum dibuatnya standar pengajaran hukum HAM oleh Depertemen Pendidikan Nasional. b. Tidak adanya buku ajar hukum HAM yang ditulis secara sistematis khusus untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa sesuai dengan kapasitas intelektual dan metode yang tepat bagi pola pengajaran mahasiswa. c. Literatur HAM banyak ditulis oleh para pakar di Indonesia, namun pola penulisannya sangat beragam dan berbasis pada isu-isu HAM tertentu dan tidak komprehensif sehingga akan sangat berat diakses oleh mahasiswa yang baru belajar tentang HAM. a. Penulisan Buku Ajar HAM dan Buku Bunga Rampai HAM Workshop penyusunan kurikulum mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia (selanjutnya hukum HAM) yang telah berlangsung pada tanggal 30 Mei hingga 2 Juni 2005 dengan diikuti oleh 50 dosen pengajar hukum HAM pada fakultas hukum negeri dan swasta di Indonesia berlangsung sesuai rencana. Workshop itu telah berhasil: menyusun kurikulum hukum HAM yang akan diajarkan di fakultas hukum di Indonesia; membentuk asosiasi pengajar HAM, menyepakati pembuatan Mailing List, merekomendasikan untuk dibuatkan buku ajar dan buku bacaan hukum HAM.

PROGRAM PENYUSUNAN BUKU AJAR HAM DAN TRAINING HUKUM HAM BAGI DOSEN PENGAJAR HUKUM DAN HAM Laporan Tahunan 2005

PUSHAM UII

PUSHAM UII


hukum HAM berlatarbelakang pendidikan Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional; sedikit diantaranya yang secara khusus mendalami hukum HAM. Kedua, pengetahuan dan pemahaman pengajar mata kuliah hukum HAM tentang materi hukum HAM masih dangkal, dan bahkan sebagian masih belum dapat membedakan tindakan mana yang dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM dan tindakan mana yang melanggar hukum pidana. Ketiga, diperlukan standar umum pemahaman tentang materi yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Keempat, training adalah jalan pintas yang cepat dan sistematis untuk mentransformasikan materi hukum HAM dari para ahli kepada para pengajar, dan kelima, karena pengajaran hukum HAM bukan sekadar transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga transformasi komitmen kemanusiaan, maka training dinilai sebagai pendekatan yang lebih mampu membangun komitmen dimaksud. Training ini dilaksanakan oleh PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Oslo University pada 22-24 September 2005. Deskripsi Kegiatan Training ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan mengundang 20 (dua puluh) orang peserta. Semua peserta adalah dosen pengajar Hukum HAM pada Fakultas Hukum di berbagai Universitas se-Indonesia. Adapun secara garis besar materi yang disampaikan adalah Pengantar HAM, Hak-Hak Sipil Politik, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum HAM Internasional, Hukum HAM Nasional Indonesia, Pengadilan HAM Indonesia, Mekanisme Monitoring HAM, Hukum Humaniter dan Pengadilan HAM Internasional. Training ini dilaksanakan dengan menundang narasumber Internasional dan Nasional antara lain Rhona K. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Rudi M. Rizki, Ifdhal Kasim, Prof. Romli Atmasasmita, Fadillah Agus, Agung Yudhawiranata dan Rafendi Jamin.

Nevertheless, Human Rights main Issue which exists in COP Program is Security Rights. The Fulfillment and enforcement of security rights are the responsibility or duties of government apparatus, and it is crucial to be The Police performance will significantly affects Human Rights climate in Indonesia. Therefore, COP which is organized by PUSHAM UII (Center for Human Rights Studies Indonesian Islamic University) carried up mission of Insemination, Human Rights socialization, both in the society, the stakeholder and in the internal sector of the police who has already prevailed Human Rights principles in The Philosophy and Goals of the Police (UU Polri No.32 year 2002). Introduction Community Oriented Policing Program or abbreviated as COP Program is a program manifestation of Human Rights development in the scope of policing with the methodology and capacity are built by the Police to the society. COP is a program whose aims to support Indonesian Police (POLRI) reform as a law and fairness enforcement in this country. During 2005, Center for Human Rights Studies Indonesian Islamic University (PUSHAM UII) has conducted COP Program in Malioboro region which involve Police sector/Danurejan district, Gedongtengen and Gondomanan. In the other place beside Yogyakarta, COP is also conducted in Teluk Bintuni region, in Teluk Bintuni regency and Fak-Fak, Papua Province (Western Irian Jaya). This region involves 5 districts/Police sectors: Aranday, babo, Kokas, Bombaray, Krammamongga. COMMUNITY ORIENTED POLICING PROGRAM

PROGRAM COMMUNITY ORIENTED POLICING Pendahuluan Community Oriented Policing atau biasa disingkat COP merupakan manifestasi program pengembangan Hak Asasi Manusia di lingkungan kepolisian dengan metodologi dan kapasitas yang dibangun dari polisi dan masyarakat. COP adalah program yang bertujuan mendorong reformasi POLRI sebagai salah satu lembaga penegak hukum dan keadilan di negeri ini. Selama tahun 2005 Pusham UII telah dan menyelenggarakan program COP di kawasan Malioboro yang mencakup Polsek/Kecamatan Danurejan, Gedongtengen dan Gondomanan. Selain di Yogyakarta, COP juga diselenggarakan di kawasan Teluk Bintuni, di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fak-fak, Propinsi Papua (Irian Jaya Barat). Di wilayah ini meliputi 5 Distrik/Polsek: Aranday, Babo, Kokas, Bombaray, Kramamongga. Performance Polisi akan sangat mempengaruhi iklim HAM di Indonesia, dan karena itu COP yang dikerjakan oleh Pusham UII mengusung misi diseminasi, sosialisasi HAM, baik di kalangan masyarakat dan stakeholder

PUSHAM UII

The training is performed by inviting international and national spokespersons, i.e. Rhona K. M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Rudi M. Rizki, Ifdhal Kasim, Prof. Romli Atmasasmita, Fadillah Agus, Agung Yudhawiranata and Rafendi Jamin. Program Description This training is performed three days and inviting 20 participants. All participants are human rights lecturers around Indonesia. Generally, materials conveyed are Human Rights Introduction, Civil and Political Rights, Economic, Social and Cultural Rights, International Human Rights Law, Indonesian National Human Rights Law, Indonesian Tribunal Court, Human Rights Monitoring Mechanism, Humanitarian Law and International Tribunal. This training is performed by PUSHAM UII cooperated with Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Oslo University on 22-24 September 2005. concerning humanity commitment transformation, therefore training is considered as approach that enable to provide such necessity.

Annual Report 2005

Annual Report 2005

realized and fully understand by the peoples. Security Rights not only relate to safety toward threats of criminal act, but also involve security in all aspect that might disturb life rights, social rights, and socio cultural rights. So that the implication of the fulfillment of security rights involves almost all of the society life aspects: Religion, Cultural, Social, Economic politics etc. Hence, realization of COP Program in Malioboro and Papua is certainly determined by (1) Regional condition and social problems which are specifically arise in the community (the stakeholder) (2) Quality and Capability of Human Resources in responding and facing the issues and problems. (3) Condition and The Quality of government apparatus in the region itself. (4) Other main factor is the situation, condition, and performance of the Police either in the perspective of the police apparatus itself or in the perspective and experience of the people in gathering with the Police.

PUSHAM UII Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi fasilitator dan pendukung, baik pada tingkat kebijakan maupun pada Pada wilayah kepolisian, COP berupaya membantu memperbaiki kinerja Poltabes Yogyakarta, mendorong kinerja aparat kepolisian di internal Polsek Danurejan, Polsek Gondomanan dan Polsek Gedongtengen. Hal lain yang sering dilakukan adalah mendorong adanya akuntabilitas dan mengaktifkan kerjasama antara Polisi, elemen pemerintah dan masyarakat di kawasan Malioboro. Pada wilayah masyarakat kegiatan-kegiatan COP telah mendorong partisipasi PKL, pengusaha, pengunjung dan masyarakat dalam upaya memelihara keamanan, ketertiban di Malioboro. Sehingga anggota Pokja COP dan relawan melakukan pengorganisiran terhadap seluruh anggota dan pengurus Paguyuban dan komunitas di kawasan Malioboro, dalam upaya menjaga keamanan, memelihara ketertiban dan kenyamanan di wilayah Malioboro. Langkah-langkah tersebut sebagian telah diagendakan secara pokok dalam program-program dan kegiatan COP di Malioboro Yogyakarta maupun di Papua.

Part of the steps has become the main agenda of the COP Program activities in Yogyakarta and also in Papua.

A. COP Malioboro COP Malioboro dibangun atas dasar visi bahwa masalah keamanan adalah masalah bersama antara masyarakat, polisi dan pemerintah. Visi ini meletakkan nilai-nilai demokrasi secara fundamental khususnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan di Malioboro dan menuntut terciptanya keterbukaan institusi negara serta pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

The quality and development of Human Rights (Security rights and the other rights which directly affect social problems in each district) is significantly determined by configurations and the dynamics of 4 elements mentioned above. PUSHAM UII views the progress and challenges which are not only hard to conduct, but also involve variety of problems which frequently out of COP Program scope. In result, people's expectation toward PUSHAM UII, cannot be realized fully, but it is believed as a stage which needs strategic steps that has been planned maturely for 15-20 years coming.

A. COP Malioboro COP Malioboro is built with the basic Vision of Security problem is the people's problem together with Police and Government. This Vision put democratic value fundamentally especially related to people's participation in deciding policies in Malioboro and claim to the transparency of country's institution and their responsibility to the people. In the society, COP Program activities have urged street vendor participation, entrepreneurs, visitors and society in the effort of maintaining security, orderliness in Malioboro. So that COP Pokja (COP Task Force) and volunteers organized all of the members and board of people's association and communities in Malioboro. In effort to maintain security, maintain orderliness and comfortable situation in Malioboro. In the Police region, COP tries to help the improvement of The Police work performance in Poltabes (Police main Center) Yogyakarta, to support Police apparatus performance in Polsek (Police Sector) Danurejan, Police Sector Gondomanan and Police Sector Gedong Tengen. The other main activity is to support accountability and the cooperation among Police, Government apparatus and peoples in Malioboro. Government becomes the Facilitator and Supporter, either in deciding policies or in conducting activities such as law awareness and law enforcement (for instance, Patrol which is organized by Yogyakarta state government). Programs To conduct the mission mentioned above, several programs and activities has been done since the implementation of COP Malioboro Program. The program includes Research, Workshop, Task Force/Pokja establishment, Socialization of COP Malioboro (People's Gathering), Public Education, Establishment of

Kualitas dan perkembangan Hak Asasi Manusia (hak atas rasa aman dan hak-hak lain yang bersinggungan langsung dengan problem masyarakat di tiap wilayah) sangat ditentukan oleh konfigurasi dan dinamika dari 4 elemen tersebut. Pusham UII melihat kemajuan dan tantangan yang tidak saja berat, namun juga mencakup aneka permasalahan yang kerapkali di luar jangkauan program-program COP. Sehingga, ekspektasi masyarakat atas Pusham UII, tidak sepenuhnya bisa direalisasikan, namun diyakini sebagai pentahapan yang memerlukan langkah-langkah strategis yang disiapkan secara matang untuk 15-20 tahun yang akan datang. Oleh karena itu pelaksanaan program COP di Malioboro dan Papua, sangat ditentukan oleh (1) kondisi wilayah dan problem sosial yang spesifik dialami warga (para stakeholder) (2) kualitas dan kemampuan SDM masyarakat dalam merespon dan menyikapi isu-isu dan problem tersebut (3) kondisi dan kualitas aparat pemerintah di wilayah tersebut (4) yang pokok juga adalah situasi, kondisi dan performance organisasi kepolisian baik dari kacamata aparat polisi sendiri maupun dari persepsi dan pengalaman masyarakat dalam berhubungan dengan polisi. Adapun isu pokok HAM yang dijalankan dalam program COP adalah hak atas rasa Aman. Pemenuhan dan penegakan hak atas rasa aman ini, selain merupakan tanggungjawab dan kewajiban aparat Negara, juga sangat perlu disadari dan dimengerti masyarakat. Keamanan tidak saja menyangkut aman dari ancaman tindak pidana kriminal, namun juga meliputi rasa aman dari segala hal yang mengganggu hak hidup, hak sosial, dan hak budaya masyarakat. Sehingga impilikasi dari pemenuhan rasa aman ini meliputi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat: agama, budaya, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. maupun di internal Polisi yang sejak tahun 2002 menganut prinsip HAM dalam filsafat dan tujuan-tujuan kepolisiannya (UU Polri No. 32 tahun 2002).


PUSHAM UII

PUSHAM UII Out put Kuantitatif. a) Berbagai alat kampanye dan sosialisasi COP Malioboro, telah dibuat dan disebarluaskan ke semua kalangan di wilayah Malioboro, pemerintah dan kepolisian. Spanduk 50 ex, liflet dan brosur sebanyak 2000 ex, kaos 250 buah, buletin berbentuk komik sebanyak 6 edisi masing-masing 1000 ex, terutama baru Out Put : Out Put Kualitatif a) Meningkatnya kesadaran hukum dan HAM di antara pedagang, pengusaha, becak, parkir dan beberapa elemen lain di kawasan Malioboro. Dampak dari peningkatan ini adalah adanya relasi dan kerjasama yang kuat antara PKL, pengusaha dan masyarakat dalam menata, menertibkan dan menjaga kawasan Malioboro. Civil society Malioboro semakin mandiri dalam proses penataan, penertiban dan pengamanan wilayah Malioboro. b) Peningkatan tersebut terutama sangat terasa pada semakin rapi dan tertatanya jalur lambat (jalur barat) Jl. Malioboro dan Jl. Ahmad Yani dari parkir dan barang dagangan PKL yang selama ini dinilai sebagai sumber kesemrawutan. Upaya penertiban ini dilakukan oleh kalangan Pokja dan para relawan yang berjumlah 63 orang, dari berbagai elemen PKL, pengusaha, becak, parkir dan masyarakat. Pendekatan humanis digunakan dalam melakukan penertiban, dan juga didukung oleh adanya partisipasi dan dukungan masyarakat atas COP Malioboro. c) Melalui berbagai aktivitas bersama antara Polisi Kota Besar Yogyakarta, Dinas Trantib Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Pokja COP Malioboro dan Relawan COP Malioboro, terbangun dialektika, diskusi dan pemahaman yang penting tentang pentingnya kerjasama yang semakin kuat dan efektif antara masyarakat, polisi dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di kawasan Malioboro. Masalah tersebut mencakup masalah keamanan, ketertiban, kebijakan publik dan penguatan 13 organisasi paguyuban yang ada di Malioboro. d) Dengan meningkatnya kerjasama antara PKL, Masyarakat, Parkir, Becak, Pengusaha dan stakeholder lainnya di Maliobro maka dapat meredam berbagai konflik maupun potensi-potensi konflik yang ada. Komunikasi yang terbangun di dalam komunitas Malioboro tersebut menjadi ajang untuk saling mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pihak, dan apabila kepentingan dari pihak-pihak tersebut ada yang saling bertabrakan maka mereka mencoba untuk mengurai dan mencari solusi yang saling menguntungkan di antara mereka. e) Seiring dengan terkonsolidasinya organisasi-organisasi paguyuban, Pokja dan relawan dalam melaksanakan program COP, dirasa perlu institusionalisasi COP Malioboro melalui kebijakan Perda COP, oleh pemerintah dan DPRD Kotamadya Yogyakarta. Selain itu, dirasa perlu terbentuknya suatu sistem dan mekanisme dukungan dan kontrol atas kinerja dan institusi Poltabes Yogyakarta. f) Mulai terbangun pemahaman bahwa soal keamanan bukan soal kriminal tetapi juga bisa berupa gangguan sosial. Program Untuk menjalankan misi di atas, sejumlah program dan kegiatan telah dilaksanakan selama Program COP Malioboro dilaksanakan. Program tersebut meliputi Riset, Workshop, Pembentukan Pokja, Sosialisasi COP Malioboro (Pertemuan Masyarakat), Pendidikan Publik, Pengadaan Pos Keamanan Terpadu, Penerbitan Alat Kampanye (komik, stiker, kaos, spanduk, poster), Rekrutmen dan Pengorganisiran relawan, Patroli Keamanan dan Ketertiban, Pembuatan Film Dokumenter. kegiatan praksis seperti penyadaran, dan penegakan hukum (misalnya, patroli yang dilakukan oleh Dinas Trantib Pemkot Yogya).


Annual Report 2005

Integrated Security Guard Post (Pos Keamanan Terpadu), making the tools for Campaign such as (comic, sticker, T-shirt, banner, posters), Recruiting and Organizing Volunteers, Security and orderliness patrol, the making of Documenter film. Out Put Qualitative Output a). The progress in law and Human Rights awareness among, Seller, entrepreneur, pedicab driver, and parking and other several element in Malioboro region. The effects of the progression are the existence of cooperative actions among Street vendor, entrepreneur, and peoples in organizing, manage and maintaining Malioboro region. Malioboro's civil society becomes more autonomous in the process of organizing, manage and maintaining security in Malioboro region. b). The progress itself mainly make sense in the tidiness in the slow lane in Jl. Malioboro and Jl. Ahmad Yani from parking and street vendors which until now is considered as the main reason of disorganized situation in the region. The effort of organizing is done by COP Task Force and volunteers who comprise of 63 members, from several elements such as, Street Vendors, Entrepreneurs, Pedicab, Parking and peoples. Humanism approach in organizing and supported by Peoples participation in COP Malioboro programs. C). By gathering together in several activities ,The Police from Poltabes Yogyakarta, Liaison Officer Institution Yogyakarta, Task Force COP malioboro, and COP Malioboro Volunteers, Dialectic was established ,discussions and crucial understanding about the importance of effective cooperation among peoples, Police and Government in solving several problems that arise in Malioboro region. The Problems involves Security problems, disorganized situation, Problems in Public Policy and problems to strengthen 13 peoples association in Malioboro. d). Due to the improvement of cooperation among The Street Vendors, Peoples, Parking man, Pedicab driver, Entrepreneurs and the stakeholders in Malioboro, so that the conflict can be and potential conflict can be reduced. Communication establishment in Malioboro community itself becomes the tools to communicate the problems mutually in each party, and if ever that the necessities of the parties collide they try to solve the problem which will give benefits to each party. e). Along with consolidation of People's association, Task Forces and Volunteers in organizing COP Program, the needs of Institutionalization of COP Malioboro becomes necessities through the COP District rule Policy by Yogyakarta State Government. Beside that, it needs to establish a system or a mechanism to support and control the performance and the institution of Poltabes (Police Main center) Yogyakarta. f). People's understanding about security problem arises; it becomes a social disturbance not only about criminals. Quantitative Out Put a). Several tools for campaign and COP Malioboro socialization has been made and spread out to all peoples in Malioboro region, Government and the Police. Banner at 50 ex, Leaflet and brochures at 2000 ex, 250 TShirt, 6 editions of Bulletins in Comic style 1000 ex each, mainly has been distributed to Street vendors, Parking man, Pedicab driver and entrepreneurs. Distribution itself is conducted by COP Task force and Volunteers. b).Discussion meeting with Malioboro Community and Public Education, has involved around 20-60 members, due to the full activities of street vendor, Entrepreneurs and the peoples who was busy and all of them are full time workers. In each meeting, there was enthusiastic response from the members and the people mainly because they feel they possess Malioboro region and the awareness of many disputes in Malioboro that should be solved together. Issues and Problems in Malioboro are mainly related to disorganized situation, Traffic Jam, Pickpockets, and critics toward government and less of Police

PUSHAM UII

PUSHAM UII Annual Report 2005

PUSHAM UII

anticipation in security problems and Traffic Jam. c). Women involvement in COP Task Force is conspicuous enough, in several discussion meeting and public education with theme Education Policy and Health last month. In COP Task Force there are 2 women, but in the Volunteer group who conduct the patrol, is dominated by men which may cause less of women participation.

Ketiga program Pokok di atas dilakukan secara bertahap: Program I oleh Tim I Pusham UII pada 23 Juni s.d 23 Juli 2005 · Program II, oleh Tim II Pusham UII, pada 23 Juli s.d. 23 Agustus 2005 ·

B. COP Papua COP in Papua Island in the neck of Cendrawasih Island, covers two coast region formed as Teluk Bintuni region, namely North coast in Aranday District, Teluk Bintuni regency, and south coast region in Babo district, Teluk Bintuni regency and 4 districts in Fak-Fak regency, That is Kokas, Ubadari, Kramomongga and Bomberai. During 2005, the activities were divided by 2 programs, namely COP North Coast Aranday as well as COP South Coast in Babo and Fak-fak. COP Program in Teluk Bintuni and Fak-Fak was begun by COP training in Yogyakarta with participants from “The neck of Cendrawasih”.

Perencanaan dilakukan bersama anggota Pokja, aparat kampung dan beberapa warga

North Coast COP: Aranday COP Program in Aranday district, Teluk Bintuni Regency, Was begun by COP training at 25-28 May 2005 conducted in Yogyakarta, which involved 23 Participants from: Districts Head, LMA, BP3LMAS, District, and Head of Police. In result, the participants propose COP program is conducted in the district which is become one of oil exploration region of Multinational Corporation, British Petroleum.

A. Adanya rumusan perencanaan program COP yang akan dilaksanakan tahun 2006 yang mencakup bidang Keamanan dan Pendidikan untuk pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya. B. Pembukaan kelas pemberantasan buta huruf di kampung Irira

Notes

Perencanaan Program

Results

Pelatihan dipusatkan di ibu kota distrik Aranday, kampung Sebyar Rejosari

Programs

A. Adanya pemahaman yang lebih dalam akan arti dan cara melakukan kegiatan COP oleh Pokja COP B. Adanya rumusan Kode Etik Pokja dalam kegiatan COP

COP Socialization

Pelatihan dan Training COP untuk Pokja

Conducted by Team I Pusham UII together with Head of Police sector (Kapolsek), District, Head of LMA

Dilakukan oleh Tim I Pusham UII bersama Kapolsek, Distrik, ketua LMA dan BP3LMAS

A. The existence of Peoples understanding about the means and the importance of COP program to the society. B. COP Task force establishment in 12 villages in Aranday districts (North Coast) which contains 65 persons C. Establishment of COP guard post in district Manunggal Karya, Aranday and Kecap

A. Adanya pemahaman masyarakat tentang arti dan pentingnya COP bagi masyarakat B. Terbentuknya Pokja COP di 12 kampung Distrik Aranday (Pantai Utara) yang berjumlah 65 orang C. Berdirinya Posko COP di kampung Manunggal Karya, Aranday dan Kecap

Courses and Training are centered in the

Sosialisasi COP

COP Courses A. Deep understanding about the means and the way to execute and Training for COP program by COP Task Force Task Forces B. The existence of formed COP Task Force code of ethics

Keterangan

Program Planning

Hasil

Planning is conducted by Task force members, Village apparatus together with several

Program

A. COP Program Planning formulation that will be executed in 2006 which involve Security and Education sector for the sake of fulfillment and Human Rights enforcement, especially in Economic, Social and Cultural Rights. B. Opening class in order to eliminate illiteracy in Irira Village.

COP Pantai Utara: Aranday Program COP di Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni diawali dengan training COP pada 25-28 Mei 2005 yang diselenggarakan di Yogya, dengan melibatkan 23 peserta dari kepala-kepala kampung, LMA, BP3LMAS, distrik dan Kapolsek. Dari hasil training ini diusulkan oleh para peserta untuk diadakan kegiatan COP di distrik yang menjadi salah satu kawasan ekplorasi minyak perusahaan MNC (Multi National Corporation), British Petroleum.

Time and Place The three main programs are executed by stages: · Program I, by Team I Pusham UII at June 23rd until july 23rd 2005 Program II, by Team II Pusham UII at July 23rd until August 23rd 2005 Program III, by Team III Pusham UII, at August 23rd until September 23rd 2005

B. COP Papua COP pulau Papua di leher Pulau Cendrawasih, mencakup dua kawasan pantai yang membentuk kawasan Teluk Bintuni, yakni Pantai Utara di Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, dan kawasan Pantai Selatan di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, dan 4 distrik di Kabupaten Fak-fak., yakni Kokas, Ubadari, Kramomongga dan Bomberai. Selama tahun 2005, kegiatan tersebut dibagi dalam 2 program, yakni COP Pantai Utara Aranday serta COP Pantai Selatan di Babo dan Fak-fak. Program COP di Teluk Bintuni dan Fak-fak dimulai dengan training COP di Yogyakarta, dengan peserta dari “leher Cendrawasih”.

·

menjangkau kalangan PKL, parkir, becak dan pengusaha. Distribusi dilakukan oleh Pokja dan relawan. b) Kegiatan pendidikan publik dan pertemuan masyarakat dilakukan dengan melibatkan ± 60 peserta, sedikitnya peserta dibandingkan jumlah komunitas terjadi karena tingkat kesibukan PKL, pengusaha dan masyarakat yang sangat tinggi dan sebagian besar dari mereka bekerja penuh waktu. c) Keterlibatan perempuan cukup menonjol pada berbagai pertemuan masyarakat dan pendidikan publik yang mengangkat tema “Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan”. Namun dalam komposisi pokja, ada 2 orang perempuan dan di kalangan relawan didominasi oleh laki-laki karena aktivitas mereka berpatroli di lapangan.

·


PUSHAM UII COP Fak-fak, juga dimulai dengan training COP di Yogyakarta yang waktu dan materi trainingnya bersamaan dengan para peserta dari Distrik Babo, yakni pada 12 - 25 September 2005. Latarbelakang peserta pun sama: COP Fak-fak Fak-fak merupakan kabupaten sendiri yang terpisah dari Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini memperluas skala kegiatan COP di kawasan Teluk Bintuni. Sehingga sebuah Tim Pusham UII juga dikirimkan secara khusus untuk membangun program COP di wilayah Fak-fak, yang hanya mencakup 3 Distrik: Kokas, Bombaray, Kramamongga. Dari ketiga distrik itu, kampung-kampung yang menjadi sasaran program COP adalah Kelurahan Kokas Kota (distrik Kokas), kampung Toeri, Tomage (Distrik Bombaray), kampung Ubadari, Goras dan Kaburbur (distrik Kramamongga). Sosialisasi COP

A. Adanya pemahaman masyarakat tentang arti dan pentingnya COP bagi masyarakat B. Terbentuknya Pokja COP di 6 kampung Distrik Babo (Pantai Selatan) yang berjumlah 31 orang C. Berdirinya Posko COP di kampung Tanah Merah, Saengga, Sidomakmur (RKI), dan Irarutu III

Dilakukan oleh Tim Pusham UII bersama Kapolsek, Distrik, ketua LMA dan BP3LMAS



Pelatihan dipusatkan di masing-masing kampung.

Perencanaan Program

Adanya rumusan perencanaan program COP yang akan dilaksanakan tahun 2006 yang mencakup bidang Keamanan, Kesehatan dan Pendidikan untuk pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya.


Annual Report 2005

All of the activities above is conducted and spread out in 12 Aranday district Villages, namely, Kalitami I, Kalitami II, Weriagar, Mogotira, Taroy, Sebyar Rejosari, Tomu, Ekam, Manunggal Karya, Kecap, Aranday and a new village Irira. South Coast COP: Babo and Fak-Fak COP Babo The same as COP execution in Aranday, COP 2005 activities in Babo is begun with COP training which is conducted in Yogyakarta, 12-15 September 2005. The training invited participants from Babo districts, Teluk Bintuni regency. Which comprise of Head of Villages, LMA, District and Babo Police sector. The result of training is the COP execution in Babo districts, which became the center of BP activities in exploiting Oil and Gas in Teluk Bintuni Region. Different from COP Program strategies in Aranday, COP Babo is conducted by a team that directly carried out socialization activities, Formed Task force and planning the program together with the people in 6 Villages: Irarutu III, Sidomakmur, Saengga, Tanah Merah and Onar.

Programs

Program

Hasil

Keterangan

Berbeda dengan strategi COP Aranday, Kegiatan COP 2005 di Babo dilaksanakan oleh sebuah Tim yang langsung melakukan kegiatan sosialisasi, pembentukan Pokja dan Perencanaan Program bersama masyarakat setempat di 6 kampung: Irarutu III, Sidomakmur, Saengga, Tanah Merah dan Onar. COP Babo Sama dengan proses pelaksanaan COP di Aranday, COP Babo juga diawali dengan training COP yang diadakan di Yogyakarta, 12-15 September 2005. Training ini mendatangkan peserta asal Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni yang terdiri atas kepala kampung, LMA, distrik dan Polsek Babo. Hasil dari training adalah pelaksanaan program COP di wilayah distrik Babo, yang menjadi pusat kegiatan BP dalam ekploitasi gas dan minyak di kawasan Teluk Bintuni. COP Pantai Selatan: Babo dan Fak-fak Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dan menyebar di 12 kampung distrik Aranday, yakni Kalitami I, Kalitami II, Weriagar, Mogotira, Taroy, Sebyar Rejosari, Tomu, Ekam, Manunggal Karya, Kecap, Aranday dan kampung Baru Irira. ·

Program III, oleh Tim III Pusham UII, pada 23 Agustus s.d. 23 September 2005


COP Socialization

Results

Notes

Planning is executed by Task force members, Village apparatus together with several peoples.peoples.

COP Program Planning formulation that will be executed in 2006 which involve Security, Health and Education sector for the sake of Human Rights fulfillment and enforcement, especially in Economic, Social and cultural rights.

Program Planning

Courses and Training are centered in each village.

A. Deep understanding about the means and the way to execute COP program by COP Task Force B. The existence of formed COP Task Force code of ethics

COP Courses and Training for Task Forces

Conducted by Team I Pusham UII together with Head of Police sector (Kapolsek), District, Head of LMA and BP3LMAS

A. The existence of Peoples understanding about the means and the importance of COP program to the society. B. COP Task force establishment in 6 villages in Babo districts (South Coast) which contains 31 persons C. Establishment of COP guard post in Villages namely Tanah merah, Saengga, Sidomakmur (RKI), and Irarutu III.

COP Fak-fak Fak-fak is autonomous regency which is separated from Bintuni regency. This case broadens COP scale of activities in Teluk Bintuni region. Hence, a team from PUSHAM UII is sent specifically to improve COP program in fak-fak, which only involve 3 districts: Kokas, Bombaray, Kramamongga. From the district, Villages that becomes COP target are District Kokas, Toeri village, Tomage (Bombaray District), Ubadari Village, Goras and Kaburbur (Kramamongga District). COP Fak-Fak, is also begun with COP training in Yogyakarta, the training is done simultaneously with the participants from Babo District, that is in 12-25 September 2005. Background of the participant is also the same: Head of the Village, LMA, and Head of Ethnic Group, district and Police sector. The system that is used I

PUSHAM UII

Annual Report 2005

the first phase of COP program, the same with COP Babo, in which during 2005, among November 11th December 15th 2005, Socialization activities has done, Formed Task Forces, and planned the program.

Programs

Results

Notes


COP Socialization

Adanya rumusan perencanaan program COP yang akan dilaksanakan tahun 2006 yang mencakup bidang Keamanan, Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan untuk pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Conducted by Team I Pusham UII together with Head of Police sector (Kapolsek), District, Head of LMA and BP3LMAS

Perencanaan Program

A. The existence of Peoples understanding about the means and the importance of COP program to the society. B. COP Task force establishment in 6 villages in 3 districts Fak-fak regency, in south coast region, Teluk Bintuni, which contains 30 persons C. Establishment of COP guard post in Ubadari Village

Pelatihan dipusatkan Toeri, Tomage dan di Kelurahan Kokas Kota.

A. Deep understanding about the means and the way to execute COP Courses and training are centered in Toeri, Tomage program by COP Task Force B. The existence of formed COP Task Force code of ethics and in Kokas political district.


COP Courses and Training for Task Forces


Program Planning

Dilakukan oleh Tim Pusham UII bersama Kapolsek, Distrik, ketua LMA dan BP3LMAS

Planning is conducted by Task force members, Village apparatus together with several peoples.

A. Adanya pemahaman masyarakat tentang arti dan pentingnya COP bagi masyarakat B. Terbentuknya Pokja COP di 6 kampung di 3 Distrik Kabupaten Fakfak, di kawasan Pantai Selatan Teluk Bintuni yang berjumlah 30 orang C. Berdirinya Posko COP di kampung Ubadari.

COP Program Planning formulation that will be executed in 2006 which involve Security, Health and Education sector for the sake of Human Rights fulfillment and enforcement, especially in Economic, Social and cultural rights.

Sosialisasi COP

COP Papua Significances COP activities in the region of ”The neck of cendrawasih” Papua, in Teluk Bintuni regency and fak-fak regency are very crucial activities to PUSHAM UII, In the context of problems as well as the parties who have several interests in that region. The problem that could emerge is the problem of fulfillment and human rights enforcement of indigenous people in the scope of Economics, socio and cultural rights as well as Civil and Political rights. The party who has interests is “The rose” British Petroleum. No wonder, BP becomes a very dominant actor, who neither has full authorities, in bureaucracy, neither in Papua nor in Teluk Bintuni regency, is stable.

Keterangan

The weak position of the country certainly will give bad implications to indigenous people. PUSHAM UII aware the implications are as follows: First, Peoples tendency to view BP as a party that has full responsibility in public service. But actually the duty is fully a responsibility of Indonesian Government with the apparatus, at the BP exploration region. Second, the emergence of local actors who exploit “unstable” situation and “big cake” BP in unethical way, such as asking a big amount of funds for individual interest by sacrificing indigenous people basic interest. Third, Indigenous people interest is not distributed legally and ethically so that their interest is neglected. These problems may cause the emergence of an action to take the law into somebody's hands, such as pirating BP's speedboat by the people. If the situation is not controlled, may cause a very bad effect to the people itself, in the form of capital and military repression and Human Rights oppression that are frequently happen in the other region in Papua.

Hasil

COP becomes a mediator among the government, Police, and indigenous peoples and also BP in creating a satisfied security, social and economic and social conditions, to the fulfillment of fairness and Human rights enforcement in stages. PUSHAM UII, Police, Bureaucracy, Indigenous people and BP are in the process of gaining an ideal phase for Human Rights condition in Teluk Bintuni region, in 2 district Teluk Bintuni region,

PUSHAM UII COP menjadi mediasi bagi pemerintah, polisi, masyarakat adat dan juga pihak BP dalam menciptakan kondisi keamanan, sosial, ekonomi dan politik yang memadai bagi terpenuhinya keadilan dan tegaknya HAM secara bertahap. Pusham UII, pihak kepolisian, birokrasi, masyarakat adat dan BP sedang dalam proses menuju Lemahnya posisi negara tentu saja akan berimplikasi buruk kepada masyarakat adat. Implikasi yang antara lain sudah terlihat oleh Pusham UII adalah: pertama, kecenderungan masyarakat melihat BP sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam bidang public service. Padahal tanggungjawab ini sepenuhnya merupakan tugas pemerintah nasional Indonesia dan segenap aparaturnya di wilayah ekplorasi BP. Kedua, muncul aktoraktor dan tokoh-tokoh lokal yang memanfaatkan situasi “ketidakstabilan” negara dan “kue besar” BP dengan cara-cara yang tidak etis, seperti meminta dana dalam jumlah besar untuk kepentingan pribadi yang mengorbankan kepentingan mendasar masyarakat adat. Ketiga, tidak tersalurkannya kepentingan masyarakat secara legal dan etis serta terabaikannya hak-hak mereka. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai tindakan “main hakim sendiri” seperti pembajakan speedboat BP oleh masyarakat. Bila situasi ini tidak dikendalikan, maka dapat berakibat lebih buruk kepada masyarakat sendiri, berupa represi modal dan militer dan penindasan HAM, seperti yang sudah umum terjadi di wilayah lain Papua. Signifikansi COP Papua Kegiatan COP di kawasan leher burung Cendrawasih Papua, di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fak-fak sangat lah penting bagi Pusham UII, dilihat dari konteks permasalahan dan pihak-pihak yang berkepentingan di kawasan tersebut. Permasalahan tersebut, terutama akan mendatangkan problem pemenuhan dan penegakan Hak-hak Masyarakat Adat (indegenious people rights) dalam bidang HAM Ekosob maupun HAM Sipil dan Politik. Adapun pihak yang sangat berkepentingan adalah “si bunga Mawar” British Petroleum. Tidak heran, pihak BP menjadi aktor yang sangat dominan dan berkuasa, ketika birokrasi, baik di Papua sendiri maupun di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fak-fak tidak stabil. Program

kepala kampung, LMA, kepala suku, distrik dan Polsek. Pola yang digunakan untuk tahap awal kegiatan COP, sama dengan COP di Babo, dimana dalam tahun 2005, yakni antara 11 November - 15 Desember 2005, melakukan kegiatan Sosialisasi, Pembentukan Pokja dan Perencanaan Program.


PUSHAM UII

PUSHAM UII


tahap yang ideal bagi kondisi Hak Asasi Manusia di wilayah Teluk Bintuni, di 2 distrik Kabupaten Teluk Bintuni dan 4 distrik Kabupaten Fak-fak. Tahun 2006 merupakan tahun yang akan menguji dan mempraktekkan secara langsung bagaimana program COP berlangsung: apakah sukses atau tidak!?

SEMINAR HARI HAM Dalam rangka peringatan hari HAM yang jatuh pada 10 Desember 2005, Pusham UII dan 10 jaringan komunitas yang ada di Yogyakarta dan Jakarta menyelenggarakan seminar dengan tema ”Diskriminasi dan Rekonsiliasi Korban (Pelanggaran HAM) Masa Lalu”. Seminar ini telah dilaksanakan pada 10 Desember 2005, jam 09.00 sampai 12.30 WIB, di Ruang Kuliah II/9 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jalan Taman Siswa Yogyakarta. Tampil sebagai pembicara adalah Ifdhal Kasim, S.H. Direktur Elsam Jakarta, Budi Santoso, S.H. LLM dari Lembaga Omdusman Daerah Yogyakarta, dan Muyono, S.H, salah seorang anggota Tim Advokasi Nasional dari korban-korban peristiwa 65/66. Adapun jaringan yang ikut serta dalam seminar ini adalah Elsam Jakarta, Pusdep Universitas Sanata Dharma, Syarikat, Fopperham, LPKRAB, HMI Cabang Yogyakarta, HMI MPO Cabang Yogyakarta, LPM Keadilan Fakultas Hukum UII, DPM UII dan Resist Book. Para peserta yang hadir berasal dari berbagai organisasi mahasiswa, dosen, peneliti, tokoh masyarakat, dan korban peristiwa 65/66. Dari seminar ini telah dihasilkan beberapa kesimpulan : a) Pentingnya gerakan sosial dan peran para intelektual untuk mendorong KKR yang tidak terjebak pada skenario dan kepentingan militer dan mantan tokoh-tokoh orde baru. b) Mendorong Lembaga Omdusman Daerah melakukan langkah-langkah strategis dan ideologis untuk merubah ideologi dan watak birokrasi sipil. c) Adanya wacana dan perbincangan tentang KKR dan Komisi Omdusman di kalangan civitas akademika di universitas-universitas di Yogya, dan juga di kalangan organisasi sipil dan aktivis pergerakan. d) Perlu langkah-langkah strategis dan taktis yang dibangun secara permanen, dalam rangka menumbuhkan solidaritas atas korban-korban Orde Baru, yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis untuk mendorong KKR dan Komisi Omdusman yang berpihak pada korban masa lalu. PROGRAM BAGIAN UMUM Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan bagian umum ini lebih banyak diisi dengan perawatan barangbarang inventaris kantor dan penambahan koleksi buku serta inventaris lain. Untuk menunjang berbagai aktifitas kelembagaan, PUSHAM UII menyewa satu buah gedung dengan 8 kamar ditambah dengan ruang tamu, ruang rapat, ruang perpustakaan, serta dapur dengan seluruh perlengkapan pendukung seperti 6 unit komputer lengkap, 2 unit lap top, 2 Overhead Projector (OHP), 2 buah layar Overhead Projector (OHP), 1 buah LCD Projector, 1 buah Video Cassette Player, 1 buah televisi 21”, 2 buah kamera foto, 1 buah kamera video, 1 buah handycam, 1 buah scanner, 2 buah tape recorder, 1 buah Microphone dan wireless, 1 buah mesin fax, 6 buah telepon serta perlengkapan rumah seperti mebeler dan Air Conditioner. Selain itu, PUSHAM UII telah mempunyai koleksi buku yang relatif memadai yang dikelola secara khusus oleh seorang pustakawan. Buku tersebut terdiri dari 875 judul dengan jumlah 1000 eksemplar.

PUSHAM UII

Besides that, PUSHAM UII has relatively a sufficient amount of book collections specifically arranged by a librarian. So far PUSHAM UII has books of 875 titles in 1000 exemplars. GENERAL AFFAIRS PROGRAM Generally, General Affair's activities is maintaining office inventories and adding up book collection for library and adding other necessary inventories. To support institution activities, PUSHAM UII rent an office with 8 rooms, guest room, meeting room, library room, and kitchen with supporting equipment such as 6 units computers, 2 units laptop, 2 Overhead Projectors (OHP), 2 screens Overhead Projector (OHP), 1 LCD Projector, 1 Video Cassette Player, 1 television set 21”, 2 photo camera, 1 video camera, 1 handy cam, 1 scanner, 2 tape recorder, 1 microphone and wireless, 1 fax machine, 6 telephone units and other households equipment such as furniture and Air Conditioners. The seminar reached several conclusions: a) Importance of social movement and intellectuals' role to encourage independent truth and reconciliation commission from military and former New Order Regime influence. b) Encourage Local Ombudsman to perform strategic and ideological measures to alter civil bureaucracy character. c) Discourse and discussion on Truth and Reconciliation Commission, Ombudsman Commission in universities in Yogyakarta and in civil organization and movement activists. d) Require permanent strategic and tactical steps to increase solidarity on New Order victims, ensued by strategic steps to urge Truth and Reconciliation Commission and Ombudsman Commission to defend victims of the past. Participants are from Elsam Jakarta, Pusdep Sanata Dharma University, Syarikat, Fopperham, LPKRAB, Yogyakarta Islamic Students Association, Yogyakarta HMI MPO, LPM Keadilan FH UII, DPM UII, Resist Book, lecturers, researchers, public figure, and victims of 65/66 incidents. Spokespersons are Ifdhal Kasim, S.H. Director of Elsam Jakarta, Budi Santoso, S.H., LL.M from Yogyakarta Local Ombudsman, and Muyono, S.H, member of National Advocacy Team for victims of 65/66 incidents. HUMAN RIGHTS DAY SEMINAR In commemorating human rights day on 10 December 2005, Pusham UII and 10 other network in Yogyakarta and Jakarta performed Seminar ”Discrimination and Reconciliation of Past Victims (Human Rights Violation)”. This seminar took place in 10 December 2005, 09.00 am to 12.30, in Classroom II/9 Faculty of Law Islamic University of Indonesia, Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta. and 4 district Fak-Fak regency. Year 2006 is a year that will test and practice how well the COP program is conducted: whether or not it will get success.

Annual Report 2005

PUSHAM UII


Selain dari beberapa program di atas, PUSHAM UII telah menerbitkan beberapa alat kampanye antara lain buletin, newsletter, komik, kaos dan buku. Khusus untuk buku beberapa judulnya antara lain 1. Negara tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan, oleh: Artidjo Alkostar 2. Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, oleh: Eko Prasetyo, Fitria Agustina & Suparman Marzuki 3. Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban (2 versi), oleh: Artidjo Alkostar 4. Peran Polisi dalam Konflik Sosial Politik di Indonesia (2 versi) oleh: Eko Prasetyo dkk 5. SelamatJalan Sang Pemimpin. Menguak Tabir Kematian Tokoh Papua Theys Hiyo Eluay oleh: Frits Ramandey dkk

Besides all programs detailed, PUSHAM UII has published campaign tools such as bulletins, comics, tshirts, and books. For books, PUSHAM has published: 1. State without Law: Observation of a Street Lawyer, by Artidjo Alkostar 2. Local Ombudsman: Encouraging Clean Governance, by Eko Prasetyo, Fitria Agustina, Suparman Marzuki 3. Human Rights Court, Indonesia and Civilization (2 version), by Artidjo Alkostar 4. The Role of The Police in Socio-Political Conflicts in Indonesia (2 version), by Eko Prasetyo et al 5. Farewell, Leader!: Revealing Death Mystery of Papua Leader Theys Hiyo Eluay by Frits Ramandey, et al

Annual Report 2005

PUSHAM UII

PUSHAM UII


Sebagai lembaga studi Hak Asasi Manusia, kami juga melakukan serangkaian kegiatan yang bernuansa training dan advokasi. Training ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan tentang tema-tema HAM, tematema advokasi kebijakan publik serta advokasi kebijakan pendidikan. Salah satu kelompok yang menjadi sasaran training adalah mahasiswa, hal ini didasari oleh fakta bahwa proses kapitalisasi dan komersialisasi lembaga pendidikan semakin kencang dengan mengabaikan keresahan dan aspirasi publik, orang tua dan mahasiswa. Kebijakan ini berlangsung secara massif dengan sejumlah peraturan dan perundang-undangan, yang melibatkan aktor nasional maupun lokal di tingkat universitas. Kebijakan pendidikan nasional dirasa telah melanggar asas tanggungjawab negara dalam sektor pelayanan publik, yakni pendidikan. Untuk itu lah PUSHAM UII bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di beberapa Universitas di Yogyakarta antara lain BEM Universitas Negeri Yogyakarta dan BEM Universitas Gajah Mada mengadakan training bagi mahasiswa untuk melakukan langkah-langkah advokasi dalam bidang pendidikan. Target dari training ini adalah: Mahasiswa memahami dan menyadari secara kritis segala bentuk kebijakan pendidikan · Mahasiswa mampu mengambil langkah-langkah advokasi atas kebijakan yang dipandang menyimpang dan tidak demokratis · Mahasiswa menyadari konteks kebijakan pendidikan nasional-universitas dan mampu melakukan advokasi baik untuk kepentingan mahasiswa maupun publik ·

Secara praksis, PUSHAM UII juga aktif dalam rangka melakukan advokasi terhadap masyarakat yang menjadi korban kebijakan pemerintah, antara lain korban penggusuran, Pedagang Kaki Lima, dan masyarakat korban pembuatan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Dalam prakteknya, seringkali kebijakan pemerintah baik dalam kasus penggusuran maupun pembangunan jaringan sutet adalah demi memenuhi kepentingan sekelompok masyarakat yang lebih besar dan akhirnya banyak masyarakat yang menjadi korban. Dalam kasus ini hak ekosob masyarakat yang sering terinjak-injak oleh kepentingan negara yang sebenarnya merupakan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki modal besar.

In practice, PUSHAM UII also active in performing advocacy toward victims of governments policies, such as expelling victims, five feet vendors, and victims of Aerial Extra High Voltage Plant. In practice, government policy on expell and Aerial Extra High Voltage Plant is for fulfilling certain group's wellbeing and in contrast victimize many other community members. In this case, community economic, social and cultural rights are violated by government interests, which in reality is identical with capital group interests. ·

Target of the training is as follows: · Allow students to critically comprehend and aware all types of education policies · Enable students to have capability to perform advocacy on deviant and undemocratic policies Allow students to be perceptive to university-national education policy contexts and capable to perform advocacy for students and public benefits. One of group targets is university students, base on facts that capitalization and commercialization process in education institutions is increasing and neglecting uneasiness and aspiration of public, parents and students. This policy produced massively through several regulations and laws, which involving national and local actors in university level. National education policy is violating state responsibility principle in public service, i.e. education. Therefore PUSHAM UII cooperating with Students Executive Board of several Universities in Yogyakarta, mentioning Students Executive Board of Yogyakarta State University and Gadjah Mada University to arrange training for students to enable them to perform advocacy steps in education field. As human rights studies center, we also perform series of activities in human rights training and advocacy on education policy.

PUSHAM UII

Annual Report 2005

PUSHAM UII


Direktur Bidang Kerjasama dan Komunikasi Antarlembaga

General Affairs Arwin Sriwahyu R. Staff Imran, S.H. Eko Riyadi, S.H.

Bagian Umum Arwin Sriwahyu R.

M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum Cooperation Director

Tarkima (Dokumentasi/Perpustakaan) Sarjuni (Pembantu Umum) Gandang Susilo (Satpam) Ahmad Mustain (Pengemudi) Manu Supana (Jaga Malam)

Expert Staffs Artidjo Alkostar, S.H., LL.M Prof. Dr. Kunto Wibisono Prof Dr. Ichlasul Amal Dafri Agus Salim, M.A. Dr. Abdul Munir Mulkhan Prof. Dr. Syafi'ie Ma'arif Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A. Nur Ismanto, S.H.

PUSHAM UII

Annual Report 2005

Secretary Nova Umiyati, SIP

Sekretaris Nova Umiyati, SIP

Keuangan Astri Unun Pratiwi, S.E. Staf Anita Kusuma Dewi, S.E.

Director Suparman Marzuki, S.H., M.Si

Staf Imran, S.H. Eko Riyadi, S.H.

Program Director

Staf La Ode Arham, S.S.

Eko Prasetyo, S.H.

M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum

Staff La Ode Arham, S.S.

Eko Prasetyo, S.H.

Finance Astri Unun Pratiwi, S.E. Staff Anita Kusuma Dewi, S.E.

Direktur Bidang Program

Staf Ahli Artidjo Alkostar, S.H., LL.M Prof. Dr. Kunto Wibisono Prof Dr. Ichlasul Amal Dafri Agus Salim, M.A. Dr. Abdul Munir Mulkhan Prof. Dr. Syafi'ie Ma'arif Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A. Nur Ismanto, S.H.

Tarkima (Documentation/Librarian) Sarjuni (General Assistant) Ahmad Mustain (Driver) Gandang Susilo (Security) Manu Supana (Office boy/Nightguard)

Direktur Suparman Marzuki, S.H., M.Si

PUSHAM UII

Annual Report 2005

PEMKOT DIY 3%

NCHR 20%

Distribution of Program Source of Fund Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia Year 2005

TAF 7%

No. 1.

BP TANGGUH 46%

PGRI 24%

Prosentase Distribusi Sumber Dana Program Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia Tahun 2005

Program/Project Title COP Training for Community in South Coast (Aranday District), Papua Socialization Program of Community Oriented policing in Aranday District, Papua Working Session Human Rights Promotion Program, Papua

Funding Agent BP LNG TANGGUH

3,142,210,600 3,142,210,600 100.00%

Penguatan Lembaga Ombudsman Daerah dan Lembaga Ombudsman Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta

3. 4.

Seminar and National Workshops The Arrangement of Human Rights Curriculum Restricted meetings for the making of Human Rights Textbook &Human Rights law training to Lecturers Community Oriented policing in Malioboro region Yogyakarta Strengthening Yogyakarta Local Ombudsman and Yogyakarta Private Ombudsman in Yogyakarta Total

Amount (Rp) 394,818,000

Sub Total 1,435,878,000

Percentage 45.70%

390,270,000 104,930,000 545,860,000

Socialization Program of Community oriented policing Program in North Coast region Papua (Babo and Fak-fak) 2. Total 4. 3. 2.

Community Oriented Policing di Kawasan MALIOBORO Yogyakarta Sosialisasi Community Oriented Policing di Daerah Pantai Utara Papua (Babo & Fak-Fak) Seminar dan Lokakarya Nasional Penyusunan Kurikulum HAM Pertemuan Terbatas Pembuatan Buku Ajar & Training Hukum dan Ham untuk Dosen Pengajar

No.

Nama Proyek/Program

1.

Training COP Untuk Masyarakat Pantai Selatan (Distrik Aranday), Papua Sosialisasi Program Community Oriented Policing di Distrik Aranday Papua Rapat Koordinasi Program Promosi HAM di Papua

PGRI PEMKOT DIY

101,643,100

101,643,100

3.23%

TAF

221,476,500

221,476,500

7.05%

760,715,000

760,715,000 24.21%

300,000,000 NCHR 322,498,000

Sub Total

% ase

1,435,878,000

45.70%

622,498,000

19.81%

545,860,000 104,930,000 BP LNG TANGGUH 390,270,000 Lembaga Donor

Jumlah Dana Dikelola (Rp) 394,818,000

NCHR

322,498,000

622,498,000

19.81%

300,000,000

PEMKOT DIY

101,643,100

101,643,100 760,715,000

760,715,000

PGRI

221,476,500

221,476,500

TAF

3.23% 7.05% 24.21%

3,142,210,600 3,142,210,600 100.00%

Percentage Distribution of Program Source of Fund Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia Year 2005 PGRI 24%

Distribusi Sumber Dana Program Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia Tahun 2005

BP TANGGUH 46%

TAF 7%

PEMKOT DIY 3%


NCHR 20%

PUSHAM UII

Allocated Project/Program Fund Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia Year 2005 No. 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Program/Project Title COP Training for Community in South Coast (Aranday District), Papua Socialization Program of Community Oriented policing in Aranday District, Papua Working Session Human Rights Promotion Program, Papua Socialization Program of Community oriented policing Program in North Coast region Papua (Babo and Fak-fak) Seminar and National Workshops The Arrangement of Human Rights Curriculum Restricted meetings for the making of Human Rights Textbook &Human Rights law training to Lecturers

8.

Community Oriented policing in Malioboro region Yogyakarta

7.

Funding Agent

Percentage Amount (Rp) 12.56% 394,818,000 390,270,000

12.42%

BP LNG TANGGUH

10.26%

322,498,000

17.37%

545,860,000

3.34%

104,930,000

Period September 2005 1 Juli - 30 September 2005 Oktober 2005 1 Oktober - 31 Desember 2005 Mei - Juni 2005

NCHR 300,000,000

PEMKOT DIY TAF

323,119,600 760,715,000

9.55%

10.28% 24.21%

3,142,210,600 100.00%

September 2005

1 Januari - 15 November 2005 1 September 2005 - 31 Agustus 2006 1 September 2005 - 31 Agustus 2006

PGRI

760,715,000 24.21%

Percentage of Allocated Project/Program Fund Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia Year 2005

1 Januari - 15 Nopember 2005

Working Session Human Rights Promotion 3%

323,119,600 10.28%

Socialization Program of Community oriented policing Program in North Coast region Papua (Babo and Fak-fak) 17%

September 2005

Community Oriented policing in Malioboro region Yogyakarta 10%

9.55%

1 Juli - 30 September 2005 Oktober 2005

Strengthening Yogyakarta Local Ombudsman and Yogyakarta Private Ombudsman in Yogyakarta 25%

Restricted meetings for the making of Human Rights Textbook &Human Rights law training to Lecturers 10%

300,000,000

3.34%

Annual Report 2005

PUSHAM UII Seminar dan Lokakarya Nasional Penyusunan Kurikulum HAM 10% Sosialisasi Community Oriented Policing di Daerah Pantai Utara Papua (Babo & Fak-Fak) 17%

PGRI 322,498,000 10.26%

NCHR 545,860,000 17.37% 104,930,000

390,270,000 12.42%

September 2005 Jangka Waktu

Seminar and National Workshops The Arrangement of Human Rights Curriculum 10%

3.

BP LNG TANGGUH % ase Jumlah Dana Dikelola (Rp) 394,818,000 12.56%

Strengthening Yogyakarta Local Ombudsman and Yogyakarta Private Ombudsman in Yogyakarta Total

Training COP Untuk Masyarakat Pantai Selatan (Distrik Aranday), Papua 13% Rapat Koordinasi Program Promosi HAM di Papua 3%

3,142,210,600 100.00%

Training COP Untuk Masyarakat Pantai Selatan (Distrik Aranday), Papua Sosialisasi Program Community Oriented Policing di Distrik Aranday PAPUA Rapat Koordinasi Program Promosi HAM di Papua

Lembaga Donor

Socialization Program of Community Oriented policing in Aranday District, Papua 12%

Pertemuan Terbatas Pembuatan Buku Ajar & Training Hukum dan Ham untuk Dosen Pengajar 10%

Penguatan Lembaga Ombudsman Daerah dan Lembaga Ombudsman Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta 25%

Community Oriented Policing di Kawasan MALIOBORO Yogyakarta 10% Sosialisasi Program Community Oriented Policing di Distrik Aranday Papua 12%

Prosentase Pengelolaan Dana Proyek/Program Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia Tahun 2005 Total Penguatan Lembaga Ombudsman Daerah dan Lembaga Ombudsman Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta

PEMKOT DIY

1.

2.

1 Oktober - 31 Desember 2005 Mei - Juni 2005

TAF

Community Oriented Policing di Kawasan MALIOBORO Yogyakarta Sosialisasi Community Oriented Policing di Daerah Pantai Utara Papua (Babo & Fak-Fak) Seminar dan Lokakarya Nasional Penyusunan Kurikulum HAM Pertemuan Terbatas Pembuatan Buku Ajar & Training Hukum dan Ham untuk Dosen Pengajar Nama Proyek/Program

COP Training for Community in South Coast (Aranday District), Papua 13%

8. 7. 6. 5. 4. No.

Pengelolaan Dana Proyek/Program Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia Tahun 2005


PUSHAM UII

PUSHAM UII PUSHAM UII ANNUAL REPORT LAPORAN TAHUNAN. January 1 - December 31, Januari - 31 Desember Januari - 31 Desember 2005

Recommend Documents