Buku Saku Pengetahuan Tentang Tata ruang

Project Supported by European Union and Implemented by CIRAD and Partners

CoLUPSIA Project 2012 TOMA Lestari

COLLABORATIVE LAND USE PLANNING AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

COLLABORATIVE LAND USE PLANNING AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS (CoLUPSIA)

Alamat: CIRAD - CIFOR PO BOX 0113 BOCBD Bogor 16000 Tel.: 0251 8622622, Fax: 0251 8622100 www.colupsia.org

Buku Saku Pengetahuan Tentang Tata ruang

Buku Saku Pengetahuan Te nta n g Tata ruang

CoLUPSIA Project 2012 COLLABORATIVE LAND USE PLANNING AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

Apakah anda tahu ?

Tugas Siapa ? Negara ditugasi menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bagaimana dengan pemerintah ? Pemerintah (pusat dan daerah) diberi wewenang oleh Negara untuk menyelenggarakan penataan ruang..

Tata Ruang ? Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusatpusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat (struktur ruang) yang peruntukannya terbagi bagi ke dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang).

Bedanya dengan Penataan Ruang ? Penataan ruang adalah proses perencanaan dari tata ruang, pemanfaatannya danpengendaliannya, yang dilakukan secara sistemik.

Apa Tujuannya ? 1

Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. COLLABORATIVE LAND USE PLANNING AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS (CoLUPSIA)

Lalu peran Masyarakat apa ? Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagaimana bentuk pelibatan masyarakat ? Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik COLLABORATIVE LAND USE PLANNING AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS (CoLUPSIA)

2

Hak setiap orang ?

Produk hukum ? - Rencana Tata Ruang Nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) - Rencana Tata Ruang Provinsi diatur dengan Perda Provinsi - Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota diatur dengan Perda Kabupaten/Kota

Jangka waktu rencana tata ruang ?

3

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dan ditinjau setiap 5 tahun sekali, dengan pengecualian dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang derkaitan dengan bencana alam skala besar dan atau perubahan batas Negara, wilayah provinsi dan atau kabupaten ditinjau lebih dari 1 kali dalam 5 tahun. COLLABORATIVE LAND USE PLANNING AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS (CoLUPSIA)


4

Kewajiban setiap orang ? Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telahm ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dikenai sanksi administratif

Informasi ruang ? Pemerintah melaksanakan: - Penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang tingkat Nasional - Penyebarluasan informasi mengenai arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional Pemerintah Provinsi melaksanakan: - Penyebarluasan informasi rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi. - Penyebarluasan informs arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan - penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota

Bentuk media informasi ? Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyebarkan informasi penataan ruang dilaksanakan melalui media informasi yang

5



6

mudah dijangkau oleh masyarakat, antara lain dalam bentuk: - pamflet/brosur, - poster, - spanduk, - papan reklame, dan/atau - penyelenggaraan pameran. Penyebarluasan informasi melalui media cetak antara lain dengan: - buku - peraturan perundang-undangan - pedoman bidang penataan ruang - buletin, serta - media cetak lainnya

Bagaimana dengan wilayah adat ? Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.

Komplain dan granti rugi ? Masyarakat dapat mengajukan pengaduan dan tuntuntan ganti rugi dalam hal: - memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan

7



8

pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; - mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; - mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 10 kepada pejabat berwenang; dan - mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

9


Penyelesaian sengketa ? Gugatan melalui pengadilan: Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggarakan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan: dilakukan dengan mekanisme konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penegakan hukum pidana ? Bentuk tindak pidana dan hukumannya: a. Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000. - jika tindak pidana diatas mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000. - jika tindak pidana diatas mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000. b. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari COLLABORATIVE LAND USE PLANNING AND SUSTAINABLE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS (CoLUPSIA)

10

pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000. - Jika tindak pidana di atas mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000. - Jika tindak pidana di atas mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000. - Jika tindak pidana di atas mengakibatkan kematian

c.

d.

e.

f.

11


orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000. Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000. - Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. - Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.


12

Buku Saku Pengetahuan Tentang Tata ruang

Recommend Documents