Training HAM Lanjutan Bagi Tenaga Pendidik Akpol “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Vulnerable Groups)” Hotel Horison Semarang, 15-17 Januari 2014
MAKALAH
Kelompok Rentan, HAM & Tanggungjawab Polisi Oleh:
M. Syafi’ie, S.H. PUSHAM UII Yogyakarta
Oleh : M. Syafi’ie, S.H. PUSHAM UII Yogyakarta
Dalam hukum internasional kelompok rentan meliputi, refugees, internally displaced
persons (IDPS)/pengungsi, national minorities, migrant workers, indigenous peoples, children; dan women
Pasal 5 ayat 3 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud kelompok rentan antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.
Soetandyo Wignjosoebroto : HAM bersifat universal karena hak-hak tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. HAM dikatakan melekat dan inheren karena hak-hak tersebut dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. HAM sifatnya melekat karena hak-hak yang dimiliki manusia tidak dapat dirampas dan dicabut
Gagasan tentang HAM akar-akarnya dapat ditemukan di berbagai ajaran agama, sistem moral dan secara kesejarahan. HAM sangat dipengaruhi oleh teori kodrati yang dikembangkan oleh para pemikir abad pencerahan Eropa seperti John Lock, Jean Jacques Rouseau dan beberapa pemikir lainnya. Inti gagasannya ialah bahwa semua individu dikarunia oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan negara tidak berhak mencabutnya. Sebab hak tidak lahir dari pengakuan politiskekuasaan . Teori ini erat berkait dengan teori “kontrak sosial” yang menegaskan hubungan negara dan rakyat : negara punya seperangkat kewajiban sedangkan rakyat punya seperangkan hak yang asasi
Negara (pemerintah) berkedudukan sebagai pemangku kewajiban (duty bearer), meliputi , pertama, menghormati (to respect). Kedua, melindungi (to protect). Ketiga, memenuhi (to fullfil) 1. Kewajiban menghormati berarti negara berkewajiban untuk menahan diri agar tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah 2. Kawajiban melindungi berarti negara berkewajiban untuk melindungi terhadap tindakan pelanggaran HAM, baik dilakukan oleh negara dan atau pihak non negara yang akan mengganggu terhadap HAM 3. Kewajiban memenuhi berarti negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan HAM
Pelanggaran HAM ialah Satu tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan otoritas negara yang mengancam dan melanggar hak asasi manusia, baik berupa kebijakan atau tindakan langsung. Aktor Pelanggaran HAM ialah melekat pada “Negara” yang direpresentasikan oleh aparat negara dan memiliki otoritas Pelanggaran HAM terjadi ketika aparat negara dengan segala kewenangan yang dimilikinya secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Pelanggaran HAM langsung (violation by commision) -> aparat negara melakukan penangkapan sewenang-wenang, membatasi kebebasan berserikat, beragama, berkeyakinan, menyiksa dan menghilangkan secara paksa, dan semacamnya Pelanggaran HAM tidak langsung (violation by ommision) -> aparat negara mengetahui tindak pelanggaran HAM baik yang dilakukan aktor negara maupun non aktor negara tetapi mereka membiarkan perbuatan pelanggaran itu terjadi. Seperti, aparat negara membiarkan warganegara mati dibunuh, mati kelaparan, membiarkan tawuran, dll.
Polisi adalah aparat negara dan memiliki tanggungjawab yang jelas terkait dengan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 : “Kepolisian Ripublik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian : “Kepolisian Negara Ripublik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terpeliharanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
