WORKSHOP Penyusunan Buku Kelompok Rentan Yogyakarta, 21-22 Juni 2010
MAKALAH
Otda & Konflik Tata Ruang Publik Oleh: Wawan Mas’udi JPP – Fisipol UGM
Otda & Konflik Tata Ruang Publik Wawan Mas’udi JPP – Fisipol UGM
Politik – Pemerintahan Indonesia: Pergeseran Besar • Otoritarian ke Demokratisasi: Ruang yang luas dan beragam masyarakat u partisipasi & kontrol kebijakan
• Sentralisasi ke Desentralisasi Daerah menjadi arena kebijakan publik dengan segala dinamikanya
• Government ke Governance Aktor politik dan pemerintahan beragam, berkurangnya relevansi pola hirarkis & menguatnya horisontalisme.
Mengapa Perubahan Terjadi Sejarah Menunjukkan
Penyakit kronis pemerintahan absolut: PENYIMPANGAN Pembagian Kekuasaan
Internal Negara
Horisontal
Eksternal Negara
Vertikal
• Check & balances
• Sinergi
• Kontestasi pol
• kolusi
Memahami Kembali Otda • Otonomi daerah adalah konsekuensi langsung dari kebijakan desentralisasi: – Pengalihan sejumlah kewenangan penyelenggaraan kewenangan pemerintah ke daerah – Pengalihan sejumlah tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan ke daerah – Pengelolaan isu‐isu publik dasar berada dalam kendali pemerintah daerah Otda: Penguatan Fungsi Pemerintahan di Daerah untuk kepentingan publik
Mandat Utama Pemerintahan Menjamin ‘kepentingan umum’ melalui: 1) Regulasi (regulation): Law enforcement 2) Pelayanan (services): Pemenuhan kebutuhan publik dasar 3) Pembangunan (development): Pengembangan ekonomi dan infrastruktur kesejahteraan
Logika Bekerjanya Pemerintahan • Mengkonversi ‘rasionalitas individu’ menjadi ‘rasionalitas publik’. • Intrumen utama: kekuasaan negara (monopoli kekuatan pemaksa secara sah). • Kebijakan publik sebagai instrumen: mempertemukan kepentingan yg beragam, mengedepankan karakter win‐win solution.
Otda: Tata Ruang Publik sbg Isu • Karakter ruang publik: – Dikendalikan negara melalui aparaturnya – Akses yang setara bagi masyarakat – Dikelola tidak dalam kerangka keuntungan, tapi kemanfaatan terbesar bagi publik – Pemanfaatan tidak bisa dikonversi menjadi penguasaan individual – Menggunakan basis legal (mis. Peraturan Daerah)
Governance: Prinsip Dasar Pengelolaan Ruang Publik … dari Government … • Tampilan negara: rule & regulation • Negara cenderung kuat & dominan • Kesalahan negara/ pemerintah, kehancuran masyarakat • Kebutuhan mengimbangi negara 8
… ke Governance Tekankan sinergi antar pelaku: public & privat (negara, bisnis & civil society) Individu & institusi
Karakter dasar: kesetaraan/ keadilan Kooperasi akomodasi. 9
Good Governance (versi UNDP)
10
Konsekuensi thd Pemerintah Governance mendorong pemerintah untuk memperhatikan dan melibatkan: 1. 2. 3. 4.
Civil society (demokrasi) Bisnis (privatisasi) Masy lokal (desentralisasi) Aktor multi‐nasional (globalisasi) Î multi‐level of governance Î Kapasitas negara memudar 11
Relevansi Pemerintah Kapasitas dominatif pemerintah otomatis memudar, namun: Negara tetap pemain kunci dlm Mekanisme Formal Governance: Penjamin kesetaraan (levelisasi kompetisi) Penjamin ketaatan
Negara memfasilitasi mekanisme Informal: Rujukan nilai Negosiasi 12
Satpol PP dlm Alur Kebijakan Publik
Implementasi: Titik Panas Proses Kebijakan • Proses yg tidak demokratis akan menyimpan “bom waktu”. • Tidak tuntasnya proses konsensus akan melahirkan kontroversi • Eksekusi kebijakan berpotensi konfliktual • Tidak adanya pemahaman yg setara diantara pihak‐pihak yg terkait dg kebijakan • Inkonsistensi: antar kebijakan, antara rencana dg aksi, dll. SATPOL PP: Pengawal Implementasi Kebijakan !!!!!
Skill Penting Pengawal Implementasi:
Dialogis & Konsensus
Issue
Visi
Fase Consensus‐making • Start Up – Kesadaran bahwa masalah tdk bs diselesaikan dg satu otoritas atau aktor. – Memutuskan alternatif untuk bringing together people dlm penyelesaian masalah.
• Process Design – Menentukan apakah konsensus memiliki kemungkinan sukses? – Siapa yg akan dilibatkan? – Bagaimana melakukannya?
• Consensus Building – Sejumlah pertemuan, konsensus step‐by‐step: mulai dr membangun kesepahaman atas masalah s.d. membangun kesepakatan solusi.
• Implementation Phase – Kesepakatan yg diperoleh dlm konsensus dirumuskan dlm strategi aksi yang diikuti semua pihak.
Membangun Pertemuan Efektif (1) • Menegaskan tujuan Memastikan bahwa pertemuan memiliki tujuan yg jelas. • Menentukan siapa terlibat Konsensus hanya mungkin jk aktor‐aktor kunci dilibatkan, karenanya identifikasi yg akan terlibat menjadi kunci. • Merumuskan outcome yg diinginkan Target pertemuan harus jelas: list masalah, alternatif jalan keluar, kesepakatan, sharing informasi, dll.
Membangun Pertemuan Efektif (2) • Merumuskan agenda Agenda yg disiapkan matang akan menjadi elemen esensial bg pertemuan yg efektif. • Menentukan peran & tanggungjawab Ada pembagian tugas & peran yg jelas dlm organisasi pertemuan. • Menetapkan langkah membuat keputusan Kesepakatan atas alur/mekanisme untuk mencapai keputusan. • Mendisain ruang Politik ruang menjadi esensial untuk memastikan masing‐masing aktor menjadi bagian penting dlm proses membangun konsensus.
Kunci Sukses Implementasi …
… Terima Kasih …
