HAK SIPIL DAN POLITIK
(Civil and Political Rights) Oleh:: Suparman Marzuki Oleh
Disampaikan pada PERJAMUAN ILMIAH Tentang “Membangun Membangun Komitmen Dan Kebersamaan Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia” diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan NCHR University U i it off Oslo O l Norway, N di Yogyakarta, Y k t 16 – 17 Juni J i 2010
Konsep aslinya bernama: bernama: International
g Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) Kovenan ini berdampingan dengan Hak Ekonomi Sosial & Budaya (International
C Covenan on Economic, Social S l and d Cultural C l l g (ICESCR) ( ) Rights
SEJARAH
Produk perang dingin (Hasil kompromi politik antara blok sosialis dan blok kapitalis) Ditetapkan PBB 1616-12 12-- 1966 Baru berlaku 2323-3-1976 Gagasan yang mendorong kovenan ini adalah: Demokrasi Kebebasan dan Persamaan Demokrasi, Indonesia baru meratifikasinya pada tahun 2005 ini. ini
SUBSTANSI Memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan p gg kewenangan g aparatur p negara g agar tidak bertindak represif Hanya dengan pembatasan kewenangan negara agar tidak bertindak represif dapat dijamin d terpenuhinya h hak h k sipill politik l k
Dalam UUD 1945
Sebelum amandemen, ada dua pasal yang menjamin hak sipil dan politik (pasal 28 dan 29), yakni: (1) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, (2) Hak untuk beragama dan berkepercayaan. Saat penyusunan, upaya memasukkan jaminan atas kedua hak sangat g a lot. Debat Yamin-Hatta VS Soekarno-Soepomo sangat keras.
Masa Orla & Orba Hak H k Sipil Si il dan d Hak H k Politik P li ik yang pencantumannya di UUD 1945 lebih sbg hasil h l kompromi k politik, l k pada d perjalannya l selama Orla & Orba lebih banyak dilanggar. dilanggar. Jadi kalau dikalkulasi 1945 1945--1998 = 53 tahun, hak sipil politik (warganegara) lebih banyak tidak dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara (pemerintah). (pemerintah).
Gerakan Perlawanan Hak bereksperesi, berpendapat, dan berorganisasi g dibungkam g dengan g pelbagai p g cara.. cara Karena itu, itu gerakan perlawanan rakyat thd Soekarno dan Soeharto juga fokus pada upaya membebaskan b b k rakyat k d dari p hak – kekuasaan otoritarian yg merampas hak tersebut. tersebut.
Kejatuhan Soekarno
S Sayangnya k j t h Soekarno kejatuhan S k tidak tid k membawa b perubahan berarti thd hak sipil politik. politik. Isu dan fokus kebangkrutan ekonomi era Orla dan pembangunan yg berorientasi pertumbuhan ekonomu Orba menjadi j isu dan tekad bersama bersama.. Masa awal Orde Baru, hubungan mahasiswa dan Soeharto harmonis harmonis.. Disatukan oleh perbaikan ekonomi.. ekonomi Masa bulan madu tidak berlangsung lama, karena mahasiswa kembali turun ke jalan jalan;; suatu gerakan yg berlawanan dg kebijakan stabilisasi politik untuk pembangunan ekonomi. ekonomi.
Orde Baru
T Transisi i i Soekarno S k ke k Soeharto S h t tidak tid k menyentuh t h reformasi hak sipil dan hak politik. UUD 1945 yang lemah menjamin hak hak--hak asasi dan kebebasan dasar manusia, dan longgar mengikat g kekuasaan,, telah dimanfaatkan untuk menguatkan sentralisasi kekuasaan dengan pelbagai produk hukum hukum.. Pers Kampus, Pers, Kampus organisasi sosial keagamaan dan kekuatan kritis dibungkam dibungkam.. Legislatif--Yudikatif Legislatif Yudikatif--eksekutif berada di satu tangan.. tangan
Kejatuhan Soeharto J h Jatuhnya Soeharto, S h isu i yang reformasi f i hak h k sipil dan hak politik justru menonjol. Sekalipun kejatuhan Soeharto dipicu oleh g y KKN dan resesi ekonomi,, menguatnya tetapi kekuatan pro demokrasi justru menyuarakan Reformasi Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia.. Di dalam ketiga isu besar itu termuat hak sipil dan politik. politik.
Era Reformasi
Habibi melakukan langkah cepat merespon desakan dg Menghapus, Merubah, Mengeluarkan produk produk--produk hukum baru yg jumlahnya hampir 200 200.. Mengluarkan antara lain lain:: TAP MPR TAP MPR No No.. X/MPR/1998 X/MPR/ 1998 Tentang PokokPokok-Pokok Reformasi Pembangunan g Dalam Rangka g Penyelamatan y dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara;; TAP MPR No Negara No.. XIII/MPR/1998 XIII/MPR/1998 Tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia; Indonesia; TAP MPR No No.. XVII/MPR/1998 XVII/MPR/ 1998 Tentang HAM HAM;; UU No No.. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Umum; UU No No.. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
Melepas tahanan tahanan--tahanan politik, mempercepat p p Pemilu,, dst dst.. Kejatuhan Soeharto kebijakan penguatan penghormatan penghormatan, perlindungan perlindungan, dan pemenuhan hak sipil politik mendapat tempat utama utama..
Era Gus Dur
M l j tk Melanjutkan K bij k Kebijakan H bibi . Mengeluarkan Habibie. Habibie M l k pelbagai lb i produk hukum yg makin menguatkan hak sipil politik. politik. Memisahkan TNI TNI--Polri (TAP (TAP MPR No No. VI/MPR/2000). VI/MPR/2000) Mengeluarkan tahanan politik Merubah UUD 1945 yg selama 32 tahun Orde Baru ditabukan. ditabukan. Mengusut pelanggaran HAM masa lalu Semua kebijakan tersebut merupakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak sipil Politik. Politik.
Era Megawati
M l j tk Melanjutkan G Gus D Dur d dengan f k fokus pada d penguatan prosedurprosedur-prosedur demokrasi (Pemilu).. (Pemilu) Membentuk lembaga--lembaga lembaga negara independen seperti MK, MK KPK, KPK KY, KY KPI, KPI KPU yg lebih independen independen.. Pada era ini, ini praktik pelanggaran hak bereksperesi dan berpendapat sempat agak menurun menyusul ditangkap, ditangkap ditahan dan diadilinya sejumlah aktivis dan jurnalis yg kritis pada Megawati. p Megawati g .
Era SBY
P d era ini, Pada i i secara umum hak h k sipil i il politik litik cenderung statuq quo, tidak mengalami kemajuan berarti berarti.. Tetapi Pada aspek hak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi g para korban p pelanggaran HAM masa lalu tidak terpenuhi terpenuhi.. Ada kecenderungan menguatnya kembali resistensi institusi penegak hukum terhadap reformasi institusi institusi.. Menurunnya kualitas pelaksanaan hak sipil dan politik
Kesimpulan
H k sipil Hak i il dan d P litik adalah Politik d l h hak h k asasii dan d k b b kebebasan dasar manusia yg pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya pe du ga ya sangat sa gat d ditentukan te tu a ada atau ttidaknya da ya hukum yg menjamin dan kekuasaan yang taat hukum serta memberikan kepastian hukum menjamin penegakannya jika ada pelanggaran pelanggaran.. Jaminan hukum thd. thd. Hak sipil dan politik era reformasi sudah sangat maju maju.. Yang dibutuhkan adalah ketaatan pemerintah untuk menegakkannya sehingga pemenuhan, penghormatan d dan perlindungan li d menjadi j di kenyataan k t sosial i l dan d b k bukan sekadar kenyataan normatif normatif..
TERIMAKASIH
